Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - PDF

					SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Drs. H. Dadang Solihin,MA MUSRENBANG KOTA BANDUNG
Bandung, 27 Maret 2007

www.dadangsolihin.com

2

Materi
Apa itu SPPN? Tujuan SPPN j Proses Perencanaan Ruang Li k Perencanaan R Lingkup P Dari RPJP Sampai APBD Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD PJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD RKP RKP Tahun 2008
www.dadangsolihin.com 3

Apa itu SPPN?
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanag rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur p y penyelenggara negara dan gg g masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
www.dadangsolihin.com 4

Tujuan SPPN j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 5

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D d Mi i d l RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 6

Partisipatif?
Kang Dada, g p g y sing betah mimpin bandung nya kang! ntong gampil ambek. P, tapi abdi aya usulan tentang jalan raya di bandung, seeur keneh nu tacan aya garisna, boro-boro bade disiplin ari teu aya pisan panduan kanggo tertib, punten dilengkapi heula atuh garis di jalan utama kota bandung, seuseurna lamun atos dilapis ulang teh i i teu sakantenan digarisan.
http://www.bandung.go.id/index.php gg
www.dadangsolihin.com 7

Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

www.dadangsolihin.com

8

Ruang Lingkup Perencanaan

Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

NASIONAL
Dokumen Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja R K j Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Sumber: UU25/2004
www.dadangsolihin.com

DAERAH
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan R K j S t Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan P t Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
10

Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Kinerja

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pe a sa aa e ca a pembangunan SKPD pelaksanaan rencana pe ba gu a S periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya
www.dadangsolihin.com 9

Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman

Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD
Rincian Ri i APBN

Tahunan Renja R j KL
Pedoman

RKA-KL

Pemerin ntah Pusat

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

Rancangan g RPJPD

Musrenbang g RPJPD

RKP

RAPBN

APBN

Penyusunan Rancangan Akhir

Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Proses Teknokratik oleh Bappeda

Renstra SKPD

Pedoman

Renja j SKPD

Pedoman

Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat

oleh Bappeda

oleh DPRD

Pe emerintah h Daerah

RKA SKPD

Rincian APBD

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
11 www.dadangsolihin.com 12

Sistematika Penulisan RPJP Daerah RPJP
Bab I Bab II Pendahuluan Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Bab B b III Vi i Misi, d A h P b Visi, Mi i dan Arah Pembangunan Daerah D h Bab IV Penutup

Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Latar belakang pembentukan Daerah. p g pengertian RPJP Daerah, dan , proses penyusunan RPJP Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan
Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah d j k h daerah, d h dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

1.3 Landasan Hukum
Undang-Undang, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah, perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Bab II Kondisi Analisis dan Prediksi Kondisi II Kondisi, Umum Daerah
2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 6 2.1.6 2.1.7 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan sarana Pemerintahan e e ta a Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.

1.4 1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Mengacu p g pada arah p pembangunan p g pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau.

1.5 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.

2.2. 2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.
15 www.dadangsolihin.com 16

www.dadangsolihin.com

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan

2.1.2 Demografi
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan

Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
www.dadangsolihin.com 17

Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Demografi
www.dadangsolihin.com 18

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan

Bab III III Visi, Mi i Vi i Misi, dan A h Pembangunan Daerah Arah P b D h
3.1 Visi 3 1 Vi i Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perencanaan. 3.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3.3 3 3 Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk p j pembangunan j g p j g g jangka panjang mencapai tujuan p daerah.

Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
www.dadangsolihin.com 19

www.dadangsolihin.com

20

Penyusunan dan Penetapan RPJMD

Bab IV Penutup IV
RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi misi dan visi, program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah

(1)

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g

SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g

(5)

Penetapan RPJMD ( ) (7)

(6)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 22

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

Sistematika Penulisan RPJM Daerah RPJM
Bab I Pendahuluan Bab B b II G b Gambaran Umum Kondisi Daerah U K di i D h Bab III Visi dan Misi Bab IV Strategi Pembangunan Daerah Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab VI Arah Kebijakan Umum Bab VII Program Pembangunan Daerah Bab VIII Penutup 1.1 1.2 12 1.3 1.4

Bab I Pendahuluan
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan

www.dadangsolihin.com

23

www.dadangsolihin.com

24

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Visi dan Misi

2.1 2.2 22 2.3 2.4 2.5

Kondisi Geografis Perekonomian Daerah Sosial Budaya Daerah Prasarana dan Sarana Daerah Pemerintahan Umum

3.1 Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih) terpilih). 3.2 Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).

www.dadangsolihin.com

25

www.dadangsolihin.com

26

Bab IV Strategi Pembangunan Daerah IV

Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan Daerah program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. j

5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2 Arah P 5 2 A h Pengelolaan Belanja Daerah l l B l j D h 5.3 Kebijakan Umum Anggaran

www.dadangsolihin.com

27

www.dadangsolihin.com

28

Bab VI Arah Kebijakan Umum VI
AKU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bab VII Program Pembangunan Daerah VII

7.1 Program Pembangunan Daerah
7.1.1 Program SKPD 7.1.2 Program Lintas SKPD 7.1.3 Program Kewilayahan

7.2 Rencana Kerja
7.2.1 Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaan j g

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Penyusunan dan Penetapan RKPD

Bab VIII Penutup
8.1 Program Transisi
Rancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah p periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani , j kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.

( ) (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) ) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Program SKPD (15) Penetapan RKPD P t
Mei

(9) (10)

SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD g b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil P W kil Pemerintah P t i t h Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. b Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 32
April April Maret

8.2 Kaidah Pelaksanaan
8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD. g penyusunan 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam p y RKPD. 8.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah. 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD

www.dadangsolihin.com

31

RKP Tahun 2008
Tema: T Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Prioritas: 1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. 2. 2 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan dan pertanian, kehutanan, pembangunan perdesaan. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi energi. 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. 5 5. Peningkatan e e t tas pe a ggu a ga kemiskinan. e g ata efektivitas penanggulangan e s a 6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 7. 7 Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri. 8. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular menular.
www.dadangsolihin.com 33

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

34

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 35


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: perencanaan
Stats:
views:4812
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:9
Description: Musrenbang Kota Bandung-Bandung, 27 Maret 2007