Kajian Pembangunan

BAPPENAS Kajian Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Diklatpim Tingkat III dan IV Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional Sawangan, 9 Mei 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi Pembangunan dan Pertumbuhan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Pembangunan yang Berkelanjutan dan IPM Otonomi Daerah Three core values of development 1. Sustenance – Berbagai macam barang dan jasa yang mutlak dibutuhkan demi mempertahankan kelangsungan hidup rata rata manusia rata-rata dalam standar hidup (levels of living) yang minimal. Perasaan bermartabat kemanusiaan yang dinikmati masyarakat Suatu situasi di mana suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif yang dapat digunakannya untuk memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya. 2. self-esteem self esteem – 3. freedom from servitude – www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Model Pembangunan Pertumbuhan Bertahap-Rostow P t b h B t h R t 1. 2. 2 3. Pertumbuhan Ekonomi e tu bu a o o Definisi (Simon Kuznets): • Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya penduduknya. • Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada Tiga Faktor Utama 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 3. Kemajuan teknologi. 5 www.dadangsolihin.com 6 4. 5. Tahapan tradisional, dengan pendapatan per kapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan; Tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi transisional pertumbuhan dipersiapkan; Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan); Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi; serta Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri. www.dadangsolihin.com 1. Akumulasi modal • • Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru mesin mesin peralatan dan bahan baku baru, mesin-mesin, dalam rangka meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial. Contoh: pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, peningkatan kualitas SDM, dsb, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. • • • 2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja A k t K j Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. • • • www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 3. Kemajuan Teknologi • Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress), • Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological progress), dan • Kemajuan teknologi yang hemat modal (capital-saving (capital saving technological progress). • Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (laboraugmenting technological progress) ) • Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal (capitalaugmenting technological progress) neutral technological progress • Terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. • Contoh: pengelompokan tenaga kerja ( p g p g j (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. • Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat melipatgandakan output, secara konseptual, sama saja p g p p j artinya teknologi yang mampu melipatgandakan semua input produktif. 9 www.dadangsolihin.com 10 www.dadangsolihin.com laborsaving tec o og ca p og ess abo sa g technological progress • Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja y g sama. g j yang • Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah dan banyak lagi jenis mesin serta tanah, peralatan modern lainnya, • Sebagian besar kemajuan teknologi pada abad kedua puluh adalah teknologi yang hemat tenaga kerja kerja. • Jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan p g produksi mulai dari p g pengemasan kacang g sampai dengan pembuatan sepeda dan jembatan, semakin sedikit. www.dadangsolihin.com 11 capital-saving technological progress p g g p g • • Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni, yang memerlukan biaya lebih rendah), misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil. Pengembangan teknik produksi di negara-negara berkembang yang murah, efisien dan padat karya (hemat modal) -atau teknologi tepat f ( ) guna- merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja kerja. • www.dadangsolihin.com 12 labor-augmenting technological progress g g g p g • Terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. • Misalnya, dengan menggunakan LCD, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas kelas, proses belajar bisa lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik. cap ta aug e t g tec o og ca p og ess capital-augmenting technological progress • Jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif. d ktif • Misalnya, penggantian bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian. pertanian www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Ciri proses pertumbuhan ekonomi (Simon K (Si Kuznets) t ) 1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. 2 Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi tinggi. 