Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan - PDF - PDF

Document Sample
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan - PDF - PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

DASARDASAR-DASAR MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas

Materi
Dasar-dasar Dasar dasar Perencanaan Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Sistem Monev

Workshop Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Metro, 24 Juni 2008

www.dadangsolihin.com

2

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Dasar-dasar Perencanaan
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

www.dadangsolihin.com

4

Pelaku Pembangunan: Paradigma  Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. b dik i k bili i i if d b
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan  Good.
www.dadangsolihin.com 5

www.dadangsolihin.com

6

Troika:  Pola Hubungan a Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha  Swasta, d Swasta, dan Masyarakat

Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan.

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan  pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Elemen Perencanaan
Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting  yang harus diperhatikan: yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. Alokasi sumber daya 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. Berorientasi ke masa depan 4 Berorientasi ke masa depan

Fungsi Perencanan
Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan  kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah Perencanaan dapat memperkirakan (forecast) terhadap hal – hal  y g yang akan dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai  alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran,  maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk  Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang  mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Syarat Perencanaan . . . Syarat Perencanaan
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

13

Kegagalan P K l Perencanaan
www.dadangsolihin.com 14

Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin  karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 15

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya  tidak seperti seharusnya.  tidak seperti seharusnya
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan  pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  t l k tid k i t tid k k t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak  mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

16

Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total  kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. 
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan  kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem  perencanaan terpusat (centrally planned system). perencanaan terpusat (centrally planned system)

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (1)
Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi  moralnya,  – dimensi material lebih penting daripada dimensi  d e s ate a eb pe t g da pada d e s kelembagaannya, dan  – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. 

Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 19

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran  yang demikian.

www.dadangsolihin.com

20

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih  sempurna daripada pengalaman dan aspirasi  p pembangunan di tingkat bawah (grass‐root).   g g (g ) Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang  efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang  nyata dan hidup di masyarakat.  nyata dan hidup di masyarakat

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada  keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan  sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial  dalam pengembangan sumber daya manusia, dan  – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan  bawah.  bawah

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan  pembangunan yang: pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu  untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat  luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  luas dan beragam tahap perkembangannya ini pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi  teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga‐lembaga yang telah berkembang di kalangan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga‐lembaga masyarakat di  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta  memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk  memperkenalkan lembaga‐lembaga baru yang asing dan  tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. 

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk  dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun  yang menyangkut dirinya sendiri.  k d d Akibat dari anggapan ini banyak proyek‐proyek  pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah  alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan  rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat  paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan  malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  l d b k d b ik Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. 

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (8)
Bias kedelapan i k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,  misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu  y , diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi  pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan  pertumbuhan,  bahkan  merupakan   sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable),  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame)  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep  pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak  b b f k d d k memahami sisi‐sisi sosial budaya dari pembangunan dan  potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan  pembangunan. 
www.dadangsolihin.com 27

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (9)
Bias kesembilan  • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal  besar‐besaran di sektor itu.  • Oleh karenanya bermitra dengan petani dan usaha kecil di Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di  sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak  menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.  • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan  menghambat upaya untuk secara sungguh‐sungguh  membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. 

www.dadangsolihin.com

28

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak  disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga  mendorong urbanisasi.  d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang  menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. 

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan  menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar, baik di  bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya  adalah masyarakat dan usaha swasta.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.  • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti  pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin  d t t h t t ih b l j t hi j i adanya kemajuan terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan  jangan sampai terjadi kemunduran.  • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan  pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau  sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam  ) p g p , keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning  and adaptive system). and adaptive system) • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Apa itu SPPN Apa itu SPPN
SPPN adalah d l h satu kesatuan tata cara p perencanaan p pembangunan g untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat d d t dan daerah. h

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Tujuan SPPN ujuan SPPN ujuan 
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 33

Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

www.dadangsolihin.com

34

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

DAERAH
Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps.
35

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pe emerintah h Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renstra SKPD

