Docstoc

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kelurahan

Document Sample
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kelurahan Powered By Docstoc
					BAPPENAS

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Daerah-Bappenas

Workshop Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan RPJM Kecamatan P t K it d l P K t untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Hotel Ibis-Pekanbaru, 28 Juli 2008 Ibis-

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan • Pi i –Pi i D Prinsip Prinsip Dasar P Pengembangan Si t b Sistem E l Evaluasi i • Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) • Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Pengertian Indikator Kinerja • Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Langkah Langkah • Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004 2009 2004-2009
www.dadangsolihin.com 3

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan
(2) Budgeting

(1) Planning

(3) Implementation

(4) M & E
www.dadangsolihin.com 4

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan ( (Sekarang dan Akan Datang) g g)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi y g p yang K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Adanya komunitas evaluator Kurangnya penghargaan terhadap hasil www.dadangsolihin.com 6 evaluasi

Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi

www.dadangsolihin.com

5

Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi
• Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik blik • Collecting opinions – S i Seminars, W k h Workshops, etc t • Pemetaan peraturan dan opini publik • M b Membangun k kerangka k j (f k kerja (framework) yang b k) baru • Membangun Indikator

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
• • • • •

Pengembangan Indikator Kinerja
Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan diimplementasikan dan ditafsirkan diformulasikan, dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Fungsi Indikator Kinerja
• memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 12

Jenis Indikator Kinerja
Input Proses Output Outcomes

Terminologi Setiap Tingkatan
DAMPAK
Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

MANFAAT

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran

Indikator Kinerja

Benefit

HASIL

Impact

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari p p pelaksanaan kegiatan g Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
www.dadangsolihin.com 14

INPUT
www.dadangsolihin.com 13

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – –
15

•

•

Contoh: • Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 16

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan

www.dadangsolihin.com

Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 17

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 18

•

•

Indikator Kinerja BENEFIT
• • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, lokasi dana dll) Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas
www.dadangsolihin.com 19

Indikator Kinerja DAMPAK j
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 20

Contoh: •

Contoh: •

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What
gets managed”)

Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat
appropriate collection method)

• RELEVANT (information needs of the people who will (i f i d f h l h ill
use the data)

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 21

www.dadangsolihin.com

22

Target Kinerja
• • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Riau 2005-2025
Aspek SDM Sasaran Terwujudnya  masyarakat yang  ... Parameter Peningkatan  kualitas  manusia
www.dadangsolihin.com

Realisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian kinerja harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya

•

Indikator IPM

Target 2025 ?

23

www.dadangsolihin.com

24

LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh b b h besar terhadap k b h il pelaksanaan h d keberhasilan l k kebijaksanaan/program/kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Daerah

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG DI DAERAH
TAHAP PERSIAPAN • Sosialisasi • Diseminasi Informasi • Materi • Id tifik i P Identifikasi Peserta/stakeholders t / t k h ld TAHAP PELAKSANAAN • Peserta • Waktu • Keterlibatan Masyarakat • Si k i Sinkronisasi P i Program • Output TAHAP PASCA MUSRENBANG • Penyebaran hasil Musrenbang • Pengaruh hasil Musrenbang terhadap pengambilan keputusan penganggaran
www.dadangsolihin.com 27

TAHAP PERSIAPAN
SOSIALISASI • • Diperlukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang; Pihak penyelenggara musrenbang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terutama di tingkat lokal ( (RT/RW); ); Upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang lebih banyak dilakukan oleh LSM yang “concern” terhadap masalah perencanaan pembangunan dan anggaran anggaran.

•

www.dadangsolihin.com

28

DISEMINASI INFORMASI
• Penyelenggara (di daerah) tidak melakukan pengumuman secara terbuka pada masyarakat tentang penyelenggaraan M b k d k l Musrenbang b dengan alasan khawatir peserta akan banyak sementara kemampuan pendanaan terbatas; Informasi hanya berupa undangan yang diberikan pada para peserta musrenbang dan kebanyakan peserta (masyarakat), baru menerima undangan 1-2 hari sebelum musrenbang dilaksanakan, dilaksanakan bahkan ada yang menerima beberapa jam sebelumnya; Kondisi ini terjadi karena umumnya informasi mengenai jadwal sistem perencanaan pembangunan dan anggaran datang terlambat dari pemerintah kota/kabupaten ke kecamatan Mengingat jadwal yang sempit maka pada umumnya yang menjadi target pihak penyelenggara adalah terlaksananya kegiatan musrenbang walaupun tidak memenuhi mekanisme pelaksanaan yang ideal ideal.
www.dadangsolihin.com 29

