Perumusan Kebijakan Daerah by DadangSolihin

VIEWS: 3,043 PAGES: 16

More Info
									BAPPENAS

Perumusan Kebijakan Daerah j
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Workshop DPRD Kabupaten Bekasi Hotel Kedaton-Bandung, 27 Agustus 2008
www.dadangsolihin.com 2

Materi Workshop
Tujuan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat Siklus Representasi Wakil Rakyat Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Paradigma Governance Dari RPJP Sampai APBD Perumusan Kebijakan Produk Hukum Penyusunan Perda

Tujuan Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah t bd h antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. 2 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. g pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. p j y 4. Meningkatkan p 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). (berkelanjutan)

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional Mana yang paling d k t M li dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan y rakyat?
5

Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM S
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM

Ormas O
Agenda lobi dan tekanan politik

Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari

Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif

Pemda
KDH, Sekda, SKPD

DPRD

Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Bi bi d l Partai

LSM

Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O

Pimpinan, Komisi, Fraksi, K i i F k i Kaukus

Berbagai bentuk dan jenis d j i LSM

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

Gender
Laki Perempuan

Ekonomi
Kaya Miskin

Domisili
Tetap

Keamanan
Mapan

Organisasi
Kelompok Individual 6

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Rentan

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat meso 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka d M k dapat bergerak seperti 'b l li ' tb k ti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. k ti k Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
www.dadangsolihin.com 7

Pendukung Pemilu
Pada P d umumnya mereka k mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat y kebanyakan. Karena posisi yang berada di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap k l k h d kelompok k median ini.

www.dadangsolihin.com

8

Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan A h K bij k j di APBD l l i b h Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah APBD, daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: S b UU 32/2004
www.dadangsolihin.com 9

Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

www.dadangsolihin.com

10

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi p g politik y g dibangun adalah yang g sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga anggota DPRD akan warga, dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam b b d l berbagai sidang DPRD i id DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan y g yang langsung diperoleh dari warga g g p g masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. politik
www.dadangsolihin.com 11

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari upaya 3 P iki l l i perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang gg dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com 12

O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara g terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD p Kabupaten/Kota.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Siklus Representasi Wakil Rakyat p y
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak haknya untuk diwakili oleh hak-haknya anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut memilihnya, oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, p yang g g maka secara politik y g bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)

Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)

DPRD

Fungsi Legislasi

MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat www.dadangsolihin.com 15 Sumber: NDI, LGSP

Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat www.dadangsolihin.com 16

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik y g
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat rakyat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. pengawasan Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diartikulasikan rakyat, melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik y g
Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, LSM perguruan tinggi dan lain lain. tinggi, lain-lain Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
Tertinggi gg Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. kondisi
Tertinggi

Pergeseran Paradigma: From Go ernment to Go ernance Government Governance

Menengah p g , yakni hak-hak sosialKepentingan, y ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat. Terendah Keinginan individu atau kelompok g p jangka orang untuk keperluan j g pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik)
www.dadangsolihin.com 19

Menengah

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Terendah

Sumber: LGSP
www.dadangsolihin.com 20

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi ( p (Openness &Transparency) p y) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) C t ) 8. Daya Tanggap (Responsiveness)
21

9. 10. 11.

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah

Masyarakat

12.

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan

13.

14. 14

Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Desentralisasi (Decentralization) g Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Komitmen pada P K it d Pasar yang F i Fair (Commitment to Fair Market )

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance p p akan Good.
www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

22

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Rincian Ri i APBN

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. p p Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pe emerintah h Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
25 www.dadangsolihin.com 26

Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Sumber: UU25/2004

DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 19 Ayat 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. (Ps 19 Ayat 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps
27

Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD
Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda

Rancangan g RPJPD

Musrenbang g RPJPD

Penyusunan Rancangan Akhir

Proses Teknokratik oleh Bappeda

Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat

oleh Bappeda

oleh DPRD

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

28

Penyusunan dan Penetapan RPJMD RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 30
April April Maret

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d)

Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD
Mei

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 29

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

www.dadangsolihin.com

Kebijakan Daerah
No

Tata Urutan Hukum
Produk Hukum UUD 1945 UU Penetapan Oleh MPR DPR dan ditandatangani oleh Presiden Presiden Fungsi gg Sumber hukum Tertinggi dari segala hukum Pelaksana konstitusi (UUD 1945) Setingkat dengan undangundang Selanjutnya harus diserahkan kepada DPR untuk ditetapkan atau ditolak menjadi undangundang undang Pelaksanaan undang-undang 1. 2.

