Clean Government dan Good Governance: Policy, Konsep, dan Implementasi

BAPPENAS Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi Drs. H. Dadang Solihin, MA g Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Loka Karya dan Temu Nasional Wakil Bupati se Indonesia Hotel Twin Plaza-Jakarta, 29 Juli 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi Diskusi Clean Government UU 28/1999 tentang P Penyelenggara N l Negara yang B ih d B b Bersih dan Bebas dari KKN UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Good G G d Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat d M k t Proses Perencanaan Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? g g g Pengalaman Negara-negara Lain www.dadangsolihin.com 3 Clean Government • Pemerintah yang b ih ( l P i h bersih (clean government) adalah pemerintah ) d l h i h yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Bisa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif, artinya tidak mendahulukan teman, kerabat, kelompoknya, atau orang-orang yang memiliki uang berkuasa atau punya katebelece uang, berkuasa, katebelece. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya g yang p keuntungan y g bisa diperoleh. • • www.dadangsolihin.com 4 UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Dalam waktu lebih dari 30 tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal karena adanya optimal, pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris MPR Masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan tersebut berdampak negatif di bidang politik politik, ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya KKN KKN. Tindak pidana KKN tersebut juga dilakukan oleh keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. www.dadangsolihin.com 5 UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi p perlu dilakukan dengan cara luar biasa. g Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa terdakwa. • www.dadangsolihin.com 6 UU 20/2001 ... • Alat bukti yang sah yang berupa petunjuk diperoleh dari – keterangan saksi surat dan keterangan terdakwa informasi yang saksi, surat, terdakwa, diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada d t penghubung elektronik ( l t i d t i t h d data h b l kt ik (electronic data interchange), ) surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, – dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang ,y p y g dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun yang kertas, kertas, terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna makna. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai y g tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Good Governance Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi partisipasi dan transparansi, partisipasi, akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. 9 www.dadangsolihin.com 10 Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadangsolihin.com Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police Pemerintah • • • • • • • • Berfungsi untuk memediasi k B f i k di i kepentingan-kepentingan yang i k i berkenaan dengan public good. Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan. Menciptakan suatu visi dan identitas nasional. Mengembangkan kebijakan dan program publik. Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik publik. Mengembangkan anggaran dan implementasinya. Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar pasar. CITIZENS Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups R li i Women’s groups Media organized into: g BUSINESS Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya lainnya. Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaanperbedaan di antara mereka. 11 www.dadangsolihin.com 12 Dunia Usaha Swasta Berfungsi dalam pasar untuk menghasilkan barangbarang. Memberikan l M b ik pelayanan. Menciptakan pekerjaan bagi warganegara. Memperkuat perusahaan swasta. M k t h t Masyarakat Sipil Menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menyumbangkan b b M b k berbagai perspektif yang di i ktif dinamis d i dan multi-tingkat. www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Pemerintah Usaha Swasta, dan Masyarakat Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Masyarakat, Bangsa, dan g Negara Masyarakat Pemerintah Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. VISI Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 15 www.dadangsolihin.com 16 Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata p g y y praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. akuntabel 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat p g g p g g diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. 6 Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & p y) Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. 11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & y p) Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) 18 www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. - 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal - Perangkat Pendukung Indikator g g Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, eprocurement, procurement dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan. - Tersedianya informasi yang memadai pada setia proses penyusunan dan implementasi kebijakan p publik; ; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, dijangkau bebas diperoleh diperoleh, dan tepat waktu. - - www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Adanya p y pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan k did k konsensus bersama. - 4. Tanggung Gugat (Accountability) Indikator Minimal - Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard Operating y p g Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward dan punishment. 22 Perangkat Pendukung Indikator Pedoman pelaksanaan p p proses partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. - Adanya kesesuaian antara y pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome yang terukur. - - - - www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Adanya peraturan perundang-undangan yang d d tegas dan konsisten; Adanya p y penegakan hukum g yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. 6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal - Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; Perangkat Pendukung Indikator Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, p g j , pengadilan); ); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, (kepolisian kehakiman kejaksaan); Sistem pemantauan dan p pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundangundangan. d 23 Perangkat Pendukung Indikator - - - Peraturan yang menjamin adanya hak dna kewajiban ysang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan - Adanya kesamaan di depan hukum; j publik. kebijakan p - Adan a kesempatan yang sama Adanya ang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; - Ad Adanya k kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; - Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; - Adanya kesempatan y g sama y p yang untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. - - - - www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 24 7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Mi i l I dik t Minimal Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya. - 8. 