Mekanisme dan Dokumen Perencanaan

BAPPENAS Materi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Perencanaan P Kegagalan Perencanaan Sistem P Si t Perencanaan yang B h il Berhasil Sistem Perencanaan yang Ideal Proses Perencanaan P P Tahapan Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com 2 Mekanisme dan Dokumen Perencanaan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Latihan Keuangan Daerah Angkatan 47 Diklat LPEM-FEUI LPEMJakarta, 31 Juli 2008 Pergeseran Paradigma: From G Government t G t to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan www.dadangsolihin.com 3 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance www.dadangsolihin.com akan Good. 4 Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Perencanaan • • • Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan y g tepat, p p yang p melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 12 Kegagalan P K l Perencanaan Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Perencanaan yang Ideal y g • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 17 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D d l RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: f Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. , g Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang p j j g pemerintahan. www.dadangsolihin.com 18 Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b 19 www.dadangsolihin.com 20 www.dadangsolihin.com Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Penetapan UU (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Per Pres ( (Ps. 19 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja ) SKPD) Penetapan Perda ( (Ps. 13 Ayat 2) y ) Peraturan KDH ( (Ps. 19 Ayat 3) y ) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 22 Tahunan Renja R j KL Pedoman RKA-KL Rincian Ri i APBN Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 21 www.dadangsolihin.com Langkah Penyusunan RPJPD Penyusunan  y Rancangan  Akhir Penetapan  Rancangan R RPJPD  menjadi Perda Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Rancangan  R RPJPD Musrenbang  M b RPJPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Proses Teknokratik  Proses Teknokratik oleh Bappeda Bahan  Rancangan RPJP Rancangan RPJP Melibatkan  Masyarakat Oleh Bappeda Oleh DPRD a) ) b) c) d) e) ) 23 Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 24 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Langkah Penyusunan RKPD (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com Mei (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Outline RPJPD Pasal 5 UU 25/2004 • memuat visi, misi dan visi misi, arah pembangunan Daerah • mengacu pada RPJP Nasional. Pasal 40 PP 8/2008 1. 1 2. 3. 4. 5. 5 6. Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Analisis isu-isu strategis; Visi dan misi daerah; Arah kebijakan; dan Kaidah pelaksanaan. MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 25 April April Maret www.dadangsolihin.com 26 Outline RPJMD Pasal 5 UU 25/2004 asa 5/ 00 • • • • • • • penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah berpedoman pada RPJP Daerah memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1. 2. 3. 3 Outline RKPD Pasal 5 UU 25/2004 • • • • penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 40 PP 8/ 008 asa 0 8/2008 Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi misi tujuan dan sasaran; 5 Visi, misi, 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 27 Pasal 40 PP 8/2008 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. 3 Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. • • www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 28 Outline Renstra SKPD Pasal 7 UU 25/2004 • visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang g g disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Outline Renja SKPD Pasal 7 UU 25/2004 • kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 40 PP 8/2008 1. pendahuluan; 2. gambaran pelayanan SKPD; 3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 29 Pasal 40 PP 8/2008 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan renja S SKPD tahun lalu; 3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran 4 I dik t ki j d k l k yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan 7. Penutup. www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 30 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 32 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com Terima Kasih