Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - PDF

Document Sample
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

STRATEGI PENETAPAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Pembangunan-Bappenas Workshop Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2008 Hotel Jayakarta – Jakarta, 19 Juli 2008
www.dadangsolihin.com 2

Materi Diskusi
Fungsi-fungsi M F if i Manajemen P b j Pembangunan Anggaran Pengalokasian Anggaran Alur Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan Keuangan Daerah Analisis Potensi Pendapatan Daerah Analisa Anggaran Belanja Daerah Masalah d T t M l h dan Tantangan Pokok Pembangunan D P k kP b Daerah h Prioritas Pembangunan Daerah Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan Rancangan APBD Perubahan APBD
www.dadangsolihin.com 3

FungsiFungsi-fungsi Manajemen Pembangunan

www.dadangsolihin.com

4

Anggaran
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran y g yang berlebihan di atas batas kemampuan. p Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis. Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, publik berbagai tingkat pemerintahan, kelompok pemerintahan kelompokkelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai y g y g pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.
www.dadangsolihin.com 5

Pengalokasian Anggaran
Diprioritaskan t k Di i it k untuk membiayai bi i kegiatan yang merupakan bagian dari upaya p p y pembangunan y g g yang direncanakan. Digunakan dengan sebaikg g baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. kebocoran

www.dadangsolihin.com

6

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

Perencanaan Keuangan Daerah
Rincian Ri i APBN

RKA-KL

1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
Identifikasi potensi pendapatan Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah g g p

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
Pe emerintah h Daerah

Analisis Kemampuan Pi j A li i K Pinjaman D Daerah h Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman. pinjaman

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
7 www.dadangsolihin.com 8

Lanjutan . . . 3. 3 Arah Anggaran Belanja Daerah
Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan Proporsi Belanja Unit Satuan Belanja Arah Pengembangan Ek A hP b Ekonomi L k l i Lokal Fasilitasi Ekonomi Lokal Kemitraan Pemda dan Swasta Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM) Alokasi mempercepat perbaikan IPM.

Analisis Potensi Pendapatan Daerah
Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan Daerah?
Dana Transfer DAU Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan Jenis-Jenis PAD

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Lanjutan . . .
Bagaimana memperkirakan Potensinya
DAU d DAK b d dan berdasarkan F k Formula l Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula Potensi PAD

Analisa Anggaran Belanja Daerah gg j
Kenali Struktur Belanja Daerah
Berdasarkan P B d k Pengelompokan (k t l k (kategori) i) Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah) k h t i f t kt d kt t d h) Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.

Potensi PAD
Kenali setiap jenis Pajak Daerah Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah Kenali indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah tersebut Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan dengan pelayanan publik yang diberikan) Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah
www.dadangsolihin.com 11

Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi. Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan) mis: menggunakan pendekatan analisa Input unggulan), Inputoutput dan lainnya. Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.

Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikatorindikator belanja masing-masing sektor/bidang
www.dadangsolihin.com 12

Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
1. 1 Masih tingginya pengangguran terbuka; 2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan: 3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor; 4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala; 5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;

Lanjutan . . . j
6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah; 7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal; g p 8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal; horisontal 9. Belum memadainya kemarnpuan dalam menangani bencana; 10.Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah p y y perbatasan dan wilayah y terisolir masih besar; 11.Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Prioritas Pembangunan Daerah
1. 1 Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; 3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; 7. 7 Mitigasi dan penanggulangan bencana; 8. Percepatan pembangunan infrastruktur; 9. Pembangunan daerah p g perbatasan dan wilayah terisolir. y
www.dadangsolihin.com 15

Prinsip Penyusunan APBD
1. Partisipasi masyarakat d l 1 P ti i i k t dalam proses penyusunan d dan penetapan APBD. 2. 2 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran
APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat

3. Disiplin Anggaran
Pendapatan harus terukur secara rasional, Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, Dilakukan melal i Dilak kan melalui rekening kas umum daerah m m daerah.

