Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) by DadangSolihin

VIEWS: 3,784 PAGES: 11

More Info
									Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang B ik (G d Governance) Baik (Good G )

Drs. H. Dadang Solihin, MA
Seminar Membangun Tata Kepemerintahan yang Baik Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 15 November 2007

www.dadangsolihin.com

2

Materi Diskusi
Negara-negara yang Sulit untuk Maju Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Dunia Usaha Swasta dan Swasta, Masyarakat Proses Perencanaan Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Pengalaman Negara-negara Lain

AWAS…!!
Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
1. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain (Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002). 2002) 2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs dan Warner, 2001, Hodler, 2004) 3. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002). 4. Yang tengah mengalami masa t 4 Y t h l i transisi d i pemerintah i i dari i t h otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999). 5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002).

www.dadangsolihin.com

3

www.dadangsolihin.com

4

Pergeseran Paradigma:

From Government to Governance

Apa itu Governance? p
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh g gj y negara mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good
5 www.dadangsolihin.com 6

www.dadangsolihin.com

Good Governance
Mengandung makna t t kepemerintahan yang baik, M d k tata k i t h b ik pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t

Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups R li i Women’s groups Media

organized into: g

BUSINESS
Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya lainnya.
7

Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com

Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaanperbedaan di antara mereka.
8

www.dadangsolihin.com

Pemerintah
• B f Berfungsi untuk memediasi k i t k di i kepentingan-kepentingan ti k ti yang berkenaan dengan public good. • Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. • Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan. • Menciptakan suatu visi dan identitas nasional. • Mengembangkan kebijakan dan program publik. • Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. • M Mengembangkan anggaran d i l b k dan implementasinya. t i • Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.
www.dadangsolihin.com 9

Dunia Usaha Swasta
Berfungsi dalam pasar untuk menghasilkan barang-barang. Memberikan pelayanan. Menciptakan pekerjaan bagi warganegara. Memperkuat perusahaan swasta.

www.dadangsolihin.com

10

Masyarakat Sipil
Menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. y g g yang Menyumbangkan berbagai perspektif y g dinamis dan multi-tingkat.

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan g Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

11

www.dadangsolihin.com

12

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah.
www.dadangsolihin.com 14

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 13

PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. 6 Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & p y) Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. 11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & y p) Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
15

PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

16

1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal
Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. t k j dk ii

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal
Tersedianya informasi yang memadai pada setia proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; y p y g Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Perangkat Pendukung Indikator g g
Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Pi i D h P t Menteri atau Peraturan Daerah Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; p g Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.

Perangkat Pendukung Indikator
Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, ep procurement, dsb); , ); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan.

-

-

-

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation)
Indikator Minimal
Adanya pemahaman y p penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

4. Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; l k k bij k Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja p y penyelenggara negara; gg g Sistem pengawasan; Mekanisme reward dan punishment.
20

Perangkat Pendukung Indikator
Pedoman pelaksanaan proses p p partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. l i i k t

-

-

-

-

-

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam l k d l pelaksanaan kegiatan; k i t Adanya output dan outcome yang terukur.

-

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal
Adanya peraturan perundangundangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap Ad i d k h d setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal dik i i l Perangkat Pendukung Indikator k d k dik
- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti - Peraturan yang menjamin adanya p , , hak dna kewajiban ysang sama bagi j y g g hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; anggota masyarakat untuk turut serta - Adanya kesamaan di depan hukum; dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. - Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; - Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; i f i blik - Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; - Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. p
www.dadangsolihin.com 22

Perangkat Pendukung Indikator
Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, (kepolisian kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi b i aparat penegak hukum kh k (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan y , p , secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundangundangan.
21

-

-

-

-

www.dadangsolihin.com

7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Minimal
Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki k lifik i bid M iliki kualifikasi di bidangnya. -

8. 8 Daya Tanggap (Responsiveness)

Perangkat Pendukung Indikator
Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem Si t reward and punishment yang d d ih t jelas; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.

Indikator Minimal

Perangkat Pendukung Indikator

- Tersedianya layanan pengaduan, pengaduan - Standar pelayanan minimal; - Prosedur dan layanan pengaduan baik berupa crisis center, Unit hotline; Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak k t k saran, dan surat pembaca d t b - F ilit akses informasi yang bebas Fasilitas k i f i b b yang mudah diakses masyarakat; biaya. - Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

10. Desentralisasi (Decentralization) 9. 9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal
- Adanya kejelasan pembagian tugas dan g g pemerintahan dan wewenang antar tingkat p antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; - Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

Perangkat Pendukung Indikator
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah; ; - Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; - Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor p g 24 Tahun 2000; - Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; No - Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; g g - Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; - Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. ada
26

Indikator Minimal
- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang l berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; - Melakukan monitoring dan evaluasi p ; untuk perbaikan; - Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja kerja.