MATERI
• Pemberitahuan tentang p g pelaksanaan musrenbang y g tiba-tiba g yang mengakibatkan unsur RT/RW tidak mempunyai kesempatan untuk menyusun terlebih dahulu rancangan usulan programnya sehingga tidak siap untuk berpartisipasi aktif dalam musrenbang tingkat kelurahan; Untuk mensiasati ketidaksiapan tersebut, unsur RT/RW menggunakan hasil rumusan usulan t h t h sebelumnya; k h il l tahun-tahun b l Di tingkat kelurahan, penyelenggara mempersiapkan materi g yang g pada p peserta p pada saat musrenbang g musrenbang y g dibagikan p dilaksanakan sehingga masyarakat tidak memiliki waktu cukup untuk mempelajarinya; Untuk musrenbang tingkat kota/kabupaten materi disiapkan oleh kota/kabupaten, Bapeda berdasarkan masukan dari dinas-dinas dan hanya sedikit yang memunculkan hasil musrenbang tingkat kecamatan.
www.dadangsolihin.com 30

•

• •

•

•

•

IDENTIFIKASI PESERTA/STAKEHOLDERS
• • Peserta yang diundang umumnya adalah peserta yang mempunyai kedekatan d k d k t dengan pihak penyelenggara; ih k l Pihak penyelenggara musrenbang tidak melakukan analisis stakeholders terlebih dahulu dalam menentukan calon peserta musrenbang; – Salah satu tujuan yang terdapat dibalik penyelenggaraan forum Musrenbang adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pengelolaan pembangunan berbasis pada masyarakat; – Forum musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta ikut j pembangunan; g ; menentukan kebijakan dan arah p – Agar benar-benar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, seharusnya peserta yang terlibat dalam musrenbang adalah seluruh stakeholders pembangunan, yaitu yang terkena dampak, yang sangat terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, serta yang memiliki p g kontrol/pengaruh atas isu.
www.dadangsolihin.com 31

TAHAP PELAKSANAAN
PESERTA • Representasi peserta yang mewakili unsur masyarakat diragukan karena diundang tanpa diidentifikasi dan dianalisis terlebih dahulu tetapi hanya berdasarkan kedekatan dengan pihak penyelenggara; Kehadiran DPRD pada umumnya h K h di d hanya mengikuti acara ik ti pembukaan atau mewakili DPRD hanya sebagai peninjau, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap proses penilaian program; ini terjadi karena DPRD mempunyai mekanisme sendiri dalam menjarimg aspirasi masyarakat, yaitu pada saat reses, mengunjungi daerah p , g j g pemilihannya dan sebagian berpikir y g p akan mempunyai kesempatan memberikan penilaian pada saat program dan anggaran diajukan ke DPRD; Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang cenderung menurun karena adanya penilaian dari masyarakat bahwa usulanusulan yang terdahulu pun belum direalisasikan, sehingga merasa sia-sia d b i i dan buang waktu saja mengikuti musrenbang. kt j ik ti b
www.dadangsolihin.com 32

•

•

WAKTU
• Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan umumnya y ( ) y y dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari dan efektifnya hanya ½ (setengah) hari; Dalam waktu yang sangat terbatas tersebut, biasanya acara diisi oleh kegiatan-kegiatan seremonial seperti sambutan sambutan dari kegiatan kegiatan sambutan-sambutan para pejabat pemerintah sehingga sangat wajar apabila proses partisipasi menjadi tidak berjalan; partisipasi masyarakat hanyalah kehadiran pada f k h di d forum sehingga k i t t hi kegiatan tersebut l bih merupakan b t lebih k kegiatan memobilisasi masyarakat untuk melegitimasi kepentingan pihak penyelenggara; Waktu penyelenggaraan Musrenbang tingkat kota/kabupaten dan provinsi, relatif lebih panjang yaitu antara 3-4 hari, namun tetap saja dirasa kurang mengingat permasalahan yang muncul di tingkat ini relatif lebih kompleks dan komprehensif terutama karena berbagai kepentingan mewarnai jalannya musrenbang, sehingga lebih didominasi oleh pendekatan teknokratik dan politik politik.
www.dadangsolihin.com 33

KETERLIBATAN MASYARAKAT
• Mengacu pada tingkat keterlibatan masyarakat berdasarkan Arnstein (1975) maka tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai berikut : Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan

•

1. Manipulasi Sering terjadi Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah, karena masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat. Sering terjadi 2. Penyembuhan Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan namun kegiatan, kenyataannya kegiatan tersebut banyak untuk merubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan atau usulan dari masyarakat.

