Konsep Dasar Perencanaan

BAPPENAS Konsep Dasar Perencanaan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat I Angkatan XIII - LPEM-FEUI Jakarta, 21 Mei 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi Pengertian Perencanaan Tipe Perencanaan Tahapan Perencanaan Proses Perencanaan Status Hukum Perencanaan Syarat Perencanaan Kegagalan Perencanaan g Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil y g Perencanaan yang Ideal www.dadangsolihin.com 3 Perencanaan Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 5 Berbagai Pengertian tentang Perencanaan Planning is the application of Scientific Method to Policy Making Planning i a set of P Pl i is t f Procedures d Planning is a Process for determining appropriate future action through a sequence of choices Public Planning is the systematic interaction of knowledge and human values to determine the range of social choice coupled with a technical process for the formulation of social action. Planning is the art of making social decisions rationally www.dadangsolihin.com 6 Mengapa perlu Perencanaan? • Adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya melandasi kelangsungan hidup masyarakat • Adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol • Adanya ketidakmerataan pe soa a d s bus sumber da ya e da e a aa persoalan distribusi su be daya (pendapatan, penduduk, alam) sehingga mengakibatkan terjadi disparitas (kesenjangan) pemanfaatan sumber daya • dll www.dadangsolihin.com 7 Tipe Perencanaan 1. Perencanaan Fisik ( (Physical Planning), adalah ) perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll). 2. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar. 3. 3 Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang alokatif, berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning www.dadangsolihin.com 8 Tipe Perencanaan 4. Perencanaan Inovatif, adalah perencanaan yang f berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning. 5. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat nasihat. 6. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit. Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. RPJM/D Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya www.dadangsolihin.com 11 Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh gg g p lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan pemerintahan. www.dadangsolihin.com 12 Status Hukum Perencanaan NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (R t KL) L b (Renstra j Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. (Ps 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL Pi i (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 14 DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (RPJP D h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah P k tD h (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah j Daerah (RKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. (Ps 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD Pi i (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 13 Peraturan Rencana Kerja Satuan Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) www.dadangsolihin.com Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Fungsi/ Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 18 Kegagalan P K l Perencanaan Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). Bias-bias Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g www.dadangsolihin.com 21 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 28 www.dadangsolihin.com 27 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan. 29 www.dadangsolihin.com 30 www.dadangsolihin.com BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 31 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh. www.dadangsolihin.com 32 Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 33 www.dadangsolihin.com 34 • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Terima Kasih www.dadangsolihin.com 35 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 36 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com