Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Document Sample
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Powered By Docstoc
					Perencanaan Pembangunan Partisipatif P ti i tif
Lokalatih bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Drs. H. Dadang S lihi MA D H D d Solihin,
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, 20 November 2007
www.dadangsolihin.com 2

Materi
Perencanaan Sifat Perencanaan Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Proses Perencanaan Alur Perencanaan dan Penganggaran g gg Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Penyusunan dan Penetapan RPJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD Mengapa Diperlukan Perencanaan Desa yang Partisipatif?
www.dadangsolihin.com 3

Perencanaan
• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat tepat, • melalui urutan pilihan, • dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia tersedia.

www.dadangsolihin.com

4

Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran sasaran 2 Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah masalah 4 Masalah-masalah yang dihadapi dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan kebijakan 6 kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya

Sifat Perencanaan
• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. spasial • Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. • Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. • Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Sifat Perencanaan
• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke t (bottom up), atau kedua-duanya. k atas (b tt ) t k d d • Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, depannya perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. • Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. • Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, (plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek).
www.dadangsolihin.com 7

Kegagalan Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tid k realistis sehingga tid k mungkin tidak li ti hi tidak ki pernah bisa terlaksana p g pengaruh p politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangang pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

www.dadangsolihin.com

8

Kegagalan Perencanaan
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan
3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar t tid k d t t i l h d negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada p y , p pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Kegagalan Perencanaan
4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling k il sekalipun. li kecil k li
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan p permintaan karena p pemerintah mengatur semuanya. g y Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. t k t Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar sasaran sasaran besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. t

•

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. prosesnya • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai ( ) p g aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
www.dadangsolihin.com 13

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah gg g p oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 14

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. ( 21 Ayat 1) y ) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (RPJP D h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) (RPJM D h) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) y )
16

Tahunan Renja KL
Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Pemer rintah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pemerint tah Daerah h

Pedoman

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Renstra SKPD

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN

15

www.dadangsolihin.com

Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

(8)

Penyusunan dan Penetapan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) ) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

a) P i it P b ) Prioritas Pembangunan D Daerah h b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a)

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan D /K l h /K t (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 18
April April A il Maret

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD a) b) ) c) d)

Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15)

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD www.dadangsolihin.com

(5)

Penetapan RPJMD (7)

(6)

Penetapan RKPD

Mei

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 17

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com

Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD

Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD 4. Musrenbang b f 4 M b berfungsi sebagai f i b i forum untuk t k menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD RKPD. 5. Musrenbang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

1. Pemerintah dan Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD. RAPBN/RAPBD 2. Penyusunan Rancangan RKP dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang Pusat dan g Musrenbang Nasional 3. Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan M l Musrenbang di D b Daerah masing-masing. h i i

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Musrenbang Penyusunan RKP dan RKPD 6. Pelaksanaan M 6 P l k Musrenbang d l b dalam rangka k penyusunan rancangan RKP dan RKPD diselenggarakan sesuai jadual sebagai berikut:
a. Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota. b. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang b l M j bulan Maret. t c. Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. d. Musrenbang P i i dil k d M b Provinsi dilaksanakan pada b l A il k d bulan April. e. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.

Mengapa Diperlukan Perencanaan Desa yang P ti i tif? D Partisipatif?

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Filosofi Perencanaan Pembangunan Partisipatif P b P ti i tif

Filosofi Perencanaan Pembangunan Partisipatif P b P ti i tif 2. Metode Perencanaan
• • Metode perencanaan yang digunakan untuk perencanaan desa adalah suatu metode yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh masyarakat. Metode perencanaan ini berangkat dari permasalahan y g y yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan dilanjutkan y j dengan cara langkah demi langkah. Alat bantu diskusi yang sesuai untuk melakukan perencanaan dengan pendekatan kelompok adalah alat peraga, yang memeragakan semua hasil diskusi pada papan tancap dan kartu-kartu berwarna. Semua pernyataan peserta diskusi dituliskan pada kartu-kartu berwarna dan ditancapkan di papan.

Perencanaan pada tingkat desa dilakukan dengan perencanaan secara partisipatif. Yang dimaksud d Y di k d dengan perencanaan partisipatif ti i tif adalah tiga unsur di bawah ini: 1. Pendekatan kelompok 1 P d k t k l k
• • • Pendekatan kelompok adalah perencanaan desa yang disusun oleh masyarakat secara bersama. Dalam arti bahwa seluruh masyarakat terlibat dalam menyusun perencanaan. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang sesuai untuk masyarakat desa. i t k k td

3. Alat peraga
•

•

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Moderator Desa
• • Berasal dari kata MODERAT; artinya tidak memihak kepada pihak manapun. Kata “moderator” sering kali dipakai untuk moderator peranan seseorang dalam satu forum pertemuan, di mana orang itu menjalankan peranannya sebagai pengendali proses/jalannya pertemuan itu. Dengan p g peranan y g sama, masih ada istilah yang lain yang sering dipakai, yaitu fasilitator.

Moderator Desa Harus Mampu
• Sebagai katalisator untuk merangsang terjadinya proses diskusi yang partisipatif. • Menghimpun dan menghargai pendapat peserta • Sebagai juru penengah (moderat). • M Mempertimbangkan b b ti b k berbagai pendapat untuk i d t t k memperoleh konklusi dalam perumusannya.

