Evaluasi Perencanaan Pembangunan

BAPPENAS Materi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Definisi Perencanaan • Kegagalan Perencanaan • Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Evaluasi Perencanaan Pembangunan EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas Kursus Keuangan Daerah Angkatan XXVIII Kerja Sama LPEM-FEUI dengan Depkeu LPEMJakarta, 20 Juni 2008 www.dadangsolihin.com 2 Pergeseran Paradigma: From G Government t G t to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma  Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. b dik i k bili i i if d b Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan  Good. 3 www.dadangsolihin.com 4 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika:  Pola Hubungan a Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha  Swasta, d Swasta, dan Masyarakat CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan  pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan Elemen Perencanaan Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting  yang harus diperhatikan: yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. Alokasi sumber daya 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. Berorientasi ke masa depan 4 Berorientasi ke masa depan www.dadangsolihin.com 7 8 Fungsi Perencanan Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan  kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah Perencanaan dapat memperkirakan (forecast) terhadap hal – hal  y g yang akan dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai  alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran,  maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk  Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang  mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 9 www.dadangsolihin.com 10 Syarat Perencanaan . . . Syarat Perencanaan • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin  karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 14 Kegagalan P K l Perencanaan Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya  tidak seperti seharusnya.  tidak seperti seharusnya kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan  pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  t l k tid k i t tid k k t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak  mendukungnya. 3. Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3) Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total  kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan  kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem  perencanaan terpusat (centrally planned system). perencanaan terpusat (centrally planned system) Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g www.dadangsolihin.com 17 Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (1) Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi  moralnya,  – dimensi material lebih penting daripada dimensi  d e s ate a eb pe t g da pada d e s kelembagaannya, dan  – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.  Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (2) Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih  sempurna daripada pengalaman dan aspirasi  p pembangunan di tingkat bawah (grass‐root).   g g (g ) Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang  efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang  nyata dan hidup di masyarakat.  nyata dan hidup di masyarakat Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran  yang demikian. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (3) Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada  keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan  sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial  dalam pengembangan sumber daya manusia, dan  – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan  bawah.  bawah Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (4) Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan  pembangunan yang: pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu  untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat  luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  luas dan beragam tahap perkembangannya ini pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi  teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (5) Bias kelima Lembaga‐lembaga yang telah berkembang di kalangan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga‐lembaga masyarakat di  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta  memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk  memperkenalkan lembaga‐lembaga baru yang asing dan  tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.  Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (6) Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk  dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun  yang menyangkut dirinya sendiri.  k d d Akibat dari anggapan ini banyak proyek‐proyek  pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah  alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan  rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (7) Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat  paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan  malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  l d b k d b ik Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.  Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (8) Bias kedelapan i k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,  y , misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu  diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi  pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan  pertumbuhan,  bahkan  merupakan   sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable),  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame)  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep  pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak  b b f k d d k memahami sisi‐sisi sosial budaya dari pembangunan dan  potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan  pembangunan.  25 www.dadangsolihin.com 26 www.dadangsolihin.com Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (9) Bias kesembilan  • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal  besar‐besaran di sektor itu.  • Oleh karenanya bermitra dengan petani dan usaha kecil di Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di  sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak  menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.  • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan  menghambat upaya untuk secara sungguh‐sungguh  membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.  Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak  disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga  mendorong urbanisasi.  d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang  menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.  www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan  menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar, baik di  bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya  adalah masyarakat dan usaha swasta. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.  • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti  pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin  d t t h t t ih b l j t hi j i adanya kemajuan terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan  jangan sampai terjadi kemunduran.  • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan  pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau  sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam  ) p g p , keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning  and adaptive system). and adaptive system) • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Apa itu SPPN Apa itu SPPN SPPN adalah d l h satu kesatuan tata cara p perencanaan p pembangunan g untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat d d t dan daerah. h Sistem Perencanaan  Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Tujuan SPPN ujuan SPPN ujuan  Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 33 Proses Perencanaan Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 34 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dari RPJP sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman DAERAH Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Tahunan Renja R j KL Pedoman RKA-KL Rincian Ri i APBN Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 35 RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra SKPD Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN Dit EKPD-Bappenas UU KN 36 www.dadangsolihin.com Langkah Penyusunan RPJPD Langkah Penyusunan RPJPD Indikator Visi, misi, dan arah  pembangunan Daerah  Mengacu pada RPJP  Nasional. a) b) c) d) ) Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD Rancangan  RPJPD Musrenbang  RPJPD Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) Oleh Bappeda Oleh Bappeda Oleh DPRD Oleh DPRD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Dit EKPD-Bappenas 37 Dit EKPD-Bappenas 38 Outline RPJMD Outline RPJMD • • • • • • • • • Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah  b d d k l d h Berpedoman pada RPJP daerah Memperhatikan RPJM nasional,  Memperhatikan RPJM nasional Memuat arah kebijakan keuangan daerah,  Strategi pembangunan daerah,  Kebijakan umum,  Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat  daerah,  daerah Program kewilayahan  Rencana‐rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan  j g g g p yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU 25/2004) (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Mei April Maret a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14) (13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP Dit EKPD-Bappenas 40 April Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com 39 Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan (2) Budgeting EVALUASI PERENCANAAN  EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (1) Planning (3) Implementation (4) M & E www.dadangsolihin.com 42 Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan ( (Sekarang dan Akan Datang) g g) Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k mewujudkan integrasi dan saling LAN keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg p yang Memperkenalkan evaluasi y g K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Kurangnya penghargaan terhadap hasil Adanya komunitas evaluator www.dadangsolihin.com 44 evaluasi www.dadangsolihin.com 43 Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik • Collecting opinions – Seminars, Workshops, etc • Pemetaan peraturan dan opini publik • Membangun kerangka kerja (framework) yang baru • Membangun Indikator • Implementasi Pengertian Indikator Kinerja Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan  Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan  pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati  pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex‐ ante), pelaksanaan (on‐going), maupun setelahnya (ex‐post) ) l k ( ) l h ( ) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau  sasaran www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Pengertian Kinerja Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)  tujuan misi dan visi organisasi (LAN 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan  stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta  kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane  dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu  Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,  sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada  banyak faktor (Bates dan Holton 1995).  • • • • • Pengembangan Indikator Kinerja Pengembangan Indikator Kinerja Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya  Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga  harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk (a) Masukan (b) Efisiensi Keluaran bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran;   (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan.  Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala  Lembaga dan para pejabat di bawahnya Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati‐hati – seringkali  diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing‐masing program/kegiatan – ada  yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya  penyelenggara jasa.  www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Fungsi Indikator Kinerja Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh  stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan  • Evaluasi kinerja program pembangunan Kedudukan Indikator Kinerja edudu a d ato e ja Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kualitatif K lit tif Kuantitatif K tit tif Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 50 Jenis Indikator Kinerja Jenis Indikator Kinerja Input Proses Output Outcomes Terminologi Setiap Tingkatan DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Indikator Kinerja Benefit HASIL Impact OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari p p pelaksanaan kegiatan g Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan www.dadangsolihin.com 52 INPUT www.dadangsolihin.com 51 Indikator Kinerja INPUT Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran  (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang  dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis  d b b d d d l apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan   rencana stratejik yang ditetapkan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan • Indikator Kinerja OUTPUT d ato e ja OU U Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang  terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk  menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran  kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.  Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan  Ol h k it i dik t i i h id li k d if t k i t instansi. • Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan  p y g – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 54 www.dadangsolihin.com 53 Indikator Kinerja OUTCOME Indikator Kinerja OUTCOME • P Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan  k i dik H il i k li d pengukuran indikator Keluaran.  Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output.  • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum  tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.  • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih  tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.  • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah  hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang  dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan  kegunaan yang besar bagi masyarakat. • Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan  – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung  hal‐hal  yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal‐hal yang negatif l h lh l if – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com 56 • • www.dadangsolihin.com 55 Indikator Kinerja BENEFIT Indikator Kinerja BENEFIT • • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator  Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome.  Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya  dalam jangka menengah dan panjang.  j g g p j g Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran  dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Indikator Kinerja DAMPAK Indikator Kinerja DAMPAK • Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat  p p g y g yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat,  indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu  menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran  mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro  mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan  nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat i k k i k i k • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – P Penurunan Tingkat Penyakit TBC Ti k t P kit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan  – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan  – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58 Persyaratan Indikator Kinerja:  Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC‐jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE‐dapat diukur (“What gets measured gets EASUREABLE‐dapat diukur ( What gets measured gets  managed”) Sumber Pembuktian  (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected,  analyzed & reported • What formats are required to record the data being  collected? • ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE‐dapat dicapai (reasonable cost using and  appropriate collection method) • RELEVANT ( f (information needs of the people who will use the  d f h l h ll h data) • TIMELY‐tepat waktu (collected and reported at the right time  to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60 Target Kinerja Target Kinerja • • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai.  Target Kinerja harus: 1. Berupa angka numerik 2. Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. 3 C k ifik Contoh:  Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005 2025 Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005‐2025 Aspek SDM Sasaran Terwujudnya  masyarakat yang  ... Parameter Peningkatan  kualitas  manusia www.dadangsolihin.com Realisasi/Capaian Kinerja Realisasi/Capaian Kinerja • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai  setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. y g p g • Realisasi/capaian Kinerja Harus: 1. Berupa angka numerik 1 Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya • Indikator IPM Target 2025 ? 61 www.dadangsolihin.com 62 Langkah‐ Langkah‐Langkah  Menyusun Indikator Kinerja 1. 2. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara  mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator  / kinerja.  – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan  pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak  menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang  tepat dan relevan. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh  besar terhadap keberhasilan pelaksanaan  j p g g kebijaksanaan/program/kegiatan.  Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 2004Dapat diimplemen ntasikan secara op s perasiona al VISI STRATEGI MISI AGENDA SASARAN Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com Fo okus pada tujuan pembangu a p unan 64 Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: 1. Mewujudkan 1 Me j dkan Indonesia yang Aman dan Damai ang 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda II Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Strategi: g 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005 2009 2005-2009 Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam g salah satu Agenda Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Peng rangan Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Agenda I Agenda III Sasaran Agenda I 3 Sasaran Sasaran Agenda II 5 Sasaran Sasaran Agenda III 5 Sasaran Agenda I Sasaran Agenda I 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Agenda II Agenda III Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya t i d i ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan li t b t l d lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatankegiatan yang ingin memisahkan diri g y y g dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada d i k t b d daerah-daerah t b l k hd h terbelakang d t ti dan tertinggal; l meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara y y g g menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... y p penduduk dan meningkatnya keluarga kecil g y g •Terkendalinya pertumbuhan p berkualitas yang ditandai ... •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber d b daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan ( i t l h d t (mainstreaming) i ) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Sasaran Agenda II 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Sasaran Agenda III 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab Prioritas untuk Sasaran 1 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4 Prioritas untuk Sasaran 1 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Bab 11 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 12 Prioritas untuk Sasaran 1 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 7. 7 Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 3. 