SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Drs. H. Dadang Solihin,MA MUSRENBANG KOTA BANDUNG
Bandung, 27 Maret 2007
www.dadangsolihin.com
2
Materi
Apa itu SPPN? Tujuan SPPN j Proses Perencanaan Ruang Li k Perencanaan R Lingkup P Dari RPJP Sampai APBD Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD PJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD RKP RKP Tahun 2008
www.dadangsolihin.com 3
Apa itu SPPN?
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanag rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur p y penyelenggara negara dan gg g masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
www.dadangsolihin.com 4
Tujuan SPPN j
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
www.dadangsolihin.com 5
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D d Mi i d l RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 6
Partisipatif?
Kang Dada, g p g y sing betah mimpin bandung nya kang! ntong gampil ambek. P, tapi abdi aya usulan tentang jalan raya di bandung, seeur keneh nu tacan aya garisna, boro-boro bade disiplin ari teu aya pisan panduan kanggo tertib, punten dilengkapi heula atuh garis di jalan utama kota bandung, seuseurna lamun atos dilapis ulang teh i i teu sakantenan digarisan.
http://www.bandung.go.id/index.php gg
www.dadangsolihin.com 7
Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com
8
Ruang Lingkup Perencanaan
Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
NASIONAL
Dokumen Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja R K j Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Sumber: UU25/2004
www.dadangsolihin.com
DAERAH
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan R K j S t Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan P t Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
10
Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4. Evaluasi Kinerja
Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pe a sa aa e ca a pembangunan SKPD pelaksanaan rencana pe ba gu a S periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya
www.dadangsolihin.com 9
Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman
Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD
Rincian Ri i APBN
Tahunan Renja R j KL
Pedoman
RKA-KL
Pemerin ntah Pusat
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Pedoman
RPJM
Nasional
Rancangan g RPJPD
Musrenbang g RPJPD
RKP
RAPBN
APBN
Penyusunan Rancangan Akhir
Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda
Diperhatikan Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
Pedoman
Proses Teknokratik oleh Bappeda
Renstra SKPD
Pedoman
Renja j SKPD
Pedoman
Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat
oleh Bappeda
oleh DPRD
Pe emerintah h Daerah
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
www.dadangsolihin.com
UU KN
11 www.dadangsolihin.com 12
Sistematika Penulisan RPJP Daerah RPJP
Bab I Bab II Pendahuluan Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Bab B b III Vi i Misi, d A h P b Visi, Mi i dan Arah Pembangunan Daerah D h Bab IV Penutup
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Latar belakang pembentukan Daerah. p g pengertian RPJP Daerah, dan , proses penyusunan RPJP Daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan
Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah d j k h daerah, d h dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
1.3 Landasan Hukum
Undang-Undang, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah, perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.
Bab II Kondisi Analisis dan Prediksi Kondisi II Kondisi, Umum Daerah
2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 6 2.1.6 2.1.7 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan sarana Pemerintahan e e ta a Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.
1.4 1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Mengacu p g pada arah p pembangunan p g pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau.
1.5 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.
2.2. 2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.
15 www.dadangsolihin.com 16
www.dadangsolihin.com
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan
2.1.2 Demografi
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan
Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
www.dadangsolihin.com 17
Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Demografi
www.dadangsolihin.com 18
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g)
– permasalahan – capaian/keberhasilan
Bab III III Visi, Mi i Vi i Misi, dan A h Pembangunan Daerah Arah P b D h
3.1 Visi 3 1 Vi i Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perencanaan. 3.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3.3 3 3 Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk p j pembangunan j g p j g g jangka panjang mencapai tujuan p daerah.
Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
www.dadangsolihin.com 19
www.dadangsolihin.com
20
Penyusunan dan Penetapan RPJMD
Bab IV Penutup IV
RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi misi dan visi, program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah
(1)
Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
(4)
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
(5)
Penetapan RPJMD ( ) (7)
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 22
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
Sistematika Penulisan RPJM Daerah RPJM
Bab I Pendahuluan Bab B b II G b Gambaran Umum Kondisi Daerah U K di i D h Bab III Visi dan Misi Bab IV Strategi Pembangunan Daerah Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab VI Arah Kebijakan Umum Bab VII Program Pembangunan Daerah Bab VIII Penutup 1.1 1.2 12 1.3 1.4
Bab I Pendahuluan
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Visi dan Misi
2.1 2.2 22 2.3 2.4 2.5
Kondisi Geografis Perekonomian Daerah Sosial Budaya Daerah Prasarana dan Sarana Daerah Pemerintahan Umum
3.1 Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih) terpilih). 3.2 Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
Bab IV Strategi Pembangunan Daerah IV
Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan Daerah program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. j
5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2 Arah P 5 2 A h Pengelolaan Belanja Daerah l l B l j D h 5.3 Kebijakan Umum Anggaran
www.dadangsolihin.com
27
www.dadangsolihin.com
28
Bab VI Arah Kebijakan Umum VI
AKU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
Bab VII Program Pembangunan Daerah VII
7.1 Program Pembangunan Daerah
7.1.1 Program SKPD 7.1.2 Program Lintas SKPD 7.1.3 Program Kewilayahan
7.2 Rencana Kerja
7.2.1 Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaan j g
www.dadangsolihin.com
29
www.dadangsolihin.com
30
Penyusunan dan Penetapan RKPD
Bab VIII Penutup
8.1 Program Transisi
Rancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah p periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani , j kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.
( ) (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) ) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Program SKPD (15) Penetapan RKPD P t
Mei
(9) (10)
SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD g b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil P W kil Pemerintah P t i t h Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. b Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 32
April April Maret
8.2 Kaidah Pelaksanaan
8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD. g penyusunan 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam p y RKPD. 8.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah. 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
www.dadangsolihin.com
31
RKP Tahun 2008
Tema: T Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Prioritas: 1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. 2. 2 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan dan pertanian, kehutanan, pembangunan perdesaan. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi energi. 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. 5 5. Peningkatan e e t tas pe a ggu a ga kemiskinan. e g ata efektivitas penanggulangan e s a 6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 7. 7 Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri. 8. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular menular.
www.dadangsolihin.com 33
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
34
Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 35