Deklarasi Vienna: Membangun Kepercayaan pada Pemerintah by DadangSolihin

VIEWS: 446 PAGES: 4

More Info
									Deklarasi Vienna: Vienna:
Membangun Kepercayaan pada Pemerintah
Pendahuluan
Saat ini membangun kepercayaan pada pemerintah merupakan konsern seluruh dunia. y p g Ketika masyarakat tidak melihat diri dan kepentingan mereka diwakili oleh pemimpin politik mereka dan pemerintahnya, kepercayaan tersebut disangsikan dan kepentingan publik umumnya dikesampingkan. Ketika harapan warga negara tidak mampu dipenuhi oleh pengoperasian saat ini dan apa yang telah ditawarkan negara, ketegangan akan t j di d d k t k terjadi dan dapat semakin meningkat d l t ki i k t dalam konteks globalisasi. y g p y p p Hal ini yang memicu ketidakpercayaan dan sikap apatis.
www.dadangsolihin.com 2

7th Global Forum on Reinventing Government Markas Besar PBB Vienna, 26 – 29 Juni 2007

Rekomendasi:
Cara untuk Membangun K C t kM b Kepercayaan pada Pemerintah
1. Mengamankan Legitimasi Pemerintah
Legitimasi didapat dari respon dan perlakuan kepada HAM dan Konstitusi secara fundamental, termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang eksekutif legislatif, mandiri. Pemilihan umum memberikan dan menjamin keberlangsungan l iti k b l legitimasi d merefleksikan pilihan i dan fl k ik ilih masyarakat secara umum. Legitimasi j g berasal dari p g g juga pengertian bersama antara tugas dan fungsi negara, dan peran aktor sosial yang berbeda di dalamnya.
www.dadangsolihin.com 3

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )

2. Prioritas pada Kualitas Pelayanan dan Akses
Kepercayaan kepada p p y p pemerintah tergantung sebagian p g g g pada kadar di mana pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat menerima akses yang konsisten dan responsif akan pelayanan umum dasar yang amat vital. Pelayanan yang di di k secara l k l akan l bih P l disediakan lokal k lebih menciptakan kontak yang dimiliki warga negara akan proses-proses yang dilakukan pemerintah. Hal ini akan mempengaruhi pandangan warga tersebut pada responsivitas pemerintah, namun juga persepsi warga akan nilai partisipasi lokal dalam menjalankan pemerintahan dalam komunitas mereka sendiri.

www.dadangsolihin.com

4

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas untuk memerangi Korupsi
Agar penduduk tetap memiliki kepercayaan kepada pemerintah, pegawai negeri, para wakil rakyat, dan seluruh pemangku negeri rakyat kepentingan harus memiliki perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Konvensi Anti Korupsi PBB, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) agar diadopsi dan diimplementasikan dalam aturan nasional dan ukuran-ukuran administratif. Kami K i merekomendasikan pula penguatan t k d ik l t transparansi d l i dalam proses-proses kebijakan, memastikan informasi yang benar, mengembangkan mekanisme penegakan hokum, meningkatkan kesadaran public dan memperkuat instansi anti-korupsi. anti korupsi. Kami juga merekomendasikan peran aktif organisasi masyarakat dalam mempertimbangkan kebijakan dan inisiatif anti korupsi.
www.dadangsolihin.com 5

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )
4. Meningkatkan Akses untuk ICT/ Information g Communication Technology
E-government memiliki potensi yang sangat hebat untuk mengembangkan transparansi, mempercepat keterlibatan dan partisipasi warga d l ti i i dalam proses k bij k kebijakan, d mengembangkan dan b k kualitas pengambilan kebijakan dan implementasinya. Pengaturan pengetahuan yang efektif dapat membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik dengan mengadakan publik, koordinasi yang lebih baik dengan sektor publik dan di antara lembaga pemerintahan, meningkatkan efisiensi, mengijinkan p peningkatan dalam p y g penyaluran p y pelayanan sehingga gg mendapatkan respon yang baik dari warga, dan memperkuat keefektifan inisiatif e-government. Pemerintah harus mengambil peran kepemimpinannya dalam melindungi k li d i keamanan d t d perlindungan h k milik d data dan li d hak ilik dengan percontohan dan dengan perlindungan hukum untuk meningkatkan kepercayaan lingkungan yang dapat diakses dari dunia maya. maya
www.dadangsolihin.com 6

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )
5. Mendukung keterlibatan masyarakat sipil yang efektif
Masyarakat sipil harus diperkuat untuk berpartisipasi sebagai rekanan penuh pemerintah untuk keberlangsungan kepercayaan kepada institusi pemerintah pemerintah. Dialog yang berarti dan keterlibatan tatap muka secara berkala dari organisasi masyarakat sipil merupakan langkah yang paling de a dan efektif u u membangun kepercayaan da dekat da e e untuk e ba gu epe cayaa dan mempercayai komunitas masyarakat. Pemerintah harus menyediakan ruang politik yang cukup untuk masyarakat sipil memainkan peranannya sehingga akan membantu membangun k b t b kepercayaan sosial d politik. i l dan litik Kami merekomendasikan modernisasi legislasi dalam pengaturan aktivitas masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan politik, keterlibatan publik yang lebih besar dalam perencanaan dan pengaturan aktivitas sektor publik dan g g mendorong keterbukaan dialog dan komunikasi.
www.dadangsolihin.com 7