•

www.dadangsolihin.com

34

Tingkat Keterlibatan Tingkat Keterlibatan 3. Pemberian Informasi Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan, namun seringkali penekanannya lebih banyak pada p pemegang g g informasi sepihak dari p kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberi umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Fakta di Lapangan g j , Tingkatan ini sudah terjadi, di mana belum ada kekuatan untuk melakukan negosiasi dari masyarakat. 4. Konsultasi Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada masyarakat. Pada tingkatan ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh, namun beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang p y mempunyai kekuasaan.

Fakta di Lapangan Terjadi konsultasi antara pemerintah dan masyarakat dengan cara terstruktur dan dengan pola perwakilan, di mana wakil-wakil yang hadir ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat hanya diberikan peluang untuk mengemukakan keinginannya namun seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan. Jadi musrenbang belum termasuk dalam tingkatan ini. Banyak hal yang masih ditentukan oleh penguasa. Masyarakat dapat g g y mengemukakan keinginaannya namun seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan. Jadi g musrenbang belum termasuk dalam tahapan ini
36

5. Perujukan Pada tingkat ini, masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh pengaruh, namun beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan.
35

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

Tingkat Keterlibatan Tingkat Keterlibatan 6. Kemitraan Pada tingkatan ini atas kesepakatan bersama, k k k k t b kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab d l j b dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Tidak dibenarkan melakukan perubahan-perubahan perubahan perubahan secara sepihak. Fakta di Lapangan Masih terjadi perubahan-perubahan secara sepihak oleh pemerintah. Masyarakat tidak bisa b b t apaM k t tid k bi berbuat apa terhadap perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan tanpa rembug masyarakat masyarakat. Padahal yang diharapkan oleh peserta musrenbang adalah bahwa apa yang dih ilk d l dihasilkan dalam musrenbang itulah yang harus diperjuangkan tanpa diubah-ubah lagi. lagi Perubahan juga terjadi akibat interfensi unsur politis dan dalam penentuan program yang dipilih. Jadi dipilih musrenbang belum termasuk dalam tingkatan ini
7. Pelimpahan Kekuasaan Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tau program tertentu. Pada tahap ini masyrakat mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan mempunyai manfaat bagi mereka. Di sini akan terjadi tawarmenawar apabila terjadi perbedaan, dan pemerintah tidak dapat memberikan tekanan-tekanan. 8. Masyarakat yang mengontrol Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenanganpenuh terhadap kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan.

Fakta di Lapangan
Kelihatannya memang masyarakat dilimpahkan kekuasaan untuk membuat keputusan pada k k t k b tk t d rencana dan program tetapi ini belum final, karena selanjutnya masih ada tim anggaran (eksekutif) dan Panitia Anggaran (DPRD) yang akhirnya nanti menentukan sendiri usulan k tik khi ti t k di i l ketika banyak sekali usulan diajukan. Selain itu masih ada tekanan-tekanan terhadap penentuan prioritas program. Jadi musrenbang belum i d tahap ini. sampai pada t h i i Musrenbang belum sama sekali sampai pada tahap ini. Masyarakat sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengatur program karena mereka baru sampai pada mengusulkan, kemudian diputuskan oleh DPRD dan masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses tersebut. Dalam proses musrenbang sendiri, masyarakat belum memiliki kekuatan terhadap program yang akan dihasilkan oleh musrenbang. Ini terlihat dengan masih dominannya pemerintah dalam menetapkan program yang akan dilaksanakan.

Catatan : keterlibatan masyarakat dalam musrenbang ini masih pada tingkat penghargaan saja, dimana  keterlibatan masyarakat dalam musrenbang ini masih pada tingkat penghargaan saja, dimana partisipasi masyarakat tersebut terhenti hanya sampai pada sebuah usulan, sementara keputusan  tetap pada tangan pemegang kekuasaan (baik eksekutif maupun legislatif)

37

Rendahnya Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam M d l Musrenbang b
• Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi proses penganggaran. Usulan yang terdahulu pun belum direalisasikan. Jadi merasa percuma saja datang ke musrenbang p g g g , gg y Waktu pelaksanaan musrenbang sangat singkat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi usulannya Masyarakat kurang memahami proses musrenbang Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang diusulkan oleh dinas-dinas Pemahaman partisipasi dari pemerintah daerah yang muncul dalam musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi Keenganan pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar

