Docstoc

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Download as PDF

Document Sample
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Download as PDF Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Materi
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Berbagai Pengertian tentang Perencanaan • Kegagalan Perencanaan • Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas

Bimbingan Teknis Perencanaan Bapeda Jabar Bandung, 17 Juni 2008

www.dadangsolihin.com

2

Pergeseran Paradigma:

From G Government t G t to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma  Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat  yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. b dik i k bili i i if d b
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan

Apabila sendi‐sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan  Good.
3 www.dadangsolihin.com 4

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police

Troika:  Pola Hubungan a Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha  Swasta, d Swasta, dan Masyarakat

CITIZENS
Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat y Pemerintah

VISI

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Definisi Perencanaan Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan‐pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan‐pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan  pemilihan alternatif yang memungkinkan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Berbagai Pengertian tentang Perencanaan Berbagai Pengertian tentang Perencanaan
Planning is the application of Scientific Method to Policy Making l i i h li i f S i ifi h d li ki Planning is a set of Procedures. Planning is a Process for determining appropriate future action through a sequence  of choices. Public Planning is the systematic interaction of knowledge and human values to  g p p determine the range of social choice coupled with a technical process for the  formulation of social action. Planning is the art of making social decisions rationally. Suatu himpunan dari keputusan akhir keputusan awal dan proyeksi ke depan dan akhir, awal, mencakup beberapa periode waktu (C. Brobowski, 1994). Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston 1965) 1965). Proses kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (D. Conyers dan Hills 1984) 1984).
7 www.dadangsolihin.com 8

www.dadangsolihin.com

Mengapa perlu Perencanaan? Mengapa perlu Perencanaan?
• Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat  untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan  hidup masyarakat hidup masyarakat • Adanya interaksi dan kekuatan‐kekuatan ekonomi, sosial dan  politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak  terkontrol • Adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumber daya y p y (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan  terjadi disparitas (kesenjangan) pemanfaatan sumber daya • dll

Elemen Perencanaan
Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting  yang harus diperhatikan: yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. Alokasi sumber daya 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. Berorientasi ke masa depan 4 Berorientasi ke masa depan

www.dadangsolihin.com

9

10

Fungsi Perencanan
Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan  kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah Perencanaan dapat memperkirakan (forecast) terhadap hal – hal  y g yang akan dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai  alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran,  maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk  Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Jenis – Jenis Perencanaan
1. Ruang Lingkup Substantif: Perencanaan Sosial Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi kepada  segi – segi kehidupan bermasyarakat. Perencanaan Ekonomi P Ek i Perencanaan pembangunan yang berorientasi dan  bermotivasi ke pembangunan ekonomi. bermotivasi ke pembangunan ekonomi Perencanaan Fisik Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada  P b i t id b ti i d aspek fisik.
12

11

Jenis Jenis Perencanaan J i –J i P
2. Ruang Lingkup Teritorial
Beberapa terminologi mengenai teritorial: Wilayah Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas  dasar pengertian, batasan dan geografis. Daerah Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian,  batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang  batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan  tertentu. Kawasan Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan  fungsional. fungsional
13

Tipe Perencanaan Tipe Perencanaan
1. Perencanaan Fisik (Physical Planning), adalah perencanaan  ( ) struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll). 2. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan  2 Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang  biasanya bertumpu pada mekanisme pasar. 3. Perencanaan alokatif, adalah perencanaan yang berkenaan  dengan koordinasi, penyelarasan hal‐hal yang bertentangan, agar  terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup  terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan‐ kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga  regulatory planning

www.dadangsolihin.com

14

Tipe Perencanaan Tipe Perencanaan
4. Perencanaan Inovatif, adalah perencanaan yang berkenaan  dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan  sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan perubahan  sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan‐perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development  planning. 5. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan  petunjuk‐petunjuk atau pedoman‐pedoman umum dan sifatnya  adalah sebagai sumber nasihat. adalah sebagai sumber nasihat 6. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah  yang mengandung pengarahan‐pengarahan yang bersifat kongkrit.

Pendekatan Perencanaan Pendekatan Perencanaan
1. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan  tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan. t j i i di i b i t k t Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap  menyeluruh dan terpadu. menyeluruh dan terpadu Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem  informasi. informasi Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang.  (Banfield, Meyerson) (Banfield Meyerson)

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Pendekatan Perencanaan Pendekatan Perencanaan
Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan rasional  menyeluruh: Produk dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan  P d k di k k b ik i f id h yang relevan bagi pembuat. Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur  Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur dinilai sulit untuk direalisasikan. Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci, namun  Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci namun dana yang dibutuhkan besar. Lemahnya koordinasi antar lembaga. Lemahnya koordinasi antar lembaga.

