Docstoc

Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

Document Sample
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia Powered By Docstoc
					INDIKATOR GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Bapeda Jawa Barat-Bandung, 17 April 2007
www.dadangsolihin.com 2

PENGERTIAN
Apa itu Good Governance? Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Suatu S t gagasan dan nilai untuk mengatur pola d il i t k t l hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat masyarakat.
1. 2.

Manfaat Good Governance
Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang b ih efisien, efektif, transparan, i h bersih, fi i f k if profesional dan akuntabel. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Terjaminnya k T j i konsistensi d k i t i dan kepastian h k ti hukum seluruh l h peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat p maupun daerah.
www.dadangsolihin.com 4

3. 3

4.

5.

www.dadangsolihin.com

3

RPJM 2004-2009 2004 2009

Agenda Nasional

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Masyarakat, Bangsa, dan g Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Tujuan: Mewujudkan p j pemerintahan y g yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
www.dadangsolihin.com 5

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

6

The Actors
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

CIVIL SOCIETY
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

citizens organized into:

14 PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

MODEL DARI SEKRETARIAT GOOD GOVERNANCE BAPPENAS
7

www.dadangsolihin.com

Prinsip-prinsip Good Governance pp p
1. 1 2. 3. 4. 4 5. 6. 7.

1. Wawasan ke Depan (Visionary) p y
Pengertian Indikator Minimal Memiliki perencanaan kedepan yang berisi visi dan strategi; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. Penerapan Legislatif dan k k tif hendaknya memiliki L i l tif d eksekutif h d k iliki kejelasan tujuan dan keterpaduan dalam menentukan arah program pembangunan daerah ke depan, yang antara lain dituangkan dalam perencanaan pembangunan b ik di pusat d l b baik t maupun di daerah; Pengaktifan peran setiap anggota lembaga Legislatif dalam proses penyusunan perundangan baik di pusat maupun di daerah, anggaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
10

8.

Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (Participation) Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of ) Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi ( (Profesionalism & Competency) Daya Tanggap (Responsiveness)

9. 9 10. 11.

12.

13.

14.

Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan y ( Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce I R d Inequality) lit ) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
9

Semua kegiatan pemerintahan di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas, disertai strategi pelaksanaan y g p yang tepat sasaran

Perangkat Pendukung Indikator Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah; e atu a e te e atu a ae a ; Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur; Proses penentuan visi dan strategi secara p partisipatif. p

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
Pengertian P ti Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang p g kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Upaya pembentukan masyarakat t U b t k k t transparansi, i forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata l kt ik k t h j d t prinsip keterbukaan dan transparansi. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e-procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan. P b Indikator Mi i l I dik t Minimal

Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur p g p pemerintahan, baik yang , y g dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, transparansi forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip keterbukaan d t k t b k dan transparansi. i
www.dadangsolihin.com 12

Penerapan Penyediaan akses informasi kepada publik mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, misalnya penyediaan website, melalui media lokal seperti radio lokal dan koran lokal perpustakaan dsb; lokal, perpustakaan, Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rencana pembangunan termasuk di dalamnya pemanfaatan anggaran pembangunan b ik di pusat maupun di b baik t daerahnya, melalui antara lain media lokal (koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb); 11 www.dadangsolihin.com website, balai informasi, dsb.

Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
Indikator Minimal Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap mudah dijangkau siap, dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Perangkat Pendukung Indikator P k tP d k I dik t Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e-procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan.

Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
Penerapan P
DPR/DPRD dan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah menyediakan akses informasi kepada publik mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, misalnya penyediaan website, melalui media lokal seperti radio lokal dan koran lokal lokal, perpustakaan, dsb; Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rencana pembangunan termasuk di dalamnya pemanfaatan anggaran pembangunan baik di p pusat maupun di daerahnya, melalui antara lain media p y lokal (koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb); website, balai informasi, dsb.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

3. Partisipasi Masyarakat (Participation) p y ( p )

Partisipasi Masyarakat (Participation) p y ( p )
Indikator Mi i l I dik t Minimal Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. Perangkat Pendukung Indikator Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan / yang beragam; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana p y penyaluran aspirasi masyarakat. p y
www.dadangsolihin.com 16

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga g y g dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas.
www.dadangsolihin.com 15

Partisipasi Masyarakat (Participation) p y ( p )
Penerapan
Pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan peraturan baik di pusat maupun di daerah (Perda); Penyelenggaraan rembug desa dan rakorbang untuk menjaring pendapat/aspirasi dan masukan dari masyarakat tentang suatu program pembangunan; Pelaksanaan public hearing (dengar pendapat dengan masyarakat); Fasilitasi pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya termasuk pentingnya memperoleh i f ti l h informasi d i anggota d i dari t dewan d dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah (pemda).

4. Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y)

Lembaga-lembaga p g g pemerintahan dan p para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y)
Indikator Minimal Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; Adanya output dan outcome yang terukur. Perangkat Pendukung Indikator Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Si t Mekanisme reward and punishment.
www.dadangsolihin.com

Tanggung Gugat (Accountability) gg g g ( y)
Penerapan
Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah secara berkala; Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi; Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu; Memperbaiki format laporan akuntabilitas; Menerapkan standar kompetensi jabatan; Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat; Mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan.

19

www.dadangsolihin.com

20

5. Supremasi Hukum ( p (Rule of f Law)
Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan l b b d lembaga-lembaga penegak h k l b k hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran hak asasi manusia ( a us a (HAM), pe g a a kesadaran HAM, ), peningkatan esada a , peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, jelas serta tidak tunduk pada manipulasi politik politik.

Supremasi Hukum ( p (Rule of Law) f )
Indikator Minimal Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten; Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan perundang-undangan; Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (k h k (kepolisian, k h ki li i kehakiman, k j k kejaksaan); ) Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan mudah diakses publik; Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
21 www.dadangsolihin.com 22

www.dadangsolihin.com

Supremasi Hukum ( p (Rule of Law) f )
Penerapan P
Melakukan tindak lanjut atas segala temuan pelanggaran hukum; Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam g pengawasan; ; rangka p g Menyusun sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekruitmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya; Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral sikap moral, sikap, perilaku dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus khususnya pelanggaran HAM dan kasus KKN.
www.dadangsolihin.com 23

6. Demokrasi (Democracy) ( y)
Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi. Keputusan-keputusan Keputusan keputusan yang diambil baik oleh lembaga diambil, eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

www.dadangsolihin.com

24

Demokrasi (Democracy) ( y)
Indikator Minimal Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat; Adanya kesamaan di depan hukum; Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik; Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi; Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi berkreasi berinovasi, dan berproduktifitas. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik publik.
www.dadangsolihin.com 25

Demokrasi (Democracy) ( y)
Penerapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara jujur dan adil; Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku Pemerintah baik di pusat maupun di daerah; Perubahan perilaku menuju partisipasi, keterbukaan, tanggap & akuntabel (prinsip prinsip good governance); (prinsip-prinsip Rasionalisasi organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah & peningkatan efisiensi pelayanan; Pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian penelitian, pendapat publik & keterlibatan stakeholders; Membangun mekanisme komunikasi antar stakeholders; Mobilisasi potensi & kekuatan yang ada; Pembangunan rasa memiliki dan tanggung jawab & membangun kota secara bersama dalam kemitraan.
www.dadangsolihin.com 26

7. Profesionalisme & Kompetensi p (Profesionalism & Competency)

Profesionalisme & Kompetensi p (Profesionalism & Competency)
Indikator Minimal
Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya bidangnya.

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan p g p profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perangkat Pendukung Indikator g g
Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem reward and punishment yang jelas; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.
www.dadangsolihin.com 28

www.dadangsolihin.com

27

Profesionalisme & Kompetensi p (Profesionalism & Competency)
Penerapan
Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai g g dengan tupoksinya dan sesuai kode etik yang telah disepakati bersama; Selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya di dalam mendukung pelaksanaan tupoksinya.

8. 8 Daya Tanggap (Responsiveness)

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap A t i t h h tt t h d perubahan situasi/kondisi untuk dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk masyarakat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Daya Tanggap (Responsiveness) y gg p ( p )
Indikator Minimal
Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, center Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) kotak saran (UPM), saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat. Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.

Daya Tanggap (Responsiveness) y gg p ( p )
Penerapan
Melakukan tindak lanjut segera atas berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Perangkat Pendukung Indikator
Sta da pe aya a Standar pelayanan minimal; a; Prosedur dan layanan pengaduan, hotline; Fasilitas akses infomasi yang bebas biaya. y g y
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32

9. Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness)

Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness)
Indikator Minimal Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja kerja. Perangkat Pendukung Indikator g g Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Survei-survei kepuasan stakeholders; Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien; Program k j yang tid k tumpang tindih. P kerja tidak t ti dih
33 www.dadangsolihin.com 34

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan p perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan p g perubahan seperti p menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. efektif

www.dadangsolihin.com

Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness)
Penerapan
Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu atau pelayanan satu atap; Mengembangkan/memantapkan Standard Operation Procedure (SOP)/PROTAP yang applicable applicable.

