Kajian Pembangunan

Materi BAPPENAS Kajian Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Diklatpim Tingkat III dan IV Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Sawangan, 10 Juli 2008 Tujuan Pembangunan Pembangunan dan Pertumbuhan Demokrasi Perencanaan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah www.dadangsolihin.com 2 Tujuan Pembangunan 1. Peningkatan standar p kualitas hidup 2. Kebanggaan (Selfesteem) ) 3. Kebebasan (Freedom/ Democracy) Pembangunan dan Pertumbuhan www.dadangsolihin.com 3 Model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap-Rostow P t b h B t h R t 1. Tahapan tradisional, dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan; 2. Tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan; 3. 3 Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan); 4. Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi; serta 5. Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri. • Pertumbuhan Ekonomi e tu bu a o o Definisi (Simon Kuznets): • Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang d i negara yang b j dari bersangkutan untuk menyediakan k t t k di k berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. p g Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan. www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Tiga Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 3. Kemajuan teknologi. 3 K j t k l i 1. Akumulasi modal Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan d diinvestasikan kembali de ga tujuan estas a e ba dengan ujua memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru mesin-mesin peralatan baru, mesin mesin, dan bahan baku dalam rangka meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial. Contoh: pembangunan jalan-jalan raya, raya penyediaan listrik listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan g g mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja A k t K j • Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar b l bih b berarti ukuran pasar d ti k domestiknya l bih b tik lebih besar. Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya p pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung p g p y g g pada kemampuan p sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. www.dadangsolihin.com 9 3. Kemajuan Teknologi • • • • • Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress), Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress), Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving technological progress). Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (labor-augmenting technological progress) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal (capital-augmenting technological progress) • • • www.dadangsolihin.com 10 neutral technological progress • Terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. • Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral yang dapat netral, melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja artinya teknologi t k l i yang mampu melipatgandakan semua input produktif. www.dadangsolihin.com laborsaving tec o og ca p og ess abo sa g technological progress • Penggunaan teknologi yang memungkinkan kita memperoleh output y g lebih tinggi dari j p yang gg jumlah input tenaga kerja yang sama. • Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi mulai dari pengemasan kacang sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan, semakin jembatan sedikit. • Sebagian besar kemajuan teknologi d b d kedua l h t k l i pada abad k d puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja. www.dadangsolihin.com Contoh: Pengelompokan tenaga kerja (semacam k j ( spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. Contoh: Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil l kt ik i t k til otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi j y g jenis mesin serta peralatan modern lainnya. 11 12 capital-saving technological progress p g g p g • Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yang memerlukan biaya lebih rendah). Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) atau teknologi tepat guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja. www.dadangsolihin.com labor-augmenting technological progress g g g p g • Terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau i k tk t t keterampilan angkatan kerja secara umum umum. Contoh: Penggunakan LCD, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga ti k t l bih l hi tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik. Contoh: Mesin pemotong rumput berputar atau mesin b t t i pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di p y p atas punggung untuk pertanian skala kecil. • • 13 www.dadangsolihin.com 14 cap ta aug e t g tec o og ca p og ess capital-augmenting technological progress • Jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal f tk b d l yang ada secara lebih produktif. Ciri proses pertumbuhan ekonomi (Si Simon K Kuznets) t ) 1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. 2 Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi tinggi. 