Forum Kerjasama Pembangunan Daerah j g
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD
dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Pembekalan Nasional Peran dan Fungsi Dewan Legislatif dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Sari Pan Pacific J k t S i P P ifi Jakarta, 3 Maret 2007 M t
www.dadangsolihin.com 2
Materi Seminar
Tujuan Pembangunan Daerah Wadah Perwakilan Rakyat Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Tugas dan Wewenang DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD Penerapan prinsip-prinsip Good Governance APBD Dari RPJP Sampai APBD Proses Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD y p Penyusunan dan Penetapan RKPD Penyusunan Rancangan APBD Perubahan APBD
www.dadangsolihin.com 3
Tujuan Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. k i ki 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. 4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar b d l bermanfaat b i generasi sekarang f t bagi i k dan generasi masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com 4
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas p j perjuangan kepentingan tertentu g p g Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional
www.dadangsolihin.com
Pemda
Kebijakan dan Program Pembangunan g
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM S
Produk-produk Fungsi DPRD Program partai dan janji kampanye p y Kebijakan dan program khusus LSM
Ormas O
Agenda lobi dan tekanan politik
Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering p j g memperjuangkan kepentingan rakyat? Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang d dapat didayagunakan t did k untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
5
Sosial
Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga
Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan
Pertumbuhan dan pemerataan Lingkungan yang sehat dan lestari
Kelembagaan
Pembuatan keputusan partisipatif
Pemda
KDH, Sekda, SKPD
DPRD
Lembaga Intermediary Parpol
Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Bi bi d l Partai
LSM
Ormas
Berbagai bentuk dan jenis Ormas d j i O
Pimpinan, Komisi, Fraksi, K i i F k i Kaukus
Berbagai bentuk dan jenis d j i LSM
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender
Laki Perempuan
Ekonomi
Kaya Miskin
Domisili
Tetap www.dadangsolihin.com Tidak Tetap
Keamanan
Mapan Rentan
Organisasi
Kelompok Individual 6
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Kelompok Median
Mereka adalah para pemain politik di tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas dalam melihat peluang untuk melakukan perubahan. Motif gerakan dan sasaran mereka seringkali sangat ditentukan pada pemenuhan insentif yang mereka p ; p harapkan; bisa insentif politik atau ekonomi. Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar' karena mampu masuk dalam berbagai kalangan dengan mudah mudah. Mereka juga bisa menjadi 'penunggang bebas' atau free rider terhadap berbagai organisasi dan program yang sesuai dengan minat d k d i t dan kepentingan mereka. ti k Pada umumnya, mereka muncul dari 'kelas menengah' di lingkungan ekonomi atau pun lingkungan intelektual. p g g
www.dadangsolihin.com 7
Pendukung Pemilu
Pada umumnya mereka mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan d sumberdaya b d pembangunan secara lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. k tk b k Karena posisi yang berada d ap sa e ga , e e a di lapisan tengah, mereka dapat diakses baik oleh para penguasa formal maupun masyarakat luas, sebab keduanya punya ketergantungan terhadap kelompok median ini ini.
www.dadangsolihin.com 8
Tugas dan Wewenang DPRD
1. 1 Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang y j g g APBD bersama dengan kepala daerah; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap
– pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, – peraturan kepala daerah, – APBD APBD, – kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan – kerja sama internasional di daerah;
Orientasi Dasar Politik DPRD
1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. birokrasi
4. dst s.d 11
Sumber: UU 32/2004 Pasal 42
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
2. Argumentasi politik yang dib 2 A t i litik dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan p g politik. APBD dan pengawasan p
www.dadangsolihin.com 11
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
3. Pemikiran yang selalu mencari 3 P iki l l i upaya perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam g melaksanakan tugas dan fungsinya. Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD p dan struktur politik pendukungnya.
www.dadangsolihin.com
12
Orientasi Dasar Politik DPRD . . .
4. Membangun dan memperkokoh g p sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.
Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
Penerapan p p prinsip transparansi, p p p partisipasi, dan akuntabilitas diakui p sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) p 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. 10. 11. 11 Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan d K it dengan D i U h Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) (C it tt F i M k t
14
12. 13. 13 14.
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
APBD
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Desember.
Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL
Pedoman Pedoman
Tahunan Renja R j KL
Pedoman
RKA-KL
Rincian Ri i APBN
Pemerin ntah Pusat
Diacu Dijabar kan Pedoman
RPJP Nasional
Pedoman
RPJM
Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Sumber: UU 32/2004 Pasal 179
Diacu
Diperhatikan Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJP.
