Fine Tuning Workshop Parliament
Materi Workshop
1. 2. 3.
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD
dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dari RPJP sampai APBD
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Workshop “Kesinambungan Kualitas Kinerja Lembaga Legislatif Daerah menuju Kesinambungan Pengabdian Paripurna untuk Keberhasilan Pembangunan dan Otonomi Daerah Sulawesi Tengah”
Silae Beach Hotel-Palu, 26 Januari 2008
12. 12 13. 14. 14
Tujuan Pembangunan Daerah Wadah P W d h Perwakilan Rakyat kil R k Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan e ba gu a Kelompok Median Pendukung Pemilu Fungsi DPRD menurut UU g Orientasi Dasar Politik DPRD DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Siklus Representasi Wakil Rakyat Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat Penerapan prinsip-prinsip Good P i i i i G d Governance APBD Dari RPJP Sampai APBD
15. 16. 17. 18. 19. 19 20. 21. 22. 22 23. 24. 25. 25 26. 27. 28.
Proses Perencanaan Ruang Li k Perencanaan R Lingkup P Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD Penyusunan d P t P dan Penetapan RKPD Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Anggaran Pengalokasian Anggaran Perencanaan Keuangan Daerah Analisis Potensi Pendapatan Daerah Analisa Anggaran Belanja Daerah Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah g Prinsip Penyusunan APBD
www.dadangsolihin.com
2
Tujuan Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). keadilan) 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan).
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan y rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi t d t hi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat p y pj dan konkrit di lingkungan rakyat?
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM
Kelompok Median
Ormas
Agenda lobi dan tekanan politik
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro-biro d l Bi bi dalam Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan j i O d jenis Ormas
Pimpinan, Komisi, Fraksi, K k F k i Kaukus
Berbagai bentuk dan j i d jenis LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Mereka adalah para pemain politik di tingkat g y g 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka harapkan; bisa insentif politik k h k bi i if li ik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat dan kepentingan mereka. Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas y , menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual.
Gender
Laki L ki Perempuan
Ekonomi
Kaya K Miskin
Domisili
Tetap Tt
Keamanan
Mapan M
Organisasi
Kelompok K l k Individual 5 www.dadangsolihin.com 6
www.dadangsolihin.com Tidak Tetap Rentan
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Pendukung Pemilu
Pada P d umumnya mereka k mendapatkan akses pemanfaatan p y fasilitas publik dan sumberdaya pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. kebanyakan Karena posisi yang berada di p g , p lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini.
www.dadangsolihin.com 7
Fungsi DPRD menurut UU
1. Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah ( p (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak ) j g y j Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2. Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses APBD pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD APBD. 3. Pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan l k APBD i k bij k d kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
www.dadangsolihin.com 8 Sumber: UU 32/2004
Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi y g g kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
O e s Orientasi Dasar Politik DPRD . . . s o
2. 2 Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam d l proses politik yang berlangsung li ik b l dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses k ti k d l pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.
www.dadangsolihin.com 10
www.dadangsolihin.com
9
O e s Orientasi Dasar Politik DPRD . . . s o
3. Pemikiran yang selalu mencari 3 P iki l l i upaya perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan g g y tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.
O e s Orientasi Dasar Politik DPRD . . . s o
4. Membangun dan memperkokoh g p sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
www.dadangsolihin.com
11
www.dadangsolihin.com
12
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan
Rakyat telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Proses tersebut memperkuat bahwa rakyat telah memberikan mandat politik, berupa kekuasaan perwakilan yang bersifat politik sementara, kepada para anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Siklus Representasi Wakil Rakyat p y
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat R k t masih dapat menggunakan haknya secara langsung ih d t k h k l untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan y gg p p p g mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. y g g Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, pemilihnya maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT PEMILU
Representasi Rakyat (keterwakilan)
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik y g
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat rakyat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. f il i l i d Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. perwakilan DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. individu invidu negara
Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber d S b daya (anggaran, staf, riset dan informasi)
DPRD
Fungsi Legislasi
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Fungsi Anggaran
Fungsi Pengawasan
Perlindungan hakhak Individu dan masyarakat Sumber: NDI, LGSP
Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik y g
Secara substansial
perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Tingkat Aspirasi Politik Masyarakat
Tertinggi T ti i Kebutuhan sebagai aspirasi bersama (atau banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau l ik l h memperbaiki kondisi. Menengah Kepentingan, yakni hak-hak sosialekonomi-politik individu maupun p y kelompok masyarakat. Terendah Keinginan individu atau kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut dan kedudukan (ekonomi-politik)
www.dadangsolihin.com 18
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Tertinggi
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. p g gg Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
Menengah
Terendah
Sumber: LGSP
www.dadangsolihin.com 17
Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance prinsipPenerapan prinsip transparansi, p p p p p partisipasi, dan akuntabilitas diakui p sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) (A t bilit ) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. 10. 11. 11 . 12. 13. 14. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan d K i dengan D i U h Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan o e p d e gu g Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
19
APBD
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. g gg
Sumber: UU 32/2004 Pasal 179
Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
20
Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Rincian Ri i APBN
Tahunan Renja R j KL
Pedoman
RKA-KL
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Pemerin ntah Pusat
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Diperhatikan Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. p p Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
Pe emerintah h Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
Renja j SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
www.dadangsolihin.com
UU KN
21 www.dadangsolihin.com 22
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Sumber: UU25/2004
DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 19 Ayat 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. (Ps 19 Ayat 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps
23
Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD
Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda
Rancangan g RPJPD
Musrenbang g RPJPD
Penyusunan Rancangan Akhir
Proses Teknokratik oleh Bappeda
Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat
oleh Bappeda
oleh DPRD
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
24
Penyusunan dan Penetapan RPJMD RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 26
April April Maret
(4)
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d)
Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD
Mei
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
(5)
Penetapan RPJMD ( ) (7)
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 25
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
www.dadangsolihin.com
FungsiFungsi-fungsi Manajemen Pembangunan
Anggaran
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis aspek aspek politis. Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok g g p , p p kepentingan, pers, dan kaum politisi. Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang j kd i h b i d bersumber dari rakyat.