3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. g g yang gg 4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi y g tinggi. 5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagianbagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. y penyebaran p pertumbuhan ekonomi y g hanya yang y 6. Terbatasnya p y mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. Contoh: Penggantian bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Delapan perbedaan yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang 1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia. 2. 2 Pendapatan per kapita dan tingkat GNP di saat mulai membangun membangun, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 3. Perbedaan iklim. 4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya. 5. Peranan sejarah migrasi internasional. 6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. 7. 7 Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar. 8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik. www.dadangsolihin.com 17 1. Kekayaan S e ayaa SDA da S dan SDM • • Negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan dengan negara-negara maju pada saat pertama kali memulai pembangunan ekonominya. Dahulu, Dahulu ketika mereka mulai menggalang kekuatan ekonomi ekonomi, kekayaan alam mereka masih utuh; sedangkan kekayaan negaranegara berkembang sudah dirampok atau bahkan habis diperas oleh kolonialisme. Di Amerika Latin dan Afrika, walaupun memiliki sumber daya alam agak banyak, tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya. Modal tersebut tidak akan mudah diperoleh tanpa mengorbankan sejumlah besar otonomi dan kekuasaan nasional mereka kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang secara teknis dan finansial memang lebih mampu mengelola sumber sumber daya itu sumber-sumber secara efisien. • • www.dadangsolihin.com 18 • • Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam g g pada kecakapan manajerial dan kapabilitas p j p antara lain tergantung p teknis penduduknya, serta akses mereka ke pasar serta akses untuk memperoleh informasi dengan biaya minimal. Dewasa ini, mayoritas penduduk negara negara Dunia Ketiga ini negara-negara kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara-negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya. Ak j d l t b h k i Akses mereka k pasar k ke dan sumber informasi pun relatif sangat terbatas. Menurut ekonom Paul Romer, dewasa ini negara-negara , g g berkembang "miskin karena penduduknya tidak memiliki akses ke gagasan-gagasan yang dahulu dimanfaatkan oleh negara-negara yang sekarang maju untuk menciptakan nilai ekonomis". ekonomis • • Bagi Romer, kesenjangan teknologi antara negara-negara miskin dan negara-negara kaya dapat dipilah menjadi dua, yakni j g j ( j g )y g (pabrik, j jalan kesenjangan objek (object gap) yang bersifat fisik (p raya, dan mesin modern), dan kesenjangan gagasan (idea gap) yang antara lain berwujud ketimpangan informasi, serta ketimpangan pengetahuan tentang pemasaran, distribusi, upaya kontrol inventori, pemrosesan transaksi, dan pembangkitan motivasi pekerja. Kesenjangan gagasan i i oleh Th K j ini l h Thomas H Homer-Dixon disebut Di di b t kesenjangan daya kreasi (ingenuity gap), yakni, ketimpangan dalam menciptakan gagasan-gagasan inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan teknis yang bersifat praktis, yang menjadi sumber perbedaan pengalaman pertumbuhan antara g g j g g g negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kesenjangan sumber daya manusia seperti itu tidak ditemui oleh negara-negara yang sekarang tergolong maju pada awal industrialisasinya. industrialisasinya www.dadangsolihin.com 20 • • www.dadangsolihin.com 19 2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita P d t P K it • • • Lebih dari 70% penduduk negara-negara Dunia Ketiga harus berusaha keras guna mempertahankan hidupnya dengan pendapatan yang sangat minimum. Pada saat memulai era pertumbuhan modern negara-negara yang modern, negara negara sekarang makmur, dalam berbagai aspek ekonomi sudah jauh lebih maju daripada bagian--bagian dunia lainnya. Mereka dapat mengambil manfaat dari posisi keuangannya yang kuat untuk memacu kesejahteraannya sendiri sehingga kian memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka dengan penduduk negara-negara berkembang. Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya, mereka sudah mempunyai modal dan posisi yang cukup kokoh. Sebaliknya, negara-negara b k b S b lik berkembang d dewasa i i memulai proses ini l i pertumbuhan dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling rendah menurut skala internasional. www.dadangsolihin.com 21 3. Perbedaan Iklim • Masih memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan benar atau tidaknya perbedaan iklim ini termasuk ke dalam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usahausaha pembangunan pembangunan. Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropis. