Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

Mewujudkan Keuangan Negara y g yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel p p Drs. H. Dadang Solihin, MA Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK Jakarta, Jakarta 30 November 2006 www.dadangsolihin.com 2 Keuangan Negara Meliputi Keuangan N K Negara • Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta • segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang y g dapat dijadikan milik p g yang p j negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. j 1. 1 Hak negara untuk memungut pajak mengeluarkan dan pajak, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. 5 Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga piutang barang serta hakuang, berharga, barang, hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 8 8. Kekayaan p a lain ya g d uasa o e pe e ta da a rangka e ayaa pihak a yang dikuasai oleh pemerintah dalam a g a penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. www.dadangsolihin.com 4 www.dadangsolihin.com 3 Good Governance • M Mengandung makna t t kepemerintahan yang baik, d k tata k i t h b ik pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan p pemerintahan y g baik, p y yang , penyelenggaraan negara y g gg g yang baik ataupun administrasi negara yang baik. • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di k i sebagai l d k t bilit diakui b i landasan awal b i l bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara u u umum. • Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. k t Keterkaitan antara Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas • Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan tiga prinsip utama bagi penyelenggaraan good governance. governance • Ketiga prinsip tersebut tidaklah dapat berjalan sendirisendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, • masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan • ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Keterkaitan antara Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas • Terbukanya akses publik bagi pelbagai informasi pemerintahan k dipastikan k • Masyarakat d mendapatkan informasi mengenai prosedur, peraturan dan p perundangan. g Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas publik • Prosedur, peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen • Tindakan dan pengeluaran pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan indikator kinerja dan target yang jelas Stakeholders STATE Executive Judiciary d Legislature Public service Military Police CITIZENS Community-based organizations C it b d i ti Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: TRANSPARANSI AKUNTABILITAS Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi PARTISIPASI • Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol publik • Seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional d akuntabel. f i l dan k t b l 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya p g y partisipasi masyarakat dalam p y pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan per ndang ndangan perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat pusat maupun daerah. 9 www.dadangsolihin.com 10 Masyarakat, Bangsa, dan g Negara Masyarakat Pemerintah VISI Good Governance Dunia Usaha www.dadangsolihin.com Pengertian Transparansi • Ak Akses atau k b b kebebasan b i setiap bagi i g orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik, • yang menyangkut proses penyusunan k t dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. www.dadangsolihin.com 11 Pengertian Transparansi Indikator Minimal • • Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap mudah dijangkau bebas siap, dijangkau, diperoleh, dan tepat waktu. Perangkat P d k P k t Pendukung I dik t Indikator • • • • • • Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e government e procurement dsb); (e-government, e-procurement, Iklan layanan masyarakat; Media cetak; p pengumuman. Papan p g www.dadangsolihin.com 12 Rencana Tindak Isu Strategis Penerapan Prinsip Transparansi 1. Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi. 2. Belum semua peraturan yang memuat k t t 2 B l t t ketentuan mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya sanksinya. 3. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi. 4. Belum jelasnya batasan-batasan transparansi. 5. Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi. www.dadangsolihin.com 13 1. Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi Rencana Tindak Kelembagaan • Mereview peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan p y penyelenggaraan negara gg g • Menetapkan lembaga independen yang menyusun rating dan memberikan reward • Memasukan unsur penilaian komitmen dalam rekrutmen aparat • Menyusun SOP fit and proper • Menyusun mekanisme reward kepada yang berkomitmen SDM Melakukan pelatihan berlanjut untuk menjaga serta meningkatkan komitmen dan motivasi aparat Indikator • Tersusunnya rekomendasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kepegawaian dan p g penyelenggaraan negara • Ditetapkannya lembaga penilai • Tercakupnya penilaian komitmen pada proses rekrutmen • Tersedianya SOP fit and Institusi Pelaksana • Meneg Kominfo • Semua instansi Ketatalaksanaan Menneg PAN test proper test • Tersusunnya mekanisme reward pada aparat yang berkomitmen Meningkatnya komitmen dan motivasi aparat Semua instansi www.dadangsolihin.com 14 2. Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai p g p g g y transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya Rencana Tindak Kelembagaan • Mereview pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan • Melengkapi peraturan yang memuat ketentuan transparansi dengan ketentuan sanksi Mengkaji penerapan sangsi dalam peraturan id l t perundangan dalam pelanggaran prinsip a pa a transparansi Indikator Tersusunnya rekomendasi pengaturan transparansi dalam peraturan perundangan yang dilengkapi ketentuan sanksi Institusi Pelaksana Menneg PAN, BKN, LAN, Dep Hukum dan HAM, bekerja sama dengan semua instansi 3. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam menjalankan transparansi Rencana Tindak Kelembagaan Indikator Terciptanya unit-unit, perangkat peraturan, serta sistem yang mendorong dan menjamin kondusivitas penerapan prinsip transparansi Institusi Pelaksana Semua instansi Mainstreaming prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara, melalui pembentukan unit-unit, penyusunan peraturan, serta perumusan sistem Ketatalaksanaan l k Terlaksananya peraturan perundangan d penyelenggaraan negara yang konsisten serta dapa dapat memuat sanksi ua a atas pelanggaran prinsip transparansi --- Semua instansi Ketatalaksanaan SDM Menyusun pedoman Tersusunnya pedoman pelaksanaan transparansi pelaksanaan transparansi Melakukan pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan g pemahaman dan kemampuan SDM aparatur Meningkatnya pemahaman dan kemampuan SDM p aparatur dalam menjalankan transparansi Semua instansi Semua instansi SDM --www.dadangsolihin.com --15 www.dadangsolihin.com 16 4. Belum jelasnya batasan-batasan transparansi Rencana Tindak Kelembagaan Menyusun peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Indikator Tersusunnya peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi di masing-masing sektor Tersedianya pedoman pelaksanaan transparansi yang memuat d dengan jelas batasan-batasan transparansi Meningkatnya M i k t pemahaman dan kemampuan SDM aparatur j dalam menjalankan transparansi sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan Institusi Pelaksana Semua instansi 5. Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat mengenai penerapan transparansi Rencana Tindak Kelembagaan • Memperkuat unit humas di setiap instansi • Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menuntut transparansi pemerintah Indikator • Meningkatnya kapasitas dan peran unit humas dalam menampung serta meneruskan tuntutan/aspirasi masyarakat tentang penerapan transparansi di setiap instansi • Terlaksananya kegiatan sosialisasi • Bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap tuntutan transparansi oleh pemerintah • Meningkatnya jumlah tuntutan/ aspirasi masyarakat terhadap penerapan transparansi oleh pemerintah Terbangunnya basis informasi pelayanan pemerintah yang lengkap dan aksesibel Meningkatnya kemampuan aparat humas dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Institusi Pelaksana Semua instansi Ketatalaksanaan Melengkapi pedoman pelaksanaan transparansi d dengan batasan-batasan yang jelas SDM Melakukan l tih M l k k pelatihan yang berlanjut untuk meningkatkan p pemahaman dan kemampuan SDM aparatur Semua instansi Semua Sem a instansi Ketatalaksanaan Menyediakan informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Melakukan pelatihan yang berlanjut terutama bagi aparat humas Semua instansi SDM Semua instansi www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Pengertian Partisipasi • Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. • Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. www.dadangsolihin.com 19 Pengertian Partisipasi Indikator Minimal • • Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan k Ad bil keputusan yang did t didasarkan atas k k t konsensus bersama. Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam. Perangkat Pendukung Indikator • • • • www.dadangsolihin.com 20 Rencana Tindak Isu Strategis Penerapan Prinsip Partisipatif 1. Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsifungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku 1. Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi 1 B l k di d l k f if i manajemen pembangunan partisipatif yang baku. 2. Belum cukup meluasnya sosialisasi pedo a pa t s pas e u cu up e uas ya sos a sas pedoman partisipasi. 3. Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan. pembangunan 4. Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi. 5. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi. Rencana Tindak Kelembagaan Memberdayakan dan mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah untuk menghasilkan pedoman-pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif • Menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program • Sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Indikator Koordinasi unit-unit organisasi pemerintah untuk menyusun pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan yang partisipatif • Tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif untuk setiap program • Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan fungsifungsi manajemen pembangunan partisipatif Meningkatnya kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan fungsifungsi manajemen pembangunan partisipatif Institusi Pelaksana Menneg PAN/LAN bersama instansi terkait Ketatalaksanaan Semua instansi SDM Semua instansi www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 2. Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi Rencana Tindak Kelembagaan Mengkoordinasikan unit-unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan • Menyusun strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif • Diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Pelatihan SDM aparatur tentang strategi sosialisasi t t t t i i li i metode pelaksanaan fungsifungsi manajemen pembangunan partisipatif Indikator Terkoordinasinya unit-unit organisasi pemerintah untuk mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan Sinergisitas pada pelaksanaan sosialisasi pedoman partisipasi dalam pembangunan • Tersedianya strategi sosialisasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif • Terlaksananya diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsifungsi manajemen pembangunan partisipatif Meningkatnya kemampuan SDM aparatur d l t dalam melakukan l k k sosialisasi metode pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan partisipatif Institusi Pelaksana Semua instansi 3. Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan b Rencana Tindak Kelembagaan Menyusun peraturan dan program yang memberi ruang p peranserta masyarakat y Kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan Indikator Tersedianya peraturan dan program yang memberi ruang p peranserta masyarakat y Terlaksananya kampanye publik tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam manajemen pembangunan Meningkatnya kemampuan SDM aparatur untuk memfasilitasi dan memotivasi munculnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pembangunan Institusi Pelaksana P l k Semua instansi Ketatalaksanaan Semua instansi Ketatalaksanaan Semua instansi SDM Semua instansi SDM Semua instansi www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 4. Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi Rencana Tindak Kelembagaan • Mengembangkan forumforum lintas pelaku • Mengembangkan wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif Mengkaji ulang kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi • Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif • Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam teknikteknik komunikasi massa Indikator • Berfungsinya forum-forum lintas pelaku • Tersedianya wadah atau media untuk menyalurkan partisipasi yang lebih efektif Tersedianya rekomendasi perbaikan kinerja sarana dan prasarana pendukung partisipasi • Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif • Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam memanfaatkan teknik-teknik komunikasi massa Institusi Pelaksana Semua instansi 5. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai penerapan partisipasi Institusi Pelaksana Semua instansi Rencana Tindak Kelembagaan Membentuk kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Menyusun panduan praktis dan spesifik tentang program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Melakukan berbagai pelatihan manajemen pembangunan partisipatif Indikator Terbentuk dan beroperasinya kelompok kerja lintas unit kerja untuk memperkuat kemampuan penerapan prinsip partisipatif Tersedianya panduan praktis dan spesifik program partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam manajemen pembangunan partisipatif Ketatalaksanaan Semua instansi Ketatalaksanaan Semua instansi Semua instansi SDM SDM Semua instansi www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Pengertian Akuntabilitas • Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi k i i kepada pihak yang memiliki h k atau d ih k iliki hak t kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. • Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan d dikritisi. s • Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. www.dadangsolihin.com 27 Pengertian Akuntabilitas • Ak t bilit Ek li it Akuntabilitas Eksplisit Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala ia diharuskan untuk menjawab atau k l i dih k t k j b t memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas tugas kedinasan tugas-tugas kedinasan. • Akuntabilitas Implisit Segenap aparatur publik secara i li it S t blik implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat akibat keputusan yang akibat-akibat dibuat. www.dadangsolihin.com 28 Pengertian Akuntabilitas Indikator Minimal • • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang dit t k atas k Ad k i ditetapkan t kesalahan atau k l l i d l l h t kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja. 