10. 10 Desentralisasi (Decentralization)

Pendelegasian tugas dan kewenangan p g g g pusat kepada p semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah daerah.

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

Desentralisasi (Decentralization) ( z )
Indikator Minimal Adanya k j l Ad kejelasan pembagian t b i tugas d wewenang antar ti k t dan t tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2000; Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal). Perangkat Pendukung Indikator Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP No. 25 Tahun 2000; Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan g g g Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003; Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah Daerah; Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah; Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat P t d d t d i d k t (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada. 37 www.dadangsolihin.com

Desentralisasi (Decentralization) ( z )
Penerapan
Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun kerjasama antar pemerintah daerah; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah; Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakankebijakan publik yang mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas baik di pusat maupun di daerah; Menciptakan sistem manajemen yang sungguh-sungguh mencerminkan pengembangan aspirasi potensi dan pel ang aspirasi, peluang pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

www.dadangsolihin.com

38

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (P i Private Sector & Ci il S i P S Civil Society Partnership) hi
Indikator Minimal Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perangkat Pendukung Indikator Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah - dunia usaha swasta - masyarakat; Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; Program-program pemberdayaan. Program program pemberdayaan

Pembangunan masyarakat madani melalui g y peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
www.dadangsolihin.com 39

www.dadangsolihin.com

40

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (P i Private Sector & Ci il S i P S Civil Society Partnership) hi

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan K j (Commitment to Reduce Inequality)
Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata p prinsip p g p pengurangan kesenjangan. g j g Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan atau persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan
Pemberdayaan usaha kecil melalui skema y bantuan kredit dan pelatihan kewirausahaan.

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce I (C it t t R d Inequality) lit )
Indikator Minimal
Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action); Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat y y y g y tidak mampu; Adanya kesetaraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce I (C it t t R d Inequality) lit )
Penerapan
Pelaksanaan program pelatihan peningkatan keterampilan pada masyarakat di kawasan tertinggal; Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang objektif, transparan, objektif transparan akuntabel partisipatif tepat waktu partisipatif, berkesinambungan dan berbasis indikator kinerja.

Perangkat Pendukung Indikator
Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi regional ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, transparan pembangunan regional pemberdayaan gender masyarakat regional, gender, kurang mampu, dan kawasan tertinggal; Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dari berbagai bidang pembangunan. pembangunan
www.dadangsolihin.com 43

www.dadangsolihin.com

44

13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hid (Commitment to Li k Hidup (C i Environmental Protection)
Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum g g , pengaktifan lembagag lingkungan secara konsisten, p g lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
www.dadangsolihin.com 45

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
Indikator Minimal
Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Perangkat Pendukung Indikator
Forum kegiatan peduli lingkungan hidup/wadah keikutsertaan masyarakat; e utse taa asya a at; Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
www.dadangsolihin.com 46

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
Penerapan P
Menggalakkan upaya penghijauan secara partisipatif; Mengembangkan sistem i f M b k i t informasi d i dik t i dan indikator komitmen pada lingkungan hidup; Mendorong inovasi dalam p g g pengunaan energi g alternatif/terbarukan; Melaksanakan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menegakkan prinsip-prinsip komitmen pada lingkungan hidup; Memberikan penghargaan pada pihak-pihak yang berkomitmen penuh dalam memelihara lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar y g Fair p yang (Commitment to Fair Market )
Pengalaman telah membuktikan bahwa campur g p tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar pasar.

www.dadangsolihin.com

47

www.dadangsolihin.com

48

Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
Indikator Minimal
Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang se at e ja ya o pet s ya g sehat.

Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
Penerapan
Penerapan good corporate governance; Pengawasan transaksi bisnis oleh Komite Pengawasan Persaingan Usaha.

Perangkat Pendukung Indikator
Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan usaha yang: Menjamin iklim kompetisi yang sehat; Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha; Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah menengah.
www.dadangsolihin.com 49

www.dadangsolihin.com

50

Bagaimana Mewujudkan g j Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tid k singkat, di l k pembelajaran, tidak i k t diperlukan b l j pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

51

www.dadangsolihin.com

52

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 53


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3309
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:14
Description: Lokakarya Model Indeks Pemerintahan; Bapeda Jawa Barat-Bandung, 17 April 2007