Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

BAPPENAS Lembaga Studi Pemerintahan Daerah Seminar Pembangunan Berwawasan Lingkungan DPRD Kabupaten Pelalawan Hotel Atlantik-Jakarta, 8 Februari 2008 Tujuan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat Fungsi DPRD menurut UU g Orientasi Dasar Politik DPRD Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Paradigma Pembangunan Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Pelaku Pembangunan: Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat Perencanaan Kegagalan Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan www.dadangsolihin.com 2 Kabupaten b Google K b t by G l Pelalawan Earth 1°25" LU ~ 0°,20" LS 100°,42" ~ 103°,28" BT ± 12.490,43 Km2 Tujuan Pembangunan Daerah 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). keadilan) 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). 3 www.dadangsolihin.com 4 www.dadangsolihin.com Wadah Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional www.dadangsolihin.com Fungsi DPRD menurut UU 1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. eksekutif 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sumber: UU 32/2004 Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering p j g memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang d dapat didayagunakan t did k untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? 5 www.dadangsolihin.com 6 Orientasi Dasar Politik DPRD 1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. birokrasi O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 2. Argumentasi politik yang dib 2 A t i litik dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan p g politik. APBD dan pengawasan p www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com 7 O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 3. Pemikiran yang selalu mencari 3 P iki l l i upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam g melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD p dan struktur politik pendukungnya. O e tas asa o t Orientasi Dasar Politik DPRD . . . 4. Membangun dan memperkokoh g p sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang. www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Kabupaten Pelalawan Pola Perubahan yang Sedang Terjadi g g j Proses transformasi struktural dari masyarakat y tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin b k t ki berperan sebagai b i pelaku utama pembangunan. Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses g oba sas perekonomian dunia, dengan globalisasi pe e o o a du a, de ga dua c da ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan bebas dan kemajuan teknologi. 11 www.dadangsolihin.com 12 Target dan Sasaran Pembangunan 1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi secara lebih adil dan berwawasan lingkungan, yang dengan demikian akan meningkatkan produk dan nilai tambah ekonomi ekonomi. 2. Dst. 3. Dst. 4. Dst. 5. Dst. Sumber: www.pelalawan.go.id p g www.dadangsolihin.com Paradigma Pembangunan Pembangunan b P b bertujuan akhir meningkatkan h k d martabat j khi i k k harkat dan b manusia; Mengemban misi p g pemberantasan kemiskinan; ; Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; Memelihara k M lih konservasi alam (li k i l (lingkungan) d menjaga ) dan j keseimbangan ekosistem; Memperkuat basis civil society dan institusi politik g p y p guna mengembangkan demokrasi; dan Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan. pembangunan (Kaushik Basu, On the Goals of Development, 2002). www.dadangsolihin.com 13 Pergeseran Paradigma: From G Government t G t to Governance Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara gj y mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 14 Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Pasar P Redistibusi Melalui Pelayanan BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d k Good. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Perencanaan Suatu p oses u tu menentukan t da a masa proses untuk e e tu a tindakan asa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha Fungsi/ Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan standar dalam pengawasan kualitas 17 www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com Syarat Perencanaan y Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif) alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah 4 Masalah masalah yang dihadapi dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta p g pengalokasiannya. y 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. g, g , p y 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 19 Syarat Perencanaan . . . • • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com 20 Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. i l Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up) atau kedua duanya up), kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, depannya perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan s s e po e dasa a sistem politiknya, pe e ca aa dapa ya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana p p (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). 21 www.dadangsolihin.com 22 www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 23 Kegagalan Perencanaan g g 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 24 Kegagalan Perencanaan 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kegagalan Perencanaan 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. BiasBias-Bias . . . Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 BiasBias Bias Bi -Bi . . . Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di g gg y y lapisan bawah. BiasBias Bias Bi -Bi . . . Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. y Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 BiasBias-Bias . . . Bias kelima Bi k li Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat k B hk j t t d t kecenderungan untuk d t k memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. k t BiasBias-Bias . . . Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. y Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang dit j k untuk rakyat, t t i b ditujukan t k k t tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. 31 www.dadangsolihin.com 32 www.dadangsolihin.com BiasBias-Bias . . . Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas dan malas, bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. BiasBias-Bias . . . Bias kedelapan Bi k d l Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan d di hk pada yang segera menghasilkan b i h ilk bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan bahkan merupakan sumber pertumbuhan, pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih p j g panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rak at sebagai kek atan ang rakyat kekuatan pembangunan. www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 BiasBias-Bias . . . Bias kesembilan Bi k bil • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguhsungguh membangun usaha pertanian d usaha h b h t i dan h kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 35 BiasBias-Bias . . . Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, perkotaan di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. g Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. j www.dadangsolihin.com 36 Sistem P Si t Perencanaan yang B h il Berhasil • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. t k t Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar sasaran sasaran besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. t • • Perencanaan yang Ideal Interactive Planning Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti p pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin p; p j gg j adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tid k d l k tidak dapat h t hanya dilih t d i satu sisi ( t dilihat dari t i i (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 38 • • • • www.dadangsolihin.com 37 Apa itu SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah d l h satu kesatuan tata cara p perencanaan p pembangunan g untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat d d t dan daerah. h www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Tujuan SPPN g p g Mendukung koordinasi antar-pelaku p pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber d M j i t i b daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. berkelanjutan www.dadangsolihin.com 41 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 42 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) DAERAH Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Perencanaan Pembangunan Berwawasan e e ca aa e ba gu a e a asa Lingkungan Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 43 www.dadangsolihin.com 44 www.dadangsolihin.com Permasalahan SDA dan LH Terus menurunnya kondisi h t I d T k di i hutan Indonesia. i Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. p Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). (biodiversity) 6. Pencemaran air semakin meningkat. 7. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun. 8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. 1. 1 2. 3. 4. 5. Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Permasalahan SDA dan LH . . . 9. 9 10. 11. 12. 13. 14. 14 15. 16. 16 Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu. kayu Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa jasa lingkungan. jasa-jasa lingkungan Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal optimal. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal pulau pulau optimal. Permasalahan SDA dan LH . . . 17. 17 Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan dikembangkan. 18. Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara. 19. 19 Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan pertambangan. 20. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis. 21. 21 Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan. 22. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan. 23. 23 Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah. 24. Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup. 25. 25 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Sasaran Pembangunan SDA dan LH g • Membaiknya s ste pe ge o aa S e ba ya sistem pengelolaan SDA da LH… dan • …bagi terciptanya keseimbangan antara aspek p pemanfaatan SDA sebagai modal p g pertumbuhan ekonomi… • …dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi LH sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Peran Ganda SDA dalam Pembangunan g 1. Modal pertumbuhan ekonomi (resource based y) economy) 24,8% dari PDB nasional (2002) Menyerap 45% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. ada 2. Penopang sistem kehidupan (life support system). Pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan y g g ekspansif menyebabkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Sustainable Development Pengertian: P ti SD adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Prinsip: 1. Layak secara ekonomi (economically viable), 2. Diterima secara sosial (socially acceptable), 3. Ramah lingkungan (environmentally sound). Alternatif Pendanaan Lingkungan • D bt f N t Debt for Nature S Swap (DNS) (DNS). Membayar hutang dengan cara perbaikan lingkungan • Trust Fund Mechanism. Mechanism Dana bantuan hibah dari kelompok institusi donor dan para philantropis untuk kegiatan kelestarian lingkungan • Green Tax. Polluter pays p p y principle p • Clean Development Mechanism (CDM). lanjut… www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Clean Development Mechanism • Fil Filosofi: “B b t baik kepada lingkungan akan b il i fi “Berbuat b ik k d li k k bernilai uang.” • Certificate of Emission Reduction (CER) Dikeluarkan oleh United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) Diverifikasi l h Di ifik i oleh penerima manfaat (Mi P d ) d oleh DNPB i f t (Mis: Pemda) dan l h (Dewan Nasional Pembangunan Bersih) Pada 2012 CER akan menjadi semacam surat berharga yang dapat diperjualbelikan Diatur oleh Kyoto Protokol: Negara-negara maju diharuskan untuk mengurangi emisinya ke g g j g g y tingkat seperti tahun 1995 Dengan cara membeli CER (ton CO2Eq) TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Lembaga Studi Pemerintahan Daerah Jl. Kalibata Timur I/55, Jakarta Selatan p ( ) Telp/Fax. (021) 79198718 HP: 0815 888 1133 p @g Email: lspd@gmail.com www.dadangsolihin.com 55 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his 56 mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com