Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan by DadangSolihin

VIEWS: 2,251 PAGES: 10

More Info
									BAPPENAS

Pedoman Pengendalian dan g Evaluasi Pembangunan
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Bintek Perencanaan Penganggaran dan Monev Pembangunan Ikatan Widyaiswara Indonesia Hotel Twin Plaza-Jakarta, 26 Juli 2008 Plazawww.dadangsolihin.com 2

Materi
• • • • • • • • • Tahapan Perencanaan Pengertian Pengendalian, M, E Jenis jenis Jenis-jenis Evaluasi Standar Evaluasi Apa implikasi jika tidak ada M&E? Pengalaman empiris: Australia dan Chili Kunci Keberhasilan M&E Prasyarat M & E Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengertian
Pengendalian P d li
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya Sumber: UU25/2004 S b
www.dadangsolihin.com 5

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. standar Sumber: PP39/2006 S b
www.dadangsolihin.com 6

Pengendalian
Pengendali P d li 1. Mendagri 2. 2 Gubernur Bappeda Objek Pengendalian Obj k P d li Perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. Perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian t li ti li i i target, penyerapan d t dana, dan kendala yang dihadapi. Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya
7

Evaluasi
Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

SKPD

3. Bupati/Walikota Perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota. Bappeda SKPD idem idem
www.dadangsolihin.com

Sumber: PP8/2008 S b
www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu 8 program.

Lebih Jauh tentang Evaluasi
Evaluasi
• • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, kebijakan atau program Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah di l b l t t l h diselesaikan ik Berbagai pembangunan, program, kegiatan, sudah dilakukan. Apakah kita tahu dampak p g p p program p pembangunan tsb? g Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi: – M Mana yg b h il vs tid k? berhasil tidak?; – Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dihentikan?; – Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran daerah?
www.dadangsolihin.com 9

JenisJenis-jenis Evaluasi
• Formatif
Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau kebijakan)

• Sumatif
Fokus pada hasil (akibat)

• •

• Prospektif
Menjawab pertanyaan • Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi? p yang p g p y • Apakah hasil y g akan diperoleh sesuai dengan upaya/ sumberdaya yang dipergunakan?

www.dadangsolihin.com

10

Kegunaan Evaluasi
• • • • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan Menjadikan kebijakan, program d k i t mampu M j dik k bij k dan kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, j y g j , program dan kegiatan Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Monitoring dan Evaluasi
•

Kriteria Evaluasi
• • Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan j g p j Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. d k Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak Keberlanjutan Keberlanj tan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi
www.dadangsolihin.com 14

• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

•

•

www.dadangsolihin.com

13

Mengapa Perlu ada Standar?
•

Standar Evaluasi
Standar Mutu E l S d M Evaluasi ( i (untuk penerapan f k fase pengujian) ji ) http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf • • • • Standar Evaluasi Program www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp l /P bli i /G idi P i i l

• Meningkatkan akuntabilitas • M f ilit i kemungkinan pembandingan Memfasilitasi k ki b di • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang disediakan

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, yang tidak berjalan, & mengapa demikian; – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E M&E.

•

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya k keputusan anggaran) ) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan; g ; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. apakah telah

Pengalaman empiris: Australia
Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( kihi 1980 ) yang Si l i i h l h (akihir 1980-an) dikelola DepKeu Semua kementerian wajib melakukan evaluasi Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, i 2 yg dit di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi. k dan t d l i Hasil (1994) Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran k bi k kabinet. Informasi M&E juga digunakan secara intensif

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Pengalaman empiris: Chili
MenKeu M K mengembangkan sistem M&E P b k i Pemerintah menyeluruh i h l h (sejak 1994). – Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak – Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan p p gg pemerintah. dalam pembuatan keputusan anggaran p Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan badan. • •

Kunci Keberhasilan M&E
Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah Ada tiga kunci utama yaitu: – pemanfaatan informasi M&E – kualitas informasi M&E – Kesinambungan M&E

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Prasyarat M&E
1. 1 Harus ada demand Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan informasi M&E; 2. Harus ada insentif Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. 3. Harus ada champion Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh (Chili & A i h l h Australia). li ) 4. Harus ada pelatihan Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai memadai.
www.dadangsolihin.com 23

