Pengukuran Good Governance Index

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS PENGUKURAN GOOD GOVERNANCE INDEX Drs. H. Dadang Solihin, MA Bahan Diskusi Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, DEPDAGRI Jakarta, Jakarta, 26 September 2007 www.dadangsolihin.com 2 Materi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Stakeholders Good Governance Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (Participation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Kebijakan Publik Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah Studi Pengukuran GGI g Key Indicators Metodologi Penelitian Questioners www.dadangsolihin.com 3 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, publik sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. mengijinkannya Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 4 Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Good Governance Mengandung makna t t kepemerintahan yang baik, M d k tata k i t h b ik pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t 1. 2. Manfaat Good Governance Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 8 3. 4. 5. www.dadangsolihin.com 7 PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 8. 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat ( (Participation) p ) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 9. Daya Tanggap (Responsiveness) Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai nilai nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. baik 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment Li k Hid (C it t to Environmental Protection) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 5. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Profesionalism & (Commitment to Fair Market ) www.dadangsolihin.com Competency) 9 www.dadangsolihin.com 10 Transparansi Transparansi (keterbukaan) merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui j publik. sebuah kebijakan p Semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh publik. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses publik publik. Aparatur pemerintahan harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) T ) Indikator Minimal Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, eprocurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan. P b www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Partisipasi Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara p g y pikir dan kebiasaan hidupnya, p y , masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam e eca a asa a yang dihadapi, dan sebagainya. memecahkan masalah ya g d adap , da sebaga ya Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. www.dadangsolihin.com 13 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Mi i l I dik t Minimal Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; / t d ti i tif Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. bersama Perangkat P d k P k t Pendukung I dik t Indikator Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk M k i / t t k mengakomodasi kepentingan yang beragam Forum konsultasi dan temu publik, publik termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. www.dadangsolihin.com 14 Supremasi Hukum Supremasi hukum dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik adalah ketaatan (kepatuhan) stakeholders terhadap hak dan kewajibannya dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, l l k pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Ketaatan itu sendiri berasal dari pemahaman yang komprehensif terhadap t h d peran masing-masing pemangku k i i k kepentingan. ti Supremasi hukum juga berarti adanya keputuhan terhadap a u a ya g tersedia. Artinya kebijakan pub e adap aturan yang e sed a ya eb ja a publik yang ada tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. www.dadangsolihin.com 15 Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Mi i l I dik t Minimal Adanya peraturan perundangundangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang ; adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan y p kepada hukum. Perangkat P d k P k t Pendukung I dik t Indikator Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment y g j p yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan dan p pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundangundangan. 16 www.dadangsolihin.com Akuntabilitas Akuntabilitas blik d l h Ak t bilit publik adalah suatu ukuran atau standar t k t t d yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian p y penyelenggaraan p y gg penyusunan kebijakan p j publik dengan g peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan k bij k publik P d d ti bil kebijakan blik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang a au seluruh asya a a , baik dampak yang atau se u u masyarakat, ba da pa ya g menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada publik. www.dadangsolihin.com 17 Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y) Indikator Minimal Adanya kesesuaian antara y pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome yang terukur. Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard Operating y p g Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; l Sistem pengawasan; Mekanisme reward dan punishment. 18 www.dadangsolihin.com Kebijakan P blik K bij k Publik Kebijakan publik adalah total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain lain, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Pemerintah harus mengambil keputusan atas dasar kewenangannya. Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah P i t h (Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota) 1. 1 2. 3. 4. 4 Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja kinerja. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu. Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam implementasinya masih bersifat parsial. Penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik) baik). www.dadangsolihin.com 20 www.dadangsolihin.com 19 Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah P i t h 5. Studi Pengukuran GGI DATA PROVIDER African Development Bank. DATA SOURCE Country Policy and Institutional Assessments TYPE Expert Assessment RESPONDENT African Development Bank country economists, subject to centralized review for comparability p y OECD Development Center Staff Households 6. 7. 7 8. 8 Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP unutk mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat. Upaya peningkatan k li U i k kualitas d efektivitas ki j pada i dan f k i i kinerja d instansi i pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terwujudkan. Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan penganggaran dengan implementasinya belum konsisten khsusunya di IP pusat. Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan; (i) (ii) (iii) OECD Development Center African Economic Outlook (AEO) Michigan State University; Institute for Democracy (South Africa); Centre for Democracy and Development (Ghana) Asian Development Bank African Economic Outlook Afrobarometer surveys Expert Assessment Survey evaluasi atas kondisi institusi, evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan prestasi kerja, dan; j , ; pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya. Country Policy and I tit ti d Institutional l Assessments Expert Assessment A t Asian Development Bank B k country t economists, subject to centralized review for p y comparability 22 www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com Studi Pengukuran GGI DATA PROVIDER World Bank and European Bank for Reconstruction and Development BERI S.A. SA DATA SOURCE Business Environment and Enterprise Performance Survey Political Ri k I d P liti l Risk Index and d Operational Risk Index (BRI), Quantitative Risk Measure in Foreign Lending (QLM) TYPE Survey RESPONDENT Firms Transparansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Investasi Proses M P Manajemen j Perencanaan • Paham perencanaan • Tahu perencanaan Pelaksanaan • akses informasi • pengawasan pelaksanaan • paham pelaksanaan • keterlibatan dalam pelaksanaan • kualitas keterlibatan dalam pelaksanaan • pelaksanaan hak & kewajiban dalam implementasi • ketaatan terhadap hak & kewajiban dalam pelaksanaan • k bij k publik d kebijakan blik dapat t dipertanggungjawabkan Pengawasan • paham pengawasan • pengetahuan pengawasan • akses hasil pengawasan • keterlibatan dalam pengawasan penga asan • umpan balik hasil pengawasan • kepatuhan terhadap aturan yang telah tersedia • laporan hasil pengawasan pelaksanaan • Ti d k l j t t h d Tindak lanjut terhadap pelanggaran Evaluasi • akses informasi evaluasi Expert E t assessments Permanent panel of P t l f experts convened by BERI Partisipasi • Terlibat dalam perencanaan • kualitas partisipasi perencanaan • pemahaman hak & kewajiban dalam perencanaan • ketaatan hak & kewajiban dalam perencanaan • k kesesuaian i perencanaan dengan aturan hukum • konsistensi & harmonisasi regulasi dengan kebijakan Publik • kesesuaian kebijakan Publik dengan kebutuhan & SDM yang ada • adanya indikator kinerja kebijakan Publik • akses penilaian pelaksanaan • umpan balik hasil evaluasi • Kesenjangan antara pencapaian dengan target • pemberian sanksi & penghargaan • Tindak lanjut lewat perbaikan ki j b ik kinerja Bertelsmann Foundation Bertelsmann Transformation Index Global Insight Global Risk Service Expert Assessment Expert Assessment Expert Assessment Staff of Bertelsmann Foundation Staff of Global Insight, subject to regional reviews EBRD staff Supremasi Hukum European Bank for Reconstruction and Development Transition Report Akuntabilitas www.dadangsolihin.com 23 • konsistensi & • tanggung jawab dalam harmonisasi antar prosedur pengawasan • adanya instrumen kebijakan Publik pengawasan • kesesuaian kebijakan Publik dengan kebutuhan & SDM yang ada dalam pelaksanaan • adanya penerapan www.dadangsolihin.com indikator kinerja kebijakan Publik • pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan Publik • adanya pemahaman yang sama terhadap indikator evaluasi 24 Metode Metode Penelitian (2) Metode Metode Penelitian (1) Fokus K ji F k Kajian: Prinsip yang Diteliti: Evaluasi dalam Sistem Manajemen Si t M j Kepemerintahan: Investigasi: Teknik Pengisian Kuesioner: K i Partisipasi masyarakat d l P i i i k dalam proses pengambilan kebijakan publik. transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan akuntabilitas. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. l i pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan investasi. Self-assessment (swa-penilaian). Kuesioner itu akan diisi oleh empat kepala SKPD yang menjadi fokus kajian yaitu , , Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Investasi. www.dadangsolihin.com Kelebihan responden merepresentasikan p pendapat dalam lingkungan instansi p g g pemerintah dan pendapat yang disampaikannya setidaknya menjadi p cerminan -meskipun tidak sepenuhnya- atas kondisi instansi pemerintah dari sisi manajemen pemerintahan. Mengingat responden kajian yang memberikan pendapat melalui kuisioner merupakan pelaku (pejabat) yang secara langsung memiliki aktivitas atau tugas dalam lingkungan instansi pemerintah, maka kajian ini berasumsi bahwa data yang diberikan adalah data yang memiliki validitas tinggi dengan kondisi k di i yang ada. d 25 Kelemahan Timbul asumsi bahwa data hasil j p kajian ini adalah sepihak dari internal birokrasi pemerintah saja. Terhadap asumsi ini, maka keberadaan kajian ini diharapkan akan memberikan perspektif lain atau sebagai pembanding atas g j yang berbagai kajian y g telah dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga yang melakukan analisis atas manajemen birokrasi pemerintah, yang merepresentasikan pendapat eksternal. www.dadangsolihin.com 26 Metode Metode Penelitian (3) (3 Untuk U t k meningkatkan validitas d t k i k tk lidit data, kuesioner di i disusun berdasarkan pola yang memperdalam pertanyaan p y penyusunan indeks. Misalnya saja, untuk p y j , pertanyaan y yang terkait dengan tingkat partisipasi stakeholders, pertanyaan akan dimulai dengan ada atau tidak partisipasi publik dalam manajemen kebijakan publik publik, bagaimana tingkat partisipasinya, dalam bentuk apa dan disalurkan dalam media / badan apa saja. Untuk pemeringkatan daerah, hasil kuesioner dan data pendukung tersebut diperiksa, dianalisis dan diberi skor oleh panel ahli Tim PKNTKB-Bappenas dan LGSPPKNTKB Bappenas LGSP USAID. www.dadangsolihin.com 27 Metode Metode Penelitian (4) (4 Indeks Tata Kepemerintahan yang baik (Good Public Governance Index / GPGI), dalam skala 0 sampai 10, disusun berdasarkan rating untuk beberapa indikator yang dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: transparansi, partisipasi, k t t pada h k k t i it t i ti i i ketaatan d hukum, d dan akuntabilitas. Setiap kategori memiliki rating antara 0 sampai 10. Sederhananya, kesel r han Sederhanan a keseluruhan indeks tata kepemerintahan adalah rata-rata dari empat indeks kategori. Indeks-indeks kategori didasarkan atas penjumlahan dari skor indikator di dalam kategori dan dikonversi ke skala 0 sampai 10 10. Beberapa pertanyaan terbuka maupun setengah terbuka tidak dijadikan alat untuk penyusunan indeks. Bagian tersebut hanya menjadi penjelas dari butir-butir pertanyaan indeks saja. www.dadangsolihin.com 28 Metode Metode Penelitian (5) (5 Nilai indeks digunakan untuk memeringkatkan suatu daerah ke dalam salah satu kategori tata pemerintahan: Tata Kepemerintahan SANGAT BAIK BAIK BURUK SANGAT BURUK Skor 8 sampai 10 6 sampai 7.9 4 sampai 5.9 di bawah 4 Terima Kasih www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 31