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
RAPBD
APBD
Pe emerintah h Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
Renja j SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
UU SPPN
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com
UU KN
16
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah R K j P i t h (RKP) Rencana Kerja j Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Sumber: S b UU25/2004
DAERAH
Penetapan UU (Ps. (Ps 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per P P Pres (Ps. 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah R K j P i t h Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan j Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda (Ps. (Ps 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH P t (Ps. 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
18
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 17
www.dadangsolihin.com
Penyusunan dan Penetapan RPJPD
Penetapan g Rancangan RPJPD menjadi Perda
Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Rancangan g RPJPD
Musrenbang g RPJPD
Penyusunan Rancangan Akhir
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
(4)
Proses Teknokratik oleh Bappeda
Bahan Rancangan RPJP Melibatkan Masyarakat
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD
oleh Bappeda
oleh DPRD
a) ) b) c) d) e) )
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
(5)
Penetapan RPJMD ( ) (7)
(6)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 20
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) Rancangan Akhir RKPD a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD
Mei
(9) (10)
SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
Penyusunan y Rancangan APBD
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22
April April Maret
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD
Azas Umum Penyusunan RAPBD y
No 1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan D K Daerah. h Kewenangan pemerintah di Daerah. Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa Desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Sumber Dana APBD APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota APBD
Hati-hati…Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan j yang p g kebijakan y g telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
www.dadangsolihin.com 24
Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah.
www.dadangsolihin.com
23
Alur Penyusunan RAPBD
Juni
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6
SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
7
8
9
Minggu 1 Oktober
RKP D
KUA
Nota Kesepakatan KUA
PPAS
Nota Kesepakatan PPA
Pembahasan RKA-SKPD
Perbaikan RKA-SKPD
Rancangan APBD
Minggu Mingg 1 Juli
RKUA
Mei
Rancangan Kebijakan Umum APBD
DPRD
Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
KUA
RKPD
10
Rencana Kerja Pemda
j Kebijakan Umum APBD
11
Persetujuan DPRD Raperda APBD
12
Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD
13
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD
14
SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
15
Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
16
SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD
17
Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH
Minggu 2 Juli Nota Kesepakatan KDH-DPRD
PPAS
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Awal Agustus
Pembahasan Rancangan APBD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Raperda p APBD
Sosialisasi Raperda
TAPD
PPKD
Akhir Juli
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
PPA
Prioritas dan Plafon Anggaran
RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Raperkada Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan DPA-SKPD
Verifikasi Rancangan DPA-SKPD
Pengesahan DPA-SKPD
Persetujuan DPA-SKPD
Pendistribusian DPA-SKPD
Pelaksanaan DPA-SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja
SKPD
TAPD
PPKD
Sekda
PPKD
SKPD
PPKD
Bappeda pp
www.dadangsolihin.com
25
www.dadangsolihin.com
26
RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KUA
Kebijakan Umum APBD
• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g gg Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. • Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD. 2. 2 RKUA memuat: t
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang p pemerintah). ) ditetapkan oleh p
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. 6. 6 RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. p 7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
27 www.dadangsolihin.com 28
www.dadangsolihin.com
PPAS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara gg
Penyusunan RKA-SKPD y
1. 1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat kesepakatan, edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang p mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai d b k i dengan standar pelayanan minimal yang dit t k t d l i i l ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi efektifitas tranparansi dan prinsip prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD analisis standar belanja dan standar satuan harga RKA-SKPD, harga.
1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah y g p ,p menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan berjalan. 3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 4. 4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 5. 5 KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke masing masing dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
www.dadangsolihin.com 29
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKASKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. berjalan
www.dadangsolihin.com 30
Penyiapan Raperda APBD
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 2. 2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis b l j standar satuan h k i t t d li i belanja, t d t harga, standar t d pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. 3. 3 Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian RKA-SKPD ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD. 5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD p y disosialisasikan kepada masyarakat. 6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
www.dadangsolihin.com 31
Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
1. 1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk p persetujuan bersama. j mendapatkan p 2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD. 4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan. 5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. 6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan persetujuan bersama d t k t j b dengan k kepala d l daerah t h d h terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan bulan.
www.dadangsolihin.com 32
lanjutan
Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD
Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan:
a. a persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. d nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
7.
8. 9. 9 10. 11.
