Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik

LPS Indonesia Bersatu Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik Drs. H. Dadang Solihin, MA Bintek dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007 www.dadangsolihin.com 2 Materi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Usaha Swasta Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Manfaat Good Governance Tanggung Gugat (Accountability) Beberapa Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Indikator Minimal Akuntabilitas I dik t Mi i l Ak t bilit Perangkat Pendukung Indikator Penerapan Akuntabilitas Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Rencana Tindak Bagaimana Mewujudkan Good Governance? g j www.dadangsolihin.com 3 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal p publik, sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. g gj y Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama p pemerintah, civil society dan y dunia usaha sebagai tiga aktor utama. www.dadangsolihin.com 4 From Government to Governance Pada P d awal tahun 1970an l t h 1970 Overall administrative reform- secara bertahap Pembangunan administrasi sebagai suatu keharusan, bagian dari pembangunan nasional Aparatur yang bersih dan berwibawa Administrasi pembangunan (development administration) - Reinventing Government - Banishing bureaucracy Pemerintah sebagai agent of change - steering rather rowing - leveraging changes through market - empowering people - work better, cost less - putting costumers first, etc Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Kontrol Kontrol Dekade 1970an Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Dekade 1980an -90an 90 Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan - transparansi - partisipasi law, - rule of law law enforcement Pemerintah- birokrasi- manajemen www.dadangsolihin.com - akuntabilitas - dsb Good governance Akhir 1990an hingga sekarang Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. 5 www.dadangsolihin.com 6 Good Governance Mengandung makna t t kepemerintahan yang baik, M d k tata k i t h b ik pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. 3 Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. 6 Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & p y) Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 7 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. 11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & y p) Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) 8 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: Masyarakat, Bangsa, dan g Negara Masyarakat Pemerintah BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. www.dadangsolihin.com 11 Tanggung Gugat (Accountability) (Accountability) Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian haln a dengan kebijakan program dan halnya kebijakan, program, kegiatan yang dilakukannya. www.dadangsolihin.com 12 Beberapa Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi k i i kepada pihak yang memiliki h k atau d ih k iliki hak t kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan d dikritisi. s Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. www.dadangsolihin.com 13 Lanjutan . . . Akuntabilitas Eksplisit Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul j konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Akuntabilitas Implisit Segenap aparatur publik secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak b j b i h k terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat. www.dadangsolihin.com 14 Akuntabilitas Kinerja Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik periodik. Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara: • PP N 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I t No. t t P l K d Ki j Instansi P i Pemerintah. i t h Indikator Minimal Akuntabilitas Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome yang terukur. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: • RPP tentang Sistem Pengendalian Intern Intern. UU No. 25/2004 tentang SPPN: • PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan g Rencana Pembangunan. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: • RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. • PP No 3/2007 t t N tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan D L P l P i t h Daerah h Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; S s e pengawasan; Sistem pe ga asa ; Mekanisme reward and punishment. Penerapan Akuntabilitas p Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara berkala; Pelaksanaan kegiatan p g g pengendalian dan evaluasi; Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu; Memperbaiki f M b iki format l t laporan akuntabilitas; k t bilit Menerapkan standar kompetensi jabatan; Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat; Mengembangkan sistem informasi y g akurat, y g g g yang , yang mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan. 17 www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan 1 B l j l t k il b t k j b k indikator kinerja. 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan y p p akuntabilitas. 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik publik. 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi. 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah. p Rencana Tindak 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja Rencana Tindak Kelembagaan g Menyusun tupoksi y p sekaligus indikator kinerja yang terukur • Menyusun SOP unit/ lembaga • Menerapkan standar kompetensi jabatan • Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya Indikator Tersusunnya tupoksi beserta y p indikator kinerja yang terukur Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi • Diterapkannya standar kompetensi jabatan Institusi Pelaksana Semua instansi Ketatalaksanaan Semua instansi SDM • Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Semua instansi www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas Rencana Tindak Kelembagaan Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen Memperkuat lembaga audit Menerapkan reward dan punishment Memperbaiki format laporan akuntabilitas Indikator Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit • • • • Institusi Pelaksana MenPAN dan LAN BPK, BPKP Inspektorat Jenderal 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik Institusi I tit i Pelaksana LAN dan semua instansi Rencana Tindak Kelembagaan Pengembangan dan penerapan ‘corporate culture’ pada instansi pemerintah Ketatalaksanaan Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan Indikator Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Diterapkannya reward and punishment secara konsisten Ketatalaksanaan Dilaksanakannya reward dan • Semua instansi punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan • LAN • semua instansi MenPAN dan semua instansi baik terhadap institusi maupun individu MenPAN dan semua instansi SDM SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan kemampuan SDM SDM aparatur dalam aparatur dalam penyusunan laporan penyusunan laporan akuntabilitas akuntabilitas www.dadangsolihin.com Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya 21 www.dadangsolihin.com 22 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah Rencana Tindak Kelembagaan Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman y dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Ketatalaksanaan SDM Indikator Terlaksananya kegiatan sosialisasi Meningkatnya pemahaman dan p kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah Institusi I tit i Pelaksana • LAN • semua instansi Rencana Tindak Kelembagaan Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai Indikator Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan Institusi I tit i Pelaksana • LAN • BPKP reward and punishment reward and punishment Ketatalaksanaan Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas k bl Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu • MenPAN • semua instansi • LAN • semua instansi SDM Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas k bl Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan sistem pengaduan masyarakat masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas k k respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat • LAN • semua instansi • LAN • semua instansi www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu kuat, yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder. k i t h baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik y g gg yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa p g kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih ba baik. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 27