Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Perencanaan Spasial Kawasan Khusus

Document Sample
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Drs. H. Dadang Solihin, MA g ,
Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pontianak, 28 Mei 2008

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• Penataan Ruang: Tujuan, Peran, Permasalahan • Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di D P t R Daerah h • Tantangan Aktual Pembangunan • P Peran d F dan Fungsi P i Pemerintah i t h • Siklus Penataan Ruang • P b i K Pembagian Kewenangan • Rencana Tata Ruang: Jenis, Masa Berlaku • Kawasan Khusus

Penataan Ruang Wilayah
• Merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang melalui serangkaian program pelaksanaan pembangunan yang sesuai rencana, serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. • Di dalamnya termasuk kegiatan pengelolaan ruang yang dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai elemen ruang, termasuk infrastruktur yang memadukannya berdasarkan kepentingan, baik yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. • Penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang diharapkan semakin berkualitas dengan diterbitkannya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang.
3 www.dadangsolihin.com 4

www.dadangsolihin.com

Tujuan Penataan Ruang
1. Instrumen pembangunan untuk mengarahkan pola pemanfaatan 1 I b k hk l f ruang dan struktur ruang yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum. 2. Suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana melalui suatu proses yang meliputi perencanaan pemanfaatan dan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling terkait. 3. Suatu 3 S t upaya untuk mencegah perbenturan kepentingan antar t k h b t k ti t sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
www.dadangsolihin.com 5

Peran Penataan Ruang
1. Menjamin keterpaduan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. masyarakat 2. Menjamin agar pembangunan dapat berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. ekonomi lingkungan 3. Mengarahkan dan menterpadukan pengembangan as u u sebaga p asya a be a gsu g ya infrastruktur sebagai prasyarat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 4. Menjadi bagian dari upaya p y j g p y penyelesaian menghadapi g p tantangan aktual pembangunan.

www.dadangsolihin.com

6

Permasalahan Penataan Ruang
a. Di sebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. p y Hal ini tercermin dengan semakin luasnya lahan yang be a beralih fungsi sepe lahan pe a a be gas teknis u gs seperti a a pertanian beririgasi e s berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll.

Permasalahan Penataan Ruang
b. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat f f f dengan pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. p y g j c. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. d. d Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah P t R D h a. Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota di masing masing masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota y g berbatasan dalam p p yang proses penyusunan Rencana Tata Ruang. b as se g e jad ya u pa g d b. Masih sering terjadinya tumpang tindih kelembagaan e e bagaa dalam pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah.

Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah P t R D h c. Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi. d. d Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS (PPNS, Polisi Pamong Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang. ua g e. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Tantangan Aktual Pembangunan
Meningkatnya aglomerasi perkotaan. Kesenjangan antar wilayah. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Berkurangnya luas hutan tropis. Meningkatnya kerusakan satuan wilayah sungai. Fenomena bencana alam. Tidak implementatifnya RTR. dll.

Peran dan Fungsi Pemerintah
• Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap wilayah administratif pemerintahan menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan bagi pengembangan wilayah yang bersangkutan di masa datang. y y g g g • Rencana tersebut merupakan wadah untuk mengakomodasikan perubahan pembangunan yang dituju serta menyiapkan strategi untuk mencapai perubahan tersebut di masa datang.

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Peran dan Fungsi Pemerintah
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi peluang dan kewenaangan yang lebih besar kepada daerah kabupaten/ kota untuk merencanakan dan memanfaatkan sumberdaya sekaligus p g g pengaturan p g pengelolaan dan p pelestarian lingkungannya. • Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana yang dituju, fungsi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sangatlah penting, karena upaya t k tersebut dimaksudkan akan mendorong b t di k dk k d pemanfaatan ruang ke arah rencana tata ruang yang dituju. dituju
www.dadangsolihin.com 13

Siklus Penataan Ruang

PERENCANAAN TATA RUANG

PEMANFAATAN RUANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

www.dadangsolihin.com

14

Pembagian Kewenangan
1. Wewenang Pemerintah: • perencanaan tata ruang wilayah nasional • perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional • perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarnegara t • fasilitasi perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarprovinsi

Pembagian Kewenangan
2. Wewenang Pemerintah Provinsi: • perencanaan tata ruang wilayah provinsi • perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi • perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarprovinsi t i i • fasilitasi perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarkabupaten/ kota