3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah bagian bagian pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. www.dadangsolihin.com 15 Delapan perbedaan yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang 1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia. 2. Pendapatan p kapita dan tingkat GNP di saat mulai p per p g membangun, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 3. Perbedaan iklim. 4. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya. 5. 5 Peranan sejarah migrasi internasional internasional. 6. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. 7. 7 Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar. 8. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik. www.dadangsolihin.com 16 1. Kekayaan S e ayaa SDA da S dan SDM • • Negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini kurang memiliki kekayaan alam apabila dibandingkan dengan negara-negara maju pada saat pertama kali memulai pembangunan ekonominya. Dahulu, Dahulu ketika mereka mulai menggalang kekuatan ekonomi ekonomi, kekayaan alam mereka masih utuh; sedangkan kekayaan negaranegara berkembang sudah dirampok atau bahkan habis diperas oleh kolonialisme. Di Amerika Latin dan Afrika, walaupun memiliki sumber daya alam agak banyak, tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya. Modal tersebut tidak akan mudah diperoleh tanpa mengorbankan sejumlah besar otonomi dan kekuasaan nasional mereka kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang secara teknis dan finansial memang lebih mampu mengelola sumber sumber daya itu sumber-sumber secara efisien. • • • Kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam antara lain tergantung pada kecakapan manajerial d k j i l dan kapabilitas t k i penduduknya, serta bilit teknis d d k t akses mereka ke pasar serta akses untuk memperoleh informasi dengan biaya minimal. • Dewasa ini, mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara-negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya. Akses mereka ke pasar dan sumber informasi pun relatif sangat terbatas terbatas. • Menurut ekonom Paul Romer, dewasa ini negara-negara berkembang "miskin karena penduduknya tidak memiliki akses ke gagasan-gagasan yang dahulu dimanfaatkan gagasan gagasan oleh negara-negara yang sekarang maju untuk menciptakan nilai ekonomis". www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com 17 2. Tingkat Relatif GNP dan Pendapatan Per Kapita P d t P K it • Bagi Romer, kesenjangan teknologi antara negara-negara miskin g , j g g g g dan negara-negara kaya dapat dipilah menjadi dua, yakni kesenjangan objek (object gap) yang bersifat fisik (pabrik, jalan raya, dan mesin modern), dan kesenjangan gagasan (idea gap) yang antara lain berwujud ketimpangan informasi, serta informasi ketimpangan pengetahuan tentang pemasaran, distribusi, upaya kontrol inventori, pemrosesan transaksi, dan pembangkitan motivasi p pekerja. j Kesenjangan gagasan ini oleh Thomas Homer-Dixon disebut kesenjangan daya kreasi (ingenuity gap), yakni, ketimpangan dalam menciptakan gagasan-gagasan inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan t k i yang b if t praktis, yang b b i l i l d teknis bersifat kti menjadi sumber perbedaan pengalaman pertumbuhan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kesenjangan sumber daya manusia seperti itu tidak ditemui oleh negara-negara yang sekarang tergolong maju pada awal industrialisasinya. www.dadangsolihin.com 19 • • • • • • • Lebih dari 70% penduduk negara-negara Dunia Ketiga harus berusaha keras guna mempertahankan hidupnya dengan pendapatan yang sangat minimum. Pada saat memulai era pertumbuhan modern negara-negara yang modern, negara negara sekarang makmur, dalam berbagai aspek ekonomi sudah jauh lebih maju daripada bagian--bagian dunia lainnya. Mereka dapat mengambil manfaat dari posisi keuangannya yang kuat untuk memacu kesejahteraannya sendiri sehingga kian memperlebar kesenjangan pendapatan antara mereka dengan penduduk negara-negara berkembang. Di saat mereka mengawali proses pertumbuhan ekonomi modernnya, mereka sudah mempunyai modal dan posisi yang cukup kokoh. Sebaliknya, negara-negara b k b S b lik berkembang d dewasa i i memulai proses ini l i pertumbuhan dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling rendah menurut skala internasional. www.dadangsolihin.com 20 3. Perbedaan Iklim • Masih memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan benar atau tidaknya perbedaan iklim ini termasuk ke dalam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usahausaha pembangunan pembangunan. Hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga terletak di daerah yang beriklim tropis atau subtropis. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara yang berhasil mengembangkan ekonominya secara modern terletak di daerah yang beriklim dingin. Sa a Salah satu faktor iklim ya g seca a langsung mempengaruhi a to yang secara a gsu g e pe ga u produksi pada umumnya adalah suhu udara yang panas dan lembab di kebanyakan negara miskin. Suhu yang panas dan lembab itu tidak hanya menyebabkan perasaan yang k kurang enak pada para pekerja, tetapi j k d k j i juga menggerogoti atau menekan kesehatan, mengurangi keinginan bekerja keras sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi efisiensi. www.dadangsolihin.com 21 4. Jumlah Penduduk, Penyebaran, dan Pertumbuhannya P t b h • Pada saat ini jumlah penduduk negara-negara Dunia Ketiga, kepadatan dan perkembangannya sangat g yang g g j , berbeda dengan y g ada di negara-negara maju, baik sekarang maupun di masa lampau ketika mereka mengawasi proses pembangunannya. • Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat jelas merupakan kendala. • Revolusi industri dan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tinggi mustahil akan dapat dicapai oleh negara-negara yang sekarang maju apabila mereka juga mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat d nyaris tid k t k d li seperti d iki t dan i tidak terkendali ti yang terjadi dewasa ini di negara-negara miskin. www.dadangsolihin.com 22 • • • • 5. Peranan Sejarah Migrasi Internasional I t i l • Jaman dahulu negara-negara yang sekarang maju merasa bebas berimigrasi ke mana saja belahan bumi ini i i • Sekarang mereka sangat membatasi datangnya para imigran ke negara mereka • Terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi, sehingga menimbulkan brain drain 6. Rangsangan Pertumbuhan dari Maraknya P d M k Perdagangan I t Internasional i l • Dasar pertukaran atau nilai tukar perdagangan (terms of trade) negara-negara berkembang selama ini terus menunjukkan p j penurunan. • Apabila negara-negara berkembang mampu memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara maju (misalnya negara negara saja, tekstil, pakaian, sepatu, dan beberapa produk manufaktur ringan) maka negara-negara maju segera mencoba menghambat masuknya barang-barang tersebut ke negaranya dengan berbagai macam alasan dan cara, yakni mulai dari pengenaan tarif impor atau bea masuk yang kelewat tinggi, pengenaan aneka rupa tinggi hambatan perdagangan nontarif (nontariff barriers) seperti kuota impor, sampai dengan penerapan persyaratan kesehatan dan ijin-ijin khusus ijin ijin khusus. 23 www.dadangsolihin.com 24 www.dadangsolihin.com 7.Kemampuan Melakukan Penelitian serta Pengembangan IPTEK D t P b Dasar • • • Dalam bidang penelitian serta pengembangan IPTEK, negaranegara Dunia Ketiga sampai sejauh ini masih berada dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan Hanya negara negara makmur yang memiliki surplus kekayaan negara-negara sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan. Negara-negara kaya sangat tertarik untuk mengembangkan produkproduk yang serba canggih, pasar yang seluas-luasnya, metode produksi dengan teknologi tinggi yang menggunakan banyak input modal dan manajemen serta pengetahuan yang tinggi, dalam usahanya untuk menghemat tenaga kerja dan bahan-bahan baku yang langka. Sebaliknya, negara-negara miskin lebih berkepentingan dengan produk-produk produk produk relatif sederhana menghemat modal padat karya sederhana, modal, dan bisa diproduksi untuk pasar yang terbatas. 8. Stabilitas serta Fleksibilitas Lembagalembaga Politik dan Sosial l b P litik d S i l • Sebelum revolusi industri negara-negara maju merupakan negara yang benar-benar merdeka, gg p y p y sehingga mereka sepenuhnya mampu menyusun kebijakan nasional mereka sendiri berdasarkan konsensus umum menuju ke arah "modernisasi". • Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga dewasa ini negara negara merupakan negara atau bangsa yang baru saja memperoleh kebebasan berpolitik, mereka belum merupakan bangsa yang kokoh utuh atau kokoh, terkonsolidasi, dan tentu saja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun strategi pembangunan nasionalnya sendiri sendiri. • Konsep modernisasi pada hakekatnya merupakan konsep "impor" yang masih asing bagi masyarakat negara-negara D i K ti Dunia Ketiga www.dadangsolihin.com 26 • www.dadangsolihin.com 25 Perencanaan Perencanaan Pembangunan • Proses untuk menentukan tindakan masa p yang p , pilihan, , depan y g tepat, melalui urutan p dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia www.dadangsolihin.com 28 Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya 29 www.dadangsolihin.com 30 www.dadangsolihin.com Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Syarat Perencanaan y Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah 4 Masalah masalah yang dihadapi dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta p g pengalokasiannya. y 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. g, g , p y 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 31 www.dadangsolihin.com 32 Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Fungsi/ Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi i fi i Mi i li i inefisiensi sumber d i b daya Penetapan standar dalam pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Kegagalan Perencanaan (1) 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 35 Kegagalan Perencanaan (2) 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 36 Kegagalan Perencanaan (3) 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kegagalan Perencanaan (4) 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3) Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5) Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 44 www.dadangsolihin.com 43 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7) Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan. 45 www.dadangsolihin.com 46 www.dadangsolihin.com BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9) Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 47 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10) Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh. www.dadangsolihin.com 48 Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 49 www.dadangsolihin.com 50 • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. www.dadangsolihin.com Think Globally, Act Locally OR Think Locally, Act Globally y, y Globalisasi: • Arus barang, jasa, modal, informasi, teknologi(?), tenaga kerja(?). k j (?) • Standardisasi aturan, nilai dan gaya hidup. • • • • Efisiensi Produktivitas P d kti it Daya Saing Stabilitas Ekonomi Makro • Kesinambungan Fiskal. • Kesenjangan Pendapatan • Kerusakan Lingkungan Pengelolaan Pembangunan yang Berkelanjutan dan IPM Demokratisasi: • Partisipasi langsung. • P Pemenuhan h k h k sipil dan hak h hak-hak i il d h k politik • Pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. • Kualitas pertumbuhan dan kualitas hidup • Kesejahteraan rakyat Desentralisasi: • Pendelegasian kewenangan dan sumberdaya. • Pelayanan publik secara langsung oleh Pemda. • Penerapan aturan dan nilai lokal (local content) content). www.dadangsolihin.com 52 BAGAIMANA MASA DEPAN KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN NEGARA? TRANSFORMASI WILAYAH TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA Masyarakat y Pertumbuhan Tinggi  Berkelanjutan Tradisional Masyarakat y Berkembang Masyarakat y Maju K Kinerja Pe embangun nan Pertumbuhan  P t b h Rendah Teknologi Prasarana Mandeg (Stagnan) Menurun Tanah SDA dan LH Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB Berburu dan Pengumpul g p 53 Berpindah dan Bertani Sumatera, Kalimantan Jawa-Bali dan Sulawesi dan Jawa Sumatera Pertanian dan Pertambangan g Manufaktur dan J Jasa Sintesis dan Daur Ulang g Waktu www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com MANAJEMEN SUMBERDAYA ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH • Globalisasi * Pemanfaatan peluang pasar: daya saing * Kerjasama internasional: WTO, AFTA APEC WTO AFTA, * Antisipasi resiko: external shocks (Standardisasi, efisiensi, keterbukaan, daya saing) Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang • Demokratisasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) 2020 Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh 2025 * Partisipasi d t P ti i i dan transparansi perumusan k bij k i kebijakan * Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah * Antisipasi resiko: transaction costs, time consuming, uncertainty * Mobilisasi sumberdaya lokal *P Persaingan antardaerah: more efficient i g t d h ffi i t * Kerjasama antardaerah: economic of scale * Kinerja ekonomi daerah: growth, poverty, unemployment * Antisipasi resiko: fiscal deficit, interregional trade Memantapkan Penataan Kembali Indonesia 2015 • Desentralisasi (keunikan lokal, keterwakilan dan kompromi) 2019 2010 2014 barrier, over taxing, high cost-economy, environmental degradation, interregional imbalances www.dadangsolihin.com 55 4 Menata Kembali dan g Membangun Indonesia 2005 2009 www.dadangsolihin.com Peningk katan Ka apabilitas s (Daya Saing, Da Tarik aya k D estari) dan Daya Le 54 56 SDM UUD 45 (Visi Abadi) ( ) 1. 2. 3. 4. 4 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan KOORDINASI PERENCANAAN PERENCANAAN MAKRO Kementerian/ Lembaga RPJMN 2020-2024 * Regulasi * Pembiayaan Sumberdaya Lokal Keperluan Wilayah R P J P (Visi Interim) RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2010 RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2015 RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2020 RKP RKP 2006 RKP 2006 RKP 2006 2025 57 20 Spasial, lokasi dan tanah j Efektivitas kebijakan Efisiensi sumberdaya Kapasitas (Keterkaitan antarsektor) Kelembagaan PERENCANAAN REGIONAL www.dadangsolihin.com KESEJAHTERAAN, KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT www.dadangsolihin.com 58 PERENCANAAN MAKRO RPJP, RPJMN, RKP Target Nasional Perencanaan P Sektoral: y Lintas Wilayah Perencanaan P Sektoral: y Lintas Wilayah 1. 