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Penyusunan Indikator
1. Indikator masukan (input) 1 I dik k (i ) Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu ruang lingkup kegiatan yang rinci. Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan 2. Indikator keluaran (output) j jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya y Tentukan jenis dan j seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang yang dilatih dan lainnya.
www.dadangsolihin.com 25

Penetapan Indikator
1. Indikator hasil (outcome) 1 I dik h il ( ) Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi lansung keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50 orang. Tentukan k T t k ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung keluaran, k lit tif j kk l k l misalnya ; biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu. g g g g g yang p Uraikan dengan singkat fungsi langsung y g diharapkan dari keluaran

www.dadangsolihin.com

26

Penetapan Indikator . . .
2. Indikator Manfaat Tentukan hasil positif/negatif dari kegiatan yang sesuai dengan sasaran lingkungan secara regional, misalnya perekonomian tumbuh t b h melalui munculnya central bi i di kit pembangunan l l i l t l bisnis disekitar b jalan tersebut. Sebutkan manfaat yang dicapai dan dapat berfungsi secara y g p p g optimal 3. Indikator dampak Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan sasaran regional/nasional Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang waktu). waktu)
www.dadangsolihin.com 27

Proses Penggunaan Indikator
1. Tentukan I dik 1 T k Indikator kualitatif ( k li if (sumber d b daya yang di digunakan), k ) Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan sumber d b daya 20 % 2. Tentukan Indikator Kuantitatif ( hasil fisik dan Non fisik) Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi, standar ) Bagaimana d B i dampaknya, apakah b d k k h berdampak positif/negatif k i if/ if Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?
www.dadangsolihin.com 28

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

Langkah Penyusunan RPJPD
Pemerin ntah Pusat Penyusunan  y Rancangan  Akhir Penetapan  Rancangan R RPJPD  menjadi Perda

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Rancangan  R RPJPD

Musrenbang  M b RPJPD

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Diacu Pedoman

Proses Teknokratik  Proses Teknokratik oleh Bappeda

Renstra SKPD

Renja j SKPD

Pedoman

Bahan  Rancangan RPJP Rancangan RPJP Melibatkan  Masyarakat

Pe emerintah h Daerah

Oleh Bappeda

Oleh DPRD

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
29 www.dadangsolihin.com 30

Outline RPJPD
Pasal 5 UU 25/2004 • memuat visi, misi dan visi misi, arah pembangunan Daerah • mengacu pada RPJP Nasional.
1. 1 2. 3. 4. 5. 5 6.

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Pasal 40 PP 8/2008
Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Analisis isu-isu strategis; Visi dan misi daerah; Arah kebijakan; dan Kaidah pelaksanaan.
a) b) c) d) )

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 32

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

Outline RPJMD
Pasal 5 UU 25/2004 asa 5/ 00
• • • • • • • penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah berpedoman pada RPJP Daerah memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1. 2. 3. 3

Langkah Penyusunan RKPD
(8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com
Mei

(9) (10)

SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Pasal 40 PP 8/ 008 asa 0 8/2008
Pendahuluan; Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi misi tujuan dan sasaran; 5 Visi, misi, 6. Strategi dan arah kebijakan; 7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; 9. Penetapan indikator kinerja daerah; dan 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
33

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 34
April April Maret

• •

www.dadangsolihin.com

Outline RKPD
Pasal 5 UU 25/2004
• • • • penjabaran dari RPJM Daerah mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Outline Renstra SKPD
Pasal 7 UU 25/2004
• visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang g g disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 40 PP 8/2008
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. 3 Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 40 PP 8/2008
1. pendahuluan; 2. gambaran pelayanan SKPD; 3. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 4. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 5. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 6. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
36

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

Outline Renja SKPD
Pasal 7 UU 25/2004
• kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 40 PP 8/2008
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan renja S SKPD tahun lalu; 3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; 4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran 4 I dik t ki j d k l k yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan 7. Penutup.

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

37

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 39 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com


								
To top