Perencanaan dan Pelaku Pembangunan

Materi BAPPENAS Perencanaan dan Pelaku Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas Pembangunan- Musrenbang RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong, 30 Januari 2008 Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Paradigma Pembangunan Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Pelaku Pembangunan: Stakeholders g Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat P Sif t Perencanaan Kegagalan Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com 2 Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses t P transformasi dari sistem ekonomi yang f id i i t k i didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar, pasar yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan bebas dan kemajuan teknologi. www.dadangsolihin.com 3 Paradigma Pembangunan Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; b i Mengemban misi pemberantasan kemiskinan; Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; k i b k i t Memperkuat basis civil society dan institusi politik guna g g ; mengembangkan demokrasi; dan Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan. (Kaushik Basu, On the Goals of Development, 2002). www.dadangsolihin.com 4 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh g gj y negara mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Nilai Pertumbuhan Pasar P Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d k Good. 5 www.dadangsolihin.com 6 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y Pemerintah VISI BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Perencanaan Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan tepat, pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. y y g Proses pengambilan keputusan dari sejumlah p j pilihan, untuk mencapai suatu p tujuan yang dikehendaki. Fungsi/ Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan standar dalam pengawasan kualitas g crimsonbelt.multiply.com www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. 1 Tujuan akhir yang dikehendaki dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. l k i 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 7 O i i t b d l k 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya www.dadangsolihin.com 11 Syarat Perencanaan . . . Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh crimsonbelt.multiply.com www.dadangsolihin.com 12 Tujuan dan Rencana Tujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. e ca a (Plans) Rencana ( a s) Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang gg g j menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian t j i tujuan, hi hingga segala h l yang l hal terkait dengan pencapaian tujuan. www.dadangsolihin.com 13 Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek pendek. www.dadangsolihin.com 14 Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi perencanaan dapat informasi, bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. ( p), y Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, ( l ) k bij k t l k i program, atau kegiatan (d/h proyek). www.dadangsolihin.com 15 Kegagalan Perencanaan 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang g lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 16 Kegagalan Perencanaan 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak y seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan 3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin b bk ki melebarnya kesenjangan. Dengan demikian demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, perencanaannya tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu itu. www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com 17 Kegagalan Perencanaan 4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa g g individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 19 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. sosialnya Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber y p g p daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian. www.dadangsolihin.com 20 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna p daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grassroot). root) Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana karena: dana, – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. y Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan b d beragam tahap perkembangannya i i t h k b ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan p potensi teknologi tradisional y g dengan g yang g sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk d a aat a d ba d g a de ga teknologi dimanfaatkan dibandingkan dengan te o og impor. www.dadangsolihin.com BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat p g g proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat k B hk j t t d t kecenderungan untuk d t k memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. k t 23 www.dadangsolihin.com 24 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. y Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang dit j k untuk rakyat, t t i b ditujukan t k k t tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 25 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan g g y malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. kepercayaan Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha p g g sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. www.dadangsolihin.com 26 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedelapan Ukuran efisiensi pembangunan yang salah dit Uk fi i i b l h diterapkan, k misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. pertumbuhan Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan p yang (sustainable), ), sumber pertumbuhan y g lebih lestari ( tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak b t b if t t k i d tid k memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. pembangunan BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang p j g, karena itu kurang menarik y g panjang, g untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. • Oleh karenanya bermitra dengan petani dan karenanya, usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguhsungguh membangun usaha pertanian d usaha h b h t i dan h kecil di perdesaan. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat p yang justru di perkotaan, di sektor industri y g j banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah p perdesaan dapat meningkatkan p p g pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh. • Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar baik di bidang sosial maupun besar, ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. • www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Perencanaan yang Ideal Interactive Planning • • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut p y serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, d j d l k j ht dan jangan sampai t j di i terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 31 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) • • • www.dadangsolihin.com 32 Apa itu SPPN? SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan k h ilk rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka j k j j k menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah daerah. Tujuan SPPN Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan antar-fungsi Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan p g pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 33 www.dadangsolihin.com 34 www.dadangsolihin.com Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana p p g pembangunan g hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) DAERAH Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. t k it Partisipatif: Dilaksanakan d Dil k k dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lib tk l h t k h ld t lain melalui Musrenbang. Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps. 36 Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) 35 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 2. 2 Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 37 Dokumen Perencanaan Daerah Nasional RPJP Pedoman RPJM Nasional Diperhatikan RKP Hubungan antar Dokumen Diacu Diacu RPJP Daerah Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Bahan Pedoman RAPBD APBD Pedoman Bahan Diacu Renstra SKPD Pedoman P d Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD www.dadangsolihin.com 38 Untuk Apa RPJP? p Ada perubahan yang terjadi dengan sangat perlahan namun d l l h dalam j jangka panjang efeknya k j f k sangat besar seperti demografi, sumber alam, ekonomi, dll ekonomi dll. Perubahan ini tidak terdeteksi kalau periode analisanya hanya 5 tahun perlu outlook 20 tahun, tahunan. Semua perubahan ini p p perlu diantisipasi dan p dituangkan dalam rencana jangka panjang. Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda oleh DPRD Proses Teknokratik oleh Bappeda oleh Bappeda www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Outline RPJP Daerah BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan BAB II. KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH A. A Kondisi dan Analisis Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan Sarana Pemerintahan Data / informasi lannya yang dianggap penting B. B Prediksi Kondisi Umum Daerah BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGAAUNAN DAERAH Visi Misi Arah Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Rancangan Visi & Misi Saran, Tanggapan, Rekomendasi Stakeholders Rumusan Hasil Kesepakatan & Komitmen Predikisi Kondisi Umum Daerah ------------------------• Geomorfologi & LH • Ekonomi & SDA •D Demografi fi • Prasarana&Sarana • Dll. Rancangan RPJP ---------------------Merumuskan Gambaran Awal • Visi • Mi i Misi • Arah Pembangunan Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan Jaringasmara Musrenbang Jangka Panjang Daerah Rancangan Akhir RPJPD ---------------------• Visi • Misi • Arah Pembangunan • Arah Umum • Fungsi / Wilayah Penetapan Perda ttg RPJPD ---------------Perda Ttg P d Tt RPJP Daerah Rancangan Arah Pembangunan ----------------------Rencana Tata Ruang SE Mendagri 050/2020/SJ: Tatacara Penyusunan RPJPD SE Mendagri 050/2020/SJ M d i 42 www.dadangsolihin.com 41 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas. Terima kasih www.dadangsolihin.com 43 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his www.dadangsolihin.com 44 mobile at +62812 932 2202