Dukungan Sekwan D k S k g p Prinsip-p p p bagi Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance
Drs. H. Dadang S lihi MA D H D d Solihin,
Working Meeting Peran Sekwan Dalam Mendukung Kerja DPRD Program Penguatan Legislatif LGSP-USAID LGSPHotel Atlet Century Park, Jakarta 25-26 Juli 2006 y , 25www.dadangsolihin.com 2
Materi P t M t i Pertemuan
CiriCiri-ciri Negara-negara yang Akan Sulit untuk Maju NegaraApa itu Good Governance? Siapa saja Stakeholders? Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha S U h Swasta, dan Masyarakat d M k Tujuan Pembangunan Daerah Posisi Strategis Sekwan Modus Korupsi di APBD Manfaat Good Governance 14 Prinsip-prinsip Good Governance PrinsipBagaimana Mewujudkan Good Governance?
www.dadangsolihin.com 3
NegaraNegara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
1. 2. 3. 4.
AWAS… AWAS…!!
5.
Yang pernah menjadi negara jajahan (T l d Y h j di j j h Taylor dan Hudson, 1972). Yang k Y kaya d dengan SDA (S h d W Sachs dan Warner, 1995) ). Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995). Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (P t i k Gl Patrick Glynn, St h J Kobrin, d M i Stephen J. K b i dan Moises Naim, 1999). Yang b l k i di sekitar garis Katulistiwa (T d Y berlokasi kit i K t li ti Todaro, 2002).
www.dadangsolihin.com 4
Apa itu G d G A i Good Governance? ? Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang , , bersih, demokratis, dan efektif. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
www.dadangsolihin.com 5
Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police
CITIZENS
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups R li i Women’s groups Media
organized into: g
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com 6
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, , y Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
1.
Tujuan Pembangunan Daerah T j P b D h
Mengurangi disparitas atau ketimpangan p pembangunan antar daerah dan antar sub daerah g serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). (berkelanjutan)
www.dadangsolihin.com 8
Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara
Masyarakat Pemerintah D i Usaha Dunia U h
2. 2
VISI
3. 4. 5. 5
www.dadangsolihin.com
7
Posisi Strategis Sekwan
(UU 22/2003, PP 24/2004) 22/2003,
Unsur Pendukung DPRD (bertanggung jawab kepada p p pimpinan DPRD) ) Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD (secara administrasi dibina oleh Bupati melalui Sekda)
1.
(Sebagai b h (S b i bahan penelisikan kejaksaan akan kasus-k li ik k j k k kasus-kasus k korupsi di DPRD) Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’ nama pos y g yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada. g gg p mengadag Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Mark up anggaran. Maksudnya, tunjangan yang sudah diatur p gg y , j g y g dalam PP 110/2000 dilebih-lebihkan demi kepentingan pribadi dilebihmaupun berjamaah. Pengalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain dengan nama yang berbeda. d b b d Membuat anggaran tanpa rincian, Menghilangkan pos anggaran Pengambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash.
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)
www.dadangsolihin.com 10
Modus Korupsi di APBD
2. 3.
4.
• Mempersiapkan data, informasi, dan materi dalam rapat dan/atau id d / t sidang DPRD. DPRD • Mengolah aspirasi masyarakat. • Mengatur hubungan dengan Media (konferensi pers).
www.dadangsolihin.com
5.
• Menyiapkan RASK. • Meningkatkan peran struktur fungsional dalam mendukung Tupoksi DPRD.
9
6. 7.
Manfaat Good Governance
1. 2.
PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3. 3
4. 5.
Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. birokrasi. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, k l k h b h f efektif, transparan, profesional dan akuntabel. akuntabel. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang perUUbersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. publik. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum T j i k i t id k ti h k seluruh peraturan perundang-undangan, baik di perundangtingkat pusat maupun daerah. g p p
www.dadangsolihin.com 11
Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (O K t b k T i Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (P ti i ti ) P ti i iM k t Participation Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
www.dadangsolihin.com 12
PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance… Governance…
8. 9. 10. 11. 11
1. Wawasan ke Depan (Visionary)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang y g y g jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan d k bij k dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.
www.dadangsolihin.com 14
12. 13. 14.
Daya Tanggap (Responsiveness) Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Eff ti Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to p g g p Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
www.dadangsolihin.com 13
2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & T O Transparency)
INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e-procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak; Papan pengumuman.
3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama bersama. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang b beragam.
www.dadangsolihin.com
15
www.dadangsolihin.com
16
4. Tanggung Gugat (Accountability)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara p y pelaksanaan dengan standar g prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward and punishment.
www.dadangsolihin.com 17
5. Supremasi Hukum (Rule of L ) R l f Law
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundang-undangan; p perundangg g ; Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); ( p , , j ); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan mudah diakses publik (ombudsman); Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.
www.dadangsolihin.com 18
6. Demokrasi (Democracy)
INDIKATOR MINIMAL MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat g untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. publik
7. Profesionalisme & Kompetensi (P f i Profesionalism & Competency) li C t
INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem reward and punishment yang jelas; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar d i dik t ki j St d dan indikator kinerja.
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
8. Daya Tanggap (Responsiveness)
INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami T di l d d d d h di h i oleh masyarakat; Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan; f kti it l SurveiSurvei-survei kepuasan stakeholders.
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, hotline; Fasilitas komunikasi.
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
10. 10. Desentralisasi (Decentralization)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
11. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (P i t Sector & Civil Society M k t Private S t Ci il S i t Partnership)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan; polaAdanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu y g g y g g y g p (powerless) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintahpemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat; swastaPeraturan-p Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; y g p p y g p ; ProgramProgram-program pemberdayaan.
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas; Job desc iption ( aian tugas) yang jelas. description (uraian t gas) ang jelas
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
12. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada langkahpemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi il ( b idi silang, affirmative action, d b) ffi ti ti dsb); Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi layanan-layanan/fasilitasmasyarakat tidak mampu; Adanya kesataraan dan keadilan gender; Ad k t d k dil d Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; asya a at u a g a pu, da a asa te t gga ; ProgramProgram-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal.
www.dadangsolihin.com 25
13. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup p g g p (Commitment to Environmental Protection)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; prinsipRendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan. lingkungan PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
www.dadangsolihin.com
26
14. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. j g
Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan singkat pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan nilaiyang b ik pada seluruh stakeholder. baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan y g yang baik dapat diwujudkan demi mencapai p j p masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
27 www.dadangsolihin.com 28
PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat.
www.dadangsolihin.com
Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
TERIMA KASIH
www.dadangsolihin.com
29
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 30