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat l 2 L h k it t t k b t laporan akuntabilitas. 3. 3 Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik. 4. 4 Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi. 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah. www.dadangsolihin.com 30 Perangkat Pendukung Indikator • • • • • • Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan t h L tahunan; Laporan pertanggungjawaban; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward and punishment. www.dadangsolihin.com 29 Rencana Tindak 1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator kinerja Rencana Tindak Kelembagaan g Menyusun tupoksi y p sekaligus indikator kinerja yang terukur • Menyusun SOP unit/ lembaga • Menerapkan standar kompetensi jabatan • Meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tupoksinya Indikator Tersusunnya tupoksi beserta y p indikator kinerja yang terukur Tersusunnya SOP unit/lembaga sesuai dengan tupoksi • Diterapkannya standar kompetensi jabatan Institusi Pelaksana Semua instansi 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan akuntabilitas Rencana Tindak Kelembagaan Membentuk lembaga pemantau dan penilai independen Memperkuat lembaga audit Menerapkan reward dan punishment Memperbaiki format laporan akuntabilitas Indikator Terbentuknya serta berfungsinya lembaga pemantau dan penilai independen Meningkatnya kredibilitas dan kemampuan lembaga audit • • • • Institusi Pelaksana MenPAN dan LAN BPK, BPKP Inspektorat Jenderal Ketatalaksanaan Semua instansi Ketatalaksanaan Dilaksanakannya reward dan • Semua instansi punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN Tersusunnya format laporan akuntabilitas yang mudah dipahami dan dilaksanakan • LAN • semua instansi SDM • Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Semua instansi SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan kemampuan SDM SDM aparatur dalam aparatur dalam penyusunan laporan penyusunan laporan akuntabilitas akuntabilitas www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 31 32 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic) terhadap pertanggungjawaban publik Institusi I tit i Pelaksana LAN dan semua instansi 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum memuat penghargaan dan sanksi Rencana Tindak Kelembagaan Pengembangan dan penerapan ‘corporate culture’ pada instansi pemerintah Ketatalaksanaan Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Meningkatkan pemahaman tentang etika pemerintahan Indikator Dikembangkannya dan diterapkannya corporate culture pada instansi pemerintah Rencana Tindak Kelembagaan Melengkapi sistem dan pelaporan akuntabilitas dengan aturan mengenai Indikator Tersusunnya sistem dan pelaporan akuntabilias yang dilengkapi dengan aturan Institusi I tit i Pelaksana • LAN • BPKP reward and punishment reward and punishment Diterapkannya reward and MenPAN dan semua instansi punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Meningkatnya pemahaman terhadap etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya penerapannya MenPAN dan semua instansi Ketatalaksanaan Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas k bl Terlaksananya reward and punishment secara konsisten baik terhadap institusi maupun individu • MenPAN • semua instansi • LAN • semua instansi SDM SDM Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dalam penyusunan laporan akuntabilitas k bl www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah Rencana Tindak Kelembagaan Menyusun dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman y dan kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas pemerintah Ketatalaksanaan SDM Indikator Terlaksananya kegiatan sosialisasi Meningkatnya pemahaman dan p kesadaran terhadap akuntabilitas pemerintah Institusi I tit i Pelaksana • LAN • semua instansi Bagaimana Mewujudkan Good Governance? • M b t hk k it Membutuhkan komitmen k t daya t h d kuat, d tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. • Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya sistem pengaduan sistem pengaduan masyarakat masyarakat Meningkatkan kemampuan responsivitas SDM aparatur terhadap pengaduan masyarakat Bertambahnya tingkat kepuasan masyarakat atas k k respon SDM aparatur terhadap berbagai pengaduan masyarakat • LAN • semua instansi • LAN • semua instansi www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 37 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 38