Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD

BAPPENAS Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Pontianak, 28 Mei 2008 www.dadangsolihin.com 1 www.dadangsolihin.com 2 Materi Definisi Perencanaan Berbagai Pengertian tentang Perencanaan Tipe Perencanaan Tahapan Perencanaan Proses Perencanaan Status Hukum Perencanaan Syarat Perencanaan Kegagalan Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD y www.dadangsolihin.com 3 Perencanaan www.dadangsolihin.com 4 Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 5 Berbagai Pengertian tentang Perencanaan Planning i th application of S i tifi M th d t P li M ki Pl i is the li ti f Scientific Method to Policy Making Planning is a set of Procedures. g g pp p g Planning is a Process for determining appropriate future action through a sequence of choices. Public Planning is the systematic interaction of knowledge and human g p values to determine the range of social choice coupled with a technical process for the formulation of social action. Planning is the art of making social decisions rationally. Suatu himpunan dari keputusan akhir keputusan awal dan proyeksi ke akhir, awal, depan dan mencakup beberapa periode waktu (C. Brobowski, 1994). Usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston 1965) 1965). Proses kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (D. Conyers dan Hills 1984) 1984). www.dadangsolihin.com 6 Mengapa perlu Perencanaan? • Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat • Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol • Adanya ketidakmerataan pe soa a d s bus su be da ya e da e a aa persoalan distribusi sumber daya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan) pemanfaatan sumber daya • dll www.dadangsolihin.com 7 Elemen P El Perencanaan Dalam melakukan perencanaan, ada elemen – elemen penting yang harus diperhatikan: 1. Memilih alternatif 2. 2 Alokasi sumber daya 3. Pencapaian Tujuan 4. 4 Berorientasi ke masa depan www.dadangsolihin.com 8 Fungsi Perencanan Perencanaan dih P diharapkan menjadi pedoman b i pelaksanaan k j di d bagi l k kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan membuat proses p p pencapaian tujuan lebih p j terarah. Perencanaan dapat memperkirakan (forecast) terhadap hal – hal yang akan dilalui dilalui. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala priorotas (tujuan, sasaran, maupun tindakan). Dengan Perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. www.dadangsolihin.com 9 Jenis – Jenis Perencanaan 1. Ruang Lingkup Substantif: Perencanaan Sosial Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi – segi kehidupan bermasyarakat. Perencanaan Ek P Ekonomi i Perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pembangunan ekonomi ekonomi. Perencanaan Fisik Perencanaan yang berorientasi d b P b i t i dan bermotivasi ti i pada aspek fisik. www.dadangsolihin.com 10 Jenis Jenis Perencanaan J i –J i P 2. Ruang Lingkup Teritorial Beberapa terminologi mengenai teritorial: Wilayah Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan geografis. Daerah Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan, batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu. Kawasan Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan fungsional fungsional. www.dadangsolihin.com 11 Tipe Perencanaan 1. Perencanaan Fisik ( (Physical Planning), adalah ) perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll). 2. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar. 3. 3 Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang alokatif, berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning www.dadangsolihin.com 12 Tipe Perencanaan 4. Perencanaan Inovatif, adalah perencanaan yang f berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning. 5. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat nasihat. 6. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit. Pendekatan Perencanaan 1. Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin di k t j i i dicapai sebagai suatu i b i t kesatuan. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi. Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang. ( (Banfield, Meyerson) , y ) www.dadangsolihin.com 14 www.dadangsolihin.com 13 Pendekatan Perencanaan Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan rasional menyeluruh: Produk dirasakan k P d k di k kurang memberikan i f b ik informasi d i dan arahan yang relevan bagi pembuat. Usaha penyelesaian masalah yang mencakup berbagai unsur dinilai sulit untuk direalisasikan. Diperlukan sistem informasi yang lengkap dan rinci rinci, namun dana yang dibutuhkan besar. Lemahnya koordinasi antar lembaga. Pendekatan Perencanaan 2. Pendekatan Perencanaan Terpilah Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh. t l i lt tif l h Hanya mempertimbangkan bagian – bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Pelaksanaan yang lebih mudah dan realistis www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Pendekatan Perencanaan Permasalahan yang dihadapi oleh produk perencanaan terpilah: Sering terjadi dampak atau masalah yang tid k t d S i t j di d k t l h tidak terduga sebelumnya. Hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek Hanya merupakan upaya perencanaan untuk menyelesaikan masalah secara tambal sulam yang bersifat sementara. Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 20 Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya www.dadangsolihin.com 19 Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com 21 Kegagalan P K l Perencanaan www.dadangsolihin.com 22 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 23 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 24 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g www.dadangsolihin.com 27 Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 28 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat. www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 33 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. www.dadangsolihin.com 34 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan. www.dadangsolihin.com 35 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 36 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh. Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 39 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com 40 Apa itu SPPN SPPN adalah d l h satu kesatuan tata cara p perencanaan p pembangunan g untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat d d t dan daerah. h Tujuan SPPN g p g Mendukung koordinasi antar-pelaku p pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber d M j i t i b daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. berkelanjutan 41 www.dadangsolihin.com 42 www.dadangsolihin.com Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) 43 DAERAH Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 44 www.dadangsolihin.com Perencanaan Pembangunan Daerah • Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan p pembangunan nasional y g diatur dalam Undang Undang g yang g g Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU ini, ada dua entitas penyusun rencana pembangunan, pembangunan yaitu: – Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), ya g dikoordinasikan oleh epa a ada yang d oo d as a o e Kepala Badan Perencanaan e e ca aa Pembangunan Daerah – Bappeda (Pasal 33 ayat (2)). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 33 a at (3)) t gas ke enangann a ayat (3)). Penyusunan RKPD • – www.dadangsolihin.com 46 Dokumen Rencana Oleh Bappeda 1. RPJP Daerah 2. 2 RPJM Daerah 3. RKPD Oleh SKPD 1. Renstra SKPD 2. Renja 2 R j SKPD Kerangka Logis Perencanaan • Dalam menyusun rencana pembangunan baik RPJMD maupun RKPD ada tiga hal utama yang harus diperhatikan agar rencana itu benar dan logis. – Pertama, hasil akhir dari program-program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah. – K d Kedua, k i t k i t yang t kegiatan-kegiatan tercakup dalam program k d l harus mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan sebagaiman akan dijelaskan pada bagian berikut ini ini. – Ketiga, hubungan antara keluaran (ouputs) dari masingmasing kegiatn dengan hasil langsung ( g g g g g (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) harus benar dan lengkap. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Kerangka Logis Perencanaan Isi Rencana S a s a ra n D a e ra h P ro g ra m X P ro g ra m A 1 • K e g ia ta n 1 K e g ia ta n 2 K e g ia ta n 3 2 Isi rencana seyogyanya memuat rencana rencana para pelaku pembangunan. Pembagian pelaku pembangunan yang paling mendasar adalah antara Pemerintah dan Masyarakat. Dalam perekonomian modern, pelaku utama pembangunan adalah masyarakat. Saat ini sekitar 70% dari PDB dihasilkan oleh kegiatan Mas arakat sedang sisan a 30% dari Masyarakat sisanya Pemerintah. Artinya, rencana harus dititik-beratkan pada masyarakat. Agar kegiatan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, diperlukan pengaturan Pemerintah perlu menyediakan dan menjamin pengaturan. insentif bagi setiap prakarsa masyarakat untuk dukung pertumbuhan. Kegiatan pemerintah dalam menghasilkan peraturan, mengkoordinasi, mendorong dan memberi insentif kegitan masyarakat dinamakan kegiatan pemerintah dalam kerangka regulasi regulasi. Tidak semua barang dan jasa dapat dihasilkan oleh masyarakat. Ada barang dan jasa yang harus disediakan pemerintah, seperti jalan, irigasi, jembatan, pelabuhan, irigasi jembatan pelabuhan layanan dasar kesehatan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan layanan kependudukan (barang dan jasa publik). Sehingga kegiatan pemerintah untuk menyediakan ini semua dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik. www.dadangsolihin.com 50 • K e lu a ra n 1 K e lu a ra n 2 K e lu a ra n 3 H a s il Langsung 1 H a s il Langsung 2 • 3 H a s il A k h i ir (D a m p a k ) www.dadangsolihin.com 49 UU 25/2004: Pasal 5 ayat (3) Kedudukan RKPD • UU 17/2004 - Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: “RKPD sebagai p g pedoman p y penyusunan RAPBD” • Sebagai pedoman, maka RKPD memuat hal-hal yang harus diperjuangkan oleh tim pemerintah daerah pada saat duduk bersama dengan DPRD menyusun RAPBD Arahan Topdown 1. 2. 3. 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Dari SKPD • SKPD, • Lintas SKPD SKPD, • Kewilayahan, yang memuat kegiatan: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah Rencana Kerja dan Pendanaan: Program–program Disusun Menurut Fungsi-subfungsi SKPD Pelaksana www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Mempertimbangkan …. p g 1. Amanat Peraturan Perundang-undangan: – – Urusan Wajib Khusus untuk Pelayanan Dasar: Standard Pelayanan Minimum; Urusan Pilihan sesuai dengan kekhasan dan sumber keunggulan daerah. Penyusunan RKPD Penentuan Program Prioritas RKPD Dasar: 1. Sumber daya (dana, SDM, waktu, kelembagaan) terbatas. 2. Program t di i dari satu atau lebih kegiatan. 2 P terdiri d i t t l bih k i t 3. Implementasi program dilakukan dalam bentuk kegiatan (dalam 2. Kondisi, strategi, dan sasaran yang diperoleh dari proses perencanaan t k k tik teknokratik: – – – – Analisis Ekonomi Daerah Eatimasi Pendapatan Asli Daewrah Survey K b t h / K S Kebutuhan Kepuasan M Masyarakat k t Penjaringan Aspirasi masyarakat perencanaan dan penganggaran). 3. Kontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJM Nasional dan / atau RKP. RKP Digunakan untuk menetapkan Sasaran-Sasaran Sasaran Sasaran Pembangunan Daerah Dan kemudian …. Merancang P M Program d dan K i t Kegiatan www.dadangsolihin.com 53 Penentuan Program Prioritas: 1. Identifikasi kegiatan-kegiatan dalam Program yang diandalkan untuk mengatasi isu permasalahan prioritas atau untuk mencapai sasaran prioritas daerah (isu atau prioritas daerah sudah ditentukan lebih dulu, ini terkait strategi dalam RPJMD) Kegiatan Prioritas. 2. 2 Program yang memiliki kegiatan prioritas merupakan Program Prioritas. 3. Pagu untuk program prioritas tidak selalu lebih besar dibandingkan program non prioritas (program pendukung), tergantung karakteristik pendukung) kegiatan dana kegiatan regulasi lebih kecil dibandingkan kegiatan penyediaan prasarana. www.dadangsolihin.com Cat: penentuan kegiatan prioritas bisa berbeda setiap tahunnya 54 Konsistensi Perencanaan-Penganggaran Karakteristik Penganggaran - Perencanaan Pasal 2 ayat (4) butir c – UU SPPN: SPPN bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, k i t i t pelaksanaan, dan pengawasan. 