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Pembagian Kewenangan
3. Wewenang Pemerintah Kabupaten: • perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota • perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota • perencanaan t t ruang d l tata dalam kerjasama penataan k j t ruang antarkabupaten/kota • perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota • perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota • perencanaan tata ruang dalam kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota. antarkabupaten/kota
www.dadangsolihin.com 17

Jenis Rencana Tata Ruang
Level Jenis Rencana Umum Rencana Rinci Nasional RTRWN a. a RTR Pulau/ Kepulauan b. RTR Kawasan Strategis Nasional Provinsi RTRWP RTR Kawasan Strategis Provinsi Kab./Kota RTRWK a. a RTR Kawasan Strategis Kab./Kota Kab /Kota b. Rencana Detail Tata Ruang

Cat.: Rencana Detail Tata Ruang adalah nama generik untuk rencana rinci di wilayah kab /kota selain RTR Kawasan Strategis Kab./Kota kab./kota Kab /Kota
www.dadangsolihin.com 18

Masa Berlaku RTR
Masa berlaku RTR 20 tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti: • terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan perundang-undangan • perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan de ga dengan UU • perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan UU ( g (khusus RTRWP dan RTRWK) ) • perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU (khusus RTRWK)
www.dadangsolihin.com 19

Kawasan Khusus

www.dadangsolihin.com

20

Dasar Hukum dan Definisi Kawasan Khusus: Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh
KAWASAN ANDALAN
DASAR HUKUM UU No 24/1992 Ps.7 ayat (3) 24/1992, Ps 7 (3). PP No 47/1997, Ps 7 ayat (4). Keppres 150/2000 ttg KAPET

Kriteria, Batasan, dan Isu Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh
KAWASAN ANDALAN
KRITERIA KAWASAN 1. Adanya potensi SDA yang sudah berkembang. 2. Memiliki produk unggulan dg p gg g potensi produksi cukup besar. 3. Memiliki potensi SDM (jumlah). 4. Memiliki akses lokasi/kawasan dan potensi SDB (jalan, pel laut atau b.udara, listrik, telkom, air) 5. berdampak besar bg kegiatan sosial ekonomi serta i l k i pengembangan wilayah sekitar 6. mempunyai keterkaitan kegiatan yang saling mempengaruhi dg wilayah sekitarnya. Sangat luas untuk diimplementasikan di daerah, dan sangat didasarkan atas kerjasama lintas kabupaten dan lintas propinsi. 1. DEFINISI DAN BATASAN: Perlu pemetaan definisi dan posisi / fungsi antara kawasan andalan, kawasan strategis, dan kawasan cepat tumbuh. 1. BASIS IMPLEMENTASI: Terlalu luas untuk dapat diimplementasikan di sektor ekonominya, kecuali aspekaspek infrastruktur antara daerah, perlu basis kuat (sektor unggulan produk unggulan) untuk dapat diimplementasikan disektor ekonomi.

KAWASAN STRATEGIS
1. Kawasan budidaya dengan kegiatan/produksi yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi nasional dan daerah. 2. Produksi/kegiatan berskala besar dan berperan secara nasional. 3. Mempunyai nilai tambah dan berdampak thd kegiatan ekonomi. 4. Berfungsi sbg pusat pertumbuhan dan mendorong pengembangan wilayah 5. M Menghasilkan produk/jasa yang berdaya saing di pasar h ilk d k/j b d i nasional.

KAWASAN CEPAT TUMBUH

KAWASAN STRATEGIS
UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang. Ruang UU No.36/2000 tentang FTZ. UU No.37/2000 tentang Sabang sebagai FTZ. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ps 9. Keppres 150/2000 tentang KAPET Kepres 41/1973 dan Kepres No 113/2000 tentang BATAM sbg Kawasan Industri. Perpres No.7/2005 tentang RPJM 2005-2009 KepMenko Perekonomian No. KEP21/M.EKON/03/2006 tentang Tim Nasional Pegembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia 1.Kawasan Strategis merupakan kawasan budidaya/ kawasan tertentu, yang berskala besar dan berperan secara nasional dan daerah, dalam kegiatan industri, pariwisata dan suaka alam. 2.Kawasan 2 Kawasan Khusus adalah kawasan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus.