SINKRONISASI PROGRAM
• • Pendekatan perencanaan terdiri dari bottom-up top down, bottom up, top-down teknokratik, dan politik Dalam konteks musrenbang, pendekatan bottom-up menghasilkan program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, sedangkan pendekatan top-down menghasilkan program kegiatan yang diusulkan oleh dinas. Kedua pendekatan ini dipertemukan dalam forum SKPD dan musrenbang tingkat kota/kabupaten untuk diselaraskan agar program d dapat t i t t terintegrasi d t i dan terpadu antar sektor d t kt

•

• • •

•

•

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

SINKRONISASI PROGRAM
• Proses penyelarasan ini lebih diwarnai oleh pendekatan teknokratik dan politik dan mulai muncul konflik kepentingan; meskipun dibuka kesempatan untuk masyarakat memberikan tanggapannya (misal melalui radio interaktif) namun tidak mempunyai “bargaining power” bargaining power untuk mempertahankan usulannya y p Pada akhirnya, usulan dari bawah dan atas tidak pernah bermuara di satu titik, yang kalaupun terjadi, hal tersebut hanya lah suatu ketidaksengajaan ketika usulan masyarakat kebetulan sama dengan usulan dari dinas Tidak sinkronnya antara program dinas dan masyarakat adalah karena masing-masing menggunakan kriteria yang berbeda untuk menentukan prioritas program.

OUTPUT
• Usulan-usulan program yang diajukan sebagai hasil musrenbang tidak selalu menjadi d id k l l j di dasar untuk menentukan k bij k di k k kebijakan dinas d l dalam menyusun program Dokumen hasil musrenbang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sanksi khusus yang jelas ketika pemerintah daerah tidak merealisasikan hasil-hasil musrenbang. Tidak t t Tid k tuntasnya proses partisipasi masyarakat sampai ke tingkat ti i i k t i k ti k t perencanaan anggaran menyebabkan masyarakat tidak mengetahui seberapa banyak program dalam APBD mengakomodasi hasil-hasil musrenbang Dikuatirkan bahwa pendekatan partisipatif pada akhirnya hanya sekedar mobilisasi masyarakat saja untuk melegalkan proses perencanaan pembangunan

•

•

•

•

•

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

TAHAP PASCA MUSRENBANG
PENYEBARAN HASIL MUSRENBANG
• Umumnya, hasil musrenbang diinformasikan pada kecamatan tetapi hanya berupa dokumen saja dan tidak diinformasikan kembali saja, kepada masyarakat mengenai alasan-alasan usulan yang diterima maupun yang ditolak di dalam APBD. untuk memenuhi azas transparansi, penyampaian informasi kepada masyarakat dapat menjadi feedback yang akan sangat membantu p pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat akan dapat y y y p mempelajari kelemahan dan keunggulan usulan-usulan yang telah dibuat.

TAHAP PASCA MUSRENBANG
PENGARUH HASIL MUSRENBANG TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGANGGARAN • Penggunaan hasil musrenbang dalam pengambilan keputusan anggaran belum optimal karena masih diwarnai oleh kepentingan p p g politik.

•

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

PERBANDINGAN MEKANISME YANG IDEAL DAN YANG TERJADI

Kegiatan Materi

Yang Ideal Materi musrenbang seharusnya diberikan pada p peserta musrenbang minimal g 1 minggu sebelum musrenbang dilaksanakan Peserta yang diundang harus merepresentasikan pihakpihak berikut ini :yang terkena dampak, dampak yang sangat terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu Untuk mendapatkan peserta seperti tersebut di atas harus dilakukan analisis stakeholders terlebih dahulu.

Yang Terjadi Materi musrenbang diberikan sesaat sebelum musrenbang dilaksanakan g

Tahap Persiapan
Kegiatan K i t Sosialisasi Yang Ideal Y Id l Dilakukan sosialisasi g g tentang musrenbang kepada seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari g tingkat RT/RW Informasi tentang kegiatan musrenbang diumumkan secara terbuka dengan menggunakan berbagai macam media sehingga semua lapisan masyarakat dapat g mengakses informasi tersebut dengan mudah.
www.dadangsolihin.com

Yang Terjadi Y T j di Tidak dilakukan sosialisasi

Peserta yang Diundang

Diseminasi Informasi

Informasi tentang musrenbang hanya dilakukan dalam bentuk undangan, yang diberikan pada peserta 17 1-7 hari menjelang musrenbang dilaksanakan.

Peserta yang diundang adalah peserta yang mempunyai kedekatan dengan pihak penyelenggara sehingga peserta musrenbang tidak merepresentasikan masyarakat yang terkena dampak, yang sangat p ,y g terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, serta yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu.

