Docstoc

Sistem Pemerintahan Daerah

Document Sample
Sistem Pemerintahan Daerah Powered By Docstoc
					Sistem Pemerintahan Daerah
Drs. H. Drs H Dadang Solihin, MA Solihin

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, 8 Agustus 2006
SistemPemda www.dadangsolihin.com 2

Format Pemerintahan Negara yang F d li ik Federalistik
Memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sebuah negara. Pada umumnya federalisme sangat rapuh di negara-negara yang sedang berkembang, bahkan federalisme dapat d b k b b hk f d li d t menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan. Sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya. Format politik dalam sebuah negara juga ikut menentukan F t litik d l b h j ik t t k terhadap pilihan atas bentuk negara, yaitu menyangkut derajat demokratisasi dari negara tersebut.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 4

Federalisme dan Federasi Desentralisasi dan Otonomi

Definisi Federalisme
Merupakan satu bentuk asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif, dan mengizinkan p y g p f, g masing-masing unit politik tersebut untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental Mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana g kombinasi dari "Berpemerintahan Sendiri"' dan "Berbagi Kekuasaan" dijamin dalam konstitusi tersebut Unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang p , y g menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan bahkan juga menyangkut kekuasaan yudikatif Menyangkut bagaimana menata keseimbangan yang sangat sulit antara pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan Negara Bagian y g lainnya. g yang y
SistemPemda www.dadangsolihin.com 5

Negara Federalis
Struktur pemerintahan tidaklah bertingkat, hakikat otonomi antara Negara Bagian dengan Pemerintah Daerah pada dasarnya sama. Gubernur Negara Bagian bukanlah atasan langsung dari Walikota di City, County, Township atau apa pun namanya sebagaimana terlihat A t lih t di Amerika Serikat. ik S ik t Kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang terpisah-pisah d k t i h i h dan kemudian sepakat membentuk di k t b t k sebuah pemerintahan bersama
SistemPemda www.dadangsolihin.com 6

Kasus2 Federalisme yang Bertentangan d B dengan D Desentralisasi li i
Di Kanada, pemerintah Federal dapat membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan i t h i i d b hk menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya. y Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu-satunya yang berhak melakukan amandemen terhadap konstitusi l k k d h d k i i adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 7

Alasan Pembentukan Pemerintahan yang Federalistis P i h F d li i
Kehendak untuk menjaga atau memelihara negara, karena dengan federalisme maka negara tidak akan terpecah belah b i kib t di k b l h sebagai akibat diakomodasinya kepentingan d i k ti masyarakat lokal. Mencegah terjadinya politik komunalisme. Misalnya di India, adanya pengaturan melalui konstitusi negara dalam rangka menghadapi tingkat diversifikasi etnisitas yang bertumpang tindih dengan bahasa lokal. b t ti dih d b h l k l Kehadiran musuh bersama (Kanada, Malaya, Singapura, Sabah, dan Serawak) Motivasi penguatan ekonomi (Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa)
SistemPemda www.dadangsolihin.com 8

Contoh: Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Amerika Serikat
Pemerintah Federal • • • • • • • • • • •
SistemPemda

Negara Bagian
• • • • • • • • • • Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Negara Bagian Meminjam dana atas nama Pemerintah Negara Bagian Mengatur perdagangan dalam negara bagian Membuat dan menegakkan hukum sipil dan hukum pidana (Criminal law) Membentuk dan membina kepolisian Menyediakan pendidikan bagi masyarakat Mengawasi Pemerintah Daerah Mengatur sumbangan sosial dan amal (charity) Mengatur dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Menyelenggarakan semua kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Federal sesuai dengan ketentuan konstitusi konstitusi, ataupun yang dilarang oleh untuk dilakukan, kecuali kewenangan yang menjadi haknya rakyat.
www.dadangsolihin.com 10