KAWASAN CEPAT TUMBUH
UU No 24/1992 Perpres No.7/2005 tentang RPJM 2005-2009 Keppres 150/2000 ttg KAPET

DEFINISI KAWASAN (sesuai peraturan perundangan)

Kawasan andalan merupakan : 1.kawasan budidaya yang diandalkan untuk mewujudkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah 2.kawasan yang dibangun untuk mengurangi kesenjangan wilayah: sbg pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya. kit 1.Kawasan Andalan DuriDumai-Rupat 2.Kawasan Andalan BontangSamarinda-Kutai KartanegaraBalikpapan-Penajam. Balikpapan Penajam 3.Kawasan Andalan Bali 4.Kawasan Andalan NTB dsk.

Kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, jasa, permukiman, yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah.

BATASAN KAWASAN

Terfokus dan terbatas pada kawasan industri, kawasan pariwisata, dan suaka alam, dengan skala daerah dan nasional.

Terfokus berbasis produk unggulan /jasa industri unggulan tertentu, dengan skala daerah, dan sektoral. 1. DEFINISI DAN KRITERIA: Perlu definisi dan kriteria yang lebih jelas, dan membedakan kawasan cepat tumbuh dengan kawasan lain. 1. POSISI: Perlu pemetaan posisi kawasan kawasan kawasan-kawasan dalam lingkup kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, kawasan andalan sektoral, kaw. agropolitan, KTM, dll 2. PAYUNG KEBIJAKAN: Perlu payung kebijakan untuk kawasan-kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra 22 produksi, kawasan andalan sektoral, kaw. agropolitan, KTM, dll

ISU PENTING YANG HARUS DISELESAIKAN

CONTOH KAWASAN

www.dadangsolihin.com

1. Kawasan Ekonomi/Industri: Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) – BATAM, Sabang. KAPET, Kawasan Ka asan Ekonomi Kh s s/KEK Khusus/KEK 2. Kawasan Pariwisata 3. Kawasan suaka alam

Kawasan Sentra Produksi, kawasan pusat pertumbuhan dari transmigrasi, KTM, Kawasan Ka asan Agropolitan

1. DEFINISI: Perlu pembedaan definisi antara kawasan strategis dan kawasan khusus? 1. POSISI: Perlu penegasan pemetaan (konsep) posisi antara KEK, FTZ, dan KAPET dalam lingkup kawasan strrategis. 1. EVALUASI: Perlu evaluasi terhadap konsep kawasan-kawasan strategis kawasan kawasan untuk efektivitas kebijakan pengembangan kawasan yang akan datang.

21

www.dadangsolihin.com

Isu Kewenangan Pengelolaan Kawasan Andalan, Strategis dan Cepat Tumbuh
PEMERINTAH PUSAT 1.Penetapan kriteria dan lingkup area kawasan 2.Fasilitasi bimbingan dan pembinaan teknis 3.Fasilitasi promosi pengembangan investasi 4.Fasilitasi pengembangan kerjasama dengan dunia usaha. 1.PERAN PEMERINTAH: Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. 1.PERAN SWASTA: Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta 1.BENTUK FASILITASI: 1 BENTUK FASILITASI - Perlu diperluas ke bentuk fasilitasi kerjasama antar pusat-propinsi-kabupaten, antar propinsi. p - Perlu fasilitasi pembinaan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan, yang terfokus sesuai aspekaspek kawasan: SDM, teknologi, akses kepada modal dan pasar, pasar infrastruktur. PEMERINTAH PROVINSI 1.Pengajuan usul calon kawasan sesuai kondisi dan potensi 2.Penyusunan rencana tata ruang kawasan di daerah 3.Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Kawasan PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1.Memberikan dorongan (kebijakan) bagi pengembangan kawasan dan pengaruhnya bagi wilayah sekitar 2.Kerjasama antar daerah 3.Menggerakkan 3 Menggerakkan mekanisme pasar. 1.PERAN PEMERINTAH: Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. 1.PERAN SWASTA: Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta 1.BENTUK FASILITASI: 1 BENTUK FASILITASI Perlu dikoreksi, ke arah kerjasama antar pelaku pemerintah-swastamasyarakat. Perlu fasilitasi pembinaan yang j berkelanjutan dalam pengembangan kawasan

Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan ANDALAN tahun 2004-2006
KEGIATAN UTAMA KEBIJAKAN/ STANDAR / PEDOMAN DEP PU 1.Pedoman Pengembangan Kawasan Andalan 2.Profil Pola Pengemb. Kawasan Andalan 3.Norma Standar Prosedur dan Manual Pengemb. Kawasan Andalan 4.Kebijakan Strategis j g Pengemb. Kawasan Andalan 5.Pengembangan MOU Investasi. Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Teknis Pengemb. Kawasan: 1.Penyusunan pedoman, indikator. 2.Sosialisasi kebijakan 3.Monev pelaksanaan kebijakan 4.Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Kawasan Andalan. Peran Dep PU dalam kebijakan pendukung kawasan (infrastruktur) Fasilitasi Pengemb. Kawasan: 1.Fasilitasi Perencanaan TGL 2.Penyusunan, pelaksanaan supervisi dan pengendalian pelaksanaan 3.Pelaksanaan promosi 4.Sosialisasi dan diseminasi kebijakan DEP DALAM NEGERI DEP NAKERTRANS (TRANSMIGRASI) 1.Strategi Pengembangan Kawasan 2.Profil Kawasan. MENKO PEREKONOMIAN BAPPENAS 1.Pokok-pokok strategi pengembangan kawasan andalan berbasis produk unggulan (dituangkan dalam RPJM Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh)

WEWENANG (sesuai RTRWN)

ISU PENTING YANG HARUS DISELESAIKAN

1.PERAN PEMERINTAH: Perlu penegasan peran pemerintah dalam penyiapan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kawasan. 1.PERAN SWASTA: Perlu penegasan antara peran pemerintah dan peran swasta 1.BENTUK FASILITASI: 1 BENTUK FASILITASI - Perlu diperluas ke bentuk fasilitasi kerjasama antar kabupaten. - Perlu fasilitasi pembinaan yang j berkelanjutan dalam pengembangan kawasan

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN

1.Bimbingan Teknis Perencanaan Teknis Pengemb. Kawasan: 2.Fasilitasi penyusunan data dan informasi 3.Fasilitasi Pengembangan Kawasan mell pembangunan sarana prasarana 4.Monev Pengembangan Kawasan Peran Depnakertrans dalam pemberdayaan SDM masyarakat lokal. 1.Koordinasi implementasi pengembangan kawasan. kawasan 2.Koordinasi kebijakan pendukung pengembangan kawasan dan sektor riil yang terfokus sesuai aspek-aspek kawasan: SDM, teknologi SDM teknologi, akses kepada modal dan pasar, infrastruktur. 3.Koordinasi kerjasama investasi swasta.

Fasilitasi Pendampingan Pengemb. Kawasan Berbasis Produk Unggulan dalam : 1.Perencanaan Kawasan 2.Koordinasi dan Kerjasama kabupaten provinsi-pusat, antarsektor / pelaku. 3.Pendampingan kpd Bappeda dan Masyarakat dg Tenaga Ahli Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan yang terfokus sesuai aspek-aspek kawasan: SDM, teknologi, akses kepada modal dan pasar, infrastruktur.

ISU PENGELOLAAN

Peran Depdagri dalam pembinaan berkelanjutan SDM kepemerintahan untuk pengembangan wawasan bisnis.

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Sebaran Lokasi dari Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Berikat, Kawasan Industri, KAPET, KESR, dan SDR

KEPPRES 150/2000 Pasal 1 : KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan : 1. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau 2. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau 3. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
KAWASAN INDUSTRI

PENDEKATAN KAPET
DALAM KONSTELASI PENGEMBANGAN WILAYAH

BERKEMBANG CEPAT

INVESTASI KAPET BIG PUSH

KAPET
SUMBER DAYA ALAM KEUNGGULAN LOKASI 1 KAPET 1 PROVINSI BATASAN WILAYAH INSENTIF FISKAL BADAN PENGELOLA OPERASIONAL MANAGEMEN DUKUNGAN 13 MENTERI PERATURAN PEMERINTAH BARU BERKEMBANG KEPUTUSAN PRESIDEN

KI

FTZ

Kawasan Industri

Kawasan Berikat

INDUSTRI JASA PENGOL. PELABUHAN

KAPET

SDR

SDR Hinterland

KESR

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

FUNGSI SEKUNDER

FUNGSI TERSIER

26 KAWASAN BERIKAT

PENYEBARAN 13 KAPET

FOKUS INVESTASI
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
• PARIWISATA BAHARI • PARIWISATA BUDIDAYA • PERKEBUNAN KELAPA SAWIT • HUTAN TANAMAN INDUSTRI • VIRGIN COCONUT OIL • PERKEBUNAN JAMBU METE • PERIKANAN TANGKAP • PERIKANAN BUDIDAYA • PETERNAKAN TERPADU • PERTAMBANGAN • • • • KAWASAN INDUSTRI KAWASAN BERIKAT JASA PELABUHAN (LAUT DAN UDARA)
J A S A P E L A B U H A N (L A U T -U D A R A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● PARIWISATA PERKEBUNAN PERIKANAN INDUSTRI