1. Konsekuensinya adalah …… – Nama Program, dan Klasifikasi Fungsi/Sub Fungsi dalam dokumen Rencana sama dengan Yang digunakan dalam dokumen Anggaran; Karakteristik penganggaran menurut UU Keuangan Negara sudah harus tercermin dalam perencanaan 2. – 3. 3 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan prakiraan anggaran t h tahun berikutnya ) Penganggaran Terpadu g gg p (Rutin dan pemb tidak direncanakan terpisah) Penganggaran Berbasis Kinerja Alokasi anggaran berdasarkan target prestasi k j t i kerja 1. 2. 3. Perencanaan Bergulir (Rolling Plan) Yaitu Y it rencana kerja d / atau k j dan t kinerja untuk 2 (dua) tahun anggaran: tahun rencana dan perkiraan tahun berikutnya Perencanaan Utuh Pelaksanaan Tupoksi Instansi PemDa Perencanaan Kinerja • • Kinerja Kebijakan Kinerja Operasional www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56 Perencanaan Kinerja 1. Kinerja Kebijakan: 1 Ki j K bij k Target hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. g Hubungan antara hasil dari suatu program dengan sasaran pembangunan daerah; Hubungan antara Sasaran Pembangunan Daerah dengan: Kebutuhan nyata di masyarakat; permasalahan yang dihadapi daerah; Pencapaian visi-misi daerah Penyusunan PPAS 2. Kinerja Operasional: Target barang / jasa yang akan diperoleh sebagai keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan. www.dadangsolihin.com 57 Kebijakan Umum APBD • D k Dokumen yang memuat k bij k bid t kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun • Disusun berdasarkan: – RKPD – Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Langkah-langkah menentukan prioritas: • Tetapkan urutan prioritas dari urusan wajib dan urusan pilihan; ilih • Tetapkan urutan program dalam masing-masing urusan • Susun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60 Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, & Statistik g 6. Perhubungan 7. Lingkungan Hidup 8. Pertanahan 9. Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Pemberdaaan Perempuan 11. KB dan Keluarga Sejahtera 12. Sosial 1. 1 2. 3. 4. 4 5. 13. 13 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Koperasi dan UKM 15. Pananaman Modal 16. 16 Kebudayaan dan Pariwisata 17. Pemuda dan Olah Raga 18. Kesatuan Bangsa dan Politik g Dalam Negeri 19. Pemerintahan Umum 20. Kepegawaian 21. Pemberdayaan Masyarakat Desa 22. Kearsipan 23. Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan 1. 2. 2 3. 4. 5. 5 6. Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Urusan, Program, Urusan Program dan Kegiatan PENDIDIKAN 1. Program Pendidikan Usia Dini • • • Koordinasi dan pemberian insentif bagi swasta p g penyelenggara pendidikan usia dini Penyelenggaraan pendidikan usia dini Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga p g j p g g p g pengajar Matriks Program Prioritas Pertama: ………………………………. No PROGRAM SASARAN PROGRAM INSTANSI PELAKSANA PAGU SEMENTARA 2. 3. 4. 4 5. 6. Program Wajib Belajar 9 Tahun Prgram Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Luar Sekolah Dst…… www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64 RKA-SKPD RKA SKPD • Memuat rencana pendapatan, belanja untuk masingmasing program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah untuk tahun yang direncanakan, direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan p j , pembiayaan serta p y prakiraan maju di tahun j berikutnya. • Memuat informasi tetang indikator kinerja, standar biaya, serta prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan RKA-SKPD www.dadangsolihin.com 66 Pendekatan RKA SKPD RKA-SKPD 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah, rencana anggaran terdiri dari: Anggaran untuk tahun yang direncanakan Prakiraan anggaran untuk tahun berikutnya Pembahasan oleh Tim Anggaran Menelaah k M l h kesesuaian RKA SKPD d i RKA-SKPD dengan: • Kebijakan Umum APBD • Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara • Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya • Dokumen perencanaan lainnya • Capaian kinerja • Indikator kinerja, • Analisis t d belanja A li i standar b l j • Standar satuan harga • Standar pelayanan minimum 2. 