Perangkat Pendukung Indikator
- Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas il i fi i i d f ki i penyelenggaraan pemerintahan; - Survei-survei kepuasan stakeholders; - Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif ; dan efisien; - Program kerja yang tidak tumpang tindih.

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g
- Peraturan-peraturan yang berpihak pada - Adanya kebijakan yang berorientasi pengurangan kesenjangan secara regional, pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi y g( ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai , j g masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action); penanggulangan kemiskinan, - Tersedianya layanan-layanan/fasilitaspemberdayaan gender, masyarakat kurang fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, dan kewasan tertinggal; mampu; - Program-program kebijakan moneter dan - Adanya kesetaraan dan keadilan fiskal, sistem hukum yang transparan, gender; pembangunan regional, pemberdayaan - Adanya pemberdayaan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan tertinggal. kewasan tertinggal; - Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan l i d k l k strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. bid b
www.dadangsolihin.com 28

- Adanya pemahaman aparat pemerintah - Peraturan-peraturan dan pedoman yang tentang pola-pola kemitraan; pola pola mendorong kemitraan pemerintah-dunia pemerintah dunia - Adanya lingkungan yang kondusif usaha swasta-masyarakat; bagi masyarakat kurang mampu - Peraturan-peraturan yang berpihak pada (powerless) untuk berkarya; masyarakat kurang mampu; - Terbukanya kesempatan bai - Program-program pemberdayaan. masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; - Adanya pemberdayaan institusi , , ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah.

www.dadangsolihin.com

27

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Minimal
- M Menurunnya tingkat pencemaran i k dan kerusakan lingkungan; - Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal
- Berkembangnya ekonomi masyarakat; - Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Perangkat Pendukung Indikator
- P Peraturan d k bij k yang dan kebijakan menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; - Forum kegiatan peduli lingkungan; - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. hidup

Perangkat Pendukung Indikator
Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang: - Menjamin iklim kompetisi yang sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; k b h - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
30

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu kuat, yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder. k i t h baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik y g gg yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa p g kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih ba baik.

Pengalaman Negara negara Lain Negara-negara
Malaysia M l i • The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) • Reducing the levels of corruption is depend on:
– the political will; – a Malaysian requirement that p y q public servants may not run their y own businesses; – a requirement that public servants should declare their assets; – a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; – a rule that those too heavily in debt may not be promoted.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara
Thailand • a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for p p patron-client relationships in Thai political society; • this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; • problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, corruption and the weakness of public opposition. opposition • Problem solving include raise salaries, decentralize, impose p p punishments.

Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara Hong K H Kong
• The Independent Commission Against Corruption (ICAC, established in 1974) need for:
– a strong political will; – a strong framework of laws; – a coherent strategy covering investigation, prevention h t t t i i ti ti ti and education; – active community involvement; and adequate funding.”
www.dadangsolihin.com 34

www.dadangsolihin.com

33

Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara
South Korea
• • • • OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil applications’. li i ’ Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office, not tying people to one local office); office Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; Transparent, telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website p p processing their g so that people can discover who is p application (eg for a licence) at any moment; Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into anti-corruption inspection teams.
www.dadangsolihin.com 35

Pengalaman Negara negara Lain . . . Negara-negara
Singapore g p p g • Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) corruption • The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life” in Singapore • The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries, as well as reducing opportunities opportunities.

•

www.dadangsolihin.com

36

Istilah-istilah Istilah istilah Korupsi
Italy • TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN
– the scandal that started in Milan

Asia
China • CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin , • KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien Malaysia • TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah (corruption i B h ( ti in Bahasa M l Malaysia) i )
37 www.dadangsolihin.com 38

France • LES AFFAIRES = THE BUSINESS
– a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage)

USA • 19.99 = CASH LIMIT
– for a free lunch!
www.dadangsolihin.com

Asia
Japan , • BLACK MIST, rottenness of long-term rule by one party Papua New Guinea • WONTOKISM = ONE TALK ISM ONE-TALK-ISM; favoring people of same language or group

Thailand
Corrupt acts in ascending order of seriousness p p y based on public opinion survey - translated • GIFT OF GOOD WILL • TEA MONEY • IMPROPER BEHAVIOUR • BRIBERY, EXTORTION • DISHONESTY IN DUTY • CORRUPTION
39 www.dadangsolihin.com 40

www.dadangsolihin.com

Africa
Nigeria • 419 = number in the Nigerian legal code of section forbidding “Advance Fee Fraud” g
– people tempted to pay advance fees from bank accounts
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS

Uganda U d • AIR SUPPLY = 100% commission
– payments for goods or services that don’t exist don t

Terima K ih T i Kasih

General • GHOST WORKERS
– dead or retired public servants still on payroll
www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 44

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta DINAS TATA KOTA
Jl. Abdul Muis No. 66 Lantai 3,4,& 5 Telp/Fax (021) 3865580-85


								
To top