Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite Sekolah Drs. H. Dadang Solihin, MA g , Pertemuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Sumedang, 2 Agustus 2007 www.dadangsolihin.com 2 Materi Diskusi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat Swasta, Proses Perencanaan Komite Sekolah sebagai Stakeholders Tugas Pokok KS Fungsi KS Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? www.dadangsolihin.com 3 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. g gj y Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 4 Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Good Governance Mengandung makna t t kepemerintahan yang baik, M d k tata k i t h b ik pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Masyarakat, Bangsa, dan g Negara Masyarakat Pemerintah BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Komite Sekolah sebagai Stakeholders Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, k t k melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka Mewadahi partisipasi pada stakeholders untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan d f i b k dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional. proporsional www.dadangsolihin.com 10 Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 9 Tugas Pokok KS Menyelenggarakan rapat rapat komite sesuai program rapat-rapat yang ditetapkan Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan p visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana p g y p progam tahunan, , serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan Menghimpun, menggali dan mengelola sumber dana dan kontribusi lainnya b ik materil maupun non-material d k t ib i l i baik t il t i l dari masyarakat www.dadangsolihin.com 11 Fungsi KS Mengevaluasi program sekolah secara proporsional M l i k l h i l Mengidentifikasi masalah serta mencari solusinya Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar nasional maupun lokal Memberikan motivasi dan penghargaan, serta otonomi profesional kepada staf pengajar Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah k l h Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Menyampaikan usul/rekomendasi kepada pemda untuk meningkatkan kualitas p y g pelayanan p pendidikan www.dadangsolihin.com 12 Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 13 PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. 6 Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & p y) Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. 11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & y p) Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) 14 www.dadangsolihin.com 1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal - Perangkat Pendukung Indikator g g Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Pi i D h P t Menteri atau Peraturan Daerah Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; p g Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance - Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. t k j dk ii - - www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal Tersedianya informasi yang memadai pada setia proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; y p y g Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Adanya pemahaman y p penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, ep procurement, dsb); , ); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan. Perangkat Pendukung Indikator Pedoman pelaksanaan proses p p partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. l i i k t - - - www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 4. Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y) Indikator Minimal Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam l k d l pelaksanaan kegiatan; k i t Adanya output dan outcome yang terukur. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal Adanya peraturan perundangundangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap Ad i d k h d setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. Perangkat Pendukung Indikator g g Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; l k k bij k Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja p y penyelenggara negara; gg g Sistem pengawasan; Mekanisme reward dan punishment. 19 Perangkat Pendukung Indikator Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, (kepolisian kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi b i aparat penegak hukum kh k (kepolisian, kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan y , p , secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundangundangan. 20 - - - - - - - www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal dik i i l Perangkat Pendukung Indikator k d k dik - Adanya hak-hak dasar rakyat seperti - Peraturan yang menjamin adanya p , , hak dna kewajiban ysang sama bagi j y g g hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; anggota masyarakat untuk turut serta - Adanya kesamaan di depan hukum; dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. - Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; - Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; i f i blik - Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; - Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas. p www.dadangsolihin.com 21 7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Minimal Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki k lifik i bid M iliki kualifikasi di bidangnya. - Perangkat Pendukung Indikator Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem Si t reward and punishment yang d d ih t jelas; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja. www.dadangsolihin.com 22 8. 8 Daya Tanggap (Responsiveness) 9. 9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Indikator Minimal - Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang l berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; - Melakukan monitoring dan evaluasi p ; untuk perbaikan; - Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja kerja. Perangkat Pendukung Indikator - Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas il i fi i i d f ki i penyelenggaraan pemerintahan; - Survei-survei kepuasan stakeholders; - Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif ; dan efisien; - Program kerja yang tidak tumpang tindih. - Tersedianya layanan pengaduan, pengaduan - Standar pelayanan minimal; - Prosedur dan layanan pengaduan baik berupa crisis center, Unit hotline; Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak k t k saran, dan surat pembaca d t b - F ilit akses informasi yang bebas Fasilitas k i f i b b yang mudah diakses masyarakat; biaya. - Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 10. Desentralisasi (Decentralization) Indikator Minimal - Adanya kejelasan pembagian tugas dan g g pemerintahan dan wewenang antar tingkat p antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000; - Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal). Perangkat Pendukung Indikator - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah; ; - Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; - Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor p g 24 Tahun 2000; - Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; No - Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah; g g - Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; - Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. ada 25 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator - Adanya pemahaman aparat pemerintah - Peraturan-peraturan dan pedoman yang tentang pola-pola kemitraan; pola pola mendorong kemitraan pemerintah-dunia pemerintah dunia usaha swasta-masyarakat; - Adanya lingkungan yang kondusif - Peraturan-peraturan yang berpihak pada bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; masyarakat kurang mampu; - Terbukanya kesempatan bai - Program-program pemberdayaan. masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; - Adanya pemberdayaan institusi , , ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah. www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 26 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator g g - Peraturan-peraturan yang berpihak pada - Adanya kebijakan yang berorientasi pengurangan kesenjangan secara regional, pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi y g( ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai , j g masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action); penanggulangan kemiskinan, - Tersedianya layanan-layanan/fasilitaspemberdayaan gender, masyarakat kurang fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, dan kewasan tertinggal; mampu; - Program-program kebijakan moneter dan - Adanya kesetaraan dan keadilan fiskal, sistem hukum yang transparan, gender; pembangunan regional, pemberdayaan - Adanya pemberdayaan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan tertinggal. kewasan tertinggal; - Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukug pelaksanaan l i d k l k strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bidang pembangunan. bid b www.dadangsolihin.com 27 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Minimal - M Menurunnya tingkat pencemaran i k dan kerusakan lingkungan; - Adanya keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Perangkat Pendukung Indikator - P Peraturan d k bij k yang dan kebijakan menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; - Forum kegiatan peduli lingkungan; - Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup. hidup www.dadangsolihin.com 28 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal - Berkembangnya ekonomi masyarakat; - Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu kuat, yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder. k i t h baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik y g gg yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa p g kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih ba baik. Perangkat Pendukung Indikator Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang: - Menjamin iklim kompetisi yang sehat; - Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempata berusaha; k b h - Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. 29 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 30 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 32 Terima K ih T i Kasih www.dadangsolihin.com 31