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
36

www.dadangsolihin.com

Langkah Penyusunan RPJPD Langkah Penyusunan RPJPD
Indikator
Visi, misi, dan arah  pembangunan Daerah  Mengacu pada RPJP  Nasional. a) b) c) d) )

Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Rancangan  RPJPD

Musrenbang  RPJPD

Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir

Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda

Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d

Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

Oleh Bappeda Oleh Bappeda

Oleh DPRD Oleh DPRD

a) ) b) c) d) e) )

Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Outline RPJMD Outline RPJMD
• • • • • • • • • Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah  b d d k l d h Berpedoman pada RPJP daerah Memperhatikan RPJM nasional,  Memperhatikan RPJM nasional Memuat arah kebijakan keuangan daerah,  Strategi pembangunan daerah,  Kebijakan umum,  Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat  daerah,  daerah Program kewilayahan  Rencana‐rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan  j g g g p yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU 25/2004)

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

a) b) c) d)

Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
www.dadangsolihin.com 40
April

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

www.dadangsolihin.com

39

Tahapan Perencanaan Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana

DasarDasar-dasar Monev

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah D h RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com 42

Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian
Pengendalian:
untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai  dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pemantauan: P t
untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana  pembangunan;  mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan  atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya
www.dadangsolihin.com 43

Tindak lanjut:
kegiatan atau langkah‐langkah operasional yang ditempuh  berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk  menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan  rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi  rencana yang telah ditetapkan seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan  pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan  rencana.
www.dadangsolihin.com 44

Evaluasi
untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,  kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana  pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan  pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.  Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil  (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana  (outcomes) dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan.  Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel,  harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan  harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang‐kurangnya meliputi;  indikator masukan,  indikator keluaran, dan  indikator keluaran dan indikator hasil/manfaat.
Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya

Evaluasi
Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

www.dadangsolihin.com

45

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu program. 46

Pelaporan
Untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat  kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan  keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta  keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.  Dilakukan secara berkala dan berjenjang. Dilakukan secara berkala dan berjenjang.
Berkala setiap 3 bulan (triwulan) dan 6 bulan (semester) atau  tahunan. Berjenjang dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi  Berjenjang dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, serta dari satu tingkat  pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Penyusunan Sistem Monev

Dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif maupun  Dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif maupun pasif. 

www.dadangsolihin.com

47

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan
(2) Budgeting

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi
Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi

(1) Planning

(3) Implementation

(4) M & E
www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan ( (Sekarang dan Akan Datang) g g)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k mewujudkan integrasi dan saling LAN keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg p yang Memperkenalkan evaluasi y g K/L t k it terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Kurangnya penghargaan terhadap hasil Adanya komunitas evaluator www.dadangsolihin.com 51 evaluasi

Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi
• Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik • Collecting opinions – Seminars, Workshops, etc • Pemetaan peraturan dan opini publik • Membangun kerangka kerja (framework) yang baru • Membangun Indikator • Implementasi

www.dadangsolihin.com

52

Pengertian Indikator Kinerja Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan  Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan  pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati  pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex‐ ante), pelaksanaan (on‐going), maupun setelahnya (ex‐post) ) l k ( ) l h ( ) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau  sasaran

Pengertian Kinerja Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)  tujuan misi dan visi organisasi (LAN 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan  stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta  kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane  dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu  Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,  sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada  banyak faktor (Bates dan Holton 1995). 

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

Pengembangan Indikator Kinerja Pengembangan Indikator Kinerja
• • • • • Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya  Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga  harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk (a) Masukan (b) Efisiensi Keluaran bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran;   (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.  Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala  Lembaga dan para pejabat di bawahnya Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati‐hati – seringkali  diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing‐masing program/kegiatan – ada  yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya  penyelenggara jasa. 

