Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

Materi Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Seminar Peningkatan Kapasitas DPRD Hotel Jayakarta-Jakarta, 5 Maret 2008 H t lJ k t J k t M t • Wadah Perwakilan Rakyat y • Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan • Kelompok Median • Fungsi DPRD menurut UU • Orientasi Dasar Politik DPRD • DPRD sebagai Lembaga Perwakilan • Siklus Representasi Wakil Rakyat • Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik • Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat • Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance rinsip• Manfaat Good Governance • Badan Kehormatan DPRD ada e o aa www.dadangsolihin.com 2 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Wadah Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional www.dadangsolihin.com Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering p j g memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang d dapat didayagunakan t did k untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? 3 Sosial Kesejahteraan sosial K j ht i l bagi seluruh warga Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan Pertumbuhan dan P t b h d pemerataan Lingkungan yang Li k sehat dan lestari Kelembagaan Pembuatan P b t keputusan partisipatif Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Lembaga Intermediary L b I t di Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro Biro biro dalam Partai LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Pimpinan, Komisi, Fraksi Komisi Fraksi, Kaukus Berbagai bentuk dan jenis LSM Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual 4 Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) Kelompok Median 1. Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka p ; p harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat d k d i t dan kepentingan mereka. ti k Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau p pun lingkungan intelektual. g g www.dadangsolihin.com 5 Fungsi DPRD menurut UU Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD mengawasi kebijakan dan APBD, kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004 2. 2 3. www.dadangsolihin.com 6 Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 2. 2 Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik. www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com 7 Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 3. 3 Pemikiran yang selalu P iki l l mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam g melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang gg dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. www.dadangsolihin.com 9 Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. 4 Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. f ktif Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up date terhadap up-date informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat tingkat k k t di ti k t akar rumput atau t t justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. mengambang www.dadangsolihin.com 10 DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah k b d l h kepercayaan d i rakyat yang h dari k t harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan pe a a yang bersifat sementara, epada para perwakilan ya g be s a se e a a, kepada pa a anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Siklus Representasi Wakil Rakyat Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka y g yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut y , p p oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tid k dapat mewakili k kil k t tidak d t kili kepentingan para pemilihnya, ti ilih maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Dalam pelaksanaan mandat rakyat dewan selayaknya rakyat, dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, it fungsi l i l i anggaran d pengawasan. DPRD yaitu f i legislasi, dan Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari p politik p perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. negara Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber d S b daya (anggaran, staf, riset dan informasi) DPRD Fungsi Legislasi MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan Perlindungan hakhak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat 13 www.dadangsolihin.com 14 www.dadangsolihin.com Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Secara substansial S b t i l perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Tertinggi Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. g Menengah Kepentingan, yakni hak-hak sosial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat. k t Terendah Keinginan individu atau kelompok orang untuk k l k t k keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik) (ekonomi politik) www.dadangsolihin.com 16 Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya Tertinggi Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM serikat Ormas LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. tinggi, lain lain Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. p gg , , Menengah Terendah www.dadangsolihin.com 15 Sumber: LGSP Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance rinsipPenerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. 1. 2. 2 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (Participation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan ( (Efficiency & Effectiveness) y ) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector Ci il Society S t & Civil S i t Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan j g (Commitment to Kesenjangan ( Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com 17 Badan Kehormatan DPRD 1) BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 2) Anggota BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan : a. DPRD Kabupaten/Kota: anggota s.d 34 anggota 35 s.d 45 a. DPRD Provinsi: anggota s.d 74 anggota 75 s.d 100 3 orang 5 orang 5 orang, 7 orang. Tugas Badan Kehormatan g 1) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih; 4) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan penyelidikan verifikasi klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan 5) Menyampaikan rekomendasi kepada p p y p p pimpinan DPRD berupa p rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 51 3) Pimpinan BK terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua y g p yang dipilih dari dan oleh anggota BK. gg 4) Anggota BK ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. ) gg pengganti antar waktu menduduki tempat anggota p gg 5) Anggota DPRD p gg BK yang digantikan. 6) Masa tugas anggota BK paling lama 2,5 tahun. ) y g g 7) BK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 50 www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Wewenang Badan Kehormatan a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihakpihak lain yang terkait termasuk untuk meminta terkait, dokumen atau bukti lain. Sumber: PP No. 53/2005 Pasal 51A Study Peningkatan Peran Daerah Jl. Kemuning Dalan I/8A, Kalibata, Jakarta Selatan Telepon: (021) 7991628, 98563120 7991628 Faks: (021) 7991628 Email: sppd@yahoo com sppd@yahoo.com www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Terima Kasih www.dadangsolihin.com 23 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 24 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com