Docstoc

Manajemen Pembangunan Teori dan Praktek di Indonesia - PDF

Document Sample
Manajemen Pembangunan Teori dan Praktek di Indonesia - PDF Powered By Docstoc
					Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Pusdiklat Pengawasan BPKP Diklat Risk Base Audit di Lingkungan Depdagri Hotel Quality, Jakarta 8 Agustus 2006
www.dadangsolihin.com 2

(1)

FungsiFungsi-fungsi Manajemen Pembangunan
(2) Pengerahan P h (mobilisasi) sumber daya (3) Menggerakkan M kk partisipasi masyarakat

Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

S em forma Siste Inf asi

Perencanaan h P harus memiliki, mengetahui, d iliki t h i dan memperhitungkan:
1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7. 8.

(1) Perencanaan

(4) Penganggaran

(8) Pengawasan ( ) (7) Pemantauan dan evaluasi

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi

Tujuan akhir yang dikehendaki. T j khi dikehendaki. dik h d ki SasaranSasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). (y g p g alternatif). ) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasarantersebut. MasalahMasalah-masalah yang dihadapi. dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya. kebijakankebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. O i i t b d pelaksananya. l k Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
www.dadangsolihin.com 4

www.dadangsolihin.com

3

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Sifat Perencanaan
Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, g g g p j y , perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

Sifat Perencanaan . . .
Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah down), keduake atas (bottom up), atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau d d dk f preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan (plan) kebijakan peraturan, alokasi anggaran, anggaran program, atau kegiatan (d/h proyek). proyek)
5 www.dadangsolihin.com 6

www.dadangsolihin.com

(1)

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana / p g pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Kegagalan Perencanaan
1. 1

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. b k Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom p top do n bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 7

Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: karena:
informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 8

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Kegagalan Perencanaan . . .
2. 2

Kegagalan Perencanaan . . .
3.

Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak p y kesempatan y punya p berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

p perencanaan mengikuti paradigma yang a aa g u pa ad g a ya g ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada sematapertumbuhan yang menyebabkan makin t b h b bk ki melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan sematademikian sematamata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Kegagalan Perencanaan . . .
4. 4

Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong p a aa ya g do o g berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara sasarangaris besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat mas a akat dan usaha s asta saha swasta.
11 www.dadangsolihin.com 12

karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

www.dadangsolihin.com

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Perencanaan yang Ideal
Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan partisipatif: memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya kesinambungan: berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus terusdalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kesejahteraan kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan holistik: pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi l k d kd h dlh d (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. p
www.dadangsolihin.com 13

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. Ayat (P 26 A t 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

DAERAH
Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. Ayat (P 26 A t 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps
14

www.dadangsolihin.com

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam:
Visi Misi Arah Pembangunan Nasional

RPJP 2005–2025 (RUU) 2005–
Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup
15 www.dadangsolihin.com 16

DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah Pembangunan Daerah

www.dadangsolihin.com

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Presiden; ; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi:
Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; ; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi:
Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j

RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI:
17

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
www.dadangsolihin.com

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup
www.dadangsolihin.com 18

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstraRenstra-KL
Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi:
1. 2. 3. 4. 4

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP
Penjabaran RPJM Nasional

RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP g p

Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif

Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas k il h li t kewilayahan yang memuat t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan k il h yang memuat k i t t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Isi Renja-KL & Renja-SKPD RenjaRenjaRenjaRenja-KL
Penjabaran Renstra KL
Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan R Akhi R P b

RenjaRenja-SKPD
Penjabaran Renstra SKPD
Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

2. Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 3 P d li P l k R 4. Evaluasi Kinerja
www.dadangsolihin.com 22

www.dadangsolihin.com

21

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Empat Langkah Penyusunan Rencana p g y
1. 2.

Penyusunan dan Penetapan PJP y p
1. 2.

3.

4.

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur. teknokratik, menyeluruh, terukur MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah b l h disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
www.dadangsolihin.com 23

3. 4.

Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang d M b dengan bahan R b h Rancangan R Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g d a sud dengan asya a at adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir P R Akhi Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) )
www.dadangsolihin.com 24

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Perencanaan – Apa yang Baru?
DULU Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya Sebanyak banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) (Rp Naker Fasilitas, dll ) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
2) 1)

Pasal 34 UU 17/2003 /
Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang p g g g telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i i i / Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undang Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ini.
www.dadangsolihin.com 26

Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes
Karena: K Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003

3)

www.dadangsolihin.com

25

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pengerahan (mobilisasi) sumber daya g ( ) y
Sumber daya pembangunan terdiri dari: 1. Dana (modal), a a ( oda ), 2. Sumber daya manusia, 3. 3 Teknologi, Teknologi 4. Organisasi atau kelembagaan.

Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunan
1.

2.

Memobilisasi pajak, penerimaan l bl pajak, k lain di d luar pajak, dan tabungan masyarakat. pajak, Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan.
www.dadangsolihin.com 28

www.dadangsolihin.com

27

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

3.

3.

Merangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan, perizinan, dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat lh bl b d menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki y , g y kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik.
www.dadangsolihin.com 29

Tugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM:
Yang b k lit berkualitas, kreatif, produktif, memiliki k tif d ktif iliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising), melalui…
1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan dan pelatihan, p , Ilmu pengetahuan dan teknologi, Kesehatan, Kependudukan, dan Agama dan budaya.
www.dadangsolihin.com 30

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pemanfaatan Teknologi
Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. p Manajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kondisi K di i sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan i l k it t t k d l ilih jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi.
www.dadangsolihin.com 31

Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, organisasiantara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, pasar lembagalembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional p j j atau warisan penjajahan. Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. PertamaPertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial lembagaekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan k id i l litik k t b dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluasseluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi.
www.dadangsolihin.com 32

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Kegagalan Pembangunan g g g
Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, g g y y , bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. merugikan. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang banyak memahami maksud itu. itu. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara memahaminya pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. itu. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.
www.dadangsolihin.com 33

Oleh karena itu…
Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih pemerintah besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Tugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing, menggerakkan, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan k d h kik k d memandirikan masyarakat.

www.dadangsolihin.com

34

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Anggaran gg
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. melaksanakannya Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas h l b l bih t batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek aspekpolitis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompokkelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum pers, politisi. politisi
www.dadangsolihin.com 35

Anggaran . . . gg
Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. rakyat Tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaiksebaikbaiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai angga an dip io itaskan nt k membia ai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. Dengan d iki D demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan d t dik t k b h k i t penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 36

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Renstra KL
Pedoman Pedoman

Tahunan Renja KL
Pedoman

Pelaksanaan Pembangunan
Rincian APBN

RKA-KL

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

Pada tahap awal pembangunan banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibi t dibiayai oleh anggaran pemerintah, i l h i t h berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin.
www.dadangsolihin.com 38

Pem merintah Pusat Pemer rintah Dae erah

UU SPPN

www.dadangsolihin.com

UU KN

37

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan . . .
Yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. d b ik k i i l Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. sakit Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga lembagasosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun i l b ik l b litik h k b d ekonomi.
www.dadangsolihin.com 39

Kegiatan (d/h proyek) pembangunan proyek)
harus jelas tujuannya (objective), sasaran yang akan dicapai (target), cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin kegiatan itu dapat dilaksanakan, dilaksanakan biaya serta tenaga yang diperlukan, instansi yang akan melaksanakannya, y g melaksanakannya, y harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang berada dalam program yang sama. p g y g
www.dadangsolihin.com 40

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Koordinasi
Koordinasi merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa b t k j i b h segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan g p upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.
www.dadangsolihin.com 41

Koordinasi . . .
Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai instansi serta di berbagai daerah berjalan serasi dan t b b id hb j l id menghasilkan sinergi. Pengendalian yang serba terpusat sudah P d li b t t d h tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan.
www.dadangsolihin.com 42

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pemantauan dan Evaluasi
Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkahlangkahlangkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. keseluruhan Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai.

Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana: rencana:
Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, Atau karena perencanaannya yang keliru.
www.dadangsolihin.com 44

www.dadangsolihin.com

43

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Evaluasi Kinerja untuk mengetahui: mengetahui:
Input terkait dengan sumber daya yang tersedia, misalnya j y jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang y g , y g tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan masukan untuk terselenggaranya kegiatan pe ba gu a pembangunan. Output merupakan hasil keluaran dari proses input yang tersedia. Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari output Impact/benefit merupakan kontribusi hasil p / p outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. , ,
www.dadangsolihin.com 45

Pengendalian dan E l d Evaluasi (UU 25/2004) i (UU 25/2004) 2 /2004 /2004)
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan k j perangkat d k t i /l b / t kerja k t daerah. h Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis h il pemantauan pelaksanaan li i hasil t l k rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
www.dadangsolihin.com 46

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pengendalian dan Evaluasi . . .
Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk p periode berikutnya. y
www.dadangsolihin.com 47

Pengawasan Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa l k b ti sesuai dengan rencana. Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan y g yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, p p , atau masing-masing dilakukan oleh lembaga masingatau unit organisasi yang berbeda.
www.dadangsolihin.com 48

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pengawasan . . .
Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpanganpenyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya itu dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan.

Pengawasan . . . Kegiatan pengawasan bukan semata-mata sematamencari siapa yang bersalah, tetapi apa i i b l h t t i yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. t j di Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya.
www.dadangsolihin.com 50

www.dadangsolihin.com

49

(1) Perencanaan

(2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat

(4) Penganggaran

(5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah

(6) Koordinasi

(7) Pemantauan dan evaluasi

(8) Pengawasan

Pengawasan . . . Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen termasuk manajemen, manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, g , pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan b if t b j j P bersifat berjenjang dan dapat d d t dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. luar Oleh karena itu, dikenal adanya p g pengawasan internal dan eksternal.
www.dadangsolihin.com 51

Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan
Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan. pembangunan. Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan b b if i j d l j dk sasaran yang dikehendaki.
www.dadangsolihin.com 52

Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan
Sistem informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam menunjang upaya koordinasi dan d l j k di id keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar lembaga, dan antar daerah. , g , Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan pemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan ik l t ti d k l j t k lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi y g yang handal.
www.dadangsolihin.com 53

Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan
Memberikan signal apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakan Memberikan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam p pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk g p g , memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi data secara on-line, jaringan internet, teknologi oncitra image untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang grafis memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi antara lain electronic mail dan teleconferencing, dapat menunjang kelancaran manajemen. manajemen
www.dadangsolihin.com 54

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

55

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 56


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1660
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:14
Description: Pusdiklat Pengawasan BPKP; Diklat Risk Base Audit di Lingkungan Depdagri-Hotel Quality, Jakarta 8 Agustus 2006