www.dadangsolihin.com

16

Lanjutan . . .
4. Keadilan Anggaran
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Harus d H dapat di ik ti oleh seluruh l i t dinikmati l h l h lapisan masyarakat t k t tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Penyusunan y Rancangan APBD

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. t t h t i l

6. Taat Azas
APBD tidak boleh bertentangan dengan p g g peraturan p perundangg undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Azas Umum Penyusunan RAPBD y
No 1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan D K Daerah. h Kewenangan pemerintah di Daerah. Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa Desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Sumber Dana APBD APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota APBD

HatiHati-hati…Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan j yang p g kebijakan y g telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
www.dadangsolihin.com 20

Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah.

www.dadangsolihin.com

19

Alur Penyusunan RAPBD
Juni
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni

Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6
SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

7

8

9

Minggu 1 Oktober

RKP D

KUA

Nota Kesepakatan KUA

PPAS

Nota Kesepakatan PPA

Pembahasan RKA-SKPD

Perbaikan RKA-SKPD

Rancangan APBD

Minggu Mingg 1 Juli

RKUA
Mei
Rancangan Kebijakan Umum APBD

DPRD
Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

KUA

RKPD
10
Rencana Kerja Pemda

j Kebijakan Umum APBD

11
Persetujuan DPRD Raperda APBD

12
Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD

13
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD

14
SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

15
Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

16
SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

17
Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH

Minggu 2 Juli Nota Kesepakatan KDH-DPRD

PPAS

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Awal Agustus

Pembahasan Rancangan APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Raperda p APBD

Sosialisasi Raperda

TAPD

PPKD

Akhir Juli

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban

PPA
Prioritas dan Plafon Anggaran

RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Raperkada Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Verifikasi Rancangan DPA-SKPD

Pengesahan DPA-SKPD

Persetujuan DPA-SKPD

Pendistribusian DPA-SKPD

Pelaksanaan DPA-SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

TAPD

PPKD

Sekda

PPKD

SKPD

PPKD

Bappeda pp

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KUA

Kebijakan Umum APBD

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g gg Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. • Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD. 2. 2 RKUA memuat: t
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang p pemerintah). ) ditetapkan oleh p

5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. 6. 6 RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. p 7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
23 www.dadangsolihin.com 24

www.dadangsolihin.com

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara gg

Penyusunan RKA-SKPD y
1. 1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat kesepakatan, edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang p mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai d b k i dengan standar pelayanan minimal yang dit t k t d l i i l ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi efektifitas tranparansi dan prinsip prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD analisis standar belanja dan standar satuan harga RKA-SKPD, harga.

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah y g p ,p menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan berjalan. 3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 4. 4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 5. 5 KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke masing masing dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
www.dadangsolihin.com 25

2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKASKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. berjalan
www.dadangsolihin.com 26

Penyiapan Raperda APBD
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 2. 2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis b l j standar satuan h k i t t d li i belanja, t d t harga, standar t d pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. 3. 3 Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian RKA-SKPD ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD. 5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD p y disosialisasikan kepada masyarakat. 6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
www.dadangsolihin.com 27

Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
1. 1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk p persetujuan bersama. j mendapatkan p 2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD. 4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan. 5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. 6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan persetujuan bersama d t k t j b dengan k kepala d l daerah t h d h terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan bulan.
www.dadangsolihin.com 28

lanjutan

Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD
Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:
a. a persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. d nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

7.

8. 9. 9 10. 11.

Pelampauan batas tertinggi dari j p gg jumlah p g pengeluaran hanya y diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak g p p p mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

lanjutan

lanjutan

2. 2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih ti t l bih tinggi d / t peraturan d i dan/atau t daerah l i h lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait terkait. 4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dimaksud. 5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan p perundang-undangan y g lebih tinggi, g g g yang gg , gubernur menetapkan p rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.

