Docstoc

Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keppres 80/2003

Document Sample
Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keppres 80/2003 Powered By Docstoc
					Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan K B d k Keppres 80/2003

Drs. H Drs H. Dadang Solihin MA Solihin,

PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KEPPRES 80/2003 UNTUK KIP/KPUD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BANDA ACEH, 5-6 JUNI 2006

www.dadangsolihin.com

2

Introspeksi

Kewajiban KIP (RUU-PA)
1. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

AWAS…!!
Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju g g j

2. 2

menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
menyampaikan laporan kepada DPRA dan DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peundang undangan; peundang-undangan; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Walikota; dan melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.
www.dadangsolihin.com 3

3. 4. 5. 6. 6

1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor dan Hudson, 1972) H d 1972). 2. Yang kaya dengan SDA ( g y g (Sachs dan Warner, 1995). 3. 3 Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995). (Mauro 1995) 4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises N i 1999) d M i Naim, 1999). 5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002). www.dadangsolihin.com 4

Ruang Lingkup Keppres 80/2003
• PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Pembiayaan Pengadaan Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Barang/Jasa Masyarakat Pelelangan atau Seleksi Gagal – Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa – – – – – – – – – –

Materi Pelatihan
1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7. 8. 9. 9 10. 11. 12. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI SWAKELOLA TATA CARA EVALUASI PENAWARAN LEGAL DRAFTING KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH O G G/J S PERJANJIAN/KONTRAK www.dadangsolihin.com

• •

SWAKELOLA PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL
– – – – – – Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri Keikutsertaan Perusahaan Asing Preferensi Harga Penggunaan Produksi Dalam Negeri Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
www.dadangsolihin.com 5

6

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa B /J
Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu. kt

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Background
Mengapa pengadaan barang/jasa di sektor publik perlu di “reform”?

Background
• Volume yang sangat besar • Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant • Instrumen bagi pengembangan good governance (Public dan Corporate)

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Problem
• Inefisiensi bagaimana belanja yang Inefisiensi, efisien • Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan p g peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing; • Pendekatan yang protektif.
www.dadangsolihin.com 11

Faktor
• Legal framework
– Kurang memadainya peraturan perundangan d

• Human resources
– Kapasitas terbatas

• Institutional
– Belum adanya institusi yang khusus

www.dadangsolihin.com

12

Lingkungan Strategis
Kebijakan pengadaan barang/jasa j p g gj • Demokratisasi • Otonomi daerah • Liberalisasi perdagangan

Basic Principles
of International Best Practices (WTO) ( )
• Value for money • Tranparent • Open and effective competition • Accountability and due process • Non discrimination • Fair dealing
13 www.dadangsolihin.com 14

www.dadangsolihin.com

Tujuan pengaturan
dgn Keppres 80 tahun 2003
Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, transparan adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Prinsip Dasar
Keppres 80 Tahun 2003 pp • Efisien • Efektif • Terbuka dan bersaing • Transparan • Adil/tidak diskriminatif • Akuntabel
15 www.dadangsolihin.com 16

www.dadangsolihin.com

Kebijakan umum
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan p perekayasaan nasional y g sasarannya y yang y adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi d l b /j d k i dalam negeri pada i d perdagangan internasional;
www.dadangsolihin.com 17
Created by IkakGP

Kebijakan umum
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk k k koperasi k il dan k l i kecil d kelompok k masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; 3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; g p 4. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
www.dadangsolihin.com 18
Created by IkakGP

Kebijakan umum
5. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab p gg pengguna, p , panitia/pejabat p g p j pengadaan, , dan penyedia barang/jasa; 6. 6 Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

Kebijakan umum
7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam di b /j dil k k d l wilayah Negara Republik Indonesia; 8. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
19
Created by IkakGP

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

20
Created by IkakGP

KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PrinsipPrinsip-prinsip pengadaan
Kebijakan2 K bij k 2 Sektoral Tujuan j Kegiatan/ Proyek
Kebijakan K bij k Penggunaan Produksi Dalam g Negeri Kebijakan K bij k Pemberdayaan Usaha Kecil