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )
6. Melibatkan Media yang bebas dan Bertanggung Jawab
Karena perannya yang vital sebagai bagian dari keberlangsungan kepercayaan tergantung dari persepsi publik, benar atau salah, peran media dalam menciptakan persepsi ini amat meningkat seiring dengan revolusi informasi. Mengamankan legitimasi memerlukan keberadaan media yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menarik partisipasi yang lebih besar.

www.dadangsolihin.com

8

Rekomendasi: (lanjutan) ( j )
7. Membawa Pemerintah Lebih Dekat dengan Rakyat
Dengan meyakinkan proses kebijakan diinformasikan oleh dan menyentuh dengan kebutuhan masyarakat masyarakat, desentralisasi akan membantu mengikat pemerintahan yang demokratis dengan memperkuat legitimasi Negara. Kebutuhan untuk memperhatikan pemerintah di tingkatan bawah dari pemerintah pusat, sebagai otoritas publik terdekat dari rakyat dan memberdayakan mereka untuk berfungsi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintahnya. Penguatan kapasitas pemerintah regional dan lokal dengan transfer kekuasaan dan sumber daya, dekonsentrasi daya administrasi, mengembangkan metode akuntabilitas lokal dan melembagakan proses-proses partisipasi lokal.
www.dadangsolihin.com 9

Rekomendasi: (lanjutan)
8. Mengadakan Kemitraan Pemerintah-Swasta
Kemitraan sektor pemerintah dan swasta yang efektif dapat meningkatkan rencana dan implementasi program-program pembangunan dengan menyatukan kekuatan dan sumber daya masing-masing mitra sektor tersebut masing masing tersebut. Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan ini akan memperkuat kepercayaan, kesepakatan pemerintahan yang komprehensif diperlukan dengan merinci prioritas dan tanggung jawab masing-masing mitra, juga mengakui biaya dan keuntungan sosialnya.

www.dadangsolihin.com

10

Rekomendasi: (lanjutan)
9. Mempromosikan Inovasi dalam Reformasi Sektor Publik
Kesanggupan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya tergantung dari kadar kemampuan pemerintah untuk memperkuat kapasitas kenegaraan. Penerapan strategi yang berdasarkan insentif yang p g g p j p y g memberi penghargaan pekerja sektor publik yang telah sukses memperkenalkan inovasi yang meningkatkan pelayanan publik. Inovasi harus tertuju pada percepatan nilai bersama. Pentingnya kepemimpinan untuk mendorong etika sektor publik, meyakinkan partisipasi penuh dari perempuan dalam posisi senior sektor publik, mendorong nilai-nilai bersama, dan memotivasi staf. staf Pengaturan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam memperkuat kapasitas ini.
www.dadangsolihin.com 11

Rekomendasi: (lanjutan)
10. Membangun kembali Kepercayaan di NegaraNegara negara Krisis dan Paska Konflik.
Hubungan kepercayaan politik dan sosial merupakan kunci di negara negara kritis dan bekas konflik. negara-negara konflik Kerangka hukum harus direformasi, mantan para tahanan politik direhabilitasi dan pendidikan sipil dipromosikan. Kontribusi wanita dalam pengembangan komunitas amat penting dalam situasi ini. Batas hukum dan sosial untuk partisipasi perempuan haruslah disingkirkan. Hal ini penting pula bagi warga disabel. Reformasi sektor keamanan, peradilan dan p p proses rekonsiliasi, pembuatan konstitusi dan pencegahan konflik melalui pendistribusian keadilan perlu diadakan secara serentak dan berjalan harmonis satu sama lain.
www.dadangsolihin.com 12

Rencana Tindak Lanjut j
1. 2. 3. 4. 5. Mendukung jaringan global innovator guna berbagi ide dan p g pengalaman, dan bertindak sebagai p g g pengamat; Mendukung pusat pemerintahan di tingkat regional dan global untuk mendokumentasikan dan berbagi ide-ide yang baik; g g g j Mendukung forum regional memformulasikan startegi kerjasama regional guna penyempurnaan administrasi pemerintahan; Mempromosikan kerjasama dan dialog antara dunia UtaraSelatan dan Selatan-Selatan; Mendorong negara melakukan proyek percontohan untuk menguji metodologi dan pendekatan alternatif guna mempromosikan dan memperkuat tata pemerintahan yang efektif dan demokratis; Memfokuskan pada setidaknya satu kategori Penghargaan Pelayanan Publik PBB untuk proyek-proyek yang berkontribusi dalam penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; dan Memulai implementasi konsep-konsep untuk mengembangkan prinsip untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah.
www.dadangsolihin.com 13

Terima Kasih

6.

7.

www.dadangsolihin.com

14

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 15


								
To top