8 Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator Mi i l I dik t Minimal Perangkat Pendukung Indikator P k tP d k I dik t Perangkat Pendukung Indikator P k tP d k I dik t Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem reward and punishment yang jelas; j l Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); y ( ); Standar dan indikator kinerja. - Tersedianya layanan - Standar pelayanan minimal; pengaduan, baik berupa - Prosedur dan layanan pengaduan crisis center, Unit Pelayanan hotline; Masyarakat (UPM), kotak - Fasilitas akses informasi yang bebas saran, dan surat pembaca biaya. bi yang mudah diakses masyarakat; - Ad Adanya standar d t d dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 10. Desentralisasi (Decentralization) 9. 9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Indikator Minimal - Adanya kejelasan pembagian t b i tugas d dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah; - Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal) Minimal). Perangkat Pendukung Indikator - Perbagai peraturan perundangundangan yang t k it dengan d terkait d Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Terlaksananya administrasi - Standar dan indikator kinerja untuk penyelenggaraan negara menilai efisiensi dan efektivitas yang berkualitas dan tepat penyelenggaraan pemerintahan; sasaran dengan - Survei-survei kepuasan stakeholders; penggunaan sumberdaya - Peraturan organisasi dan tata laksana yang optimal; penyelenggaraan negara yang efektif - Melakukan monitoring dan dan efisien; evaluasi untuk perbaikan; - Program kerja yang tidak tumpang - Berkurangnya tumpang tindih. tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya kebijakan yang - Peraturan-peraturan yang berpihak pada Peraturan peraturan berorientasi pada pengurangan kesenjangan secara regional, pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai g y p penanggulangan kemiskinan, gg g , bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, pemberdayaan gender, masyarakat kurang affirmative action); mampu, dan kewasan tertinggal; - Tersedianya layanan- Program-program kebijakan moneter dan layanan Program program fiskal, sistem hukum yang transparan, layanan/fasilitas-fasilitas pembangunan regional, pemberdayaan khusus bagi masyarakat tidak p ; g gender, masyarakat kurang mampu, dan , y g p , mampu; kewasan tertinggal; - Adanya kesetaraan dan keadilan gender; - Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. - Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai b da g pembangunan. bidang pe ba gu a www.dadangsolihin.com 30 - Adanya pemahaman aparat - Peraturan-peraturan dan pedoman yang pemerintah tentang pola pola pola-pola mendorong kemitraan pemerintah dunia pemerintah-dunia kemitraan; usaha swasta-masyarakat; - Adanya lingkungan yang - Peraturan-peraturan yang berpihak pada kondusif bagi masyarakat masyarakat kurang mampu; kurang mampu (powerless) - Program-program pemberdayaan. untuk berkarya; - Terbukanya kesempatan bai masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam p y penyediaan p y pelayanan umum; ; - Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah. www.dadangsolihin.com 29 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Mi i l I dik t Minimal Perangkat Pendukung Indikator P k tP d k I dik t 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Mi i l I dik t Minimal - Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Perangkat Pendukung Indikator P k tP d k I dik t - Menjamin iklim kompetisi yang sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, i i t i i t h investasi swasta t i t yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. - Menurunnya tingkat - Peraturan dan kebijakan yang pencemaran dan kerusakan menjamin perlindungan dan lingkungan; pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; - Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. - Forum kegiatan peduli lingkungan; - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. - Berkembangnya ekonomi Berbagai peraturan dan kebijakan masyarakat; mengenai persaingan usaha yang: www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, pemahaman serta implementasi nilai nilai nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Pengalaman Negara negara Lain Negara-negara Malaysia • The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) • Reducing the levels of corruption is depend on: – the political will; – aM l Malaysian requirement th t public servants may not run th i i i t that bli t t their own businesses; – a requirement that public servants should dec a e their assets; equ e e t t at pub c se a ts s ou d declare t e – a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; – a rule that those too heavily in debt may not be promoted. www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Pengalaman Negara-negara Lain . . . NegaraThailand • a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for patron-client relationships in Thai political society; this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public opposition. opposition Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara Hong Kong • The Independent Commission Against Corruption (ICAC established in 1974) need (ICAC, for: – a strong political will; t liti l ill – a strong framework of laws; – a coherent strategy covering i h i investigation, prevention i i i and education; – active community involvement; and adequate ti it i l t d d t funding.” www.dadangsolihin.com 36 • • • www.dadangsolihin.com 35 Pengalaman Negara-negara Lain . . . NegaraSouth Korea • • OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil applications’. Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the bli t d b i ( ll i th public to do business at any government office, not t t ffi t tying people to one local office); , y p y y Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; Transparent, Transparent telling people what to expect and when especially when, through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application (eg for a licence) at any moment; t t Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into p p anti-corruption inspection teams. www.dadangsolihin.com 37 Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara Singapore • Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) • The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life in Singapore life” • The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries as well as reducing opportunities salaries, opportunities. • • • www.dadangsolihin.com 38 IstilahIstilah-istilah Korupsi Italy • TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN – the scandal that started in Milan Asia China • CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin • KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien MONEY Malaysia M l i • TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah (corruption in Bahasa Malaysia) France • LES AFFAIRES = THE BUSINESS – a hint of something illegal (in English an g ) “affair” is a romance outside marriage) USA • 19.99 = CASH LIMIT – for a free lunch! www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Asia Japan • BLACK MIST, rottenness of long-term rule b one party tt fl t l by t Papua New Guinea • WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; favoring people of same l f i l f language or group Thailand Corrupt acts in ascending order of seriousness based on public opinion survey - translated • GIFT OF GOOD WILL • TEA MONEY • IMPROPER BEHAVIOUR • BRIBERY, EXTORTION • DISHONESTY IN DUTY • CORRUPTION www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 Africa Nigeria • 419 = number in the Nigerian legal code of section forbidding “Advance Fee Fraud” – people tempted to pay advance fees from bank accounts Uganda U d • AIR SUPPLY = 100% commission – payments for goods or services that don’t exist don t Terima K ih T i Kasih General • GHOST WORKERS – dead or retired public servants still on payroll www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 45 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com