Proses Perencanaan

Proses Perencanaan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Angkatan X Drs. H. Dadang S lihi MA D H D d Solihin, LPEM-FEUI Jakarta, 30 Mei 2007 www.dadangsolihin.com 2 Materi Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat Perencanaan Kegagalan P K l Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) www.dadangsolihin.com 3 Pola Perubahan yang Sedang Terjadi y g g j Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. industri Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar yang masyarakatnya makin pasar, berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Kedua proses internal tersebut didorong dan p g dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya y p g y yaitu p perdagangan g g bebas dan kemajuan teknologi. www.dadangsolihin.com 4 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh g gj y negara mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good 5 www.dadangsolihin.com 6 www.dadangsolihin.com Perencanaan • Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. • Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi Ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran d prioritas untuk mewujudkannya ( 2 S dan i it t k j dk (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 9 Syarat Perencanaan Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Fl k ib l Komitmen Komprehensif atau menyeluruh www.dadangsolihin.com 10 Tujuan dan Rencana Tujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang y y g diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Rencana (Plans) Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuan tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan p pencapaian tujuan. p j www.dadangsolihin.com 11 Sifat Perencanaan • Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. spasial • Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. • Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. • Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. www.dadangsolihin.com 12 Sifat Perencanaan • Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke t (bottom up), atau kedua-duanya. k atas (b tt ) t k d d • Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, depannya perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. • Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. • Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, (plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). www.dadangsolihin.com 13 Kegagalan Perencanaan 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tid k realistis sehingga tid k mungkin tidak li ti hi tidak ki pernah bisa terlaksana p g pengaruh p politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangang pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 14 Kegagalan Perencanaan 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Kegagalan Perencanaan 3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar t tid k d t t i l h d negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p y , p pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Kegagalan Perencanaan 4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling k il sekalipun. li kecil k li Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan p permintaan karena p pemerintah mengatur semuanya. g y Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di g gg y y lapisan bawah. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas d b tl dan beragam t h perkembangannya i i tahap k b ini. pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. www.dadangsolihin.com 21 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, g p memperkuat serta memberdayakannya. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang lembaga lembaga asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. www.dadangsolihin.com 22 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat tidak memecahkan masalah dan alamat, masalah, bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. pembangunan www.dadangsolihin.com 23 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas dan malas, bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. www.dadangsolihin.com 24 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedelapan Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, y , misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, b hk h ilk t b h bahkan merupakan sumber k b pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. panjang Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak y pembangunan dan g memahami sisi-sisi sosial budaya dari p potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan p p perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguhsungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan perdesaan. www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Bias Bias Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. urbanisasi Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh kukuh. • Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. t k t Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar sasaran sasaran besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. t • www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Perencanaan yang Ideal Interactive Planning • • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti p pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin p; p j gg j adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tid k d l k tidak dapat h t hanya dilih t d i satu sisi ( t dilihat dari t i i (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 29 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) • • • www.dadangsolihin.com 30 Apa itu SPPN? SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka j k j j k menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah daerah. Tujuan SPPN j Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 31 www.dadangsolihin.com 32 www.dadangsolihin.com Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D RPJM/D. Tahapan Perencanaan p 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah gg g p oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 33 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana g 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 34 Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL Pedoman Pedoman Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. ( 21 Ayat 1) y ) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (RPJP D h) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) (RPJM D h) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) y ) 36 Tahunan Renja KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Pemer rintah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pemerint tah Daerah h Pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 35 www.dadangsolihin.com  g Ditetapkan Dengan UndangUndang Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah Menteri PPN Rancangan Awal RPJP Musrenbang Jangka Panjang Rancangan Akhir RPJP Nas RPJP Nasional Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner Penyelenggara Negara Masyarakat Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner Aspirasi Pemangku Kepentingan www.dadangsolihin.com 37 DAERA AH MASYARAKAT Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner Aspirasi p Pemangku Kepentingan Acuan bagi RPJP Daerah K KEMENTERIA / AN LEMBAGA A Dihimpun dan Dikaji KEMEN NTERIAN P PPN Pre esiden PRESIDEN DPR www.dadangsolihin.com 38 Penyusunan dan Penetapan RPJPD Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda oleh DPRD Proses Teknokratik oleh Bappeda oleh Bappeda www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Isi RPJP NASIONAL DAERAH Penyusunan dan Penetapan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi dan Penjabarannya; Misi; Arah Pembangunan Nasional • Kewilayahan • Sarana – Prasarana • Bidang Kehidupan Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi dan Penjabarannya; Misi; Arah Pembangunan Daerah • Kewilayahan • Sarana Prasarana • Urusan Wajib • Urusan Pilihan Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) ) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Daerah SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) 41 Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD www.dadangsolihin.com (5) Penetapan RPJMD (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 42 www.dadangsolihin.com (8) Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Isi RPJM RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi program Presiden; visi misi, Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; visi misi Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1. 2. 3. 4. Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program –program • SKPD, • Lintas SKPD SKPD, • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: a) P i it P b ) Prioritas Pembangunan D Daerah h b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) ) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Mei MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan D /K l h /K t (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP 43 April April A il Maret 1. 2. Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum 3. 4. Kerangka Ekonomi Makro Program – program • Kementerian, • Lintas kementerian kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka R l i K k Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 44 Isi RKP/D RKP Penjabaran RPJM Nasional Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Berpedoman pada RPJM B d d Nasional Isi: 1. 2. 2 3. 4. RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM B d d Daerah Isi: 1. 2. 2 3. 4. 1. 2. 3. 4. Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program – program • Kementerian, • Lintas kementerian kementerian, • Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: 1. 2. 3. 4. Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program –program • SKPD, SKPD, • Lintas SKPD • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Visi-Misi Tujuan, St t i d Kebijakan T j Strategi, dan K bij k Program-program g Kegiatan Indikatif Visi-Misi Tujuan, St t i d Kebijakan T j Strategi, dan K bij k Program-program Kegiatan Indikatif g Proses Penyusunan RKPD www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Terima kasih www.dadangsolihin.com 47 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 48