Menarik pajak untuk keperluan Pemerintah Federal Meminjam d M i j dana atas nama Pemerintah P i h Mengatur perdagangan antar Negara Bagian dan internasional Mencetak uang Melaksanakan politik luar negeri dan membuat perjanjian internasional y g j ( , , ) Menyediakan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut, dan Udara) Menyediakan jasa pelayanan pos Memberikan dan melindungi hak paten dan hak penerbitan Mengatur sistem timbang dan berat (measures and weight) Mengakui dan menerima Negara Bagian yang baru Membuat Undang-Undang yang dianggap perlu untuk melaksanakan roda pemerintah Amerika Serikat. Serikat
www.dadangsolihin.com 9

SistemPemda

Enam Prinsip Federalisme
1. Prinsip "Noncentralization." Di dalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status yang sama. Prinsip derajat p p j perwujudan demokrasi. j Federalisme dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali tidak terpisahkan. Terwujudnya mekanisme checks and balances dalam sebuah demokrasi. Mekanisme ini adalah bagaimana mengatur hubungan di antara lembaga-negara negara, serta hubungan antara warga masyarakat dengan negara.
www.dadangsolihin.com 11

4. 4 5.

2.

3.

6. 6

Prinsip "Open bargaining " Open bargaining. Federalisme harus memungkinkan terjadinya rundingan secara terbuka di antara berbagai pihak. Prinsip Constitualism. Konstitusi negara harus memuat secara lengkap dan terperinci mengenai mekanisme hubungan antara lembaga negara, kekuasaan serta kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units) units). Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan g g y p sesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat.
www.dadangsolihin.com 12

SistemPemda

SistemPemda

Argumentasi dalam Memilih Desentralisasi D li i
1. 1 Efisiensi-efektifitas Efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. pemerintahan Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks g yang , dilakukan dengan cara y g sentralistik, karena akan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan P li ik P didik Politik. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. g p p Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan. 4. 5. 5 Stabilitas Politik Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Kesetaraan Politik (Political Equality). Equality) Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama i h k b k bij k yang menyangkut kepentingan mereka. Akuntabilitas publik. p Si pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.
www.dadangsolihin.com 14

2. 2

6.

3.

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

13

SistemPemda

Rasionalitas Desentralisasi
1. 2. 3. 4. 5. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. heterogen Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik. “Penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat. Memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai k l b b i kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam k litik t i k d l perencanaan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 15

Terbukanya peluang bagi masyarakat di Daerah untuk T b k l b i k t D h t k meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 7. Meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan g p g tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. 8. Menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGO. NGO 9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. 10. Meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 16

6. 6

SistemPemda

11. Administrasi pemerintahan daerah menjadi lebih mudah p j disesuaikan, inovatif, dan kreatif. 12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah tengah tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat. 13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok d b ik l k d b b ik l k masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian k d iki akan meningkatkan kepentingan mereka di i k tk k ti k dalam memelihara sistem politik. 14. Meningkatkan p y g penyediaan barang dan j g jasa di tingkat lokal g dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah. p
SistemPemda www.dadangsolihin.com 17

Otonomi NKRI dan Parlemen Daerah

Mengapa Otonomi NKRI?
1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.
Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi Indonesia Harus menetapkan mekanisme "Ch k and H k k i "Checks d Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian. Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam " "Konstitusi Negara Bagian ". i i i " Dll.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 19

2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang

sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa). Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal. Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan p g tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional. Daerah yang k di dalam membangun D h kuat d l b masyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan Kesatuan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 20

3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis k i i nasional. i l
Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosialekonomi secara fundamental dengan menggunakan mekanisme "C k i "Carrot and Stick". t d Sti k" Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah masalah Daerah, diserahkan saja masalah-masalah sepenuhnya kepada Daerah. Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden. Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 21

4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang.
Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh. Politik tid k h P litik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di j di d i i Jakarta saja. Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi g y j y g p sistem "Dua Kamar" atau sistem "Bicameral". Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" . Kamar k d "L K kedua "Lower H House" atau "S " "Second Chamber" d Ch b " merupakan perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat“.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 22

5. Aspek keadilan.
Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki d l di iliki dalam sebuah negara. b h Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak hatinya mengambil alih tanah tanah tanah-tanah masyarakat setempat yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 23

Pemisahan dan Pembagian g Kekuasaan
Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu.
Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power).
Kekuasaan negara dib ik secara vertikal dalam K k dibagikan ik l d l hubungan ‘atas-bawah’. Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 24

Otonomi Daerah dalam Konstitusi
Dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU, dan UU bahkan dikukuhkan dalam UUD, maka pembagian kekuasaan (distribution atau b i k k (di t ib ti t division of power) antara pusat dan daerah dewasa ini makin dipertegas.

