Penyusunan APBD sesuai UU 25/2004, UU 17/2003 dan Permendagri 13/2006

Penyusunan APBD  Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 13/2006 Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar APBD Murni dan Perubahannya S i APBD M i d P b h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Asrama Haji Bekasi, 31 Juli 2006 s a a aj e as , 3 Ju 006 www.dadangsolihin.com 2 SPPN adalah…. satu kesatuan tata cara  perencanaan  pembangunan untuk menghasilkan  rencana‐rencana  pembangunan dalam  jangka panjang,  j g jangka menengah,  g , dan tahunan yang dilaksanakan  oleh unsur  penyelenggara  negara dan  y masyarakat Materi Seminar M t iS i Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Penyusunan Rancangan APBD Perubahan APBD P b h APBD di tingkat  di ti k t Pusat dan  Daerah www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Tujuan SPPN j Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. www.dadangsolihin.com 5 Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. www.dadangsolihin.com 6 Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Renstra R t KL Pedoman Pedoman Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. Ayat (P 19 A t 2) Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Tahunan Renja R j KL Pedoman DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( (RPJM-Daerah) ) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. Ayat (P 19 A t 4) Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 8 RKA-KL Rincian Ri i APBN Diacu Dijabar kan Pedoman Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Pemerin ntah Pusat RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pe emerintah h Daerah Pedoman Renstra SKPD Pedoman Renja j SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 7 www.dadangsolihin.com Penyusunan dan Penetapan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) Penyusunan dan Penetapan RKPD (8) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD (11.a) (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (13) (14) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 10 April April Maret (4) e) Program SKPD Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD a) b) c) d) Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD Mei Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) ) b) c) d) e) ) Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com 9 Penyusunan  Rancangan APBD Azas Umum Penyusunan RAPBD y No 1 2 3 4 5 6 7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan D K Daerah. h Kewenangan pemerintah di Daerah. Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa Desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Sumber Dana APBD APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten/Kota APBD Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Hati‐hati…Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan y g telah ditetapkan dalam undangj yang p g undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. www.dadangsolihin.com 13 Minggu 1 Mi 1 Juli Alur Penyusunan RAPBD Juni pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni  Minggu 1 Oktober RKUA Mei Rancangan Kebijakan Umum APBD DPRD KUA j Kebijakan Umum APBD RKPD Minggu 2 Juli Nota Kesepakatan KDH‐DPRD Rencana Kerja  Pemda PPAS Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara Pedoman  Penyusunan RKA‐SKPD Awal Agustus Raperda p APBD Sosialisasi Raperda Akhir Juli PPA Prioritas dan Plafon  Anggaran RKA‐ SKPD Rencana Kerja dan Anggaran  Satuan Kerja Perangkat  Daerah Raperkada Penjabaran APBD www.dadangsolihin.com 14 RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah KUA Kebijakan Umum APBD • Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari j g gg Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. • Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran 1. Kepala daerah ‐dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda‐ menyusun Rancangan  KUA berdasarkan RKPD. 2. RKUA memuat: 2 RKUA t 1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program‐program yang akan dilaksanakan  oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan  proyeksi pendapatan daerah,  2. Alokasi belanja daerah,  3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,  4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok‐pokok kebijakan fiskal yang  ditetapkan oleh pemerintah). p p ) 5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola  keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. 6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan  Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan  J it h b j l t k dib h d l bi d h l RAPBD tahun anggaran berikutnya. 7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu  pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara gg Penyusunan RKA‐SKPD y 1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran  1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA‐SKPD sebagai acuan  kepala SKPD dalam menyusun RKA‐SKPD, yang mencakup: a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana  a PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan  sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. b batas waktu penyampaian RKA‐SKPD kepada PPKD; k k d. hal‐hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan  prinsip‐prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas  penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format  RKA‐SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun  y g p p y rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan: 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing‐masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing‐masing program. 2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada  DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun  anggaran berjalan. anggaran berjalan 3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama  panitia anggaran DPRD. 4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA  4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing‐masing dituangkan ke dalam  nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah  nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. 2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA‐SKPD  diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Penyiapan Raperda APBD 1. 2. 2 RKA‐SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk  dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara  Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA‐SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun  anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian  kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis  belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta  b l d h d l l sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Apabila hasil pembahasan RKA‐SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala  SKPD melakukan penyempurnaan. SKPD melakukan penyempurnaan RKA‐SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan  kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan  Raperkada tentang penjabaran APBD. Raperkada tentang penjabaran APBD Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD  disosialisasikan kepada masyarakat. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan  Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 1. 1 Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada  Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun  anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan  p persetujuan bersama. j Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap  Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang  bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada  tentang penjabaran APBD. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah  disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak  menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap  k j b d k l d h h d Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi‐tingginya  sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai  keperluan setiap bulan. keperluan setiap bulan www.dadangsolihin.com 20 2. 3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6. 6 www.dadangsolihin.com 19 lanjutan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD Raperkada tentang Penjabaran APBD Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi 1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum  ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih  ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap  Raperda tentang APBD; Raperda tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah  tentang APBD; dan tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar  nota keuangan pada sidang DPRD. 7. 8. 9. 10. 11. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya  p gg j p g y diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji  dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program  dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak  daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang‐undang. daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang undang Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari  Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama  15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan  bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak  mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada  dimaksud menjadi Perkada. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 lanjutan lanjutan 2. 2 3. 4. 5. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah  Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan  kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi  tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih  tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi  i id / d hl i di k l h i i bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang  pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan  kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya  rancangan dimaksud. rancangan dimaksud. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub  sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan  p perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan  g g y g gg g p g dimaksud menjadi Perda dan Pergub. 6. 6 7. 8. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan  Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan  perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD  p y p p g j g j melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak  diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan  gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan  Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus  b d b lk d d bd k d k l menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD  tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri. tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota 1. 2. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum  ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan  kepada gubernur untuk dievaluasi. kepada gubernur untuk dievaluasi Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah  dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan  kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD  kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum,  peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang  ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.  Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang  pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan  kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak  kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan  kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih  kepentingan umum dan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda  dan Perkada. lanjutan 3. 4. 5. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada  A bil b t k h il l iR d d R k d tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐ undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan  penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil  penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan  DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada  menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada  dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun  sebelumnya. 8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD  8 P b t l P d d P k d d t b l k APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur. 9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus  memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama  memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. 10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang  p pencabutan peraturan daerah tentang APBD. p g 11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan  dengan peraturan kepala daerah. 6. 6 www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD 1. 2. 3. 4. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala  daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran  APBD. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31  Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk  dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana  d dit t k l h j b t b l k j b t/ l k tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada . Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi  provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja  provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Perubahan APBD Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun  anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 Dasar Perubahan APBD 1 Asumsi KUA sudah tidak sesuai lagi • terjadinya p j y pelampauan atau tidak tercapainya p y p p y proyeksi p pendapatan p daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. • antar unit organisasi, antar k i t t it i i t kegiatan, antar j i b l j antar obyek t jenis belanja, t b k belanja, antar rincian obyek belanja. • • • • • • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah; melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS; mendanai kegiatan lanjutan; mendanai program dan kegiatan baru; dan mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan. Alur Penyusunan RAPBD Perubahan Alur Penyusunan RAPBD Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2 3 Pergeseran anggaran P Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya y harus digunakan dalam tahun berjalan KUA Perubahan RKUA Perubahan Nota Kesepakatan KDH‐DPRD Pedoman  Penyusunan RKA‐SKPD Minggu 1 Agustus DPRD Minggu 2 Agustus Minggu 3 Agustus 4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi secara berulang; • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan • memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 50%. www.dadangsolihin.com 29 PPAS Perubahan Prioritas dan Plafon  i i d l f Anggaran Sementara PPA Perubahan RKA‐ SKPD Rencana Kerja dan  Anggaran Satuan Kerja  Perangkat Daerah 5 Keadaan luar biasa www.dadangsolihin.com 30 Penyiapan Raperda Perubahan APBD Raperda  tentang  perubahan  APBD Raperkada  tentang  penjabaran  penjabaran perubahan APBD Sesuai Raperda tentang Perubahan APBD  dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 1. Satuan Kerja  Satuan Kerja Perangkat  Daerah Pejabat Pengelola  Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda 2. 