Lembaga Study Pemerintahan Daerah
Materi
1. Tujuan Pembangunan Daerah 2. 2 Wadah Perwakilan Rakyat 3. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan 4. 4 Kelompok Median 5. Pendukung Pemilu 6. Fungsi DPRD menurut UU 7. Orientasi Dasar Politik DPRD 8. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan 9. Siklus Representasi Wakil Rakyat 10. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik 11. Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat 12. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance 13. 13 APBD 14. Dari RPJP Sampai APBD
15. 16. 16 17. 18. 18 19. 20. 21. 22. 23. 23 24. 25. 26. 27.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD
dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas
Seminar DPRD Kota Binjai
Hotel Willtop-Jakarta, H t l Willt J k t 22 F b Februari 2008 i
Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan P b Anggaran Pengalokasian Anggaran Perencanaan Ke angan Daerah Keuangan Analisa Anggaran Belanja Daerah Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Prinsip Penyusunan APBD
2
www.dadangsolihin.com
Tujuan Pembangunan Daerah
1. 1 Mengurangi di M i disparitas atau k ti it t ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. k i ki Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 3
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com
2. 3. 4. 4 5.
Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering p j g memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang d dapat didayagunakan t did k untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
4
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye Kebijakan dan program khusus LSM
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka p ; p harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat d k d i t dan kepentingan mereka. ti k Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau p pun lingkungan intelektual. g g
5 www.dadangsolihin.com 6
Sosial
Kesejahteraan sosial K j ht i l bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan P t b h d pemerataan Lingkungan yang Li k sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan P b t keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary L b I t di Parpol
Pimpinan Partai, Biro-biro Biro biro dalam Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas
Pimpinan, Komisi, Fraksi Komisi Fraksi, Kaukus
Berbagai bentuk dan jenis LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender
Laki Perempuan
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Fungsi DPRD menurut UU
1. 1 Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda y g yang diusulkan oleh eksekutif. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan l h kepala d di j k oleh k l daerah, d menerapkan P d t t h dan k Perda tentang APBD. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan , j daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Sumber: UU 32/2004
Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga warga.
Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas k lit pendidikan d didik dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
2.
3.
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. 2 Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
www.dadangsolihin.com 9
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. 3 Pemikiran yang selalu P iki l l mencari upaya perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam g melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang gg dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com 10
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. 4 Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. f ktif
Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up date terhadap up-date informasi dan program kerjanya. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat tingkat k k t di ti k t akar rumput atau t t justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. mengambang
www.dadangsolihin.com 11
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah k b d l h kepercayaan d i rakyat yang h dari k t harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan pe a a yang bersifat sementara, epada para perwakilan ya g be s a se e a a, kepada pa a anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
www.dadangsolihin.com
12
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka y g yang memilihnya, maka kekuasaan p y , perwakilan itu dapat dicabut p oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tid k dapat mewakili k kil k t tidak d t kili kepentingan para pemilihnya, ti ilih maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber d S b daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hakhak Individu dan masyarakat www.dadangsolihin.com 13 Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat 14
www.dadangsolihin.com
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, d D l l k d t k t dewan selayaknya l k dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik y g yang berdampak p p positif melalui instrumen fungsi-fungsi g g DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. litik kil DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, keterwakilan yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga d l k t i di id i id negara.
www.dadangsolihin.com 15
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial S b t i l
perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM serikat Ormas LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. tinggi, lain lain Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. p gg , ,
www.dadangsolihin.com
16
Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
Tertinggi Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi. g Menengah Kepentingan, yakni hak-hak sosial-ekonomi-politik individu maupun kelompok masyarakat. k t Terendah Keinginan individu atau kelompok orang untuk k l k t k keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik) (ekonomi politik)
www.dadangsolihin.com 17
Menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance rinsipPenerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
1. 2. 2 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (Participation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan ( (Efficiency & Effectiveness) y ) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector Ci il Society S t & Civil S i t Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan j g (Commitment to Kesenjangan ( Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
Tertinggi
Menengah
Terendah
Sumber: LGSP
www.dadangsolihin.com
18
APBD
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sumber: UU 32/2004 Pasal 179
Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman
Tahunan Renja R j KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian Ri i APBN
Pemerin ntah Pusat
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diperhatikan Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
Pe emerintah h Daerah
Pedoman
Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.