Kebijakan Daerah adalah Produk Hukum seperti: Hukum, • Perda tentang RPJPD • Perda tentang RPJMD • Perda tentang APBD • Perda tentang Pajak Daerah • Perda tentang Retribusi Daerah, • Dll

3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah

4.

Presiden setelah disetujui oleh Menteri DPRD

5.
www.dadangsolihin.com 31

Penyelesaian tugas, kewajiban dan hak d h k pemerintah d i t h daerah h
www.dadangsolihin.com 32

Apa itu Hukum? Hukum?
Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur y g g kehidupan Negara dan warga Negara termasuk seluruh peraturan, kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. •

Bentuk Hukum
Hukum Tertulis (hukum formil) Salah satu ciri dari konsepsi hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern.

Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil) • Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena mena semena-mena dan tidak adil. Hukum juga bisa menjelma dalam menciptakan keadilan di masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak semenamena.
www.dadangsolihin.com 33

Dengan perkembangan b d D k b budaya serta masyarakat, saat i i t k t t ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya tidak dapat diandalkan lagi.

www.dadangsolihin.com

34

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang1. Asas K j l 1 A Kejelasan Tujuan: T j Harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. 2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat: Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. 3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan: Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
www.dadangsolihin.com 35

4. Asas Dapat Dilaksanakan: Karena benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur benar-benar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Asas Kejelasan Rumusan: Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, perundang undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, y jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak g gg Bahasa hukumnya j menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas Keterbukaan: Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan p pembuatan p peraturan p perundang-undangan. g g dalam proses p
www.dadangsolihin.com 36

7.

Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori: Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

10. Asas Keadilan: Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali terkecuali.

8. 8

Asas l specialis derogate lex generalis: A lex i li d t l li Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus g y p g peraturan p perundang-undangan y g lebih g g yang mengenyampingkan p umum.

11. 11 Asas kepastian hukum: Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 12. 12 Asas pengayoman: Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. k k

9. 9

Asas l posterior derogate lex priori: A lex t i d t l i i Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian g y p g peraturan p perundang-undangan y g lahir g g yang mengenyampingkan p terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundangundangan tersebut sama.
www.dadangsolihin.com 37

www.dadangsolihin.com

38

13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum: g p g Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum umum. 14. Asas Kenusantaraan: Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundangperundang undangan. 15. 15 Asas Kebhinekatunggalikaan: Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif p y dalam kehidupan masyarakat.
www.dadangsolihin.com 39

Penyusunan Perda
1. 1 Menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan; 2. Menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan; 3. Mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang ; benar; 4. Melibatkan tokoh masyarakat setempat; 5. Menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; 6. Meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

www.dadangsolihin.com

40

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda
1. Transparansi/keterbukaan. Informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, Peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda
2. Partisipasi: 2 P i i i Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik t k kemudian menyediakan gagasan b b ik untuk k di di k baru d l dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas. akuntabilitas

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda
3. Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah. y yang Menyediakan mekanisme y g melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik membatasi koordinasi konflik, ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.

Prinsip Dasar Perumusan Substansi
1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi Sosial Ekonomi. Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian keilmuan di dalamnya. Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga harus mencerminkan isu dan permasalahan y , g p yang sebenarnya, berikut strategi pemecahan y g dibutuhkan masyarakat. Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis kepentingan terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, d ekonomi di d l i l dan k i dalamnya.

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

Prinsip Dasar Perumusan Substansi
2. Pendanaan Berkelanjutan. Berkelanjutan Pendanaan berkelanjutan mengacu pada pendanaan yang cukup untuk mengimplementasikan suatu peraturan. Pada sebagian besar wilayah, pendanaan digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya g yang g pelaksanaan p g program sebagian kecil y g digunakan untuk p dan pembangunan, kecuali apabila ada alokasi khusus. Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Prinsip Dasar Perumusan Substansi
3. Kejelasan Kejelasan. Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dicerna oleh masyarakat. di l h k t Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan y g g yang dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan y g terdapat di dalamnya.

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Prinsip dalam Penerapan Hukum
1. Akuntabilitas Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang dit t k atas k Ad k i ditetapkan t kesalahan atau k l l i l h t kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome y g terukur. y p yang 2. Kepastian Hukum Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

Prinsip dalam Penerapan Hukum
3. Keleluasaan Aministratif Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan. Keleluasaan d K l l dapat dit t dituangkan secara eksplisit d i li it k k li it dan implisit dalam suatu peraturan. 4. Keadilan Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi g y tegaknya keadilan. Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun manapun.
47 www.dadangsolihin.com 48

www.dadangsolihin.com

Tahapan Penyusunan Perda p y
1 Identifikasi isu & masalah 2 Identifikasi legal baseline atau landasan hukum, dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah 5 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: Revisi Rancangan Perda; Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan 7 Penetapan Perda 3 Penyusunan Naskah Akademik

1 Identifikasi isu & masalah
1. Identikasi isu dan masalah. 2. Identikasi i 2 Id tik i siapa yang terkait dengan masalah. t k it d l h 3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai. 4. 4 Identikasi dampak pemecahan masalah masalah.