3 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7 Prioritas untuk Sasaran 3 p 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 Prioritas untuk Sasaran 4 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14 Bab 26 Prioritas untuk Sasaran 3 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8 Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis jujur demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Prioritas untuk Sasaran 3 Pi i kS 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 5. Peningkatan Sasaran 4 Bab 31 Prioritas untukKualitas Kehidupan Beragama 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 32 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Bab Prioritas untuk Sasaran 5 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15 Bab www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66 Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran  RPJMN 2004 RPJMN 2004‐2009 RPJMN 2004‐ Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga No 1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Indikator Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 RKP 2005 Kegiatan Pokok Berkurangnya jumlah penduduk miskin Realisasi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen RKP 2006 RKP 2006 Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen RKP 2007 RKP 2007 Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen Evaluasi RPJMD Evaluasi RPJMD Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program Pengembangan Keuangan Daerah Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan  Daerah • Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan  Rencana • Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana  • • • • www.dadangsolihin.com 68 www.dadangsolihin.com 67 Kejelasan Visi, Misi dan Agenda KDH Terpilih Kejelasan Visi Misi dan Agenda KDH Terpilih Permasalahan 1. Pernyataan Visi dan Misi yang tidak SMART 2. Agenda KDH terpilih tidak selaras dengan Visi dan Misi Daerah 3. Agenda KDH terpilih kurang terarah (kurang fokus) Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program Permasalahan Rekomendasi 1. Profil Daerah belum memperlihatkan 1. Penyusunan Profil Daerah mengacu secara jelas perkembangan kinerja kepada fungsi-fungsi, urusan wajib, dan daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pilihan pemerintahan daerah urusan wajib, dan urusan pilihan 2. Memperjelas status dan kondisi kinerja pemerintahan daerah capaian penyelenggaraan pemerintahan 2. Profil Daerah kurang didukung oleh daerah saat ini dan kecenderungan data dan informasi yang relevan d d t d i f i l dan perkembangannya d l k b dalam 2 3 t h 2-3 tahun mutakhir terakhir 3. Profil Daerah belum menunjukkan pencapaian kinerja dalam kerangka SPM, khususnya kinerja bagi penyediaan pelayanan dasar 4. Profil Daerah kurang menunjukkan relevansi dengan pernyataan visi dan misi daerah 3. Mengembangkan dan memutakhirkan data base pembangunan daerah 4. Penyusunan Profil Daerah perlu merefleksikan visi dan misi daerah Rekomendasi 1. Tim Penyusun RPJMD perlu melakukan konsultasi secara lebih intensif dengan KDH terpilih untuk menyamakan persepsi memperjelas persepsi, maksud dan tujuan pernyataan visi dan misi KDH, dan penerjemahannya ke dalam visi dan misi daerah 2. Jika diperlukan, Tim Penyusun RPJMD dapat melakukan konsultasi publik untuk menyelaraskan visi dan misi KDH terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan daerah dan masyarakat 3. Mempertajam agenda pembangunan daerah 4. Mempertajam penyusunan arah kebijakan dan program dalam Renstra g SKPD agar visi dan misi KDH lebih dapat dioperasionalkan www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70 Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program Permasalahan Rekomendasi 5. Profil Daerah belum mengemukakan 5. Profil Daerah perlu dilengkapi dengan secara jelas Kekuatan dan Kelemahan referensi capaian SPM, capaian Internal Daerah dan Peluang dan program-program nasional, dan Tantangan Eksternal Daerah internasional (MDGs) 6. Profil Daerah belum secara jelas 6. Profil Daerah perlu didukung analisis mengindikasikan isu-isu strategis SWOT dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Mempertajam tujuan, strategi, arah daerah kebijakan pembangunan daerah j pembangunan daerah 8 Mempertajam prioritas program g 7. Rumusan tujuan p 8. tidak SMART pembangunan daerah 8. Rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah kurang merefleksikan profil daerah; kurang mengoptimalkan peluang eksternal pembangunan daerah www.dadangsolihin.com 71 Kelengkapan dan Keterpaduan Program  Kelengkapan dan Keterpaduan Program Permasalahan Rekomendasi 9. Prioritas Program pembangunan 9. Perlu mencantumkan tolok ukur dan daerah kurang jelas dan kurang terkait target kinerja program dengan isu strategis daerah 10. Perlu 10 P l memperhatikan sinergy d h tik i dengan 10. Tidak adanya tolok ukur dan target prioritas program pembangunan capaian program dalam lima tahun ke nasional depan, t t d terutama capaian terhadap i t h d 11. Menyediakan arahan yang jelas bagi SPM Nasional penyusunan Renstra SKPD 11. Program-program kurang terkait dengan penanganan isu-isu pembangunan nasional 12. Belum adanya arahan yang jelas untuk penyusunan Renstra SKPD www.dadangsolihin.com 72 Pengembangan Keuangan Daerah Pengembangan Keuangan Daerah Permasalahan 1. Tidak adanya profil keuangan daerah yang memperlihatkan perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Tidak jelasnya isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah 3. 3 Belum adanya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah lima tahun ke depan 4. Belum adanya perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai t i target kinerja capaian t ki j i program Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah Rekomendasi 1. Perlu melengkapi RPJMD dengan profil keuangan daerah 2. Perlu melakukan analisis SWOT 3. Melakukan proyeksi kemampuan keuangan daerah 4. Merumuskan rencana tindak untuk 4 M k i d k k pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik 5. Perlu memperkirakan alokasi anggaran untuk masing-masing program (apabila kondisi data mendukung) Permasalahan 1. Belum adanya rumusan isu-isu strategis pengembangan kelembagaan pembangunan daerah Rekomendasi 1. RPJMD perlu dilengkapi dengan ulasan tentang status status, strategi, dan arah kebijakan kelembagaan pembangunan daerah 2. Belum adanya rumusan strategi 2 B l d t t i dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah untuk mendukung implementasi program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74 Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana Permasalahan 1. Belum terlihat dengan jelas keterlibatan Non Government Stakeholders dalam proses penyusunan RPJMD 2. Belum terlihat dengan jelas keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD 3. Musrenbang RPJMD diselenggarakan namun tidak melibatkan stakeholder yang relevan (contoh: dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok-kelompok masyarakat marjinal, kaum y j , perempuan, dll) Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana K lit P P iki St t i R Rekomendasi 1. Melakukan review atas draft RPJMD p g melalui satu konsultasi publik dengan melibatkan stakeholders yang relevan 2. Mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih intensif saat penyusunan Renstra SKPD 3. Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasiyang lebih komprehensif tentang keberadaan kualifikasi keberadaan, kualifikasi, kompetensi, dan kepedulian dari NonGovernment Stakeholders (CSO, CBO, NGO) agar dapat , ) g p mengoptimasikan kontribusi mereka dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Permasalahan 1. Belum adanya konsistensi/ 1. benang merah yang jelas antara visi, misi, profil, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, t j t t i k bij k dengan prioritas dan capaian kinerja program lima tahunan Rekomendasi Mengupayakan agar konsistensi di antara komponen-komponen substansi RPJMD dengan menerapkan Proses Pemikiran k P P iki Strategis www.dadangsolihin.com 75 www.dadangsolihin.com 76 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 78 TERIMA KASIH