Docstoc

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan

Document Sample
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Powered By Docstoc
					BAPPENAS

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Drs. H. Dadang Solihin, MA g ,
Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Sanur-Bali, 26 April 2008
2

Materi
• • • • • • • • • • • • Pengertian I dik P i Indikator Ki j Kinerja Pengembangan Indikator Kinerja Fungsi Indikator Kinerja Kedudukan Indikator Kinerja Jenis Indikator Kinerja Persyaratan Indikator Kinerja: SMART Sumber Pembuktian (Means of Verification) Target Kinerja T t Ki j Realisasi/Capaian Kinerja Langkah Langkah Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
3

Pengertian Indikator Kinerja g j
• Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur p g perubahan-perubahan y g terjadi baik p yang j secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981). • Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dan suatu kejadian atau kondisi Misalnya berat badan bayi kondisi. berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993). • Indikator adalah statistik dan hal normatif yang menjadi ang perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif, dan berimbang t h d k di i k di i atau aspek-aspek b i b terhadap kondisi-kondisi t k k penting dan suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat, 1969). • Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).

4

Pengertian Ringkas
• Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap p p j , p perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) • petunjuk k t j k kemajuan d l j dalam rangka mencapai t j k i tujuan atau t sasaran
5

Pengertian Kinerja
• Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) • Kane dan Johnson (1995); outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta y p perkembangan ekonomi masyarakat g y kontribusinya terhadap p • Bates dan Holton (1995); perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor
6

Pengembangan Indikator Kinerja g g j
• Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada p g penghitungan biaya keluaran (efisiensi). Tujuan g y ( ) j kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa • Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya • Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati h ti h ti – seringkali dif i k li diformulasikan, l ik diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk • Harus dikembangkan untuk masing-masing g g g program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa.
7

Fungsi I dik t Ki j F i Indikator Kinerja
• memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders l h t k h ld • membangun dasar p g g pengukuran, , analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Input

Jenis Indikator Kinerja
Proses Output Outcomes

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Indikator Kinerja

Benefit

Impact

Sasaran dan Tujuan
9 10

Terminologi Setiap Tingkatan
DAMPAK
Pengaruh yang diti b lk d i manfaat yang P h ditimbulkan dari f t diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral regional maupun nasional sektoral,

INDIKATOR KINERJA INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah Bahan yang digunakan
11 12

MANFAAT

Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal f

HASIL

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran

OUTPUT

Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan sumberdaya/dana yg g dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan

INPUT

INDIKATOR KINERJA OUTPUT
• Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai d t l k i dengan rencana. I dik t Keluaran dij dik l d Indikator K l dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. g g p g Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

INDIKATOR KINERJA OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baikl, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output p yang p p memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
14

•

Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – J l h pelatihan / peserta pelatihan Jumlah l tih t l tih – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
13

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• • •

INDIKATOR KINERJA BENEFIT
Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, y jangka g p j g khususnya dalam j g menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll)

• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan d i k t daya t h b tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa

Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang – % Kenaikan Lapangan kerja – Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang – Penurunan Tingkat Penyakit TBC – Penurunan Tingkat Kriminalitas – Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas g
16

• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan – P Penurunan Tingkat Pelanggaran L l li t Ti k t P l Lalu lintas
15

INDIKATOR KINERJA DAMPAK
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek dilaksanakan makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• SPESIFIC j l SPESIFIC-jelas, tid k mengundang multi i t tidak d lti interpretasi t i • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed ) managed”) • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and pp p ) appropriate collection method) • RELEVANT (information needs of the people who will use the data) • TIMELY TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right k ( ll d d d h i h time to influence many manage decision)

Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
17

18

Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

Target Kinerja
• M Merupakan j l h i dik t ki j yang di k jumlah indikator kinerja direncanakan k akan dicapai oleh kegiatan tertentu. • Target Kinerja Harus: 1. Berupa angka numerik 2. Dapat diperbandingkan 3. 3 Cukup spesifik spesifik.

19

20

Realisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu tertentu. • Realisasi/capaian Kinerja Harus: 1. Berupa angka numerik 2. 2 berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya

Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan t t k rencana strategis ;visi, misi, 1 S d tetapkan t t i i i i i tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran ( (kebijakan, program dan kegiatan) j ,p g g ) 2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.
– Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat d relevan. i dik ki j dan l

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.
21 22

Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 2004VISI
Dapat diimplem t mentasika secara operasio an a onal Fokus pada tujua pemba an angunan

Nomenklatur RPJMN 2005-2009
Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: 1. Mewujudkan 1 Me j dkan Indonesia yang Aman dan Damai ang 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Agenda: Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai (Agenda I) Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis (Agenda II) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda III) Agenda II
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Strategi: g 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia

STRATEGI MISI AGENDA SASARAN
Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan

Agenda I

Agenda III

Sasaran Agenda I

3 Sasaran

Sasaran Agenda II

5 Sasaran

Sasaran Agenda III

5 Sasaran

Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya t i d i ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan li t b t l d lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatankegiatan yang ingin memisahkan diri g y y g dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan

Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada d i k t b d daerah-daerah t b l k hd h terbelakang d t ti dan tertinggal; l meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara y y g g menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh .... •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ... •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ... y p penduduk dan meningkatnya keluarga kecil g y g •Terkendalinya pertumbuhan p berkualitas yang ditandai ... •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber d b daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan ( i t l h d t (mainstreaming) i ) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
23

Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis jujur demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.

