Docstoc

Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Document Sample
Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan Powered By Docstoc
					BAPPENAS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Daerah-Bappenas

Workshop Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan RPJM Kecamatan P t K it d l P K t untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Hotel Ibis-Pekanbaru, 28 Juli 2008 Ibis-

www.dadangsolihin.com

2

Materi
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Perencanaan Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Ideal Proses Perencanaan Menurut SPPN

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.
3

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

4

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah

Masyarakat

BUSINESS
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan

Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
• • •

Perencanaan
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan y g tepat, p p yang p melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 9

Syarat Perencanaan . . .
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh

www.dadangsolihin.com

10

Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

11

Kegagalan P K l Perencanaan

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 13

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

14

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system).

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Perencanaan yang Ideal y g
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
17 www.dadangsolihin.com 18

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta.

www.dadangsolihin.com

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D d l RPJM/D.

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

Pemer rintah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: f Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. , g Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang p j j g pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 19

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pemerint tah Daerah h

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
20

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Per Pres ( (Ps. 19 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja ) SKPD)

Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

DAERAH
Penetapan Perda (Ps. ( 13 Ayat 2) y ) Peraturan KDH ( (Ps. 19 Ayat 3) y ) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
21

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

Dit EKPD-Bappenas

22

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD
1. Pemerintah dan Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja j y j Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD. 2. 2 Penyusunan Rancangan RKP dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan seluruh Kementerian/Lembaga d P K t i /L b dan Pemerintah D i t h Daerah melalui h l l i penyelenggaraan Musrenbang Pusat dan Musrenbang Nasional 3. Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui p y g proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah masing-masing masing masing. 4. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan d rancangan RKPD RKPD.
23 www.dadangsolihin.com 24

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
Mei

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
Dit EKPD-Bappenas
April April Maret

Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD . . . g y
5. Musrenbang menitikberatkan p g pada p pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. 6. Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD diselenggarakan sesuai jadual sebagai berikut: d di l k ij d l b i b ik t a. Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota. b. Musrenbang D b M b Daerah K b h Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang t /K t dil k k j bulan Maret. c. Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret Maret. d. Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April. e. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April April.
www.dadangsolihin.com 25

Mengapa Diperlukan Perencanaan Desa yang P ti i tif D Partisipatif

www.dadangsolihin.com

26

Filosofi Perencanaan Pembangunan Partisipatif P b P ti i tif
Perencanaan pada tingkat desa dilakukan dengan perencanaan p g g p secara partisipatif. Yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah tiga unsur di bawah ini: 1. Pendekatan kelompok • • • Pendekatan kelompok adalah p p perencanaan desa y g yang disusun oleh masyarakat secara bersama. Dalam arti bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam menyusun perencanaan perencanaan. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang sesuai untuk y masyarakat desa.

2. 2 Metode Perencanaan • Metode perencanaan yang digunakan untuk perencanaan desa adalah suatu metode yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh masyarakat. Metode perencanaan ini berangkat dari permasalahan yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan dilanjutkan dengan cara langkah demi langkah.

•

3. Alat peraga • Alat bantu diskusi yang sesuai untuk melakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah alat peraga yang peraga, memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap dan kartu-kartu berwarna. Semua pernyataan peserta diskusi dituliskan pada kartu-kartu berwarna dan ditancapkan di papan.

•

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Moderator Desa
• • Berasal dari kata MODERAT; artinya tidak memihak kepada p y p pihak manapun. Kata “moderator” sering kali dipakai untuk peranan seseorang dalam satu forum pertemuan di mana orang itu menjalankan pertemuan, peranannya sebagai pengendali proses/jalannya pertemuan itu. Dengan peranan yang sama, masih ada istilah lain yang sering dipakai, yaitu fasilitator. • • • •

Moderator Desa Harus Mampu
Sebagai katalisator untuk merangsang terjadinya p g g g j y proses diskusi yang partisipatif. Menghimpun dan menghargai pendapat peserta Sebagai j S b i juru penengah ( d t) h (moderat). Mempertimbangkan berbagai pendapat untuk memperoleh konklusi p y dalam perumusannya.

•

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Fungsi dan Tugas Seorang Moderator
Menumbuhkan partisipasi semua p p p peserta p pertemuan untuk secara aktif memberikan perannya dalam pertemuan itu. Mengakomodasikan semua pendapat peserta pertemuan Dengan cara yang “bij k D “bijaksana” menggunakan partisipasi peserta ” k ti i i t untuk mengolah topik-topik yang dibahas sehingga pertemuan itu mencapai satu kesepakatan. Menemukan titik simpul dari topik-topik yang dibahas dalam forum. Dengan teknik-teknik yang bijaksana titik-titik simpul itu dilemparkan ke dalam forum sehingga kesepakatan yang dicapai forum, tidak terasa oleh peserta sebagai keputusan moderator, melainkan sebagai keputusan forum.

