Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Description

Musrenbang Kota Bandung-Bandung, 27 Maret 2007

Reviews
Shared by: Dadang Solihin
Categories
Stats
views:
1540
rating:
2(1)
reviews:
0
posted:
10/10/2008
language:
Indonesian
pages:
0
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Drs. H. Dadang Solihin,MA MUSRENBANG KOTA BANDUNG Bandung, 27 Maret 2007 www.dadangsolihin.com 2 Materi Apa itu SPPN? Tujuan SPPN j Proses Perencanaan Ruang Li k Perencanaan R Lingkup P Dari RPJP Sampai APBD Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD PJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD RKP RKP Tahun 2008 www.dadangsolihin.com 3 Apa itu SPPN? SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanag rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur p y penyelenggara negara dan gg g masyarakat di tingkat pusat dan daerah. www.dadangsolihin.com 4 Tujuan SPPN j Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 5 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D d Mi i d l RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 6 Partisipatif? Kang Dada, g p g y sing betah mimpin bandung nya kang! ntong gampil ambek. P, tapi abdi aya usulan tentang jalan raya di bandung, seeur keneh nu tacan aya garisna, boro-boro bade disiplin ari teu aya pisan panduan kanggo tertib, punten dilengkapi heula atuh garis di jalan utama kota bandung, seuseurna lamun atos dilapis ulang teh i i teu sakantenan digarisan. http://www.bandung.go.id/index.php gg www.dadangsolihin.com 7 Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan R Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 8 Ruang Lingkup Perencanaan Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana NASIONAL Dokumen Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan P t Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja R K j Kementerian / Lembaga (Renja KL) Sumber: UU25/2004 www.dadangsolihin.com DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan R K j S t Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan P t Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 10 Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Kinerja Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pe a sa aa e ca a pembangunan SKPD pelaksanaan rencana pe ba gu a S periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya www.dadangsolihin.com 9 Dari RPJP Sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Rincian Ri i APBN Tahunan Renja R j KL Pedoman RKA-KL Pemerin ntah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional Rancangan g RPJPD Musrenbang g RPJPD RKP RAPBN APBN Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pedoman Proses Teknokratik oleh Bappeda Renstra SKPD Pedoman Renja j SKPD Pedoman Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat oleh Bappeda oleh DPRD Pe emerintah h Daerah RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 11 www.dadangsolihin.com 12 Sistematika Penulisan RPJP Daerah RPJP Bab I Bab II Pendahuluan Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Bab B b III Vi i Misi, d A h P b Visi, Mi i dan Arah Pembangunan Daerah D h Bab IV Penutup Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Latar belakang pembentukan Daerah. p g pengertian RPJP Daerah, dan , proses penyusunan RPJP Daerah. 1.2 Maksud dan Tujuan Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah d j k h daerah, d h dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 1.3 Landasan Hukum Undang-Undang, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah, perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah. Bab II Kondisi Analisis dan Prediksi Kondisi II Kondisi, Umum Daerah 2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 6 2.1.6 2.1.7 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan sarana Pemerintahan e e ta a Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting. 1.4 1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Mengacu p g pada arah p pembangunan p g pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau. 1.5 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini. 2.2. 2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis. 15 www.dadangsolihin.com 16 www.dadangsolihin.com 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan 2.1.2 Demografi Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup www.dadangsolihin.com 17 Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Demografi www.dadangsolihin.com 18 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan Bab III III Visi, Mi i Vi i Misi, dan A h Pembangunan Daerah Arah P b D h 3.1 Visi 3 1 Vi i Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perencanaan. 3.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3.3 3 3 Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk p j pembangunan j g p j g g jangka panjang mencapai tujuan p daerah. Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Penyusunan dan Penetapan RPJMD Bab IV Penutup IV RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi misi dan visi, program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 22 www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com Sistematika Penulisan RPJM Daerah RPJM Bab I Pendahuluan Bab B b II G b Gambaran Umum Kondisi Daerah U K di i D h Bab III Visi dan Misi Bab IV Strategi Pembangunan Daerah Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab VI Arah Kebijakan Umum Bab VII Program Pembangunan Daerah Bab VIII Penutup 1.1 1.2 12 1.3 1.4 Bab I Pendahuluan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III Visi dan Misi 2.1 2.2 22 2.3 2.4 2.5 Kondisi Geografis Perekonomian Daerah Sosial Budaya Daerah Prasarana dan Sarana Daerah Pemerintahan Umum 3.1 Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih) terpilih). 3.2 Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih). www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Bab IV Strategi Pembangunan Daerah IV Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan Daerah program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. j 5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2 Arah P 5 2 A h Pengelolaan Belanja Daerah l l B l j D h 5.3 Kebijakan Umum Anggaran www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Bab VI Arah Kebijakan Umum VI AKU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya Bab VII Program Pembangunan Daerah VII 7.1 Program Pembangunan Daerah 7.1.1 Program SKPD 7.1.2 Program Lintas SKPD 7.1.3 Program Kewilayahan 7.2 Rencana Kerja 7.2.1 Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaan j g www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Penyusunan dan Penetapan RKPD Bab VIII Penutup 8.1 Program Transisi Rancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah p periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani , j kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. ( ) (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) ) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g Program SKPD (15) Penetapan RKPD P t Mei (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD g b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg Wakil P W kil Pemerintah P t i t h Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. b Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 32 April April Maret 8.2 Kaidah Pelaksanaan 8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD. g penyusunan 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam p y RKPD. 8.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah. 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com 31 RKP Tahun 2008 Tema: T Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Prioritas: 1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. 2. 2 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan dan pertanian, kehutanan, pembangunan perdesaan. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi energi. 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. 5 5. Peningkatan e e t tas pe a ggu a ga kemiskinan. e g ata efektivitas penanggulangan e s a 6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 7. 7 Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri. 8. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular menular. www.dadangsolihin.com 33 Terima Kasih www.dadangsolihin.com 34 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 35

Related docs
premium docs
Other docs by Dadang Solihin