Fungsi Indikator Kinerja Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh  stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan  • Evaluasi kinerja program pembangunan

www.dadangsolihin.com

55

Kedudukan Indikator Kinerja edudu a d ato e ja
Pemantauan dan Evaluasi

Jenis Indikator Kinerja Jenis Indikator Kinerja
Input Proses Output Outcomes

Perencanaan

Pelaksanaan

Indikator Kinerja Kualitatif K lit tif Kuantitatif K tit tif

Indikator Kinerja

Benefit

Impact

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58

Terminologi Setiap Tingkatan
DAMPAK
Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional

Indikator Kinerja INPUT Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran  (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang  dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis  d b b d d d l apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan   rencana stratejik yang ditetapkan rencana stratejik yang ditetapkan
Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan

MANFAAT

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran

HASIL

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari p p pelaksanaan kegiatan g Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
www.dadangsolihin.com 59

INPUT

www.dadangsolihin.com

60

Indikator Kinerja OUTPUT d ato e ja OU U
• Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang  terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk  menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran  kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.  Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan  Ol h k it i dik t i i h id li k d if t k i t instansi.

Indikator Kinerja OUTCOME Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan  k i dik H il i k li d pengukuran indikator Keluaran.  Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output.  • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum  tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.  • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih  tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.  • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah  hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang  dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan  kegunaan yang besar bagi masyarakat.

•

Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan  p y g – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 61

www.dadangsolihin.com

62

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan  – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung  hal‐hal  yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal‐hal yang negatif l h lh l if – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 63

Indikator Kinerja BENEFIT Indikator Kinerja BENEFIT
• • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator  Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.  Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya  dalam jangka menengah dan panjang.  j g g p j g Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran  dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)

•

Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat i k k i k i k • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – P Penurunan Tingkat Penyakit TBC Ti k t P kit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas

•

www.dadangsolihin.com

64

Indikator Kinerja DAMPAK Indikator Kinerja DAMPAK
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat  p p g y g yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat,  indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu  menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran  mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro  mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan  nasional.

Persyaratan Indikator Kinerja:  Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC‐jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE‐dapat diukur (“What gets measured gets EASUREABLE‐dapat diukur ( What gets measured gets 
managed”)

Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan  – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan  – Penurunan Tingkat Kematian

• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE‐dapat dicapai (reasonable cost using and 
appropriate collection method)

• RELEVANT ( f (information needs of the people who will use the  d f h l h ll h
data)

• TIMELY‐tepat waktu (collected and reported at the right time 
to influence many manage decision)
65 www.dadangsolihin.com 66

www.dadangsolihin.com

Sumber Pembuktian  (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected,  analyzed & reported • What formats are required to record the data being  collected?
• • •

Target Kinerja Target Kinerja
Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.  Target Kinerja harus: 1. Berupa angka numerik 2. Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. 3 C k ifik Contoh:  Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005 2025 Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005‐2025
Aspek SDM Sasaran Terwujudnya  masyarakat yang  ... Parameter Peningkatan  kualitas  manusia
www.dadangsolihin.com

Indikator IPM

Target 2025 ?

www.dadangsolihin.com

67

68

Realisasi/Capaian Kinerja Realisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai  setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. y g p g • Realisasi/capaian Kinerja Harus: 1. Berupa angka numerik 1 Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya
1. 2.

Langkah‐ Langkah‐Langkah  Menyusun Indikator Kinerja
Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara  mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator  / kinerja.  – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan  pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak  menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang  tepat dan relevan. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh  besar terhadap keberhasilan pelaksanaan  j p g g kebijaksanaan/program/kegiatan. 

3.

www.dadangsolihin.com

69

www.dadangsolihin.com

70

Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 2004Dapat diimplemen ntasikan secara op s perasiona al

Nomenklatur RPJMN 2005-2009
Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: 1. Mewujudkan 1 Me j dkan Indonesia yang Aman dan Damai ang 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda II
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Strategi: g 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia

VISI
Fo okus pada tujuan pembangu a p unan

Agenda I

Agenda III

Sasaran Agenda I

3 Sasaran

Sasaran Agenda II

5 Sasaran

Sasaran Agenda III

5 Sasaran

STRATEGI MISI AGENDA SASARAN
Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya t i d i ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan li t b t l d lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatankegiatan yang ingin memisahkan diri g y y g dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada d i k t b d daerah-daerah t b l k hd h terbelakang d t ti dan tertinggal; l meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara y y g g menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... y p penduduk dan meningkatnya keluarga kecil g y g •Terkendalinya pertumbuhan p berkualitas yang ditandai ... •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber d b daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan ( i t l h d t (mainstreaming) i ) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
www.dadangsolihin.com 71

Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis jujur demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.

www.dadangsolihin.com

72

Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005 2009 2005-2009

Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam g salah satu Agenda

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Peng rangan Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran  RPJMN 2004 RPJMN 2004‐2009 RPJMN 2004‐
Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Agenda I Sasaran Agenda I 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab

Agenda II

Agenda III

Sasaran Agenda II 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab

Sasaran Agenda III 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab

SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga
No Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Indikator Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 RKP 2005 Kegiatan Pokok 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin Realisasi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen RKP 2006 RKP 2006 Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen RKP 2007 RKP 2007 Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Bab 11 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 12

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 7. 7 Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 3. 3 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7

Prioritas untuk Sasaran 3 p 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 Prioritas untuk Sasaran 4 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14

Bab 26

Prioritas untuk Sasaran 3 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8

Prioritas untuk Sasaran 3 Pi i kS 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 5. Peningkatan Sasaran 4 Bab 31 Prioritas untukKualitas Kehidupan Beragama 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 32 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Bab

Prioritas untuk Sasaran 5 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15

Bab

www.dadangsolihin.com

73

www.dadangsolihin.com

74

Evaluasi RPJMD Evaluasi RPJMD
Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program Pengembangan Keuangan Daerah Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan  Daerah • Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan  Rencana • Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana  • • • •
www.dadangsolihin.com 75

Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih Kejelasan Visi Misi dan Agenda KDH Terpilih
Permasalahan
1. Pernyataan Visi dan Misi yang tidak SMART 2. Agenda KDH terpilih tidak selaras dengan Visi dan Misi Daerah 3. Agenda KDH terpilih kurang terarah (kurang fokus)

Rekomendasi
1. Tim Penyusun RPJMD perlu melakukan konsultasi secara lebih intensif dengan KDH terpilih untuk menyamakan persepsi memperjelas persepsi, maksud dan tujuan pernyataan visi dan misi KDH, dan penerjemahannya ke dalam visi dan misi daerah 2. Jika diperlukan, Tim Penyusun RPJMD dapat melakukan konsultasi publik untuk menyelaraskan visi dan misi KDH terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan daerah dan masyarakat 3. Mempertajam agenda pembangunan daerah 4. Mempertajam penyusunan arah kebijakan dan program dalam Renstra g SKPD agar visi dan misi KDH lebih dapat dioperasionalkan
www.dadangsolihin.com 76

Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program
Permasalahan Rekomendasi
1. Profil Daerah belum memperlihatkan 1. Penyusunan Profil Daerah mengacu secara jelas perkembangan kinerja kepada fungsi-fungsi, urusan wajib, dan daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pilihan pemerintahan daerah urusan wajib, dan urusan pilihan 2. Memperjelas status dan kondisi kinerja pemerintahan daerah capaian penyelenggaraan pemerintahan 2. Profil Daerah kurang didukung oleh daerah saat ini dan kecenderungan data dan informasi yang relevan d d t d i f i l dan perkembangannya d l k b dalam 2 3 t h 2-3 tahun mutakhir terakhir 3. Profil Daerah belum menunjukkan pencapaian kinerja dalam kerangka SPM, khususnya kinerja bagi penyediaan pelayanan dasar 4. Profil Daerah kurang menunjukkan relevansi dengan pernyataan visi dan misi daerah 3. Mengembangkan dan memutakhirkan data base pembangunan daerah 4. Penyusunan Profil Daerah perlu merefleksikan visi dan misi daerah

Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program
Permasalahan Rekomendasi
5. Profil Daerah belum mengemukakan 5. Profil Daerah perlu dilengkapi dengan secara jelas Kekuatan dan Kelemahan referensi capaian SPM, capaian Internal Daerah dan Peluang dan program-program nasional, dan Tantangan Eksternal Daerah internasional (MDGs) 6. Profil Daerah belum secara jelas 6. Profil Daerah perlu didukung analisis mengindikasikan isu-isu strategis SWOT dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Mempertajam tujuan, strategi, arah daerah kebijakan pembangunan daerah j pembangunan daerah 8 Mempertajam prioritas program g 7. Rumusan tujuan p 8. tidak SMART pembangunan daerah 8. Rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah kurang merefleksikan profil daerah; kurang mengoptimalkan peluang eksternal pembangunan daerah
77 www.dadangsolihin.com 78

www.dadangsolihin.com

Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program
Permasalahan Rekomendasi
9. Prioritas Program pembangunan 9. Perlu mencantumkan tolok ukur dan daerah kurang jelas dan kurang terkait target kinerja program dengan isu strategis daerah 10. Perlu 10 P l memperhatikan sinergy d h tik i dengan 10. Tidak adanya tolok ukur dan target prioritas program pembangunan capaian program dalam lima tahun ke nasional depan, t t d terutama capaian terhadap i t h d 11. Menyediakan arahan yang jelas bagi SPM Nasional penyusunan Renstra SKPD 11. Program-program kurang terkait dengan penanganan isu-isu pembangunan nasional 12. Belum adanya arahan yang jelas untuk penyusunan Renstra SKPD

Pengembangan Keuangan Daerah Pengembangan Keuangan Daerah
Permasalahan
1. Tidak adanya profil keuangan daerah yang memperlihatkan perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Tidak jelasnya isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah 3. 3 Belum adanya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah lima tahun ke depan 4. Belum adanya perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai t i target kinerja capaian t ki j i program

Rekomendasi
1. Perlu melengkapi RPJMD dengan profil keuangan daerah 2. Perlu melakukan analisis SWOT 3. Melakukan proyeksi kemampuan keuangan daerah 4. Merumuskan rencana tindak untuk 4 M k i d k k pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik 5. Perlu memperkirakan alokasi anggaran untuk masing-masing program (apabila kondisi data mendukung)

www.dadangsolihin.com

79

www.dadangsolihin.com

80

Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana
Permasalahan
1. Belum terlihat dengan jelas keterlibatan Non Government Stakeholders dalam proses penyusunan RPJMD 2. Belum terlihat dengan jelas keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD 3. Musrenbang RPJMD diselenggarakan namun tidak melibatkan stakeholder yang relevan (contoh: dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok-kelompok y j , masyarakat marjinal, kaum perempuan, dll)

Permasalahan
1. Belum adanya rumusan isu-isu strategis pengembangan kelembagaan pembangunan daerah

Rekomendasi

Rekomendasi
1. Melakukan review atas draft RPJMD p g melalui satu konsultasi publik dengan melibatkan stakeholders yang relevan 2. Mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih intensif saat penyusunan Renstra SKPD 3. Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasiyang lebih komprehensif tentang keberadaan kualifikasi keberadaan, kualifikasi, kompetensi, dan kepedulian dari NonGovernment Stakeholders (CSO, , ) g p CBO, NGO) agar dapat mengoptimasikan kontribusi mereka dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

1. RPJMD perlu dilengkapi dengan ulasan tentang status status, strategi, dan arah kebijakan kelembagaan pembangunan daerah 2. Belum adanya rumusan strategi 2 B l d t t i dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah untuk mendukung implementasi program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan

www.dadangsolihin.com

81

www.dadangsolihin.com

82

Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana K lit P P iki St t i R

Permasalahan
1. Belum adanya konsistensi/ 1. benang merah yang jelas antara visi, misi, profil, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, t j t t i k bij k dengan prioritas dan capaian kinerja program lima tahunan

Rekomendasi
Mengupayakan agar konsistensi di antara komponen-komponen substansi RPJMD dengan menerapkan Proses Pemikiran k P P iki Strategis

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

83

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 85


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5412
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:22
Description: Workshop Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Metro, 24 Juni 2008