PETERNAKAN TERPADU

P E R IK A N A N B U D I D A Y A I

V IR G IN C O C O N U T O I L

I P E R IK A N A N T A N G K A P

P A R IW IS A T A B U D A Y A

P A R IW IS A T A B A H A R I

P E R K E B U N A N S A W IT

K A W A S A N IN D U S T R I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PERKEBUNAN M ETE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BAD KHATULISTIWA SASAMBA BATULICIN DAS KAKAB MANADO BITUNG BATUI BUKARI PAREPARE BIMA MBAY SERAM BIAK

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PERTAM BANGAN

KAPET

● ● ●

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

K A W A S A N B E R IK A T ● ●

PERKEBUNAN HTI

28

Tantangan yang Dihadapi KAPET
UMUM
1. UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL BELUM DIPERBARUI
UU PMA No 11/1970 UU PMDN No 12/1970

Tantangan yang Dihadapi KAPET
KHUSUS
1. Umumnya peluang investasi di sektor primer yang ditawarkan belum dikuasai dan masih memerlukan koordinasi 2. Insentif fiskal yang disediakan pemerintah dinilai kurang kompetitif untuk j p g j menjadikan kapet sebagai daerah tujuan investasi baru. 3. Dukungan infrastruktur yang tersedia serta dukungan sektor belum sesuai dengan harapan 4. Seyogyanya KAPET diturunkan dari kawasan andalan 5. Peran badan pengelola kapet dalam investasi di daerah sangat terbatas 6. Dukungan operasional manajemen relatif terbatas 7. Sumber daya manusia, rewards system dan struktur organisasi badan pengelola KAPET kurang menunjang
29 www.dadangsolihin.com 30

2. RANTAI PERIJINAN INVESTASI PANJANG DAN LAMA (151 HARI)
(Singapura 2 hari Malaysia 30 hari Thailand 33 hari Vietnam 56 hari) hari, hari, hari,

3. TARGET PERTUMBUHAN
INVESTASI ATAU KONTRIBUSI EKONOMI KAPET TERHADAP PROVINSI DAN SYARAT PENDUKUNGNYA, BELUM DISEPAKATI
www.dadangsolihin.com

Kawasan Andalan (PP 26/2008)
Pengertian Kawasan Andalan: adalah bagian dari kawasan budidaya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kawasan Ka asan andalan melip ti ka asan andalan di r ang meliputi kawasan ruang daratan dan kawasan andalan yang mencakup ruang lautan Kawasan andalan di ruang daratan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangannya yang meliputi kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan p prospektif untuk berkembang p g
www.dadangsolihin.com 31

Kriteria Penetapan Kawasan A d l B k b K Andalan Berkembang
terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kawasan perkotaan di sekurang kurangnya dalam kawasan; memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional lebih besar d i 0 25% ( t per empat persen), b dari 0,25% (satu t ) persentase penduduknya lebih besar dari 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi; memiliki prasarana dasar berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, air, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; memiliki sumberdaya alam dalam jumlah besar; dan memiliki potensi pengembangan sektor unggulan nasional y g yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat g investasi.

www.dadangsolihin.com

32

Kriteria Penetapan Kawasan Andalan Prospektif untuk B k b P ktif t k Berkembang
• terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) kawasan perkotaan di dalam kawasan; • memberikan kontribusi terhadap PDB lebih besar dari 0,05% (lima per seratus persen); (li t ) • laju pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 4% (empat persen) per tahun; • persentase penduduknya antara 0,5% (setengah persen) hingga 2% (dua persen) dari jumlah penduduk provinsi, • memiliki prasarana dasar berupa j p p jaringan j g jalan y g belum yang lengkap, kondisi pelabuhan laut sedang atau kurang, dan prasarana lainnya belum cukup memadai; • memiliki sumberdaya alam dalam jumlah besar; dan/atau y j ; • memiliki potensi untuk mengembangkan sektor unggulan.