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Pengalokasian Anggaran
Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. di k Digunakan dengan sebaikbaiknya, yaitu sesuai rencana, b ik it i hemat, serta mencegah p pemborosan dan kebocoran.
Perencanaan Keuangan Daerah
1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
Identifikasi potensi pendapatan Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar p j pinjaman.
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Perencanaan Keuangan Daerah . . .
3. 3 Arah Anggaran Belanja Daerah
Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke depan p j Proporsi Belanja Unit Satuan Belanja Arah Pengembangan Ekonomi Lokal Fasilitasi Ekonomi Lokal Kemitraan Pemda dan Swasta Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM) Alokasi mempercepat perbaikan IPM.
Analisis Potensi Pendapatan Daerah
Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan Daerah?
Dana T D Transfer DAU f Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK Apakah Memiliki A k h M iliki SDA yang dapat dibagihasilkan d t dib ih ilk Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan Jenis-Jenis J i J i PAD
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Analisis Potensi Pendapatan Daerah . . .
Bagaimana memperkirakan Potensinya
DAU dan DAK berdasarkan Formula Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan formula f l Potensi PAD
• • • • • Kenali setiap jenis Pajak Daerah Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah Kenali i dik t K li indikator utama yang mempengaruhi Jenis Pajak Daerah t hi J i P j k D h tersebut Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi daerah (Kaitkan d ( i k dengan pelayanan publik yang diberikan) l blik dib ik ) Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah
www.dadangsolihin.com 33
Analisa Anggaran Belanja Daerah
Kenali Struktur Belanja Daerah
Berdasarkan Pengelompokan (kategori) B d k P l k (k i) Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah) k h i f k d k d h) Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi. Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor unggulan), unggulan) mis: menggunakan pendekatan analisa Input-output dan Input output lainnya. Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan daerah.
Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja masing-masing sektor/bidang
www.dadangsolihin.com 34
Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
1. Masih tingginya pengangguran terbuka; 2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan: 3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor; 4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala; 5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan p y y potensi energi terbarukan g secara optimal;
Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah . . .
6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah; 7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal; p ; 8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal; 9. Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana; 10. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar p y p y p g g j g wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar; 11. Dukungan i f t kt masih belum memadai. 11 D k infrastruktur ih b l d i
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Prioritas Pembangunan Daerah
1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; 3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; d 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; ; 5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; 6. 6 Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan pertahanan ketertiban serta penyelesaian konflik; 7. Mitigasi dan p g penanggulangan bencana; gg g 8. Percepatan pembangunan infrastruktur; 9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
www.dadangsolihin.com 37
Prinsip Penyusunan APBD
1. 1 Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
3. 3 Disiplin Anggaran
Pendapatan harus terukur secara rasional, Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, Dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
www.dadangsolihin.com
38
Prinsip Penyusunan APBD . . . p y
4. Keadilan Anggaran
Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi d l di k i i i dalam pemberian pelayanan. b i l
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta p j j , , indikator kinerja yang ingin dicapai. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
TERIMA KASIH
6. Taat Azas
APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangg y g gg p g p undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.
www.dadangsolihin.com
39
www.dadangsolihin.com
40
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as D ll Deputy Di t f I f t Director for Information of S ti l Pl ti f Spatial Planning and L d i d Land Use Management at Bappenas.
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his www.dadangsolihin.com 41 mobile at +62812 932 2202