Docstoc

Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Document Sample
Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Powered By Docstoc
					Materi
BAPPENAS

Kebijakan Umum Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Palembang, 10 April 2008

• •

Perencanaan Tahapan Perencanaan g g Kegagalan Perencanaan Perencanaan yang Ideal Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Dari Input sampai Impact Pemantauan Pengendalian Evaluasi Evaluasi Terkait dengan Kebijakan Publik Landasan Hukum Langkah Strategis Pengendalian Internal Ruang Lingkup Pengendalian Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Evaluasi Internal Proses Evaluasi Manfaat Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana 2008 Harapan ke Depan
www.dadangsolihin.com 2

Perencanaan
• Proses untuk menentukan tindakan masa p yang p , pilihan, , depan y g tepat, melalui urutan p dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Kegagalan Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 6

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan e ca a pembangunan SKPD pe ode periode rencana pe ba gu a S sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya
www.dadangsolihin.com 5

Kegagalan Perencanaan
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Kegagalan Perencanaan
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system).

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
9 www.dadangsolihin.com 10

www.dadangsolihin.com

Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen
(2) Budgeting
Planning

Dari Input sampai Impact p p p
Actuating Results

Input
(1) Planning (3) Implementation
Contoh Indikator:

Proses (Aktivitas)
Contoh Indikator:

Output

Outcomes

Impacts

Contoh Indikator:

Contoh Indikator:

Contoh Indikator:

Sumberdaya: 1. Pembiayaan. 2. SDM. 3. Rencana Kerja.

Pelaksanaan: 1. Sasaran 2. Prosedur 3. Regulasi

Terbangunnya jaringan air minum di suatu daerah.

Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum/air bersih.

1. Pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit. 2. Meningkatnya kualitas kesehatan.

(4) M & E
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12

Pemantauan
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. g

Pengendalian
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan (tindakan) manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Terkait dengan Kebijakan Publik
Peraturan/perundang-undangan, regulasi dan berbagai aturan main yang bertujuan untuk menangani permasalahan
– – – – Regulatory Impact Assessment Cost-benefit Analysis Multi-criteria Analysis dll

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Landasan Hukum
• Undang Undang No 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • PP No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. • Aturan lain :
– – – – Depdagri, Depdagri Departemen Keuangan Menpan, e pa , Setneg
www.dadangsolihin.com 17

Langkah Strategis
Membangun sistem monitoring dan evaluasi di masing masing lembaga Menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran g gg
• • • • Perencanaan yang siap evaluasi g g program budgeting g g Line item budgeting vs p g Input, output, outcomes, impact g gg yang g Penganggaran y g logis

www.dadangsolihin.com

18

Pengendalian Internal
Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

Ruang Lingkup Pengendalian
Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Merupakan t M k tugas dan f d fungsi yang melekat pada i l k t d masing-masing Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan
www.dadangsolihin.com 20

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing masing Kementerian/ Lembaga/ masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan g g g Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

www.dadangsolihin.com

19

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan
Presiden P id RI
Form C Form C

Evaluasi Internal
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

Bupati/ Walikota u.p. Bappeda
Form C
5 hari setelah triwulan berakhir

10 hari setelah triwulan berakhir

Gubernur u.p. Bappeda
Form C

Men.DN Men.PPN Men.Keu Men.PAN
Form C
14 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah triwulan berakhir

Form C Form C F

5 h i setelah hari t l h triwulan berakhir

(1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya; (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

5 hari setelah triwulan berakhir

Form C
Kepala SKPD Provinsi Dana Dekonsentrasi
Form B 5 hari setelah triwulan berakhir

Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Dana Pembantuan
Form B 5 hari setelah triwulan berakhir

Menteri/ Ka. Lemb
Form B
10 hari setelah triwulan berakhir

Ka. Unit Kerja
Form A

Ka. Unit Kerja
Form A

Ka. Unit Org.
Form A
5 hari setelah triwulan berakhir

PPTK

PPTK

Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi p pelaksanaan p g program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan g g g g y , p pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota 21 www.dadangsolihin.com melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

www.dadangsolihin.com

22

Proses Evaluasi
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

Manfaat Evaluasi
Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

(3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi p g pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya berikutnya.

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan
Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL j Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL

Rencana 2008
Meneruskan Pengelolaan Laporan PP 39 Mengintegrasikan dengan laporan sejenis dari Kementerian/Lembaga t k it K t i /L b terkait
• Departemen Dalam Negeri - EPPD • Departemen Keuangan - Data Penyerapan Anggaran • Menpan - LAKIP

Evaluasi

2 Bulan setelah anggaran berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RKP

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Penyempurnaan Format e ye pu aa o a Memetakan Seluruh Aturan Evaluasi Membangun Komunitas Evaluasi Satu Format untuk seluruh Keperluan
www.dadangsolihin.com 26

Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau p g j g program
www.dadangsolihin.com 25

Harapan ke Depan
Satu dokumen untuk semua keperluan Laporan siap dievaluasi Terintegrasi dan terkoneksi Efisien dan murah Top down dan bottom up evaluasi Pembelajaran Organisasi . Terbuka dan akutabel Ada Insentive Melibatkan Masyarakat

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 29 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Evaluasi
Stats:
views:2038
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:8
Description: Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan; Palembang, 10 April 2008