2 Penganggaran terpadu penyusunan anggaran rutin dan terpadu, pembangunan menyatu, tidak dipisah sebagaimana sebelumnya 3. 3 Penganggaran berbasis kinerja kinerja, Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatn / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/hasil tersebut; p ; Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 STRUKTUR APBD • PENDAPATAN • BELANJA Penyusunan APBD – Belanja Tidak Langsung – Belanja Langsung (-) Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN • Penerimaan • Pengel aran Pengeluaran Pembiayaan Neto SILPA Tahun Berjalan www.dadangsolihin.com (-) (-) 70 STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah LainB. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Al k i U 2 D Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Lain1. Bantuan Dana 2. Hibah 3. 3 Dana Darurat 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya www.dadangsolihin.com 71 STRUKTUR BELANJA J 1. Belanja Tidak Langsung : j g g 1. 2. 3. 3 4. 5. 6. 7. 8. Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi B l j S b idi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga j g 2. Belanja Langsung : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal www.dadangsolihin.com 72 STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: Pembiayaan: 1. Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahun Sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali P b i Pi j 5 P i K b li Pemberian Pinjaman B. Pengeluaran Pembiayaan: 1. 1 Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang y g 4. Pemberian Pinjaman Pembiayaan Neto (A – B) www.dadangsolihin.com 73 Langkah-langkah Langkah langkah Penyusunan • • Mencakup Pasal 34 s/d Pasal 56, yaitu sampai dengan verifikasi DPA-SKPD Dibagi dalam dua diagram: 1. 2. Menyeluruh dari awal hingga akhir Khusus untuk Evaluasi, Pasal 45 s/d Pasal 53 www.dadangsolihin.com 74 PROSES PENYUSUNAN APBD Akhir Mei Medio Juni Minggu II Juli Minggu I Oktober 1 Desember Pembahasan Raperda APBD PENETAPAN DAN EVALUASI APBD 31 Des Perda APBD Minggu I Oktober 1 Desember PEMBAHASAN Kegiatan vs ( (KUA + PPAS) ) 3 Hari Kerja 7 Hari Kerja 15 Hari Kerja Stlh Evaluasi Setelah Diterima Diterima 31 Desember 7 Hari Kerja DPR RD DPRD D Membahas KUA Pembahasan PPAS SETUJU PERDA APBD YA TIDAK RAPERDA APBD Kesepakatan Bersama Nota Kesepakatan KepDa K D - DPRD Persetujuan Bersama Kepala Daerah Ranc KUA Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA SKPD Raperda APBD Rancangan PerKaDa Ttg Penjabaran APBD DITINDAKLANJUTI YA Kepala Da aerah RPJMD RKPD Ranc PPAS PerKaDa Penjabaran APBD Verifikasi DPA oleh Tim Anggaran Pemda RAPBD Penjelasan Dok Penduk RAPERKADA Penjab APBD Sebelumnya YA RAPERKADA Penjabaran APBD TIDAK PERKADA Penjabaran APBD Pembahasan RKA oleh Tim Anggaran Pemda PERKADA Penjab APBD Sebelumnya SK KPD Menda agri / Guber rnur Renstra R t Renja R j RKA-SKPD RKA SKPD Ranc DPASKPD DPA SKPD EVALUASI Kepent. Umum Peraturan diatas DISYAH KAN TIDAK PERLU PERBAIKAN YA Raperda + Raperkada APBD DICABUT DITERIMA Mendagri / Gubernur Evaluasi www.dadangsolihin.com 75 SELESAI www.dadangsolihin.com TIDAK 76 Kontrak Kinerja Perencanaan - P P Penganggaran APBD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pasal 34 UU 17/2004 P l Ancaman Pidana bagi Penyimpangan Kebijakan dan Penyimpangan g Kegiatan Identik dengan Kontrak antara “Central Agency” dengan Central Agency “Executing Agency” RPJMD RKPD RAPBD Terima Kasih Dengan demikian Perencanaan Identik dengan Penyusunan Kontrak Agar: • Terdapat keseimbangan antara kepentingan “Principal” dan “Agent” • Yang diwujudkan dengan hubungan antara target kinerja dengan resources yang dialokasikan www.dadangsolihin.com 77 www.dadangsolihin.com 78 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 79 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com