Pasal 18 UUD
1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangdaerah undang. 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, ) e e ta a dae a p ov s , dae a abupate , dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b t 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 26

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

25

Pasal 18A UUD
4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing ) , p g g sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 5) P Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasi hd h j l k i l luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan ) p p daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7) S Susunan d t t cara penyelenggaraan dan tata l pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 27

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota t k t atau antara provinsi dan kabupaten dan t i id k b t d kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman p g daerah. 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber d f b daya alam dan sumber l d b daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 28

Pasal 18B UUD
1) Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan t di i l j ih hid d sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 29

Kewenangan dan Integrasi Nasional
Untuk menjamin agar proses integrasi nasional j g p g dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah Atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah itu sendiri. sendiri

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

30

Otonomi dan Demokratisasi
Esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya adalah:
pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke lih k d i i h k masyarakat.

Lembaga Legislatif di Daerah
• DPRD dibentuk di daerah propinsi, kabupaten dan kota. • Pada umumnya DPRD dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. daerah • Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, • Berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. g g p p • DPRD hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahanperubahan perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 31

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

32

Kepala Desa dan Parlemen Desa
• Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa id b d b k b D bersangkutan • Fungsi BPD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan B l j D P d t d Belanja Desa, dan Keputusan Kepala d K t K l Desa. • Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 33

Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia

Desentralisasi Pada Masa Pemerintahan Pra Kemerdekaan Sistem Desentralisasi Masa Kerajaan Masa Kekuasaan Belanda Setelah Tahun 1914 Masa Kekuasaan Jepang

Desentralisasi Pada Masa Kerajaan
Kerajaan biasa dibagi menjadi lima menurut aa arah mata aa Pusat pemerintahan ada di wilayah tengah, wilayah-wilayah lainnya dikuasai oleh para menteri khusus, kadang-kadang putra mahkota Majapahit terdapat tiga pemegang fungsi, yaitu f ngsi ait eksekutif (raja), yudikatif (dharmadhyaksa), dan konsultatif (dewan penasihat)

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

35

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

36

Sistem Pemerintahan Masa Kerajaan j Majapahit

Pemerintahan Masa Kekuasaan Belanda

Dasar
RAJA MAJAPAHIT

ADIPATI I

ADIPATI II

ADIPATI III

ADIPATI IV

ADIPATI V

WILAYAH I

WILAYAH II

WILAYAH III

WILAYAH IV

WILAYAH V

1. Konvensi London pada tahun 1814 Pemerintah Inggris diwajibkan menyerahkan kembali kekuasaan di Jawa kepada pihak Belanda 2. Pada tahun 1848 di negeri Belanda terjadi pembaharuan hukum terhadap rakyat bumiputera ( b i t (orang Indonesia asli) I d i li) 3. Adanya etische politiek (politik balas budi) dari d i orang-orang B l d sendiri (1899) V Belanda di i Van Deventer
SistemPemda www.dadangsolihin.com 38

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

37

Undang-undang Desentralisasi Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 itu masih sangat sempit, yaitu bukannya sempit membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah yang otonom, melainkan hanya d h t l i k h pembentukan dewan-dewan daerah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan uang y g telah diberikan p gg g yang oleh Pemerintah Pusat
SistemPemda www.dadangsolihin.com 39

Pada tahun 1905 lahirlah Decentralisatie Besluit ( epu usa ) ya g d e ua a o e e e a (keputusan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, sebagai pelaksanaan Decentralisatie Wet 1903 Dalam Decentralisatie Besluit ini diatur pokokpokok yang menyangkut tentang pembentukan pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah dari keuangan Pusat
SistemPemda www.dadangsolihin.com 40

Sistem Pemerintahan Daerah Pada Masa Belanda
Struktur organisasi Pemerintahan pada Provinsi terdiri atas:
1. Gouverneur sebagai Kepala Pemerintahan, 2. College van Gedeputeerden (Dewan pemerintah), 3. Provinciale Raad (Dewan Perwakilan Provinsi)

Masa Pendudukan Jepang
Berdasarkan UU. No. 1 Pemerintah Balatentara Nippon
Daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang pimpinannya berkedudukan di Batavia (Jakarta) . 2. Daerah pemerintahan Sumatera dengan pusat pimpinannya di Bukittinggi. 3. Daerah pemerintahan Kalimantan (Borneo), Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku serta Irian Barat (Nieuw G ( Guinea) d ) dengan pusat pimpinannya berada i i b d di Makasar.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 42

1.