Yang Perlu Diperhatikan dalam Moderasi
1. Hindari posisi y g membelakangi p p yang g peserta. 2. Usahakan berada pada posisi di mana bisa melihat semua peserta. 3. Menguasai topik yang dibicarakan/dibahas. 4. Tidak bersikap menggurui. 5. Menjelaskan pada orang lain tentang satu topik/masalah dengan cepat. cepat 6. Memilih metode/cara yang tepat untuk mengambil keputusan/mencapai kesepakatan forum. 7. Mampu menyimpulkan dengan cepat semua pendapat yang ada. 8. Cepat memahami pendapat orang lain. 9. Tanggap dan konsekuen. 9 T d k k

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Metode dan Teknik Moderasi
10. 11. 12. 13. 14. 14 15. 16. 17. 18. 18 Mampu mengendalikan situasi. p g Menguasai keadaan/situasi Mampu untuk memandu dalam pemecahan suatu masalah. Jadwal Musrenbang harus cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi peserta. Tidak memaksa kehendak kehendak. Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan yang “kritis” dalam proses diskusi yang dilakukan peserta. Bersuara cukup lantang. Memakai pakaian rapi dan sopan. Bersikap B ik tenang d l dan luwes.

1. Curah Pendapat (Brainstorming) Cu a e dapat ( a sto g)
Yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau usulannya, dengan cara menuliskan pendapat it pada sepotong k t yang li k d t itu d t kertas kemudian ditempelkan di forum atau dengan cara lisan. Cara tertulis lebih efisien dan efektif waktu. Meskipun di antara peserta ada yang malu-malu menyampaikan pendapatnya, namun dia tetap/terpaksa menuliskan pendapatnya di potongan kertas tersebut tersebut. Di samping itu, secara visual pendapat-pendapat yang diberikan akan langsung dikelompokkan dan terdokumentasi.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

2. Diskusi antar Peserta s us a ta ese ta
Dalam membahas satu topik, sesuai dengan perannya, seorang moderator tidak harus menanggapi atau menjawab pendapat atau pertanyaan peserta. d t t t t Seorang moderator hanya menyalurkan pendapat yang p gg p peserta y g yang dibahas untuk dapat dibahas/ditanggapai oleh p lain. Sesekali moderator dapat juga ikut urun rembug, namun hal ini harus hati-hati karena bisa saja hal itu ikut mempengaruhi hati hati pengambilan keputusan/kesepakatan forum.

3 e o po 3. Kelompok Kerja e ja
Untuk kondisi di mana ada 2-3 topik yang harus dibahas sekaligus, moderator dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok k j sesuai d k l kk l k kerja i dengan j l h t ik yang jumlah topik dibahas. p , g p g g Dalam hal seperti ini, moderator tidak lagi berperan langsung dalam forum, tapi peran itu dapat digantikan oleh salah seorang peserta di setiap kelompok untuk menjadi moderator kelompok. Namun demikian moderator dapat mendampingi moderator demikian, moderatormoderator kelompok untuk mengontrol jalannya diskusi dan konteks topik yang dibahas.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Analisis Singkat Keadaan Desa
4. Menentukan sa a satu pese ta sebaga moderator e e tu a salah peserta sebagai ode ato
Pada sessi tertentu di mana peserta tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi hanya membahas satu topik, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk b ti d k sebagai d t j k l h t t t k bertindak b i moderator. p y p g pada setiap p p peserta, , Hal seperti ini sebenarnya dapat digilirkan p tergantung pada keadaan seperti disebutkan di atas. Aspek Kepenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat: Mas arakat
• • • • • • • Ketersediaan Pangan Ketersediaan air minum Kesehatan Kondisi rumah Pendapatan Beban kerja Dsb

Aspek Fisik dan Ekonomi:
• K d Keadaan d pemanfaatan sumberdaya alam, sarana d prasarana dan f t b d l dan Produksi.

Aspek Sosial Budaya dan Kelembagaan:
• P Peran serta masyarakat dalam k l b k d l kelembagaan • Peranan kelembagaan dalam pembangunan pertanian.

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Perumusan Masalah Desa
Masalah adalah keadaan negatif yang dialami dan tidak disenangi. Contoh C t h masalah yang dirumuskan secara tepat: l h di k t t
• • • • • • • • • • Ladang sering dirusak hama. Ternak ayam buras sering kena penyakit.. Hasil penanaman palawija rendah rendah. Dalam musim kemarau air minum kurang. Daerah perumahan sering banjir Pemasaran hasil usaha industri kecil anyaman sulit Banyak anak b li sakit b k secara terus- menerus B k k balita ki batuk Beban kerja wanita terlalu tinggi. Pengangguran pemuda tinggi Perempuan tidak terlibat dalam kelompok tani