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara yang berhasil mengembangkan ekonominya secara modern terletak di daerah yang beriklim dingin. Sa a Salah satu faktor iklim ya g seca a langsung mempengaruhi a to yang secara a gsu g e pe ga u produksi pada umumnya adalah suhu udara yang panas dan lembab di kebanyakan negara miskin. Suhu yang panas dan lembab itu tidak hanya menyebabkan perasaan yang k kurang enak pada para pekerja, tetapi j k d k j i juga menggerogoti atau menekan kesehatan, mengurangi keinginan bekerja keras sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi efisiensi. www.dadangsolihin.com 22 • • • • • • 4. Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya P t b h • Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepadatan dan perkembangannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara maju, baik sekarang maupun di masa lampau negara negara ketika mereka mengawasi proses pembangunannya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat jelas merupakan kendala. k d l Revolusi industri dan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang y g gg yang tinggi mustahil akan dapat dicapai oleh negara-negara y g p p g g yang sekarang maju apabila mereka juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan nyaris tidak terkendali seperti yang terjadi dewasa ini di negara-negara miskin. negara negara miskin 5. Peranan Sejarah Migrasi Internasional I t i l • Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke mana saja belahan bumi ini. i i • Sekarang mereka sangat membatasi datangnya para imigran ke negara mereka mereka. • Terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi, sehingga menimbulkan brain drain drain. • • www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 6. Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya P d M k Perdagangan I t Internasional i l • • Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan (terms of trade) negara-negara berkembang selama ini terus menunjukkan penurunan. Apabila negara-negara berkembang mampu memproduksi barangbarang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negaranegara maju ( i l j (misalnya saja, t k til pakaian, sepatu, d b b j tekstil, k i t dan beberapa produk manufaktur ringan) maka negara-negara maju segera mencoba menghambat masuknya barang-barang tersebut ke negaranya dengan berbagai macam alasan dan cara, yakni mulai dari pengenaan tarif impor atau bea masuk yang kelewat tinggi, p g pengenaan aneka rupa hambatan p p perdagangan nontarif ( g g (nontariff barriers) seperti kuota impor, sampai dengan penerapan persyaratan kesehatan dan ijin-ijin khusus. www.dadangsolihin.com 25 7.Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan IPTEK D t P b Dasar Dalam bidang p g penelitian serta p g pengembangan IPTEK, negarag g negara Dunia Ketiga sampai sejauh ini masih berada dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Hanya negara negara makmur yang memiliki surplus kekayaan negara-negara sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan. Negara-negara kaya sangat tertarik untuk mengembangkan produkproduk yang serba canggih, pasar yang seluas-luasnya, metode p produksi dengan teknologi tinggi y g menggunakan banyak input g g gg yang gg y p modal dan manajemen serta pengetahuan yang tinggi, dalam usahanya untuk menghemat tenaga kerja dan bahan-bahan baku yang langka langka. Sebaliknya, negara-negara miskin lebih berkepentingan dengan produk-produk relatif sederhana, menghemat modal, padat karya dan bisa diproduksi t k d bi di d k i untuk pasar yang t b t terbatas. www.dadangsolihin.com 26 • • • • 8. Stabilitas serta Fleksibilitas Lembagalembaga Politik dan Sosial l b P litik d S i l • Sebelum revolusi industri negara-negara maju merupakan negara yang benar-benar merdeka, sehingga mereka sepenuhnya mampu menyusun kebijakan nasional mereka sendiri berdasarkan konsensus umum menuju ke arah "modernisasi". Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini merupakan negara atau bangsa yang baru saja memperoleh k b b t b b j l h kebebasan berpolitik, mereka belum merupakan bangsa yang kokoh, utuh atau terkonsolidasi, dan tentu saja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun strategi pembangunan nasionalnya sendiri. Konsep modernisasi pada hakekatnya merupakan konsep "impor" impor yang masih asing bagi masyarakat negara-negara Dunia Ketiga. • Demokrasi • www.dadangsolihin.com 27 Demokrasi • • • Demokrasi di k i sebagai k b b D k i dimaknai b i kebebasan i di id yang b individu berproses dalam persamaan kolektif. Keterkaitan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif tersebut terwadahi dalam suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan ini menjadi cermin dari berlangsungnya proses negosiasi, t i i tawar menawar, d k dan konsensus d l dalam i t k i antar interaksi t individu dan antar kelompok individu. j g g y yang , Menunjukkan berlangsungnya interaksi y g bersifat horisontal, dan menekankan unsur keterwakilan sebagai pencerminan dari persamaan yang terdapat di antara individu. Demokrasi dan Ekonomi Pendapat Budiono (Pengukuhan Guru Besar UGM) 1. GDP/Capita Indonesia $ 4000 tahun 2006 2. Batas kritis kelangsungan Demokrasi $ 6600 3. Hasil Studi 