1 KONSEP HDI 2. A. B. C. Industri Pertanahan Perdagangan Pendidikan Kesehatan Pertanian Perumahan Infrastruktur Industri Pertanahan Perdagangan Pendidikan Kesehatan Pertanian Perumahan Infrastruktur 3. KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV: A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%) DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $ DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA Perencanaan Wilayah: Perencanaan Wilayah: www.dadangsolihin.com Lintas Sektor Lintas sektor 59 www.dadangsolihin.com 60 The Human Development Index ( e u a e e op e t de (HDI) ) Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2004 LEGENDA: www.dadangsolihin.com 61 CATATAN: • Data sementara • Interval menggunakan metoda quantile www.dadangsolihin.com 62 Trend HDI Indonesia HDI Rank 108 (Medium  108 (Medium Level) Indonesia 1975 0,469 0 469 1980 0,532 0 532 1985 0,585 0 585 1990 0,626 0 626 1995 0,665 0 665 2000 0,682 0 682 2004 0,711 0 711 Otonomi Daerah www.dadangsolihin.com 63 Tujuan Otonomi Daerah • menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan • mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen p pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung p g g proses demokratisasi menuju civil society Elemen Dasar Pemerintahan Daerah e e asa e e ta a ae a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Urusan Pemerintahan (Function) Kelembagaan (Institution) Personil (Personnel) Keuangan Daerah (Local Finance) Perwakilan (Representation) Pelayanan Publik (Public Service) Pengawasan (Control/Supervision) www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66 UU 32/2004 Bab III - Kewenangan Urusan Hanya a ya Urusan Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penjelasan Pusat Pol LN Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nas Agama Daerah Kriteria Urusan W jib U Wajib Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara a.l.: – – Perlindungan hak konstitusional Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dalam k d l kerangka menjaga k t h NKRI k j keutuhan Pemenuhan komitmen nasional yangn berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional Sudah Fix Urusan Bersama (Wajib) Standar Pelayanan Minimum Kondisi Kekhasan Potensi Keunggulan www.dadangsolihin.com Akuntabilitas Externalitas Efisiensi – Pembangkit kesejahteraan 67 Pilihan www.dadangsolihin.com 68 Penjelasan Penjelasan Urusan Pilih U Pilihan • M li ti urusan pemerintahan yang secara Meliputi i t h nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. • Antara lain: – – – – – – Pertambangan Pertanian Perikanan Perkebunan Kehutanan, Pariwisata www.dadangsolihin.com 69 Kriteria: Eksternalitas, Akuntabilitas, dan Efisiensi • K it i eksternalitas mempertimbangkan d Kriteria k t lit ti b k dampak / k akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaran urusan tersebut • Kriteria akuntabilitas, tingkat pemerintahan yang menangani suatu urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung / dekat dengan dampak / akibat dari urusan tersebut • Kriteria efisiensi, pendekatan pembagian urusan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, d peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, d dan l t ) t k d tk k t t kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. p y gg g www.dadangsolihin.com 70 “ Best Practice “ Pemerintahan Daerah Beberapa Pemda Telah Implementasikan ‘Best Practice’ • Perampingan Organisasi Pemda • One Stop Service Pelayanan (Perizinan dan Non Perizinan) P i i ) • RIA (Regulatory Impact Assessment) • Participatory Approach • Forum Stakeholder • Insentif Pajak dan Retribusi Daerah j • Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah • Pengelolaan Sampah • P l Pelayanan Kesehatan K h t • Kerjasama Antar Daerah • Fokus Komoditi Unggulan • Dll. www.dadangsolihin.com ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan b (U bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) 71 Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Politik Luar Negeri g Agama PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan p g SPM www.dadangsolihin.com (Standar Pelayanan Minimal) 72 URUSAN PEMERINTAHAN Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah “urusan pemerintahan pemerintahan” bukan “kewenangan” kewenangan DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus p p , y g g g 2. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang g g y efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang www.dadangsolihin.com optimal 74 www.dadangsolihin.com 73 BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN MASINGBERDASARKAN 3 KRITERIA 1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan d i t h dengan eksternalitas nasional. k t lit i l Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma standard prosedur yang norma, standard, dibuat Pusat www.dadangsolihin.com 75 Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan g g 1. Adanya i t k 1 Ad interkoneksi d i t d k i dan interdependensi antar ti k t d i t tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya. Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Kab/Kota Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem Pusat Pem. www.dadangsolihin.com 2. Ada hubungan interelasi dan interdependensi 3. Ada hubungan interelasi dan interdependensi 76 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Terima Kasih www.dadangsolihin.com 77 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 78 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com