Pendekatan Perencanaan Pendekatan Perencanaan
2. Pendekatan Perencanaan Terpilah Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta  evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. l i lt tif l h Hanya mempertimbangkan bagian – bagian kebijaksanaan  umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau  umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistis Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistis

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Pendekatan Perencanaan Pendekatan Perencanaan
Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan terpilah: Sering terjadi dampak atau masalah yang tidak terduga  sebelumnya. b l Hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek Hanya merupakan upaya perencanaan untuk menyelesaikan  H k k l ik masalah secara tambal sulam yang bersifat sementara.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: Tujuan akhir yang dikehendaki. Sasaran‐sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang  mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  Jangka waktu mencapai sasaran‐sasaran tersebut. Masalah‐masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan‐kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Syarat Perencanaan . . . Syarat Perencanaan
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh

Fungsi/Manfaat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin  karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 24

Kegagalan P K l Perencanaan

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya  tidak seperti seharusnya.  tidak seperti seharusnya
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan  pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  t l k tid k i t tid k k t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak  mendukungnya. 3.

Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (3)
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat  sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Kegagalan Perencanaan (4) Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total  kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. 
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan  kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem  perencanaan terpusat (centrally planned system). perencanaan terpusat (centrally planned system)

Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g
www.dadangsolihin.com 27

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (1)
Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi  moralnya,  – dimensi material lebih penting daripada dimensi  d e s ate a eb pe t g da pada d e s kelembagaannya, dan  – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. 

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih  sempurna daripada pengalaman dan aspirasi  p pembangunan di tingkat bawah (grass‐root).   g g (g ) Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang  efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang  nyata dan hidup di masyarakat.  nyata dan hidup di masyarakat

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran  yang demikian.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada  keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan  sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial  dalam pengembangan sumber daya manusia, dan  – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan  bawah.  bawah

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat  ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan  pembangunan yang: pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu  untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat  luas dan beragam tahap perkembangannya ini.  luas dan beragam tahap perkembangannya ini pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi  teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk  pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga‐lembaga yang telah berkembang di kalangan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan  rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga‐lembaga masyarakat di  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar  lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta  memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk  memperkenalkan lembaga‐lembaga baru yang asing dan  tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. 

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk  dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun  yang menyangkut dirinya sendiri.  k d d Akibat dari anggapan ini banyak proyek‐proyek  pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah  alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan  rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat  paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan  malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.  l d b k d b ik Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan  dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. 

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (8)
Bias kedelapan i k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,  misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu  y , diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi  pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan  pertumbuhan,  bahkan  merupakan   sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable),  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame)  tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep  pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak  b b f k d d k memahami sisi‐sisi sosial budaya dari pembangunan dan  potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan  pembangunan. 
35 www.dadangsolihin.com 36

www.dadangsolihin.com

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (9)
Bias kesembilan  • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang,  kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal  besar‐besaran di sektor itu.  • Oleh karenanya bermitra dengan petani dan usaha kecil di Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di  sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak  menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.  • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan  menghambat upaya untuk secara sungguh‐sungguh  membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. 

Bias‐ Bias‐Bias dalam Perencanaan  Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak  disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga  mendorong urbanisasi.  d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan  investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang  menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. 

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.  mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan  menentukan sasaran‐sasaran secara garis besar, baik di  bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya  adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam  manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.  • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti  pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin  d t t h t t ih b l j t hi j i adanya kemajuan terus‐menerus dalam kesejahteraan, dan  jangan sampai terjadi kemunduran.  • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan  pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau  sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam  ) p g p , keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning  and adaptive system). and adaptive system) • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

www.dadangsolihin.com

39

www.dadangsolihin.com

40

Apa itu SPPN Apa itu SPPN
SPPN adalah d l h satu kesatuan tata cara p perencanaan p pembangunan g untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat d d t dan daerah. h

Sistem Perencanaan  Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN)

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Tujuan SPPN ujuan SPPN ujuan 
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 43

Proses Perencanaan Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

www.dadangsolihin.com

44

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

DAERAH
Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian Ri i APBN

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps.
45

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pe emerintah h Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renstra SKPD

Renja j SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
Dit EKPD-Bappenas

UU KN
46

www.dadangsolihin.com

Langkah Penyusunan RPJPD Langkah Penyusunan RPJPD
Indikator
Visi, misi, dan arah  pembangunan Daerah  Mengacu pada RPJP  Nasional. a) b) c) d) )

Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

Rancangan  RPJPD

Musrenbang  RPJPD

Penyusunan  Rancangan  Rancangan Akhir

Penetapan  Rancangan RPJPD  menjadi Perda

Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Proses Teknokratik  oleh Bappeda l h d

Bahan  Rancangan RPJP Melibatkan  lb k Masyarakat

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

Oleh Bappeda Oleh Bappeda

Oleh DPRD Oleh DPRD

a) ) b) c) d) e) )

Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD

Dit EKPD-Bappenas

47

Dit EKPD-Bappenas

48

Outline RPJMD Outline RPJMD
• • • • • • • • • Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah  b d d k l d h Berpedoman pada RPJP daerah Memperhatikan RPJM nasional,  Memperhatikan RPJM nasional Memuat arah kebijakan keuangan daerah,  Strategi pembangunan daerah,  Kebijakan umum,  Program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat  daerah,  daerah Program kewilayahan  Rencana‐rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan  j g g g p yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU 25/2004)

(8)

Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret

a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD

a) b) c) d)

Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)

(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
Dit EKPD-Bappenas 50
April

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

www.dadangsolihin.com

49

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 52

TERIMA KASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2968
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:13
Description: Bimbingan Teknis Perencanaan Bapeda Jabar; Bandung, 17 Juni 2008