Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

Arti, Elemen, dan Jenis , , Perencanaan Drs. H. Dadang Solihin, MA Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Bapeda Provinsi DKI Angkatan IX Jakarta, 17 November 2006 17 www.dadangsolihin.com 2 Materi M t i Arti Perencanaan Sumber Daya Pembangunan Mobilisasi Dana Pembangunan Penyiapan SDM Pemanfaatan Teknologi Penguatan Kelembagaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) b l( ) Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Arti Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan ti d k masa d t k tindakan depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya g p g y yang tersedia. www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Sumber Daya Pembangunan b b 1. 2. 3. 3 4. Mobilisasi Dana Pembangunan bili i b 1. Dana (modal), Sumber daya manusia, Teknologi, Teknologi Organisasi atau kelembagaan. 2. Mobilisasi pajak, penerimaan lain di luar pajak, pajak, dan t b pajak, d tabungan masyarakat. j k k t Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. www.dadangsolihin.com 6 www.dadangsolihin.com 5 Penyiapan SDM i 3. 3. Merangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar y ,y g negeri. Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter, moneter perizinan, perizinan, dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. umumnya Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, d agar masyarakat memiliki t dan k t iliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. b ik www.dadangsolihin.com 7 Yang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising), melalui: melalui: 1. 2. 3. 3 4. 5. Pendidikan dan pelatihan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Kesehatan, Kesehatan Kependudukan, dan Agama dan budaya. www.dadangsolihin.com 8 Pemanfaatan T k l i P f t Teknologi Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi y g p yang tepat untuk melaksanakan pembangunan p g secara efektif dan efisien. Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di modal antaranya, atau gabungan keduanya. Kondisi sosial budaya turut menentukan p y proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. www.dadangsolihin.com 9 Penguatan Kelembagaan P t K l b Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, organisasiantara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembagapasar lembagalembaga hukum, dan sebagainya. Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional p j j atau warisan penjajahan. Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. PertamaPertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial lembagaekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan k id i l litik k t b dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluasseluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. www.dadangsolihin.com 10 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan b untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, b d l j k j jangka menengah, dan tahunan yang dil k dilaksanakan oleh unsur k l h penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah www.dadangsolihin.com 11 Tujuan SPPN Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin k keterkaitan d konsistensi antara k dan k perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 12 Elemen P El Perencanaan 1. 2. Jenis d Sif t P J i dan Sifat Perencanaan 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. dikehendaki. SasaranSasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasarantersebut. MasalahMasalah-masalah yang dihadapi. dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya. kebijakankebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 13 2. 3. 4. 4 Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, sasarannya perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan p p p agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan ti k t pusat d ti k t tingkat t dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya perencanaan dapat waktunya, bersifat jangka panjang, menengah, atau j g p jangka pendek. www.dadangsolihin.com 14 Jenis dan Sifat Perencanaan 5. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana / p g pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. 6. 7. 7 8. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari down), bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. keduaDari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat politiknya, bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). www.dadangsolihin.com 15 Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. b k Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom p top do n bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 16 Ruang Li k Perencanaan (UU25/2004) R Lingkup P (UU2 /2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. Ayat (P 26 A t 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL Pedoman Tahunan Renja KL Pedoman DAERAH Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. Ayat (P 26 A t 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 17 RKA-KL Rincian APBN Pemerin ntah Pusa at Pedoman Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pemerintah P Daerah Pedoman Renstra SKPD Pedoman edo a Renja SKPD Pedoman edo a RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 18 www.dadangsolihin.com Kegagalan Perencanaan K l P 1. Kegagalan Perencanaan Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. l k tid k ti h kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. l k aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, kompeten masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. mendukungnya Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, dikuasai perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana g p pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan di b ik diabaikan. 2. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Kegagalan Perencanaan 3. Kegagalan Perencanaan 4. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. b k b karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. i li k il k li Misalnya, orientasi semata-mata pada sematapertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan sematasematamata perencanaannya tetapi falsafah atau perencanaannya, konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 21 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally p planned system). y ) www.dadangsolihin.com 22 Sistem Perencanaan yang Berhasil h l Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan b k b k i d peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara sasarangaris besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com 23 Perencanaan yang Id l P Ideal Prinsip partisipatif: partisipatif: Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan h harus turut serta d l t t t dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: kesinambungan: Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan terusjangan sampai terjadi kemunduran. kemunduran Prinsip holistik: holistik: Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak p p y dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. www.dadangsolihin.com 24 Empat Langkah Penyusunan Rencana 1. 2. Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan R Akhi R P b Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. www.dadangsolihin.com 25 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. 4. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 3 P d li P l k R 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 26 Perencanaan – Apa yang B ? P A Baru? DULU Daftar Usulan - “Shopping List” Sebanyak banyaknya • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” (Rp Naker Fasilitas, dll ) • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome 2) 1) Pasal 34 UU 17/2003 Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang p g g g telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i i i / Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undang Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ini. www.dadangsolihin.com 28 Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: K Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 3) www.dadangsolihin.com 27 Musrenbang M b Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan g p Kota. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. dil k k j b l M t Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. Maret Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. www.dadangsolihin.com 29 Penyusunan dan Penetapan PJP P d P 1. 2. 3. 4. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang d M b dengan bahan R b h Rancangan R Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g d a sud dengan asya a at adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir P R Akhi Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) ) www.dadangsolihin.com 30 Penyusunan dan Penetapan RPJMD RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Penyusunan dan Penetapan RKPD (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 32 April April Maret (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d) Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Mei Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 31 Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah 33 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 34 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP N i l B d d Nasional Isi: Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup www.dadangsolihin.com 36 RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP D B d d Daerah dan hd memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, y y kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 35 Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstra- Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP g p Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi: 1. 2. 3. 4. 4 Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas k il h li t kewilayahan yang memuat t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan k il h yang memuat k i t t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Isi Renja I i R j -KL & Renja-SKPD RenjaRenjaR j RenjaRenja-KL Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat RenjaRenja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Terima Kasih www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, g g ( ), y , USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). g Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. g g g , He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala ( ); p g pp g , Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. g g You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 41