6 Pembahasan di DPRD

4 Penulisan Raperda

5. Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi.

www.dadangsolihin.com

49

www.dadangsolihin.com

50

Metode M4E
M4E = Men Money, Managerial, Method, Environment Men, Money Managerial Method Men (manusia) Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul masalah; Money (uang/anggaran) Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan masalah;

Managerial Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak terhadap aturan-aturan yang ada. Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan yang baru. Method (metode) Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan obyek hukum, Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam sebuah metode metode. Environment (lingkungan) g g g p g p y persoalan Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya p yang terjadi. Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

2 Identifikasi legal baseline
1. Identikasi l h 1 Id ik i seluruh peraturan perundang-undangan yang ada d d d terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan perundang-undangan terbawah. 2. Identikasi instansi pelaksana. 3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan penulisannya: d ti b k li a. Kejelasan pasal dan ayat; dan b. b Kepastian preskripsi hukum hukum.

2 Identifikasi legal baseline
4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, 4 E l i f ki i d d d dengan mempertimbangkan pelaksanaannya: a. Ketersediaan dana pelaksanaan; b. Kapasitas administrasi; dan c. Penegakan hukum. 5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya ditingkatkan atau dibuat revisi revisi. 6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat memecahkan masalah.

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

3 Penyusunan Naskah Ak d ik P N k h Akademik
1. Bentuk tim penyusun secara resmi. p y a. Keanggotaan tidak terlalu besar b. Masukkan wakil-wakil stakeholders c. c Penuhi kebutuhan wakil-wakil wakil wakil d. Identifikasi staf pendukung e. Formalkan dengan Surat Keputusan 2. Komitmen tim penyusun. 2 K i i a. Komitmen waktu memadai b. Ruangan – satu ruangan pertemuan c. Anggaran – jasa-jasa pendukung 3. Aturan prosedural tim penyusun. 4. Identifikasi k l 4 Id tifik i kelompok penasehat/ pengarah. k h t/ h a. Identifikasi pakar b. Identifikasi stakeholders c. Tentukan cara komunikasi teratur
www.dadangsolihin.com 55

3 Penyusunan Naskah Ak d ik P N k h Akademik
5. Susun jadwal p y j penyelesaian p pekerjaan. j 6. Mulai penyusunan (drafting) a. Identifikasi isu dan masalah b. Buat sistematika, tulis teks c. Perbaiki terus p pertemuan d. Buat notulensi setiap p 7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk membahas draft dan memperoleh masukan: a. Ki i salinan ( Kirim li (copy) draft sebelum pertemuan ) d ft b l t b. Sediakan data pendukung sebelum pertemuan 8. Revisi dan finalisasi.

www.dadangsolihin.com

56

4 Penulisan Raperda
1. Penamaan (Judul)
– – – – – jenis peraturan; teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara daerah desa dsb); (negara, daerah, nomor peraturan; tahun pembuatan; nama peraturan. peraturan

2. Frase/Klausul Permanen Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,

3. 3 Pembukaan terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum pembentukannya dan judul. 4. Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Substansi 3. Ketentuan Sanksi

Contoh:
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TERMINAL PENUMPANG
www.dadangsolihin.com 57

5. Penutup 6. Lampiran/Penjelasan 6 L i /P j l

www.dadangsolihin.com

58

5 Penyelenggaraan Konsultasi Publik
• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan rancangan Perda. Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi. • •

6 Pembahasan di DPRD
Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari dilaksanakannya konsultasi publik. Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang diamanatkan d l di tk dalam UU N Nomor 10 T h 2004 tentang Tahun t t Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

•

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

60

7 Penetapan Perda
• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai diberlakukannya Perda baru. Sebuah Perda baru sebaiknya ada t S b hP d b b ik d tenggang waktu antara kt t disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai diberlakukannya. Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk pelaksanaan secara efektif efektif. Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan d pelatihan b i i l didik dan l ih bagi instansi i pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuanketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.
www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62

•

TERIMA KASIH

•

•

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his www.dadangsolihin.com 63 mobile at +62812 932 2202


								
To top