Kawasan Andalan yang M Mencakup R k Ruang L t Lautan
merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya k k iliki t i b d kelautan atau kawasan yang sumberdaya kelautannya sudah berkembang; g; mempunyai pusat pengolahan hasil laut yang dapat dikembangkan; mempunyai akses yang tinggi ke pasar; dan secara geografis berada di luar kawasan lindung laut.

www.dadangsolihin.com

33

www.dadangsolihin.com

34

Kawasan Andalan
Pulau Sumatera Jawa Kalimantan Nusa Tenggara – Bali Sulawesi Maluku Papua Total T t l Kawasan Andalan 31 25 15 10 16 15 112 Kawasan Andalan Laut 19 12 7 9 15 7 69 Kawasan Tertentu 12 6 2 5 9 15 49

Kawasan Khusus (UU 32/2004)
Kawasan khusus adalah Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan politik sosial budaya lingkungan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi fungsi fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapa be upa kawasan o o a, a asa usus dapat berupa a asa otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri, dan sebagainya.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Revisi PP 47/1997)
• Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah pusat permukiman yang berfungsi sebagai beranda depan negara, negara pintu gerbang internasional dan pusat niaga internasional, dan industri pengolahan yang terletak di kawasan p perbatasan negara. g

Kriteria Penetapan PKSN
PKSN adalah kawasan permukiman yang: d l hk ki
terletak di dalam kawasan perbatasan negara; berpotensi d t l h di b t i dan telah disepakati sebagai P k ti b i Pos Pemeriksaan Lintas Batas dengan negara tetangga; berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan/atau merupakan simpul utama transportasi y g p p p yang menghubungkan wilayah sekitarnya.

www.dadangsolihin.com

37

www.dadangsolihin.com

38

PKSN di Kawasan Perbatasan
PROVINSI PERBATASAN Aceh Riau Kepulauan riau NTT Kalimantan barat Kalimantan timur Sulawesi utara Maluku Maluku utara p Papua Sabang Dumai Batam, Ranai Atambua Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa Nunukan, Simanggaris, Long Midang, Long Pahangai Melanguane, Tahuna Saumlaki/P. Tanimbar, Ilwaki, Dobo Daruba/P. Marotai Tanah Merah, Merauke, Jayapura, , , y p ,
www.dadangsolihin.com 39

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KSER)
• KSER adalah kawasan yang mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar negara dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia d d i usaha. h Harus dapat mendorong dan meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara negara y g g g g g Indonesia dengan negara yang berbatasan dan negara-negara lain, yang melibatkan partisipasi aktif pe e a provinsi, abupa e / o a, asya a a dan pemerintah p o s , kabupaten/kota, masyarakat da swasta. Kerjasama Ekonomi Sub Regional seperti IMS-GT, IMT-GT,AIDA IMT-GT AIDA dan BIMP-EAGA baik di bidang BIMP-EAGA, pembangunan prasarana maupun bidang-bidang lainnya
www.dadangsolihin.com 40

PKSN

•

•

Kawasan Pengembangan Ekonomi
• P Pengertian K ti Kawasan P Pengembangan b Ekonomi (KPE) adalah kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu, yang terdapat di provinsi yang merupakan kawasan perbatasan (sumber : Draft Peraturan Presiden 5 Kaw. Perbatasan)
www.dadangsolihin.com 41

Kawasan Pengembangan Ekonomi
• K Kawasan P Pengembangan Ek b Ekonomi (KPE) adalah i d l h kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor g g g ekonomi unggulan secara terpadu, yang terdapat di provinsi yang merupakan kawasan perbatasan.

www.dadangsolihin.com

42

Kawasan Pengembangan Ekonomi
Provinsi 1. Riau dan Kepulauan Riau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Nusa Tenggara Timur KPE KPE Rupat-Dumai KPE Bengkalis KPE Selat Panjang KPE Bagan Siapi-api KPE Batam dan sekitarnya KPE Natuna

Kawasan Pengembangan Ekonomi g g
Provinsi 3. Sulawesi Utara 4. 4 Papua KPE 1. KPE Sangihe; 2. KPE Talaud 1. 1 2. 3. 3 4. KPE Jayapura-Keerom KPE Mindiptana KPE Merauke KPE Pegunungan Bintang

1. KPE Belu-Alor; 2. KPE Kupang-Rote
43 www.dadangsolihin.com 44

www.dadangsolihin.com

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

45

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 46 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10429
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:12
Description: Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah; Pontianak, 28 Mei 2008