Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

PENYUSUNAN DOKUMEN RPJP DAERAH Drs. H. Dadang Solihin, MA Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJPD) untuk DPRD Kota Depok ) Hotel Sangga Buana, Cipanas, Puncak, Kabupaten Cianjur 19 – 21 Juli 2006 www.dadangsolihin.com 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Rencana Pembangunan Jangka g g Panjang (RPJP) Daerah RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. RPJP Daerah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan p proses p y penyusunannya harus dilakukan secara y partisipasif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional Nasional. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi. Memperhatikan seluruh aspirasi stakeholders M h tik l h i i t k h ld pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah. 3 www.dadangsolihin.com 4 www.dadangsolihin.com Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP D t Daerah P i i h Provinsi. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya. www.dadangsolihin.com 5 Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat dilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri p g cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, Bappeda sebelum ditetapkan. ditetapkan www.dadangsolihin.com 6 Sistematika Penulisan RPJP Daerah Sistematika Penulisan RPJP Daerah Bab I Pendahuluan P d h l Bab I Bab II Bab III Bab IV Pendahuluan Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah Penutup 1.1 1 1 Latar Belakang Latar belakang pembentukan Daerah. pengertian RPJP Daerah. dan proses penyusunan RPJP Daerah Daerah. 1.2 Maksud dan Tujuan Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan j g jangka menengah daerah, dan g , menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. www.dadangsolihin.com 8 www.dadangsolihin.com 7 Sistematika Penulisan RPJP Daerah Sistematika Penulisan RPJP Daerah 1.3 Landasan Hukum Undang-Undang, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah, perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah. Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah 2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 6 2.1.6 2.1.7 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan sarana Pemerintahan e e ta a Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting. 1.4 1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Mengacu p g pada arah p pembangunan p g pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau. 1.5 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini. 2.2. 2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis. 9 www.dadangsolihin.com 10 www.dadangsolihin.com Sistematika Penulisan RPJP Daerah Sistematika Penulisan RPJP Daerah 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan 2.1.2 Demografi Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup www.dadangsolihin.com 11 Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Demografi www.dadangsolihin.com 12 Sistematika Penulisan RPJP Daerah Sistematika Penulisan RPJP Daerah 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Input: • Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilan Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah 3.1 3 1 Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu Visi bukan tertentu. merupakan jargon dan atau motto. 3.2 Misi Misi d l h Mi i adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan i k dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 3.3 Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi: Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah DaerahPeran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang g pada Rencana Tata Ruang Wilayah. g y mengacu p 13 www.dadangsolihin.com 14 Analisis: A li i • proyeksi peluang • proyeksi ancaman • proyeksi permasalahan • proyeksi keberhasilan Output • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam www.dadangsolihin.com Sistematika Penulisan RPJP Daerah Bab IV Penutup RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Daerah, pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Tahapan Penyusunan RPJP Daerah 1. 2. 2 3. 3 4. Penyiapan Rancangan RPJP Daerah. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah Daerah. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah. www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahap 1: Penyiapan Rancangan RPJP Daerah Tahapan Penulisan RPJP Daerah Langkah-langkah: 1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis. 2. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah. 3. Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah. 4. Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan depan. 5. Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah. 6. Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah. 7. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi stakeholders pembangunan atas rancangan RPJP Daerah. Penyiapan rancangan RPJP D P i Daerah untuk h t k mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah p pembangunan daerah y g merupakan tanggung g yang p gg g jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Daerah Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi u u as a a s s ya g e gga ba a o d s umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan, sebagai bahan masukan bagi para stakeholders pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah. www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahap 2: p Penyelenggaraan y gg Musrenbang Jangka Panjang Daerah Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum g para stakeholders pembangunan p g konsultasi dengan p untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala B K l Bappeda. d Mendapatkan komitmen para stakeholders pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah. CITIZENS Community based Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations e g ous g oups Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small/medium/large enterprises Multinational Corporations p Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Musrenbang Jangka Panjang Daerah Musrenbang Jangka Panjang Daerah STAKEHOLDERS STAKEHOLDERS PEMDA PEMDA www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahapan Penulisan RPJP Daerah Langkah-langkah: 1. Dokumen yang disiapkan : a. RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam pembahasan rancangan RPJP Daerah. b. Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah. c. Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari para pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP Daerah. 3. 3 Pelaksanaan: a. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan prediksi daerah. b. Pemaparan dan penyepakatan visi d misi d b P d k t i i dan i i daerah. h c. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah. d. Merumuskan hasil kesepakatan p p para stakeholders pembangunan. e. Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda. 2. Persiapan: a a. Panduan pe a sa aa ya g memuat du as , ta gga / a tu a dua pelaksanaan yang e uat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut: Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah daerah. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah. 4. Keluaran: 4 K l Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah. b. Mengirim surat undangan kepada peserta. www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahap 3: Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah 5. Peserta: a. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan d K j k i i/l b d h d POLRI P dil dan Kejaksaan, para stakeholders pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait. Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban unsur unsur mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya. Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi. Selain S l i unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diik t t k pihakt t d tj diikutsertakan ih k pihak lain yang dianggap penting. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. b. c. d. d Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. g p p p , Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Langkah-langkah: 1. Menyusun rancangan akhir RPJP D 1 M khi Daerah d h dengan memuat t kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim Fasiltasi. y g g 2. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. 3. Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah. 6. Nara Sumber: a. b. c. c www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Tahapan Penulisan RPJP Daerah Tahap 4: p Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP p g Daerah Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah p y penetapan p kabupaten/kota dilakukan selambatnya 3 bulan setelah p RPJP Daerah provinsi. Langkah-langkah: 1. 1 Menyiapkan Surat Kepala Daerah perihal penyampaian Daerah, naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap p pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya g g p y kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah. 2. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu: a. Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi. b. Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk RPJP Daerah kabupaten/kota kabupaten/kota. www.dadangsolihin.com 27 Terima Kasih www.dadangsolihin.com 28 Prediksi Kondisi Umum Daerah Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa depan. Analisis secara kuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu regresi li i atau b i linier t berganda. d Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika teknik proyeksi secara matematis dengan memenuhi prinsipprinsip: 1. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan suatu entitas yang independen, dapat dikenali kecenderungannya sepanjang waktu waktu. 2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar. 3. Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif maupun k kuantitatif. tit tif 4. Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan proyeksi kondisi masa depan. 5. 5 Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objekobjek amatan. Prediksi Kondisi U ed s o d s Umum Daerah www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Prediksi Kondisi Umum Daerah Langkah-langkah 1. Menentukan objek yang akan di 1 M t k bj k k diproyeksi secara utuh, k i t h yaitu suatu entitas yang dapat dikenali kecenderungan (trend) perkembangannya sepanjang waktu. Untuk kepentingan analisis, minimal objek amatan adalah: k ti li i i i l bj k t d l h a. b. c. d. e. f. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup. g Demografi. Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Sosial Budaya dan Politik. Prasarana dan sarana. Pemerintahan. Prediksi Kondisi Umum Daerah 3. Analisis Kuantitatif 3 A li i K tit tif a. Menentukan (beberapa) sub-objek amatan. b. Menentukan besaran kuantitatif yang dapat b M t k b k tit tif d t digunakan (a.l. metoda regresi dalam melakukan p prediksi kondisi objek amatan tersebut). j ) c. Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan dengan selang amatan tiap tahun. ti 5 t h d. Memprediksi kondisi masa depan dengan cara melakukan ekstrapolasi ekstrapolasi. e. Melakukan kajian korelasi antar objek amatan. 31 www.dadangsolihin.com 32 2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) terhadap objek amatan tersebut di atas minimal sama atas, dengan 10 tahun atau lebih besar. www.dadangsolihin.com Prediksi Kondisi Umum Daerah Prediksi Kondisi Umum Daerah c. Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara: melakukan perbandingan (comparation) dengan daerah lain yang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudah lebih maju. mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan p (memperpanjang kecenderungan p p j g g melakukan ekstrapolasi ( tersebut ke masa depan melampaui tahun pengamatan dan memprediksi akibatnya pada objek amatan). mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan: • • • • apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan masih ada?. apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?. apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja secara konsisten?. tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan atau faktor pengubah tersebut dapat dikelola?. 4. Analisis Kualitatif: a. a Menentukan sub-objek amatan yang dianggap sub objek penting, diperlukan keberadaannya, dan atau diperkirakan akan tetap ada (exist) hingga akhir tahun rencana. b. Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan, di mana sepanjang waktu pengamatan dapat: menjadi lebih besar atau lebih kecil. menjadi lebih baik atau lebih buruk buruk. jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang variasinya. Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak terkendali (tidak dapat dikelola). www.dadangsolihin.com 33 d. Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan dan melakukan analisis sebab akibat antar objek amatan tersebut. www.dadangsolihin.com 34 Prediksi Kondisi Umum Daerah 5. Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Membuat kesimpulan: Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahun masing masing ke depan, dengan mengupayakan kesiapan SDM, khususnya di pihak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah dan mencapai visi yang dituju. Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun ke depan. Analisis Lingkungan Strategis Analisis lingkungan internal Daerah Lingkungan internal dapat terdiri dari kekuatan (Strengths) dan k l (St th ) d kelemahan (W k h (Weaknesses). Analisis i i ) A li i ini diarahkan pada: 1. 1 Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan Daerah Daerah. 2. Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfaatan input tersebut. 3. Hasil yang diperoleh selama ini. dan 4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil. Catatan: Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu metode mendapatkan gambaran kondisi daerah di masa depan, untuk memudahkan para stakeholders menyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah. Maka dari itu daerah dapat menggunakan metoda pendekatan lain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi dan kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Analisis Lingkungan Strategis Analisis Lingkungan Strategis Isu-Isu Isu Isu Strategis Daerah Analisis lingkungan eksternal Daerah Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (Opportunities) maupun ancaman (Threaths). Umumnya, peluang dan ancaman sebagai elemen lingkungan eksternal meliputi: 1. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, fisik dan pendidikan. 2. Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang menjadi p gg gg (competitors). serta pengganggu ( p ) 3. Dukungan pihak- pihak yang memberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan (suppliers). Isu-isu Isu isu strategis Daerah pada hakikatnya merupakan masalah atau persoalan atau agenda yang perlu atau harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan Daerah yang muncul sebagai k l b i konsekuensi d i i t k i antara k i dari interaksi t faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal Daerah sehubungan dengan pengembangan misi Daerah. D h Strategis tidaknya suatu isu tentunya juga harus dinilai da e a g a urgensitas dan e e a s dari kerangka u ge s as da relevansi penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Analisis Lingkungan Strategis Analisis Lingkungan Strategis Matrik SWOT Lingkungan Internal Kekuatan/ Kelemahan/ Strengths g Weaknesses (S) (W) Peluang/ g Opportunities (O) Ancaman/ Threaths (T) Strategi g S-O Strategi S-T Strategi g W-O Strategi W-T 39 Penentuan Isu-Isu Strategis Daerah No. No Interaksi 1 2 3 S–O S–T W–O Prinsip Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau l t Manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Lingku L ungan Ekste ernal 4 W-T www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com 40 Analisis Lingkungan Strategis Pengelompokan Isu-Isu Strategis Daerah No. I N Interaksi k i 1 2 3 S–O S–T W–O Strategi S i agresif diversifikasi tindakan stabilisasi atau rasionalisasi Isu-Isu S I I Strategis i keunggulan Daerah bersangkutan dibandingkan dengan Daerah lain (keunggulan komparatif) g ( gg p ) mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki Daerah. melakukan sesuatu (investasi) atau tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih untuk tidak melakukan sesuatu (divestasi). mengendalikan kerugian ataupun menghindari kemungkinan kehancuran, umumnya dilakukan dalam rangka mempertahankan status quo. Terima Kasih 4 W-T defensif atau survival www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 Strategy Map Pemerintah Kota Pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder Pembangunan ekonomi Peningkatan p y pelayanan p publik ILUSTRASI Stakeholder Perspective Penguatan kepemerintahan Customer Perspective • P bli service Public i • Commercial Iklim usaha kondusif Ekonomi kerakyatan Infrastruktur penunjang kegiatan usaha + Organisasi dan sistem manajemen kepemerintahan Akuntabilitas j manajemen keuangan & sumberdaya + Pemukiman dengan kelestarian lingkungan Sarana & prasarana pelayanan publik Relationship Management Operational Excellent • Membangun sarana dan prasarana kepemerintahan • Fokus pada penyelsaian masalah customer ( (bisnis & publik) secara efektif ) f f Innovation • Penataan mekanisme perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta sistem pelaporan • Kerjasama antar daerah dalam pembangunan wilayah • Penyiapan layanan berbasis informat ion, communication, technology ( ICT). • Penawaran atraktif bagi calon investor Perumusan Visi e sa s Internal Process Perspective • Membangun jejaring bagi pembangunan ekonomi daerah • Restrukturisasi regulasi dan administrasi pelayanan publik dan dunia usaha • Membangun iklim Komunikasi • Senantiasa meningkatkan kualitas layanan prima dgn membangun sikap & perilaku profesional RPJM RPJP www.dadangsolihin.com 43 Learning And Growth 1. Penataan organisasi, sistem 1. Peningkatan potensi SDM dari manajemen kepemerintahan sisi IPTEK dan IMTAQ IMTAQ, 2. Restrukturisasi Perda, SOP, dan hal lain 2. Membangun sikap dan perilaku yg bertentangan dgn nilai-nilai reformasi yg dilandasi nilai-nilai inti budaya 3. Menjalankan good governance secara www.dadangsolihin.com Pemerintah Kota konsisten 1. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kepemerintahan 2. Memanfaatkan semua aset dan fasilitas Pemerintah Kota secara 44 efektif dan efisien. Perumusan Visi Perumusan Visi Karakteristik Visi K kt i tik Vi i 1. 1 Visi disusun d Vi i di dengan cara mempertimbangkan sintesa ti b k i t kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/ wilayah. il h Fungsi: kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Peran: kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. 1. 2. 2 3. 4. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable) Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan dicita citakan (desirable) Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasible) Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat p gg , beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan (focused) Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible) (fl ibl ) Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable) Dapat dirumuskan d dit li d D t di k dan ditulis dengan suatu pernyataan yang t t singkat, jelas dan padat. walaupun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata kalimat dan atau anak kalimat kata, kalimat. www.dadangsolihin.com 46 2. 5. 6. 7. 7 www.dadangsolihin.com 45 Perumusan Visi Perumusan Visi Langkah-langkah Langkah langkah 1. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, antara lain: a. Informasi Normatif, berupa: • • • rumusan visi daerah yang sudah p y g pernah disusun. nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visi RPJP Daerah. peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP Nasional/Provinsi, Nasional/Provinsi atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum memberikan arahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal. dan informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah. Kondisi umum daerah masa kini. dan Prediksi kondisi P dik i k di i umum d daerah k d h ke depan. 2. Merumuskan beberapa pilihan visi dengan dengan pendekatan: a. singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. b. melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah. c. melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah. d h d. mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur. terukur • b. c. Informasi Teknis, berupa: • • Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan depan. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Perumusan Visi Perumusan Misi 3. Menentukan visi d 3 M t k i i daerah, d h dengan cara: a. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria dalam butir b tersebut di atas b. atas. dan atau b. ditentukan dengan p g pemilihan suara terbanyak dari y perumus/peserta yang ada. 1. 1 Misi disusun untuk mencapai visi d Mi i di t k i i i dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah p pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi. g Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah. Fungsi: kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah g g berlangsung efektif. Peran : kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. 2. 4. Bila diperlukan, menambahkan penjelasan atas rumusan visi daerah yang sudah disusun secara singkat dan padat tersebut. www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Perumusan Misi Perumusan Misi Langkah-langkah g g 1. Mengkaji visi yang telah ditetapkan. 2. Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi. i i i 3. Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi. 4. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi, dengan memperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah ke depan depan. 5. Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan. 6. Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan p p pilihan, , dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului dengan kata kerja. 7. 7 Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan atau eksternal. 8. Menyepakati r m san 8 Men epakati rumusan misi yang dipilih. ang dipilih www.dadangsolihin.com 51 Karakteristik Misi 1. 1 2. 2 3. 4. 4 5. 6. 7. 8. Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar yang berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut memberi arahan bagi pengembangan strategi. Pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak perlu berubah terlalu cepat. Pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan. Pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi teknologi. Pernyataan harus dapat dikembangkan. Pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah daerah. Pernyataan bukan merupakan sebuah daftar penilaian kinerja. Misi harus dapat dicapai. www.dadangsolihin.com 52 VISI-MISI Kota Depok ILUSTRASI Perumusan Misi VISI Depok Kota Pendidikan, Pemukiman, Perdagangan dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan Visi Enam Komponen Visi, Misi dan Hasil Visi Misi, Misi Rancangan Kerja √ SDM & Modal √ Keterampilan Profesional √ Motivasi dan Insentif √ Hasil H il Pengembangan perubahan dan keberhasilan Pengembangan tanpa arah Pengembangan tersendat tersendatsendat Tidak efektif (pemborosan) Frustrasi Perkembangan lambat dan g tidak kompetitif Keragu-raguan √ √ MISI 1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. M i k tk Pelayanan S 2 Meningkatkan P l Sarana d P dan Prasarana P k t Perkotaan t t terutama dalam bidang Pendidikan, Perdagangan dan Jasa. 