3. 3 4. 5. SKPD RKA‐SKPD Rencana Kerja dan  Anggaran Satuan  Kerja Perangkat  Daerah PPKD • TAPD menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPASKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya Iainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. • DPPA‐ SKPD Dokumen Pelaksanaan  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran • Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan,  belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak  mengalami perubahan. l i b h Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala  daerah. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan  S b l di ik l hk l d h k d DPRD di i li ik kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan  kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan  kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD  dilaksanakan oleh Sekda. Disempurnakan lagi Tidak Sesuai www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 Lampiran Raperda Lampiran Raperkada Raperda Perubahan APBD 1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang p perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD p y p paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda Raperda. • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang t l h di telah disepakati antara k k ti t kepala d l daerah d h dan pimpinan DPRD. • Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda t t R d tentang perubahan APBD paling lambat 3 b h li l b t bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran 2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pendapatan daerah, pemerintahan daerah dan organisasi; belanja daerah dan 3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan pembiayaan daerah; daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan dan pembahyaan; 2. Penjabaran perubahan 4. 4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan APBD menurut pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; organisasi, program, 5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok, keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, b k i i j i obyek, rincian daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek pendapatan, keuangan negara; belanja dan 6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pe b ayaa pembiayaan. jabatan; 7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. 9 Daftar pinjaman daerah daerah. www.dadangsolihin.com 33 2 Pembahasan 3 Penetapan www.dadangsolihin.com 34 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi 1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan  Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan  perundang‐undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD  d d l bih i i b b DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak  diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan  gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan  Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus  Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap  berlaku APBD tahun anggaran berjalan. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD tahun  P b t l P d d P b t t b l k APBD t h berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri. 1. Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada  bl b k h l l d d k d tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang‐ undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan  penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil  evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada  menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada  dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan  dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun  berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur. 2. 2. 2 3. 3 3. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 1. 1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD  PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun  rancangan DPA‐SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan  p dalam perubahan APBD. DPA‐SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya  harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA‐SKPD). Dalam DPPA‐SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau  pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau  pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan  jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah  jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. DPPA‐SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh  PPKD berdasarkan persetujuan Sekda. PPKD berdasarkan persetujuan Sekda Harus Selalu Ingat Tujuan Pembangunan Daerah 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga  masyarakat (pemerataan dan keadilan). masyarakat (pemerataan dan keadilan) 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan  kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat  daerah. daerah 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya  alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi  masa datang (berkelanjutan). d t (b k l j t ) 2. 3. 4. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Modus Korupsi di APBD (Sebagai bahan penelisikan kejaksaan akan kasus‐kasus korupsi di DPRD) • Penipuan terhadap  anggaran dengan  mengambil pos  mengambil pos anggaran lain  dengan maksud  ‘menyembunyikan’  nama pos yang  mungkin dianggap  terlalu mencolok  atau mengada‐ada. • Menciptakan anggaran baru  yang sebenarnya tidak diatur  dalam PP 110/2000 dalam PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. • Mark up anggaran.  Maksudnya, tunjangan yang  sudah diatur dalam PP  110/2000 dilebih‐lebihkan  demi kepentingan pribadi  maupun berjamaah.  maupun berjamaah TERIMA KASIH • Menghilangkan pos Menghilangkan pos  anggaran  • Pengambilalihan anggaran  yang seharusnya diberikan  yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan  asuransi dalam bentuk uang  cash. cash Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) • Pengalokasian anggaran  kembar dengan anggaran lain  dengan nama yang berbeda.  • Membuat anggaran tanpa  rincian. www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA.  His previous post is Head, Center for Research Data and Information  at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information  of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National  Development Planning Agency (Bappenas).  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia Pacific Studies,  Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University  of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced International Training  He got various training around the globe included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden  (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004);  Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003);  Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government  Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional  p g g , pp , p ( ) p Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published  more than five books regarding local autonomous.  You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile  at +62812 932 2202 at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 41