Badan-badan Pemerintahan Kabupaten terdiri atas:
1. Regent (Bupati), sebagai kepala pemerintahan, juga Ketua Raad sekaligus Ketua College. 2. College van Gecommiteerden, 3. Regentschaps Raad.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 41

Pemerintahan Daerah
Perubahan Jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang Undang No. 27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942 l it l A t Terbagi atas Syuu ( g y (Karesidenan), Si ), (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), (Kawedanan) Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa)
SistemPemda www.dadangsolihin.com 43

Desentralisasi Jaman Kemerdekaan
Berdasarkan UUD 1945: Undang-undang No. 1 tahun 1945 u 9 5 Masa Undang-undang No. 22 tahun 1948 Berdasarkan UUDS 1950 (Masa UndangUndang undang No. 1 tahun 1957) Berdasarkan UUD 1945: Penetapan Presiden 1959 No. 6 (Disempurnakan) Undang-Undang No. 18 tahun 1965
SistemPemda www.dadangsolihin.com 44

Desentralisasi Menurut UU 18/1965
Pembagian Negara Kesatuan RI dalam Daerah-Daerah e e Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Kekuasaan, T gas Kek asaan Tugas dan Kewajiban Ke ajiban Pemerintah Daerah Pembagian Daerah Kekuasaan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah
SistemPemda www.dadangsolihin.com 45

Desentralisasi Menurut UU 19/1965 tentang Desapraja j
Pasal 7 UU 19/1965, menetapkan bahwa alat alat kelengkapan alat-alat Desapraja, terdiri dari:
1. 1 2. 3. 3 4. 5. 6.
SistemPemda

Kepala Desapraja Badan Musyawarah Desapraja Pamong Desapraja Panitera Desapraja Petugas D P Desapraja j Badan Pertimbangan Desapraja
www.dadangsolihin.com 46

Hubungan Pusat dan Daerah
Masa Penjajahan Belanda / Dibentuknya resort-resort l k l (daerah-daerah) d lokal (d hd h) dengan peraturan yang ada terdiri :
1. 1 Ordonnantie Financieele Verhouding Java en

Hubungan Pusat dan Daerah Masa kemerdekaan
Undang – Undang No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 tahun 1948 Berdasarkan UUDS 1950: UU N 1 t h B d k 1950 No. tahun 1957

Madura Stbl. No. 170 tahun 1938 (Peraturan tentang perimbangan Keuangan untuk Jawa dan Madura) 2. Stbl No. 169 tahun 193$ untuk Buitengewesten serta untuk Stadsgemeente Buitengewesten Stbl: 1939 No. 6 67. 3. Peraturan tentang pengelolaan penetapan Anggaran Propinsi yaitu Staatsblad tahun 1936 No. 432 dan petunjuk pelaksanaannya dalam
Bijblad No. 13678.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 47

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

48

Hubungan Pusat dan Daerah Berdasar UUD 1945: 1959 - 1966 1945 Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 18 tahun 1965: Hubungan Wewenang dan Kekuasaan Daerah

Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus Pembagian Urusan Pemerintahan

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

49

Ketentuan Umum tentang Pemerintahan Daerah
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing masingmasing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas r san men r t t gas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasj luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya j y ,p y , y saing daerah.

