Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI

Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI Drs. H. Dadang Solihin, MA g , Rapat Kelompok Kerja Khusus Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Jakarta, 6-7 Jakarta 6 7 Maret 2007 www.dadangsolihin.com 2 Bahan Diskusi Dimana Posisi Otoda? Visi dan Misi Pembangunan Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 Sasaran Otoda Tujuan Otonomi Daerah Permasalahan Otonomi Daerah Analisa Potensi Permasalahan Dimana Posisi Otoda? Visi Otoda Strategi Otoda Kinerja Otoda www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Dimana Posisi Otoda? Misi: Sasaran Otoda Visi dan Misi Pembangunan Nasional T h 2005–2025 N i l Tahun 2005 2025 Visi: Indonesia yang M di i M j Adil d M k I d i Mandiri, Maju, dan Makmur 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, j y , , , y , dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 3. Mewujudkan masyarakat d 3 M j dk k t demokratis b l d k h k k ti berlandaskan hukum. Strategi Otoda 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. j pemerataan p pembangunan dan berkeadilan. g 5. Mewujudkan p 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Kinerja Otoda j 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com Sumber: UU 17/2007 6 Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 RPJM ke-1 (2005 – 2009) Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya p y penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin gg y g dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik baik. Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai nilai nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia www.dadangsolihin.com 7 Sasaran Otoda 1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perundang undangan pusat dan daerah termasuk yang daerah, mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD. 2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah d 2 M i k t k j t i t h daerah; h 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; d f i l dan 6. Tertatanya daerah otonom baru. Su be Sumber: RPJM 2004-2009 J 00 009 www.dadangsolihin.com 8 RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-3 ke 3 (2015 – 2019) RPJM ke-4 (2020 – 2024) Tujuan Otonomi Daerah Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Permasalahan Otonomi Daerah 1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. 2. 2 Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah daerah. 3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia. 4. 4 Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000 9 www.dadangsolihin.com 10 Meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum) www.dadangsolihin.com Permasalahan Otonomi Daerah . . . 1. belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, i t h td d h 2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, p j , 3. masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, 4. belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien efisien, 5. terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur p pemerintah daerah, , 6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan 7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya tujuannya. Sumber: RPJM 2004-2009 www.dadangsolihin.com 11 Analisa Potensi Permasalahan Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Jangka Pendek Mengganggu Sistem Jangka Menengah Merusak Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan Sistem Masalah Filosofis Otsus Papua Otsus NAD ? ? Urusan Pemerintahan ? ? ? ? ? ? Kelembagaan Masalah Strategis Pemekaran & Perbatasan Pemberdayaan Masyarakat ? ? ? Personil Keuangan Daerah Masalah Implementatif Perwakilan Pengawasan Pelayanan Publik 12 www.dadangsolihin.com Potensi Permasalahan: Urusan Pemerintahan Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Jangka Pendek Mengganggu Sistem Jangka Menengah Merusak Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan Sistem Rekomendasi: Urusan Pemerintahan 1. 1 2. 2 Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat Pusat, Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04 sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000). Departemen/LPND menyusun norma standar prosedur dan norma, standar, kriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan. Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteria untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi. Dalam f ilit i P D l fasilitasi Pemerintah d i t h dapat melimpahkan sebagian t li hk b i wewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhi norma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut. tersebut Masalah Filosofis Masalah Strategis Masalah Implementatif Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara i t h k b l i k t UU Otoda dengan UU Sektor. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue). (revenue) Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal. 3. 4. 4 www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Potensi Permasalahan: Kelembagaan Daerah Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Jangka Pendek Mengganggu Sistem Jangka Menengah Merusak Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan Sistem Rekomendasi: Kelembagaan Daerah 1. 1 2. 3. 4. 4 5. 6. Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32 No 32 Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/2003 Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkan g j p , p g dengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luas wilayah Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengan nomenklatur yang sama Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan M k i i i d f ilit i k l b (Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi) Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanan ( j ) p g g p gg dasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan (Urusan Pilihan) Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana (Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukung teknis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsur pendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawah kordinasi Sekda (Middle line) Masalah Filosofis Masalah Strategis Masalah Implementatif Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan Struktur yg g gemuk membutuhkan PNS yg banyak y sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan 50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lain akan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnya alokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30% Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah. daerah www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Potensi Permasalahan: Personil Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem Jangka Pendek Mengganggu M Sistem Jangka Menengah Merusak M k Sistem Jangka Panjang Melumpuhkan M l hk Sistem Rekomendasi: Personil 1. 1 2. 3. Menyusun PP Kepegawaian Daerah Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planning terkait dengan visi dan misi daerah Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, Career Planning, Career Development dan training, sistem penilaian dan sistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNS terhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minus dilayani growth bagi daerah yg kelebihan PNS Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsional untuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan pro profesionalisme Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat ke M l k k i i d f ilit i k i d iP tk Provinsi dan Gubernur ke Kab/Kota Masalah M l h Filosofis Masalah Strategis Masalah Implementatif Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai. Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk Putera Daerah menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada). Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas po o pokok. www.dadangsolihin.com 17 4. 5. 6. 7. 8. 8 www.dadangsolihin.com 18 Potensi Permasalahan: Keuangan Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. Overhead cost pemda yang tinggi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi d t d k t i dan tugas pembantuan b t Terbatasnya pemanfaatan DAK Kurangnya manajemen aset Kebijakan investasi di daerah 1. 2. 3. Rekomendasi: Keuangan Daerah Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan p g g pembiayaan y pelayanan yang dilakukan Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK k k l d l k i 4. 5. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Potensi Permasalahan: Perwakilan 1. 2. 3. 3 4. 4 5. 6. Kemitraan yang tidak jelas Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh K t i i k t l h DPRD Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking Rekomendasi: Perwakilan 1. 2. Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat g p Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala Daerah www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Potensi Permasalahan: Pelayanan Publik 1. 2. 2 3. 4. Rendahnya Kualitas Pelayanan Masih Besarnya Peranan Pemda dalam Penyediaan Pelayanan Tidak Jelasnya Standard Pelayanan y y Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan 1. 2. 2 3. 3 Rekomendasi: Pelayanan Publik Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda Penentuan standar pelayanan baik yang P t t d l b ik bersifat kualitatif maupun kuantitatif Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Potensi Permasalahan: Pengawasan Rekomendasi: Pengawasan 1. Perlunya supervisi sosialisasi peraturan perundangan 2. Penegakan hukum yang tegas 1. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan 2. 2 Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan satuan-satuan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Sumber: Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen Prioritas Pembangunan Daerah 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau it t ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan g mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. g pendapatan dan p 4. Meningkatkan p kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com Konsep APBD Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis y y g g Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Sumber: Tap MPR No.IV/MPR/2000 No IV/MPR/2000 Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. undang undang lain Sumber: Pasal 225 UU 32/2004 Meningkatkan: Kesejahteraan masyarakat Pelayanan umum y Daya saing daerah www.dadangsolihin.com 27 28 Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan Di l k proses perencanaan yang partisipatif. ti i tif Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Menyelaraskan Sektor dan Daerah (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Mei (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Pemekaran Daerah Tugas dan wewenang DPR : Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pembentukan, daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003 April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 31 April Maret Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tugas dan wewenang DPD : g g DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan s mber da a alam dan s mber da a ekonomi lainn a sumber daya alam, sumber daya lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003 www.dadangsolihin.com 32 Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah • Desentralisasi Fi k l D li i Fiskal PBB DAU Dana Perimbangan DAK Pajak BPHTB PPh Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru Kriteria syarat minimal eselonering harus j jelas Dana Bagi Hasil Kehutanan Pertambangan Umum SDA Perikanan Minyak Bumi Gas Bumi Panas Bumi www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Terima Kasih www.dadangsolihin.com 35 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 36