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah 4 Pemerintah. 5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan X √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Perumusan Arah Pembangunan Daerah Perumusan Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah daerah, sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk menjadi k id pembangunan d l j di koridor b dalam j jangka waktu 20 k kt tahun, meliputi: 1. 1 Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang utamanya Panjang, memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah Daerah. 2. Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. www.dadangsolihin.com 55 Langkah-langkah Langkah langkah 1. Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam rumusan misi. misi 2. Mengelompokkan objek pembangunan berdasarkan kesamaan karakter dan keterkaitannya. y 3. Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan untuk mewujudkan misi dan visi. visi 4. Menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok objek pembangunan. 5. Menyepakati arah pembangunan untuk setiap kelompok 5 M k ti h b t k ti k l k objek pembangunan. 6. Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai sub wilayah/kawasan arahan rencana tata ruang wilayah. 7. Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah/kawasan. wilayah/kawasan www.dadangsolihin.com 56 Terima Kasih Analisis Keuangan Daerah a s s e a ga ae a www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58 Analisis Keuangan Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan d b l j d l l d t dan belanja daerah secara h efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan Keuangan Daerah tersebut maka data yang diperlukan, antara lain mengenai: 1. Sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangannya. Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pajak, DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri, Penjualan Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. g g www.dadangsolihin.com 59 Analisis Keuangan Daerah 2. 2 Alokasi belanja daerah dan sejarah perkembangannya. Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib yaitu pengeluaran-pengeluaran biaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari a) b) belanja operasi dan pemeliharaan dan pemeliharaan, belanja modal yang dianggap prioritas. 3. Kebijakan umum anggaran. Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi mengenai upaya pengembangan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. www.dadangsolihin.com 60 Analisis Keuangan Daerah Tahap 1: p Analisis dalam Penentuan Kebijakan j Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisis Keuangan Daerah 1. 1 Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah a. Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan p perekonomian y g mempengaruhi p g yang p g pengembangan sumber g pendapatan, melalui: • Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai: Data Sensus Penduduk Kabupaten/Kota Dalam Angka K b t /K t D l A k Indeks Harga Konsumen PDRB Propeda Data-data statistik resmi lainnya. b. Pengembangan S b P d b P b Sumber Pendapatan D t Daerah. h Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima tahun terakhir terakhir. Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber pendapatan baru, dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pada angka 1 di atas atas. Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber pendapatan yang baru dan dianggap potensial dikembangkan. Merumuskan jenis-jenis k bij k yang perlu dit bitk serta M k j i j i kebijakan l diterbitkan t menyusun program dan indikasi kegiatan guna merealisasikan pengembangan sumber pendapatan baru daerah, berikut pembiayaan pelaksanaannya pelaksanaannya. • • Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju pertumbuhan penduduk, inflasi, laju pertumbuhan perekonomian menurut sektor primer, sekunder dan tersier dan tingkat suku primer sekunder, tersier, bunga daerah. Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah p penduduk, laju inflasi, laju p j j pertumbuhan ekonomi daerah menurut sektor primer, sekunder dan tersier, income per capita dalam menentukan kewajaran. www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Analisis Keuangan Daerah Analisis Keuangan Daerah b. b Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui peluang Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru, dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran, anggaran melalui rumusan: Y = P + M - OM Y P M = = = Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan Daerah, Bangunan, SDA, dan bagian daerah lainnya. Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harus dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs ybs. 2. Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah a. Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman, dilakukan dengan cara: dil k k d Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib dibayar, dirinci menurut: – – – – – jenis-jenis i j j i j i pinjaman. tujuan penggunaan pinjaman. nama lembaga pemberi pinjaman. jangka waktu d masa t j k kt dan tenggang. besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman), dan biaya lainnya. OM = Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh pinjaman dalam bentuk perhitungan besaran kewajiban dan biaya lainnya. j penyelesaian terhadap p Merumuskan kebijakan p y beban/kewajiban pinjaman melalui konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman. DSCR = Y/C DSCR Y C = D bt S i C Debt Service Covarage R ti Ratio = Pendapatan Daerah. = Besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya. www.dadangsolihin.com 64 www.dadangsolihin.com 63 Analisis Keuangan Daerah Analisis Keuangan Daerah 3. Alternatif sumber pembiayaan dari penjualan/penerbitan obligasi. a. b. Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui skema obligasi. Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah melalui pembenahan administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan d h k hi d dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi: • • • Obligasi Umum (General Bond). Obligasi P d Obli i Pendapatan (R t (Revenue B d) Bond). Obligasi Campuran (Double Barreled Bond). c. Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, sebagai berikut. DSCR > 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman baru. DSCR = 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman baru, dengan syarat untuk proyek/kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery). DSCR < 2,5. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru. Prasyarat tersebut di atas wajib dil k k d P tt b t t jib dilakukan daerah h pada setiap tahun ingin melakukan pinjaman baru. Merumuskan arah kebijakan kemampuan p j j p pinjaman daerah, program dan indikasi kegiatannya. c. d. e. e Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan diterbitkan. diterbitkan Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Menginventarisasi kebijakan program dan indikasi kegiatan kebijakan, program, yang diperlukan untuk lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk arah kebijakan keuangan daerah. www.dadangsolihin.com 66 www.dadangsolihin.com 65 Analisis Keuangan Daerah Tahap 2: Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja Daerah Analisis Keuangan Daerah b. Menyusun unit harga satuan, serta arah k bij k b M it h t t h kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan: Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan tingkat inflasi. Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi terhadap beban keuangan daerah (misal: kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai, dan lainnya). Mengestimasi unit h M ti i it harga satuan d t dengan melakukan proyeksi, l k k k i menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) untuk lima tahun ke depan. Menentukan deviasi unit h M t k d i i it harga satuan untuk setiap t h t t k ti tahun estimasi. Merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. 1. Melakukan Analisis Belanja a. Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan: Pengumpulan d t APBD periode li P l data i d lima t h t khi tahun terakhir. Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja antara belanja operasional dan pemeliharaan dengan belanja modal, dengan rincian program dan kegiatannya untuk setiap tahun anggaran. j p g Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) di atas. Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan indikasi kegiatan belanja jangka menengah yang dituangkan dalam RPJM Daerah. www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68 Analisis Keuangan Daerah 2. 2 Pengembangan Ekonomi Lokal a. Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal • • Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah daerah. Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang telah dikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk kegiatannya. kegiatannya Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang maupun y g potensial untuk dapat dikembangkan berupa: yang p p g p – Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidang pemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang lainnya. lainnya Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial untuk dapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk kegiatan usaha, permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga kerja, dan lain b k j d l i sebagainya. i Analisis Keuangan Daerah b. Kemitraan P b K it Pemerintah dan Swasta i t hd S t Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang p j g g dapat dikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah yang terdiri dari asset yang belum disewa, asset yang dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudah dikerjasamakan dengan swasta. Mengidentifikasi rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi dengan studi kelayakannya. Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha pemerintah–swasta yang dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan non cost recovery, berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah. Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Pemerintah-swasta. • – • Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi ekonomi lokal. www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70 Analisis Keuangan Daerah Tahap 3: p 1. Analisis dalam Penentuan Kebijakan Umum j Anggaran Menentukan kebijakan arah p g j pengelolaan p pendapatan daerah p melalui: Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah. Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah. Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi. 2. Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui: Menetapkan kebijakan belanja daerah. Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal. Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta. Terima Kasih 3. 4. Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan d b k it d d t daerah sebagai penjabaran h b i j b kebijakan pada butir a, dan belanja daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuk tahunan. Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi kegiatannya untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif dan efisien. www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 73