24

Bab-bab dalam Buku RPJMN 2005 2009 2005-2009

Bab Khusus Yang Tidak Termasuk Dalam g salah satu Agenda

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Peng rangan Bencana Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 2004Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga
No Prioritas Indikator RKP 2005 Kegiatan Pokok 1. Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Berkurangnya jumlah penduduk miskin Realisasi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen RKP 2006 RKP 2006 Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 17 75 persen RKP 2007 RKP 2007 Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Realisasi Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 37 17 juta; atau 16,58 persen

Agenda I Sasaran Agenda I 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab

Agenda II

Agenda III

Sasaran Agenda II 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab

Sasaran Agenda III 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Bab 11 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Bab 12

Prioritas untuk Sasaran 1 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 7. 7 Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 3. 3 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7

Prioritas untuk Sasaran 3 p 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 Prioritas untuk Sasaran 4 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14

Bab 26

Prioritas untuk Sasaran 3 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8

Prioritas untuk Sasaran 3 Pi i kS 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 5. Peningkatan Sasaran 4 Bab 31 Prioritas untukKualitas Kehidupan Beragama 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup 32 Prioritas untuk Sasaran 5 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Bab

Prioritas untuk Sasaran 5 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15

Bab

25

26

Tujuan dan Ruang Lingkup

Indikator Kinerja Utama di dik t i j t Lingkungan Instansi Pemerintah g g
(Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007)

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi  p pemerintah: • Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam  menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; • Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan  sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan  peningkatan akuntabilitas kinerja

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing
27 28

Pemilihan, Pengembangan, dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (1)
• Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan i dik t ki j utama M t i/Pi i L b jib t k indikator kinerja t untuk K/L dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya Setjen Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Lembaga Tinggi Negara Lembaga Lain dan unit Negara, Lain, organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi
29

Pemilihan, Pengembangan, dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (2)
Indikator kinerja utama pada tingkat K/L dan Pemprov/Pemkab/Pemkot minimal adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi f i Indikator kinerja utama pada unit organisasi Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya Indikator kinerja utama pada unit organisasi Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri minimal adalah indikator keluaran (output)

•

•

30

Pemilihan, Pengembangan, dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (3)
Pertimbangan Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama a. Dokumen RPJMN/RPJMD, Renstra, Kebijakan Umum atau dokumen strategis lainnya yang relevan b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya c. c Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja d. Kebutuhan data statistik pemerintah e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan IPTEK Karakteristik yang harus dipenuhi a. b. c. d. Spesifik Dapat dicapai Relevan Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur Dapat dikuantifikasi dan diukur

Penggunaan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:
a. b. c. d. e. Perencanaan jangka menengah; Perencanaan tahunan; Penyusunan dokumen penetapan kinerja; j pemerintah; dan ; Evaluasi kinerja instansi p Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

e.

Prinsip dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama: “kehatian-hatian, kecermatan keterbukaan, “kehatian hatian kecermatan, keterbukaan dan transparansi”
31

Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik kendala hambatan maupun informasi lainnya kendala, hambatan,

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dinyatakan dengan indikator kinerja utama

32

Pembinaan dan Koordinasi
1.

Contoh Penetapan Indikator Kinerja Utama yang telah Dikembangkan di Lingkungan Meneg PAN*
Nama Organisasi Tugas Fungsi : Kementerian Negara PAN [diisi nama K/L atau SKPD] : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara : [diisi sesuai tupoksi K/L atau SKPD] Uraian Jumlah kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara Jumlah t J l h iinstansii pemerintah yang melaksanakan penataan organisasii yang i t h l k k t i proporsional dan rasional Jumlah CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan baik dari honorer maupun p p pelamar umum Prosentase peningkatan renumerasi PNS Jumlah instansi pemerintah yang dapat dijadikan best practices implementasi tata pemerintahan yang baik Prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Alasan Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi Mengukur ki j organisasii untuk M k kinerja i t k mewujudkan aparatur negara yang bersih, efisien, efektif, produktif, dan sejahtera

• Pelak a aa e eta a i dikato ki e ja uta a di Pelaksanaan penetapan indikator kinerja utama di  lingkungan instansi pemerintah dikoordinasikan oleh  Kementerian Negara PAN • Pimpinan instansi pemerintah melakukan fungsi:
– pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator  kinerja utama di lingkungan masing‐masing; – koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja  dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik  dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan  pertanggungjawaban

2. 3. No. a. b. b c. d. e. f., g. h. h 33

* Sumber: Lampiran Permen PAN No. PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 34 Kementerian Negara PAN

Format Penetapan Indikator Kinerja Utama yang telah Dikembangkan di Lingkungan Meneg PAN* g g g g
1. 2. 3. Nama Organisasi Tugas Fungsi : [diisi nama Sekretariat K/L atau SKPD] : [diisi sesuai tupoksi Sekretariat K/L atau SKPD] : [diisi sesuai tupoksi Unit Kerja K/L atau SKPD]

No.

Uraian

Alasan

Sumber Data

Terima Kasih

* Sumber: Lampiran Permen PAN No. PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 35 Kementerian Negara PAN

36

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 37 mobile at +62812 932 2202


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10630
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:10
Description: Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah; Sanur-Bali, 26 April 2008