45

Tahap Pelaksanaan
Kegiatan Waktu Yang Ideal g y Musrenbang idealnya dilaksanakan minimal selama 4 hari. Yang Terjadi Musrenbang dilaksanakan g antara 1-3 hari Kegiatan Penentuan Prioritas Program Output Yang Ideal Menggunakan kriteria yang telah mengacu pada RPJMD Dokumen hasil musrenbang mempunyai kekuatan hukum sehingga digunakan dalam perumusan RKPD Yang Terjadi Tidak menggunakan kriteria, hanya berdasarkan tingkat kemendesakan/kebutuhan Dokumen hasil musrenbang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada jaminan bahwa usulan hasil musrenbang akan diakomodasi dalam RKPD dan APBD Diisi l h kegiatan Dii i oleh k i t seremonial Diskusi waktunya sangat terbatas d h t b t dan hanya didominasi oleh beberapa orang saja

Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat mempunyai Keterlibatan masyarakat kesempatan yang besar untuk sangat rendah. mengusulkan, mengkritisi, dan g y mengklarifikasi usulannya. Harus lebih banyak kegiatan diskusi dengan masyarakat Diisi oleh kegiatan seremonial Diskusi waktunya sangat terbatas dan hanya didominasi oleh beberapa orang saja

Agenda

Agenda A d

Harus l bih b H lebih banyak k i t k kegiatan diskusi dengan masyarakat

Tahap Pasca Pelaksanaan
Kegiatan Penyebaran hasil Musrenbang Yang Ideal Hasil musrenbang disosialisasikan kembali pada masyarakat/peserta musrenbang agar masyarakat mengetahui secara persis apakah usulannya dimasukkan atau tidak Hasil musrenbang seharusnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penganggaran Yang Terjadi Tidak disosialisasikan kembali pada peserta musrenbang

REKOMENDASI
Sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dilakukan secara lebih intensif dan dalam agar semua stakeholders di daerah benar-benar benar benar paham dan mempunyai persepsi yang sama sama. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks sistem perencanaan, sosialisasi sebaiknya dilakukan oleh Bapenas, sedangkan untuk konteks penganggaran, sosialisasi dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui j g p g g p kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri sebagai departemen yang membidangi pemerintahan daerah

Pengaruh hasil musrenbang terhadap pengambilan keputusan penganggaran

Penggunaan hasil musrenbang dalam pengambilan keputusan anggaran belum optimal karena masih diwarnai oleh kepentingan politik

www.dadangsolihin.com

50

REKOMENDASI . . .
Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar ataupun lokakarya l k k Yang menjadi target dari sosialisasi ini adalah :
• • • • • Bapeda Bagian Keuangan DPRD SKPD Masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat)

REKOMENDASI . . .
Advokasi terhadap pemerintah daerah dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan d penganggaran b dan Advokasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah tidak berbedabeda dalam mempersepsikan UU y g terkait dengan p p p yang g perencanaan dan penganggaran Advokasi dapat dilakukan melalui pendampingan selama proses perencanaan sampai penganggaran Berkaitan dengan otonomi penganggaran. daerah, pendampingan dapat dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, dengan menggunakan panduan-panduan teknis yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah d d t b t d d h i t h daerah d l h dalam melaksanakan UU tersebut Advokasi sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah p y p pusat agar g perencanaan yang dibuat oleh daerah dan pusat dapat terintegrasi.

Sosialisasi minimal dilakukan untuk tingkatan p g provinsi dan kabupaten/kota

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

REKOMENDASI . . .
• Kelompok sasaran yang menjadi target advokasi adalah : – Bapeda – Bagian Keuangan – DPRD – SKPD Advokasi sebaiknya dilakukan di tingkat p y g provinsi dan kabupaten/kota Hal-hal yang perlu diadvokasi antara lain adalah : – P Proses pelaksanaan musrenbang l k b – Proses Pelaksanaan Forum SKPD – Penyusunan Renja – SKPD – Penyusunan RKPD – Penyusunan KUA
www.dadangsolihin.com 53

REKOMENDASI . . .
• Pelaksanaan musrenbang yang partisipatif, t P l k b ti i tif transparan, d dan akuntabel akan terlaksana apabila jadwal pelaksanaan musrenbang secara keseluruhan yang terkait dengan jadwal penganggaran dapat dilaksanakan secara optimal Untuk menjamin bahwa proses bottom-up dapat berjalan maka p pelaksanaan musrenbang harus sesuai dengan j g g jadwal

•

• •

www.dadangsolihin.com

54

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 56

TERIMA KASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2974
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:14
Description: Workshop Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan RPJM Kecamatan