Pelampauan batas tertinggi dari j p gg jumlah p g pengeluaran hanya y diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak g p p p mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada.
www.dadangsolihin.com
33
www.dadangsolihin.com
34
lanjutan
lanjutan
2. 2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih ti t l bih tinggi d / t peraturan d i dan/atau t daerah l i h lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait terkait. 4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dimaksud. 5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan p perundang-undangan y g lebih tinggi, g g g yang gg , gubernur menetapkan p rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.
6. 6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD p y p paling lama 7 hari kerja terhitung sejak g j g j melakukan penyempurnaan p diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi P d d P j di Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan P d d b M d i b t lk Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 8. 8 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dievaluasi. 2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. 4. 4 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 5. 5 Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.
www.dadangsolihin.com 37
lanjutan
6. Apabila b 6 A bil gubernur menyatakan h il evaluasi R t k hasil l i Raperda d d dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 8. 8 Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. 9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah g pencabutan p peraturan daerah tentang APBD. g tentang p 11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
www.dadangsolihin.com 38
Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. 2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan l h j b t dit j k d dit t k oleh pejabat yang b berwenang selaku l k penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada . 4. 4 Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
Perubahan APBD
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Dasar Perubahan APBD
1 Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi • terjadinya p j y pelampauan atau tidak tercapainya p y p p y proyeksi p pendapatan p daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. • antar unit organisasi, antar k i t t it i i t kegiatan, antar j i b l j antar obyek t jenis belanja, t b k belanja, antar rincian obyek belanja. • • • • • • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah; melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS; mendanai kegiatan lanjutan; mendanai program dan kegiatan baru; dan mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
Alur Penyusunan RAPBD Perubahan
Rancangan R Kebijakan Umum APBD
2 3
Pergeseran anggaran P Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya y harus digunakan dalam tahun berjalan
KUA Perubahan
RKUA Perubahan Nota Kesepakatan KDH-DPRD
Minggu 1 Agustus
DPRD
Minggu 2 Agustus
Minggu 3 Agustus
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
4
Keadaan darurat
• bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi secara berulang; • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan • memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 50%. www.dadangsolihin.com 41
PPAS Perubaha n
Prioritas dan Plafon P i it d Pl f Anggaran Sementara
PPA Perubaha n
RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
5
Keadaan luar biasa
www.dadangsolihin.com
42
Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperda tentang perubahan APBD Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD
Sesuai
Raperda tentang Perubahan APBD p g dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.
Tim Anggaran Pemda
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2. 3. 3 4.
SKPD
RKASKPD
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPKD
•
TAPD
menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPASKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya Iainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
•
DPPASKPD
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
•
5.
Tidak Sesuai
Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan perubahan. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. y g peraturan daerah tentang p g perubahan Penyebarluasan rancangan p APBD dilaksanakan oleh Sekda.
Disempurnakan lagi
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Lampiran Raperda
Lampiran Raperkada
Raperda Perubahan APBD
1 Penyampaian
• Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang p perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p y p paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda Raperda. • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang t l h di telah disepakati antara k k ti t kepala d l daerah d h dan pimpinan DPRD. • Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda t t R d tentang perubahan APBD paling lambat 3 b h li l b t bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
www.dadangsolihin.com 46
1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran 2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pendapatan daerah, pemerintahan daerah dan organisasi; belanja daerah dan 3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan pembiayaan daerah; daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan dan pembahyaan; 2. Penjabaran perubahan 4. 4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan APBD menurut pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; organisasi, program, 5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok, keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, b k i i j i obyek, rincian daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek pendapatan, keuangan negara; belanja dan 6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pe b ayaa pembiayaan. jabatan; 7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. 9 Daftar pinjaman daerah daerah.
www.dadangsolihin.com 45
2 Pembahasan 3 Penetapan
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan p p
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi 1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang l bih ti d d lebih tinggi, gubernur b i b bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan berjalan. 3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.
www.dadangsolihin.com 47
Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota 1. Apabila Gubernur menyatakan h il evaluasi R 1 A bil G b k hasil l i Raperda d d dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 2. 2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak dimaksud diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. 3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.
www.dadangsolihin.com 48
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
1. 1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan g yang gg perubahan APBD. kegiatan y g dianggarkan dalam p 2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD). SKPD) 3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. 4. DPPA SKPD 4 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan TAPD, disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.
TERIMA KASIH
www.dadangsolihin.com
49
www.dadangsolihin.com
50
Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 51