Musrenbang Desa/Kelurahan

Masalah bukan pernyataan akan kurangnya suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan yang negatif di atas. Contoh masalah yang dirumuskan secara tidak tepat:
• • • • Tidak adanya jaring untuk mengendalikan hama babi. Tidak adanya PPL yang menerangkan cara beternak ayam buras. Tidak ada kendaraan untuk penyuluh. Kurangnya bahan baku untuk industri rumahtangga rotan rotan.
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40

Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan g y stakeholders desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya; Dilaksanakan dengan memperhatikan • rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, j p j , • kinerja implementasi rencana tahun berjalan, serta • masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Musrenbang Desa/Kelurahan

Peserta

Masukan:
• • Dari Desa/Kelurahan Dari Kabupaten/Kota & Kecamatan

Mekanisme:
• Tahap Persiapan • Tahap Pelaksanaan

Keluaran

Narasumber

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Musrenbang Desa/Kelurahan
Stakeholders desa/kelurahan: pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah Narasumber: pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang; Peserta: pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;

Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
1. Daftar prioritas kegiatan y g akan dilaksanakan sendiri oleh p g yang Desa/Kelurahan yang bersangkutan. 2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana D Al k i D Desa, secara swadaya, melalui pendanaan lainnya. lainnya 3. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi. 4. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

www.dadangsolihin.com

43

www.dadangsolihin.com

44

Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan
1. Menampung dan menetapkan p p g p prioritas kebutuhan masyarakat. y 2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. lainnya 3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan. Dari Desa/Kelurahan

Masukan
1. Daftar permasalahan desa/kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan dan pengangguran. 2. Dokumen R 2 D k Rencana P b Pembangunan J Jangka M k Menengah (RPJM) h Desa/Kelurahan. p pembangunan desa/kelurahan p g pada 3. Hasil evaluasi pelaksanaan p tahun sebelumnya. 4. Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompokkelompok masyarakat seperti kelompok tani kelompok nelayan tani, nelayan, dan sebagainya.

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Masukan
Dari Kabupaten/Kota & Kecamatan 1. Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan. 2. Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan. 3. 3 Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

Masukan
Dari Kabupaten/Kota & Kecamatan 4. Informasi dari Pemda Kabupaten dan Kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya. berikutnya Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari:
• • • bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

5. Prioritas k i 5 Pi i kegiatan pembangunan d b daerah untuk tahun mendatang, h k h d yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48

Mekanisme
Tahap Persiapan:
Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok kelompok kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug. Kepala D K l Desa/Lurah menetapkan Ti P /L h t k Tim Penyelenggara M l Musrenbang b Desa/Kelurahan. y gg g Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
• Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan. • Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang. • M b k pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Membuka d ft d t d l t Musrenbang Desa/Kelurahan. • Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
www.dadangsolihin.com 49

Mekanisme
Tahap Pelaksanaan:
1. Pendaftaran peserta. 2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan. 3. 3 Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya. 4. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya, yang bersumber dari dokumen Rencana g g g (RPJM) Desa/Kelurahan. ) Pembangunan Jangka Menengah ( 5. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa. 6. Pemaparan masalah utama yang dih d i oleh masyarakat 6 P l h t dihadapi l h k t desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
www.dadangsolihin.com 50

Mekanisme
Tahap Pelaksanaan:
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan: 7 P i h k i t b d k
a. kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan b. kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Peserta
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen g p masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: • • • • • • • • • • • ketua RT/RW; kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua d t k t adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, p y kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

8. 8 Perumusan para peserta tentang prioras untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta. 9. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan. 10. 10 Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari 35 peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan perempuan.
www.dadangsolihin.com 51

www.dadangsolihin.com

52

Narasumber
• • • • • • • Kepala Desa/Lurah, p Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat instansi yang ada di d P j b ti t i d desa, d dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan

Tugas Tim Penyelenggara
1. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan. y j g g 2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita wanita. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan. 4. Mendaftar calon peserta Musrenbang. 5. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan Kecamatan. 6. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

Tugas Tim Penyelenggara . . . g y gg
7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan y g g g yang sekurang-kurangnya memuat: a. prioritas kegiatan yang disepakati; dan b. daftar b d ft nama delegasi yang akan mengikuti M d l i k ik ti Musrenbang b Kecamatan. 8. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan y j g Desa/Kelurahan.

Tugas Delegasi Desa/Kelurahan
1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana y gg y Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan. 2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan Kecamatan. 3. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya, seperti: • • Dana Alokasi Desa dari APBD, maupun dari sumber pendanaan lainnya

4. maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi p g desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan kegiatan kegiatan-kegiatan tersebut.
www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56

Keluaran Musrenbang Desa
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan yang j g y g berisi: a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya swadaya. b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan. 2. 2 Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Kecamatan. 3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

57

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 59


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12478
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:15
Description: Workshop Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan RPJM Kecamatan