www.dadangsolihin.com 19
Renstra SKPD
Pedoman
Renja j SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
www.dadangsolihin.com
UU KN
20
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( (RPJM-Nasional) ) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga ( (Renja KL) j )
21
DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( (Renja SKPD) j ) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. (Ps 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
22
Proses Teknokratik: P T k k tik Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com
Sumber: UU25/2004
www.dadangsolihin.com
Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD
Rancangan g RPJPD Musrenbang g RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda
Penyusunan dan Penetapan RPJMD RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
(4)
Proses Teknokratik oleh Bappeda
Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD
oleh Bappeda
oleh DPRD
a) ) b) c) d) e) )
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
(5)
Penetapan RPJMD ( ) (7)
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 24
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
(8)
Penyusunan dan Penetapan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Fungsig g j g
a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD
Mei
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26
April April Maret
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
Anggaran
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran y g yang berlebihan di atas batas kemampuan. p Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis. Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, publik berbagai tingkat pemerintahan, kelompok pemerintahan kelompokkelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai y g y g pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.
www.dadangsolihin.com 27
Pengalokasian Anggaran
Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang b direncanakan. Digunakan dengan sebaikbaiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. kebocoran
www.dadangsolihin.com
28
Perencanaan Keuangan Daerah
1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
Identifikasi potensi pendapatan Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
Perencanaan Keuangan Daerah . . .
3. 3 Arah Anggaran Belanja Daerah
Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan Proporsi Belanja Unit Satuan Belanja Arah Pengembangan Ekonomi Lokal Fasilitasi Ekonomi Lokal Kemitraan Pemda dan Swasta Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Posisi Daerah d l P i iD h dalam pencapaian k i kesejahteraan (IPM) j ht Alokasi mempercepat perbaikan IPM.
2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar pinjaman.
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Analisa Anggaran Belanja Daerah
Kenali Struktur Belanja Daerah
Berdasarkan Pengelompokan (kategori) Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah) Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
1. 1 2. 3. 4. 5. Masih tingginya pengangguran t b k M ih ti i terbuka; Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis k i ki b h i kemiskinan: Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya rendahn a da a saing ekspor ekspor; Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala; Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal;
www.dadangsolihin.com 32
Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi. Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan), mis: menggunakan pendekatan analisa Inputunggulan) Input output dan lainnya. Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.
Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang
www.dadangsolihin.com 31
Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah . . .
6. 6 7. 8. 9. 9 10. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah; Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal; Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal; Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana; Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar; Dukungan infrastruktur masih belum memadai.
Prioritas Pembangunan Daerah
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7 8. 9. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; Mitigasi dan penanggulangan bencana; Percepatan pembangunan infrastruktur; g perbatasan dan wilayah terisolir. y Pembangunan daerah p
www.dadangsolihin.com 34
11.
www.dadangsolihin.com
33
Prinsip Penyusunan APBD
1. Partisipasi masyarakat d l 1 P ti i i k t dalam proses penyusunan d dan penetapan APBD. 2. 2 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran
APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
Prinsip Penyusunan APBD . . .
4. 4 Keadilan Anggaran
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. membayar Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
3. Disiplin Anggaran
Pendapatan harus terukur secara rasional, Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, Dilakukan melal i Dilak kan melalui rekening kas umum daerah m m daerah.
5. 5 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan b b k j P t i it k i t d hit beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
6. Taat Azas
APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.
www.dadangsolihin.com 36
www.dadangsolihin.com
35
Terima Kasih
Lembaga Studi Pemerintahan Daerah
Jl. K lib t Ti Jl Kalibata Timur I/55, Jakarta Selatan I/55 J k t S l t Telp/Fax. (021) 79198718 HP: 0815 HP 081 888 1133 Email: lspd@gmail.com
www.dadangsolihin.com
37
www.dadangsolihin.com
38
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 39 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com