Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan by DadangSolihin

VIEWS: 3,919 PAGES: 12

More Info
									BAPPENAS

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Sanur-Bali, 26 April 2008
2

Materi
Perencanaan Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana 2008 Harapan ke Depan

Perencanaan
• Proses untuk menentukan tindakan masa p yang p , pilihan, , depan y g tepat, melalui urutan p dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

3

4

Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana

Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya
5 6

Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah 4 Masalah masalah yang dihadapi dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta p g pengalokasiannya. y 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. g, g , p y 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
7

Syarat Perencanaan . . .
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh

8

Fungsi/ Fungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi i fi i Mi i li i inefisiensi sumber d i b daya Penetapan standar dalam pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
9 10

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

11

12

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system).

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang

13

14

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

15

16

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:
terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g masyarakat.

17

18

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
19

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

20

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)
Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan.
21

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)
Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.
22

BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. d b i i Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh.

Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta.

23

24

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
25

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen
(2) Budgeting

(1) Planning

(3) Implementation

(4) M & E
26

Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang
Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan Depdagri LAN Menpan Departemen Keuangan Bappenas Setneg K/L terkait Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) Evaluasi top-down Evaluasi fragmentasi 1 waktu Evaluasi pasif Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi

Akan Datang
Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya Lebih efisien dan biaya rendah Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottomg , p up Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi Adanya komunitas evaluator
27

Dari Input sampai Impact p p p
Planning Actuating Results

Input
Contoh Indikator:

Proses (Aktivitas)
Contoh Indikator:

Output

Outcomes

Impacts

Contoh Indikator:

Contoh Indikator:

Contoh Indikator:

Sumberdaya: 1. Pembiayaan. 2. SDM. 3. Rencana Kerja.

Pelaksanaan: 1. Sasaran 2. Prosedur 3. Regulasi

Terbangunnya jaringan air minum di suatu daerah.

Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum/air bersih.

1. Pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit. 2. Meningkatnya kualitas kesehatan.

28

Pemantauan
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. g

Pengendalian
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan (tindakan) manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

29

30

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Terkait dengan Kebijakan Publik
Peraturan/perundang-undangan, regulasi dan berbagai aturan main yang bertujuan untuk menangani permasalahan
– – – – Regulatory Impact Assessment Cost-benefit Analysis Multi-criteria Analysis dll

31

32

Landasan Hukum
• Undang Undang No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. • Aturan lain :
– – – – Depdagri, Depdagri Departemen Keuangan Menpan, e pa , Setneg
33

Langkah Strategis
Membangun sistem monitoring dan evaluasi di masing masing lembaga Menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran g gg
• • • • Perencanaan yang siap evaluasi g g program budgeting g g Line item budgeting vs p g Input, output, outcomes, impact g gg yang g Penganggaran y g logis

34

Pengendalian Internal
Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

Ruang Lingkup Pengendalian
Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Merupakan t M k tugas dan f d fungsi yang melekat pada i l k t d masing-masing Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan
36

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing masing Kementerian/ Lembaga/ masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan g g g Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

35

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan
Presiden P id RI
Form C Form C

Evaluasi Internal
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

Bupati/ Walikota u.p. Bappeda
Form C
5 hari setelah triwulan berakhir

10 hari setelah triwulan berakhir

Gubernur u.p. Bappeda
Form C

Men.DN Men.PPN Men.Keu Men.PAN
Form C
14 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah triwulan berakhir

Form C Form C F

5 h i setelah hari t l h triwulan berakhir

(1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

5 hari setelah triwulan berakhir

Form C
Kepala SKPD Provinsi Dana Dekonsentrasi
Form B 5 hari setelah triwulan berakhir

Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Dana Pembantuan
Form B 5 hari setelah triwulan berakhir

Menteri/ Ka. Lemb
Form B
10 hari setelah triwulan berakhir

Ka. Unit Kerja
Form A

Ka. Unit Kerja
Form A

Ka. Unit Org.
Form A
5 hari setelah triwulan berakhir

PPTK

PPTK

Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi p pelaksanaan p g program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan g g g g y , p pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota 37 melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

38

Proses Evaluasi
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

Manfaat Evaluasi
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

(3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi p g pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya berikutnya.

39

40

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan
Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL j Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL

Rencana 2008
Meneruskan Pengelolaan Laporan PP 39 Mengintegrasikan dengan laporan sejenis dari Kementerian/Lembaga t k it K t i /L b terkait
• Departemen Dalam Negeri - EPPD • Departemen Keuangan - Data Penyerapan Anggaran • Menpan - LAKIP

Evaluasi

2 Bulan setelah anggaran berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RKP

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Penyempurnaan Format e ye pu aa o a Memetakan Seluruh Aturan Evaluasi Membangun Komunitas Evaluasi Satu Format untuk seluruh Keperluan
42

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau p g j g program
41

Harapan ke Depan
Satu dokumen untuk semua keperluan Laporan siap dievaluasi Terintegrasi dan terkoneksi Efisien dan murah Top down dan bottom up evaluasi Pembelajaran Organisasi . Terbuka dan akutabel Ada Insentive Melibatkan Masyarakat

Terima Kasih

43

44

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 45 mobile at +62812 932 2202


								
To top