1950-1990: Dengan Income Perkapita $ 1500 Demokrasi bertahan 8 tahun 1500, Income $ 1500 - $ 3000 Demokrasi bertahan 18 tahun Income > $ 6000 Kegagalan Demokrasi 1 : 500 4. Tahun 2006 Indonesia $ 4000, 2/3 aman, perlu pertumbuhan ekonomi 7%/tahun sehingga income tumbuh 5,8%/tahun dan akan aman b d berdemokrasi d l k i dalam 9 t h tahun • www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Pemerintahan • • Adalah Ad l h suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan b k kh i lih hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat. Merupakan suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. sosial Melaksanakan peranan negara sebagai “pemelihara kelangsungan dan legitimasi tatanan sosial.” Pemerintahan yang Demokratis 1. Para pemimpin di ilih melalui pemilu yang k 1 P i i dipilih l l i il kompetitif oleh rakyat i if l h k yang mereka perintah. 2. Terdapatnya kebebasan individu. p y 3. Menggunakan sangat sedikit kekerasan terhadap warga negara dibandingkan dengan pemerintahan otoriter. 4. Menyediakan saluran yang d 4 M di k l dapat dit i t diterima untuk pernyataan t k t ketidak-setujuan dan oposisi di dalam sistem. Huntington (1993, 27-29) • www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Pergeseran Paradigma: From Go ernment to Go ernance Government Governance Perencanaan Pembangunan Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 34 Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, p partisipatif, dsb. p , Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha Swasta Pemerintah P i t h Masyarakat M k t Nilai Nil i Pertumbuhan Pasar Redistibusi R di tib i Melalui Pelayanan BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan 37 www.dadangsolihin.com 38 Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com Elemen Perencanaan El P Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. 4 Berorientasi ke masa depan Fungsi Perencanan Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. Perencanaan dapat memperkirakan ( p p (forecast) terhadap hal – ) p hal yang akan dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara lt tif t t t b ik t k ilih k bi i terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan (tujuan, sasaran, maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. 39 www.dadangsolihin.com 40 www.dadangsolihin.com Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 41 Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com 42 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 44 Kegagalan P K l Perencanaan www.dadangsolihin.com 43 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai d i dengan k di i d perkembangan serta tid k kondisi dan k b t tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang demikian keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah t k f l f h atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Perencanaan yang Ideal y g • • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat y y g p dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau ) p g p , sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). system) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). Apa itu SPPN SPPN adalah satu kesatuan tata cara p perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara d masyarakat di dan k t tingkat pusat dan daerah. www.dadangsolihin.com 50 • • • www.dadangsolihin.com 49 Tujuan SPPN Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 51 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 52 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dari RPJP sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman DAERAH Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Tahunan Renja R j KL Pedoman RKA-KL Rincian Ri i APBN Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 53 RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 54 www.dadangsolihin.com Langkah Penyusunan RPJPD Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Rancangan  RPJPD Musrenbang  RPJPD Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) Oleh Bappeda Oleh Bappeda Oleh DPRD Oleh DPRD a) ) b) c) d) e) ) 55 Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 56 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Outline RPJMD • • • • • • • • • Penjabaran d i visi, misi, d program k P j b dari i i i i dan kepala d l daerah h Berpedoman pada RPJP daerah Memperhatikan RPJM nasional nasional, Memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, Kebijakan umum, Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah daerah, Program kewilayahan Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka j g g g pendanaan yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU 25/2004) www.dadangsolihin.com 57 (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Mei April Maret a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14) (13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 58 April Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan (2) Budgeting Monitoring d E l M it i dan Evaluasi i Pembangunan (1) Planning (3) Implementation (4) M & E www.dadangsolihin.com 60 Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) ( g g) Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi y g p yang K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Adanya Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil 62 evaluasi Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi www.dadangsolihin.com 61 Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik blik • Collecting opinions – S i Seminars, W k h Workshops, etc t • Pemetaan peraturan dan opini publik • M b Membangun k kerangka k j (f k kerja (framework) yang b k) baru • Membangun Indikator • Implementasi Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran 63 www.dadangsolihin.com 64 www.dadangsolihin.com Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). Fungsi Indikator Kinerja • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan www.dadangsolihin.com 65 Kedudukan Indikator Kinerja Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Jenis Indikator Kinerja Input Proses Output Outcomes Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif Indikator Kinerja Benefit Impact Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Terminologi Setiap Tingkatan Indikator Kinerja INPUT DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran • HASIL Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan • • • OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari p p pelaksanaan kegiatan g Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg www.dadangsolihin.com diharapkan INPUT 69 www.dadangsolihin.com 70 Indikator Kinerja OUTPUT • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 71 Indikator Kinerja OUTCOME • P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui p yang p p apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 72 • Contoh: • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • Indikator Kinerja BENEFIT Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, lokasi dana dll) Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas 73 www.dadangsolihin.com 74 • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com • • • Contoh: • • Indikator Kinerja DAMPAK j • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 75 Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What gets managed”) Contoh: • • ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat appropriate collection method) • RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 76 Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? • • • Target Kinerja Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Sulut 2005-2025 Aspek SDM Sasaran Terwujudnya masyarakat y g yang ... Parameter Peningkatan kualitas manusia www.dadangsolihin.com Indikator Target 2025 IPM ? www.dadangsolihin.com 77 78 Realisasi/Capaian Kinerja • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian kinerja harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja 1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh b b h besar terhadap k b h il pelaksanaan h d keberhasilan l k kebijaksanaan/program/kegiatan. www.dadangsolihin.com 79 www.dadangsolihin.com 80 Tujuan Otonomi Daerah • menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan • mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen p pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung p g g proses demokratisasi menuju civil society Otonomi Daerah www.dadangsolihin.com 82 Elemen Dasar Pemerintahan Daerah e e asa e e ta a ae a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Urusan Pemerintahan (Function) Kelembagaan (Institution) Personil (Personnel) Keuangan Daerah (Local Finance) Perwakilan (Representation) Pelayanan Publik (Public Service) Pengawasan (Control/Supervision) Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota www.dadangsolihin.com 83 (1) Tataran Filosofis Mengapa Perlu Ada Pemerintah? p (ketentraman dan ketertiban) ) Untuk menciptakan “Law and Order” ( Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) Mengapa Perlu Ada Pemerintah Daerah? Wilayah negara terlalu luas Menciptakan k M i t k kesejahteraan secara d j ht demokratis k ti Menciptakan Kesejahteraan oleh Pemerintah Dekonsentrasi (Pemerintah Wilayah/ Field Administration) Functional Field Administration: Kandep/ Kanwil Integrated Field Administration: Kepala Wilayah Pemerintah Pusat Power Sharing Desentralisasi (Pemerintah Daerah) 1. 1 Otonomi Terbatas (Ultra Vires) 2. Otonomi Luas (General Competence) 86 www.dadangsolihin.com 85 www.dadangsolihin.com Pemencaran Urusan Pemerintahan Dekonsentrasi Pemerintah Administratif/ Wilayah Dimensi Desentralisasi Meningkatkan fi i M i k tk efisiensi i dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional Mengaktualisasikan M kt li ik representasi lokalitas • Kanwil/Kandep • Kepala Wilayah • Dll PRIVATISASI • • • • • Swasta Murni BOT BOO BOL Dll Pemerintah Pusat • • • • Delegasi Otorita BUMN Nusakambangan Dll Desentralisasi Daerah Otonom Propinsi Kabupaten/ Kota DEKONSENTRASI DEVOLUSI (desentralisasi) 88 www.dadangsolihin.com 87 www.dadangsolihin.com Manfaat Desentralisasi (Cheema dan Rondinelli 1983 14-16) (Ch d R di lli 1983,14 1983,148. 