Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah

BAPPENAS Membangun Sistem Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Drs. H. Dadang Solihin, MA g , Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas BAPEDA Jawa Barat Pembahasan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi di Era Otoda Bandung, 23 Mei 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi Pengertian Indikator Kinerja Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari d i RPJMN 2004 2009 2004-2009 Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan (2) Budgeting (1) Planning (3) Implementation (4) M & E www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan ( (Sekarang dan Akan Datang) g g) Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang b Si t l i baru dih diharapkan k LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi y g p yang K/L terkait t k it terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran i i i b l j institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif E l i if hasil h il evaluasi l i Adanya Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil 6 evaluasi Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi www.dadangsolihin.com 5 Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik blik • Collecting opinions – S i Seminars, W k h Workshops, etc t • Pemetaan peraturan dan opini publik • M b Membangun k kerangka k j (f k kerja (framework) yang b k) baru • Membangun Indikator • Implementasi Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran 7 www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). • • • • • Pengembangan Indikator Kinerja Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan diimplementasikan dan ditafsirkan diformulasikan, dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Fungsi Indikator Kinerja • memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan Kedudukan Indikator Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kualitatif K lit tif Kuantitatif K tit tif Sasaran dan Tujuan www.dadangsolihin.com 12 Jenis Indikator Kinerja Input Proses Output Outcomes Terminologi Setiap Tingkatan DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Indikator Kinerja Benefit HASIL Impact OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari p p pelaksanaan kegiatan g Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg www.dadangsolihin.com diharapkan INPUT www.dadangsolihin.com 13 14 Indikator Kinerja INPUT • Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com 15 Indikator Kinerja OUTPUT • Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini har s ses ai dengan lingk p dan sifat kegiatan it harus sesuai lingkup instansi. • Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan y g diselesaikan p yang – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan gy g • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com 16 Indikator Kinerja OUTCOME • P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com 17 Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg www.dadangsolihin.com 18 • • Indikator Kinerja BENEFIT • • • Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan p j g y j g g panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Indikator Kinerja DAMPAK • Indikator ini memperlihatkan p g p pengaruh y g ditimbulkan dari yang manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan menggambarkan dilaksanakan, aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas www.dadangsolihin.com 19 Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan p p perkapita masyarakat p y – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com 20 Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What gets managed”) Sumber Pembuktian (Means of Verification) • How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected? • ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat appropriate collection method) • RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill use the data) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Target Kinerja • • Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: T t Ki j h 1. Berupa angka numerik 2. 2 Dapat diperbandingkan 3. Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Jabar 2005-2025 Aspek SDM Sasaran Terwujudnya masyarakat y g yang ... Parameter Peningkatan kualitas manusia www.dadangsolihin.com Realisasi/Capaian Kinerja • Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang p y g dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. • Realisasi/capaian Kinerja Harus: p j 1. Berupa angka numerik 2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya • Indikator Target 2025 IPM ? 23 www.dadangsolihin.com 24 LangkahLangkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja 1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. – Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan p g p pelaksanaan berpengaruh besar terhadap keberhasilan p kebijaksanaan/program/kegiatan. Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 2004Dapat diimplemen ntasikan secara op s perasiona al VISI STRATEGI MISI AGENDA SASARAN Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com Fo okus pada tujuan pembangu a p unan 26 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Peng rangan Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Nomenklatur RPJMN 2005-2009 Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: 1. Mewujudkan 1 Me j dkan Indonesia yang Aman dan Damai ang 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda II Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Strategi: g 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005 2009 2005-2009 Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam g salah satu Agenda Agenda I Agenda III Sasaran Agenda I 3 Sasaran Sasaran Agenda II 5 Sasaran Sasaran Agenda III 5 Sasaran Agenda I Sasaran Agenda I 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Agenda II Agenda III Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya t i d i ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan li t b t l d lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatankegiatan yang ingin memisahkan diri g y y g dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada d i k t b d daerah-daerah t b l k hd h terbelakang d t ti dan tertinggal; l meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara y y g g menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... y p penduduk dan meningkatnya keluarga kecil g y g •Terkendalinya pertumbuhan p berkualitas yang ditandai ... •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber d b daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan ( i t l h d t (mainstreaming) i ) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Sasaran Agenda II 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Sasaran Agenda III 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab Prioritas untuk Sasaran 1 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4 Prioritas untuk Sasaran 1 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Bab 11 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 12 Prioritas untuk Sasaran 1 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 7. 7 Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 3. 3 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7 Prioritas untuk Sasaran 3 p 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 Prioritas untuk Sasaran 4 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14 Bab 26 Prioritas untuk Sasaran 3 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8 Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis jujur demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Prioritas untuk Sasaran 3 Pi i kS 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 5. Peningkatan Sasaran 4 Bab 31 Prioritas untukKualitas Kehidupan Beragama 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 32 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Bab www.dadangsolihin.com 27 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15 Bab www.dadangsolihin.com 28 Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 2004Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga No 1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Indikator Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 RKP 2005 Kegiatan Pokok Berkurangnya jumlah penduduk miskin Realisasi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen RKP 2006 RKP 2006 Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen RKP 2007 RKP 2007 Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen Terima Kasih www.dadangsolihin.com 29 30 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 31 mobile at +62812 932 2202