Asas otonomi dan tugas pembantuan: Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa. desa Daya saing daerah: Kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas k l b k li kelembagaan publik daerah, S blik d h SDM, d dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
51 SistemPemda www.dadangsolihin.com 52

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

Pembentukan Daerah
Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang l i t h d h merupakan satu kesatuan dalam p y penyelenggaraan sistem administrasi negara. gg g Hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di d h di l k di wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 53

Tujuan: Meningkatkan pelayanan publik Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat p p j y j y Sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Faktor pertimbangan: F k i b kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, p , aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat tl i ki k d h it d t menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 54

Kawasan Khusus
Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsifungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. i l Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan b b k i t industri, k d bebas, kegiatan i d t i dan sebagainya.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 55

Urusan Pemerintahan
1. Kewenangan Pemerintah Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Agama. g 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan wajib Urusan pilihan 3. Kewenangan yang Concurrent Dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
SistemPemda www.dadangsolihin.com 56

Kriteria Kewenangan yang Concurrent
Eksternalitas: Pertimbangan dampak/akibat yang ditimbulkan Akuntabilitas: Pertimbangan tingkat pemerintahan yang lebih langsung/ dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang l /d k td d k/ kib t d i ditangani Efisiensi: Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 57

Urusan Wajib Pemda Provinsi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Penanganan bidang kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya P l didik d l k i b d manusia potensial. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. gg g p Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
www.dadangsolihin.com 58

SistemPemda

Urusan Wajib Pemda Kabupaten/Kota
9. 10. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota. Pengendalian lingkungan hidup. hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. y p , p Pelayanan administrasi umum pemerintahan. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas k b t /k t li t kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota. p p Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
www.dadangsolihin.com 59

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. mas arakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. 5 Penanganan bidang kesehatan kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. 7 Penanggulangan masalah sosial. sosial 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 60

SistemPemda

Hubungan antara Pemerintah dan Pemda
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. l d i i i d l 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh jib l i di k l h peraturan perundang-undangan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 61

Bidang Keuangan 1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. 2. Pengalokasian dana perimbangan kepada Pemda. 3. Pemberian i j 3 P b i pinjaman dan/atau hibah kepada P d d / hib h k d Pemda. Bidang Pelayanan Umum 1. Kewenangan, 1 Kewenangan tanggung jawab, dan penentuan standar jawab pelayanan minimal. 2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. j di k d h 3. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. p y gg p y
SistemPemda www.dadangsolihin.com 62

Hubungan antarpemerintahan g p Daerah
Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnya y y
1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, p pemeliharaan, p g , pengendalian dampak, budidaya, dan p , y , pelestarian. 2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Bidang Keuangan
1. 2. 3. 4. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah. Pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.

Bidang Pelayanan Umum Bid P l U
1. 2. 3. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
www.dadangsolihin.com 64

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

63

SistemPemda

Kewenangan Daerah untuk Mengelola g g Sumber Daya di Wilayah Laut
Bidang Pemanfaatan SDA dan Sumber Daya Lainnya y y
1. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan y y y g j g daerah. 2. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah. 3. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 65

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. laut 2. Pengaturan administratif. 3. 3 Pengaturan tata ruang. ruang 4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. 5. 5 Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan 6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 66

Hak Daerah
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 4 M l l k k d h 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. 6 Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. p p p y g 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 68

Penyelenggaraan Pemerintahan l i h Kepegawaian Daerah p g Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kewajiban Daerah
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. g p y 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. 5 Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. pendidikan 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. 8 Mengembangkan sistem jaminan sosial. sosial 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10.Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 11.Melestarikan li k 11 M l t ik lingkungan hidup. hid 12.Mengelola administrasi kependudukan. 13.Melestarikan nilai sosial budaya. 14.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. 15.Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 69

Tugas dan Wewenang KDH dan Wakil W kil KDH
1. 1 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan Perda. 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 4. 4 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 5. Mengupayakan terlaksananya ke ajiban daerah 5 Meng pa akan terlaksanan a kewajiban daerah. 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai p j y dengan peraturan perundang-undangan. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. perundang-undangan
SistemPemda www.dadangsolihin.com 70

Kewajiban KDH dan wakil KDH
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6 M j tik d d l l i t h d h 7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 9. 9 Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. 11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD

Larangan bagi KDH dan Wakil KDH
1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang keluarga kroni tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara / golongan masyarakat lain. 2. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun. 3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan. 4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang / jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. dilakukannya 5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain “mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk y g peraturan p perundangg kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan p undangan”. 6. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya. 7. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. perundang undangan