•

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Fungsi dan Tugas Seorang Moderator
Menumbuhkan partisipasi semua peserta pertemuan untuk secara aktif memberikan perannya dalam pertemuan itu. g pendapat p p peserta p pertemuan Mengakomodasikan semua p Dengan cara yang “bijaksana” menggunakan partisipasi peserta untuk mengolah topik-topik yang dibahas sehingga pertemuan itu mencapai satu kesepakatan. Menemukan titik simpul dari topik-topik yang dibahas dalam forum. Dengan teknik-teknik yang bijaksana titik-titik simpul itu dilemparkan k d l dil k ke dalam f forum, sehingga k hi kesepakatan yang k t dicapai tidak terasa oleh peserta sebagai keputusan moderator, melainkan sebagai keputusan forum.

Yang Perlu Diperhatikan dalam Moderasi

1. Hindari posisi yang membelakangi peserta. 2. Usahakan berada pada posisi di mana bisa melihat semua p peserta. 3. Menguasai topik yang dibicarakan/dibahas. 4. Tidak bersikap menggurui. 5. 5 Menjelaskan pada orang lain tentang satu topik/masalah dengan cepat. 6. Memilih metode/cara yang tepat untuk mengambil p p p keputusan/mencapai kesepakatan forum. 7. Mampu menyimpulkan dengan cepat semua pendapat yang ada. p pendapat orang lain. p g 8. Cepat memahami p 9. Tanggap dan konsekuen.

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Yang Perlu Diperhatikan dalam Moderasi

Metode dan Teknik Moderasi
1. Curah Pendapat (Brainstorming)
Yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat tanggapan atau pendapat, usulannya, dengan cara menuliskan pendapat itu pada sepotong kertas yang kemudian ditempelkan di forum atau dengan cara lisan. Cara tertulis lebih efisien dan efektif waktu. Meskipun di antara peserta ada yang malu-malu menyampaikan pendapatnya, namun dia tetap/terpaksa menuliskan pendapatnya di potongan k t t li k d t t kertas tersebut. b t Di samping itu, secara visual pendapat-pendapat yang diberikan akan langsung dikelompokkan dan terdokumentasi. terdokumentasi

10. 11. 12. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18

Mampu mengendalikan situasi. Menguasai keadaan/situasi Mampu untuk memandu dalam pemecahan suatu masalah. Jadwal Musrenbang harus cocok dan sesuai dengan p kondisi dan situasi peserta. Tidak memaksa kehendak. Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan y g yang “kritis” dalam p proses diskusi y g dilakukan p yang peserta. Bersuara cukup lantang. Memakai pakaian rapi dan sopan. Bersikap tenang dan luwes luwes.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Metode dan Teknik Moderasi
2. Diskusi antar Peserta
Dalam membahas satu topik, sesuai dengan perannya, seorang moderator tidak harus menanggapi atau menjawab pendapat atau pertanyaan peserta. Seorang moderator hanya menyalurkan pendapat yang p gg p peserta dibahas untuk dapat dibahas/ditanggapai oleh p yang lain. Sesekali moderator dapat juga ikut urun rembug, namun hal ini harus hati-hati karena bisa saja hal itu ikut mempengaruhi pengambilan k hi bil keputusan/kesepakatan t /k k t forum.

Metode dan Teknik Moderasi
3. Kelompok Kerja
Untuk kondisi di mana ada 2-3 topik yang harus dibahas sekaligus, sekaligus moderator dapat membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kerja sesuai dengan jumlah topik yang dibahas. p , g p Dalam hal seperti ini, moderator tidak lagi berperan langsung dalam forum, tapi peran itu dapat digantikan oleh salah seorang peserta di setiap kelompok untuk menjadi moderator kelompok. Namun d iki N demikian, moderator d d t dapat mendampingi t d i i moderator-moderator kelompok untuk mengontrol jalannya diskusi dan konteks topik yang dibahas.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Metode dan Teknik Moderasi

Analisis Singkat Keadaan Desa
Aspek Kepenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat:
• • • • • • • Ketersediaan Pangan g Ketersediaan air minum Kesehatan Kondisi rumah Pendapatan Beban kerja Dsb

4. Menentukan salah satu peserta sebagai moderator
Pada sessi tertentu di mana peserta tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi hanya membahas satu topik, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk bertindak sebagai moderator. Hal seperti ini sebenarnya dapat digilirkan pada setiap peserta, tergantung pada keadaan seperti disebutkan di t t t d k d ti di b tk atas.

Aspek Fisik dan Ekonomi:
• Keadaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana Produksi.

Aspek Sosial Budaya dan Kelembagaan:
• Peran serta masyarakat dalam kelembagaan • Peranan kelembagaan dalam pembangunan pertanian.
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34

Perumusan Masalah Desa
Masalah adalah keadaan negatif yang dialami dan tidak disenangi. Contoh masalah yang dirumuskan secara tepat:
• • • • • • • • • • Ladang sering dirusak babi. Ternak ayam buras sering kena penyakit penyakit.. Hasil penanaman palawija rendah. Dalam musim kemarau air minum kurang. Daerah perumahan sering banjir Pemasaran hasil usaha industri kecil anyaman sulit Banyak anak balita sakit batuk secara terus- menerus Beban kerja wanita terlalu tinggi. Pengangguran pemuda tinggi Perempuan tidak terlibat dalam kelompok tani

Masalah bukan pernyataan akan kurangnya suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan yang negatif di atas. Contoh masalah yang dirumuskan secara tidak tepat:
• • • • Tidak d Tid k adanya jaring untuk mengendalikan hama babi. j i t k d lik h b bi Tidak adanya PPL yang menerangkan cara beternak ayam buras. Tidak ada kendaraan untuk penyuluh. Kurangnya bahan baku untuk industri rumahtangga rotan. www.dadangsolihin.com 35

Terima kasih
www.dadangsolihin.com 36

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 37


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3995
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:10
Description: Lokalatih bagi Aparatur Pemerintah Daerah; Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, 20 November 2007