6. 6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD p y p paling lama 7 hari kerja terhitung sejak g j g j melakukan penyempurnaan p diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi P d d P j di Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan P d d b M d i b t lk Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 8. 8 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dievaluasi. 2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. 4. 4 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 5. 5 Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.
www.dadangsolihin.com 33

lanjutan

6. Apabila b 6 A bil gubernur menyatakan h il evaluasi R t k hasil l i Raperda d d dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 8. 8 Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. 9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah g pencabutan p peraturan daerah tentang APBD. g tentang p 11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
www.dadangsolihin.com 34

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. 2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan l h j b t dit j k d dit t k oleh pejabat yang b berwenang selaku l k penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada . 4. 4 Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Perubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36

Dasar Perubahan APBD
1 Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi • terjadinya p j y pelampauan atau tidak tercapainya p y p p y proyeksi p pendapatan p daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. • antar unit organisasi, antar k i t t it i i t kegiatan, antar j i b l j antar obyek t jenis belanja, t b k belanja, antar rincian obyek belanja. • • • • • • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah; melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS; mendanai kegiatan lanjutan; mendanai program dan kegiatan baru; dan mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

Alur Penyusunan RAPBD Perubahan
Rancangan R Kebijakan Umum APBD

2 3

Pergeseran anggaran P Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya y harus digunakan dalam tahun berjalan

KUA Perubahan

RKUA Perubahan Nota Kesepakatan KDH-DPRD

Minggu 1 Agustus

DPRD

Minggu 2 Agustus

Minggu 3 Agustus

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

4

Keadaan darurat

• bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi secara berulang; • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan • memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 50%. www.dadangsolihin.com 37

PPAS Perubaha n
Prioritas dan Plafon P i it d Pl f Anggaran Sementara

PPA Perubaha n

RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

5

Keadaan luar biasa

www.dadangsolihin.com

38

Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperda tentang perubahan APBD Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD

Sesuai

Raperda tentang Perubahan APBD p g dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.
Tim Anggaran Pemda

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

2. 3. 3 4.

SKPD
RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

PPKD
•

TAPD
menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPASKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya Iainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

•

DPPASKPD
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

•

5.
Tidak Sesuai

Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan perubahan. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. y g peraturan daerah tentang p g perubahan Penyebarluasan rancangan p APBD dilaksanakan oleh Sekda.

Disempurnakan lagi

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

Lampiran Raperda

Lampiran Raperkada

Raperda Perubahan APBD
1 Penyampaian
• Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang p perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p y p paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda Raperda. • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang t l h di telah disepakati antara k k ti t kepala d l daerah d h dan pimpinan DPRD. • Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda t t R d tentang perubahan APBD paling lambat 3 b h li l b t bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
www.dadangsolihin.com 42

1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran 2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pendapatan daerah, pemerintahan daerah dan organisasi; belanja daerah dan 3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan pembiayaan daerah; daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan dan pembahyaan; 2. Penjabaran perubahan 4. 4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan APBD menurut pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; organisasi, program, 5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok, keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, b k i i j i obyek, rincian daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek pendapatan, keuangan negara; belanja dan 6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pe b ayaa pembiayaan. jabatan; 7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. 9 Daftar pinjaman daerah daerah.
www.dadangsolihin.com 41

2 Pembahasan 3 Penetapan

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan p p
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi 1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang l bih ti d d lebih tinggi, gubernur b i b bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan berjalan. 3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.
www.dadangsolihin.com 43

Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota 1. Apabila Gubernur menyatakan h il evaluasi R 1 A bil G b k hasil l i Raperda d d dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 2. 2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak dimaksud diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. 3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
www.dadangsolihin.com 44

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
1. 1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan g yang gg perubahan APBD. kegiatan y g dianggarkan dalam p 2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD). SKPD) 3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. 4. DPPA SKPD 4 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan TAPD, disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

46

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 47 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2256
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:12
Description: Workshop Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2008; Hotel Jayakarta – Jakarta, 19 Juli 2008