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

71

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

72

Pemberhentian KDH / wakil KDH
1. Diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD bahwa KDH / wakil KDH tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban / melanggar larangan. 2. Pendapat 2 P d t DPRD di t k melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri diputuskan l l i R t P i dih di i oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. 3. MA wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA dan putusannya bersifat final. 4. 4 Apabila MA memutuskan bahwa KDH / wakil KDH terbukti melanggar sumpah/janji jabatan / tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian KDH / wakil KDH kepada Presiden. 5. Presiden wajib memproses usul pemberhentian KDH / wakil KDH tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 73

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah P i h 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 2. 2 Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. kota 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di l b daerah provinsi dan kabupaten/kota.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 74

Tugas dan Wewenang DPRD
1. Membentuk Perda yang dibahas dengan KDH untuk mendapat persetujuan bersama. 2. 2 Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan KDH. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang undangan lainnya perundang-undangan lainnya, peraturan KDH, APBD, kebijakan KDH APBD pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. g p g g pemberhentian KDH/wakil KDH 4. Mengusulkan pengangkatan dan p kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. 5. Memilih kil 5 M ilih wakil KDH d l hal terjadi kekosongan jabatan wakil KDH. dalam h l j di k k j b kil KDH 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 75

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 8 KDH dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan KDH. 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan KDH. 11. 11 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

7.

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

76

Hak DPRD
1. Hak Interpelasi. Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada KDH mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. 2. Hak Angket. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu KDH yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan KDH atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. i t l id h k k t

Hak Anggota DPRD
1. 2. 2 3. 4. 5. 6. 7. 7 8.
77

Mengajukan rancangan Perda. Mengajukan pertanyaan pertanyaan. Menyampaikan usul dan pendapat. Memilih dan dipilih. Membela diri. Imunitas. Protokoler. P t k l Keuangan dan administratif
www.dadangsolihin.com 78

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

SistemPemda

Kewajiban Anggota DPRD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundangundangan. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. daerah Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan l d golongan. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah p pemilihannya. y Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. t k it
www.dadangsolihin.com 79

Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan

SistemPemda

Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP daerah) untuk jangka waktu 20 tahun t h yang memuat visi, misi, dan arah t ii ii d h pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. 2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah) untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, h k j b d i ii ii dan program KDH yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 81

3. 3

4.

5. 5

RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, d h t h k bij k k d h strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai k d h d k il h di i dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah. RPJP daerah dan RJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
www.dadangsolihin.com 82

SistemPemda

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja j satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 83

Data dan informasi sebagai dasar perencanaan:
1. 2. 3. 4. 4 5. 6. 6 7. 8. 8 9. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa. KDH, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah. Keuangan d K daerah. h Potensi sumber daya daerah. Produk hukum daerah. daerah Kependudukan. Informasi dasar kewilayahan. kewilayahan Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
www.dadangsolihin.com 84

SistemPemda

Keuangan Daerah
Sumber S b pendapatan d d t daerah t di i d i h terdiri dari: 1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:
Hasil Pajak Daerah. j Hasil Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga g , j g p g Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: e d da :
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, p perkotaan, p , perkebunan, p , pertambangan serta g kehutanan. 2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 86

Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. 3. 3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain sah, hibah atau dana darurat dari Pemerintah.
2.

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

85

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: b ld i
1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. bersangkutan 2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang p pungutan p g pengusahaan p perikanan dan dihasilkan dari penerimaan p g penerimaan pungutan hasil perikanan. 4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran i b i P i h i d i produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum
• DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. APBN • DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria t t t k it i tertentu yang menekankan pada aspek k k d k pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan l i t h • Formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 88

SistemPemda

www.dadangsolihin.com

87

Dana Alokasi Khusus
Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Gubernur. Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkan daerah dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
SistemPemda www.dadangsolihin.com 89 SistemPemda

Terima K ih T i Kasih

www.dadangsolihin.com

90

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 91


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: otonomi, daerah
Stats:
views:15574
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:23
Description: Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara-Jakarta, 8 Agustus 2006