1. 1 Sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan nasional terpusat 2. Memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit 3. Meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat terhadap masalah dan kebutuhan lokal 4. 4 Memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif pemerintah penetrasi pusat yang lebih baik pada bagian-bagian pelosok negara 5. Memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan 6. Mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang lebih besar 7. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat 9. 10. 11. 12. 13. 13 14. Manfaat Desentralisasi Menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan koordinasi Melembagakan partisipasi masyarakat Mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal Mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. Memungkinkan para pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif dalam komunitas Meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa Meningkatkan jumlah barang dan layanan publik dengan biaya yang lebih rendah. www.dadangsolihin.com 89 www.dadangsolihin.com 90 Makna Pemda bagi Masyarakat • • • Pemda akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi; Pemda akan dapat mempunyai tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan masyarakat; Pemda d P d dapat menjamin pelayanan pemerintahan yang tid k saja t j i l i t h tidak j efisien dalam penyelengaraannya, tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam substansinya; Pemda merupakan latihan bagi munculnya pemimpin nasional. (2) Tataran Normatif (UUD 1945) 1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. Dst Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare) • www.dadangsolihin.com 91 www.dadangsolihin.com 92 2. 2 Pasal 18 UUD Negara RI (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai p pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. ,y g g g g (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. P ilih U (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala p pemerintah daerah p provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara p p demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. www.dadangsolihin.com 93 (3) Urgensi Keberadaan Pemerintah Daerah 1. Keberadaan P d untuk melindungi d mensejahterakan 1 K b d Pemda k li d i dan j h k masyarakat secara demokratis 2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan. 3. Untuk 3 U t k meningkatkan pencapaian HDI dil k k melalui pelayanan i k tk i dilakukan l l i l publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat y () (Basic 4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok ( Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, PDRB mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan pencaharian lahan. www.dadangsolihin.com 94 5. Misi utama Pemda adalah : Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan ca a ca a yang demokratis. cara-cara ya g de o a s 2. Pasal 18A UUD Negara RI (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah p provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara p p provinsi dan kabupaten p dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kesimpulan : 1. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan , , p j mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat 2. 2 Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi. 6. Outputs / end products Pemda adalah : a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti: jalan, pasar, sekolah, RS, dsb. b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK IMB HO KTP KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb. Kelahiran dsb Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan) www.dadangsolihin.com 95 www.dadangsolihin.com 96 ( ) (4) Anatomi Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN (5) Distribusi Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan t Ti k t P i t h Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan: ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan b (U bersama P Pusat, P i i d t Provinsi, dan Kab/Kota) 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi di Efi i i dicapai melalui skala ekonomis ( i l l i k l k i (economic of scale) i f l ) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan p y p p p pelayanan (catchment area) yang optimal www.dadangsolihin.com Pertahanan Keamanan Moneter Y ti i Yustisi Politik Luar Negeri Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan SPM www.dadangsolihin.com (Standar Pelayanan Minimal) 97 98 (6) Bagian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Masing-masing Tingkatan Pemerintahan Berdasarkan Tiga Kriteria 1. Pusat: B 1 P Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, b d d Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. 2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat norma standard Pusat. 3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat. 1. 1 (7) Hubungan antar Tingkatan Pemerintahan Adanya i Ad interkoneksi d i k k i dan interdependensi antar tingkatan d d i i k Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya. Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Kab/Kota Urusan P didik M U Pendidikan Menengah h oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem Pusat Ada hubungan interelasi dan interdependensi Ada hubungan interelasi dan interdependensi www.dadangsolihin.com 100 www.dadangsolihin.com 99 (8) Tataran Empirik dalam Koridor UU 32/2004 1. Masalah Otorita, Pelindo, Angkasa Pura. 2. Masalah kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, Kelautan, Tenaga Kerja, Perhubungan Kerja 3. Masalah Kawasan Khusus, seperti; Nusa Kambangan, Senayan, Kemayoran. PP38/2007 Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN Kewenangan Pemerintah 1. 2. 3. 4. 5. politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, nasional serta 6. agama Tingkatan/Susunan Pemerintahan 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berkaitan langsung dengan otonomi daerah Tindak Lanjut: PP Pembagian Urusan Pemerintahan www.dadangsolihin.com 101 www.dadangsolihin.com 102 Urusan Pemerintahan yang Dibagi Bersama antar Tingkatan dan/atau Susunan Pemerintahan 1. 2. 3. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15 16. pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; k j perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; koperasi d usaha k il d k i dan h kecil dan menengah; penanaman modal; Sektor Terkait Otonomi Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sosial Lingkungan Hidup Perdagangan Kelautan dan Perikanan Kehutanan Pendidikan Kesehatan UKM Nakertrans Pertanian dan Perkebunan Pertambangan Perhubungan Penanaman Modal Kebudayaan dan Pariwisata Kependudukan Pemberdayaan Perempuan 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perindustrian PU Penataan Ruang Pemuda dan Olah Raga Kominfo Perumahan Arsip Pertanahan Kesbang Pol Statistik PUM (Pemerintahan Umum) PMD Kepegawaian Perpustakaan 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24 25. 26. 27. 28. 28 29. 30. 31. kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; perpustakaan; komunikasi dan informatika; pertanian dan ketahanan pangan; kehutanan; energi d sumber d i dan b daya mineral; i l kelautan dan perikanan; perdagangan; Perindustrian. 103 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 104 Urusan Pemerintahan yang Bersifat Wajib 1. 1 Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; 4. 4 Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; eu a a ; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja; 13. Ketahanan pangan; 13 K t h 14. 14 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. 21 Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; dan 25. Arsip dan 26. perpustakaan. Urusan Pilihan 1. 1 2. 3. 3 4. 5. 6. 7. 8. 8 Kelautan d perikanan; K l dan ik Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Pariwisata; Perindustrian; Perdagangan; dan Transmigrasi. T i i Perlu pemikiran kombinasi lintas sektor sektor. Contoh: Kombinasi pengelolaan kehutanan dengan lingkungan hidup www.dadangsolihin.com 106 www.dadangsolihin.com 105 Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Otonomi Daerah 1. 1 2. 3. 4. 4 5. 6. 7. 7 8. 9. 10. 10 11. 12. 13. 14. 15. Rumpun Li k R Lingkungan Hid Hidup, PU P PU, Perumahan h Rumpun Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rumpun Kesehatan Rumpun R mp n Penanaman Modal UKM Indag Modal, UKM, Rumpun Kependudukan, Nakertrans, PP, KB Rumpun Perhubungan dan Kominfo Rumpun Statistik Arsip Statistik, Rumpun Pertanahan Rumpun Kesbangpol Rumpun PMD Sosial PMD, Rumpun Kepegawaian Rumpun Kelautan dan Perikanan Laut Rumpun Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Kehutanan Rumpun Pertambangan Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan Pelembagaan Rumpun Dinas Urusan Wajib: (Operating Core) 1. Rumpun PU, Perumahan p , g y 2. Rumpun Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan 3. Rumpun Kesehatan 4. Rumpun Penanaman Modal, Koperasi dan UKM , 5. Rumpun Kependudukan, Ketenaga Kerjaan , KB 6. Rumpun Perhubungan dan Kominfo 7. Rumpun P t 7 R Pertanahan h 8. Rumpun Sosial www.dadangsolihin.com 108 www.dadangsolihin.com 107 Pelembagaan Rumpun Dinas Urusan Pilihan: (O Di U Pilih (Operating C i Core) ) 1. 1 Rumpun Kelautan dan Perikanan Laut 2. Rumpun Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Perikanan Darat, Kehutanan, Ketahanan Pangan 3. Rumpun Pertambangan 4. Rumpun Pariwisata 5. Rumpun Industri, Perdagangan 6. Transmigrasi Pelembagaan Rumpun Badan/Kantor (Techno Structure): 1. 1 Rumpun Perencanaan, BPS Perencanaan BPS, 2. Litbang 3. Lingkungan Hidup 4. 4 Rumpun Kesbangpol dan Linmas 5. Rumpun Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 6. Rumpun K 6 R Kepegawaian, Dikl t i Diklat, 7. Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 8. Rumpun Keuangan dan Aset 9. Rumpun Pengawasan 10. Rumah Sakit Pendukung (Support Staff) 1. Rumpun Asisten 2. Rumpun Biro/Bagian www.dadangsolihin.com 109 www.dadangsolihin.com 110 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 112 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com Terima Kasih www.dadangsolihin.com 111