Pokok-pokok gagasan okokdalam Keppres 80 Tahun 2003

Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan

Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan

Persaingan usaha yang sehat

Public and Corporate Governance
www.dadangsolihin.com

Daya Saing Nasional
21

Menyederhanakan prosedur; M d h k d Mengurangi ekonomi biaya tinggi; Mendorong persaingan usaha yang sehat; g perlindungan dan p g perluasan Mengefektifkan p peluang usaha kecil; • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; • Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa; dan • Mendorong peningkatan profesionalitas pengelola proyek. www.dadangsolihin.com

• • • •

22

Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan d meningkatkan efisiensi i k k fi i i
• ketentuan persyaratan penyedia barang/jasa cukup dengan dipenuhinya persyaratan perizinan di hi t i i usaha • sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi serta tidak menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa
www.dadangsolihin.com 23

Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan d meningkatkan efisiensi i k k fi i i
• Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dengan surat pernyataan di atas meterai t t t t i terhadap kebenaran informasi kualifikasi dilarang menambah p y persyaratan baru y g tidak yang ditetapkan dalam Keppres yang dapat mengurangi persaingan

www.dadangsolihin.com

24

Mengurangi ekonomi biaya tinggi dan d meningkatkan efisiensi i k k fi i i
• Untuk paket-paket proyek kecil kecil, kepanitiaan pengadaan disederhanakan. di d h k g p • Pengadaan dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan dan tidak perlu oleh panitia pengadaan

Meningkatkan persaingan sehat
• Penggolongan usaha ke dalam kelompok besar, menengah dan kecil dihilangkan. dihilangkan • Selanjutnya hanya dikenal kelompok usaha kecil berdasarkan undang undangundang untuk melaksanakan paket pekerjaan sampai dengan R 1 k j id Rp. milyar; • Menghilangkan pembatasan wilayah operasi badan usaha.
25 www.dadangsolihin.com 26

www.dadangsolihin.com

Meningkatkan persaingan sehat
• Memberlakukan sistem pasca kualifikasi terhadap + 90% proses pengadaan pemerintah sehingga menghilangkan barrier to entry bagi badan usaha untuk ikut serta dalam proses pengadaan. • Kewajiban mengumumkan pengadaan di koran dengan sirkulasi wilayah propinsi untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan usaha bagi dunia usaha.
www.dadangsolihin.com 27

Meningkatkan persaingan sehat
• Kewajiban memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan. d l d

www.dadangsolihin.com

28

Penyederhanaan prosedur
• Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan. • Dokumen dokumen kualifikasi yang Dokumen-dokumen diserahkan diganti dengan check list dan surat pernyataan kebenaran data dokumen. • Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan. • Menghilangkan persyaratan-persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan oleh departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres.
www.dadangsolihin.com 29

Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil U h K il
• Paket di bawah Rp 1 milyar yang Rp. dicadangkan untuk usaha kecil dilarang dilaksanakan oleh pengusaha dil dil k k l h h menengah/besar. • Instansi pemerintah diwajibkan menyediakan paket paket pekerjaan paket-paket yang cukup banyak untuk membuka peluang usaha kecil kecil.
www.dadangsolihin.com 30

Perlindungan dan Perluasan Peluang Usaha Kecil P l U h K il
• Larangan penggabungan paket-paket yang semestinya lebih efisien dilaksanakan oleh usaha k il dil k k l h h kecil. p peluang usaha g • Memperluas informasi p untuk usaha kecil.

Usaha Kecil yg Kompetitif

Paket b P k t besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Pencadangan paket untuk k t t k usaha kecil Usaha yg mengaku usaha kecil

Program Peningkatan g Kompetensi usaha kecil

Usaha kecil yg memenuhi syarat

Program pemberdayaan usaha kecil
www.dadangsolihin.com 31

Usaha kecil yg tdk memenuhi syarat

www.dadangsolihin.com

KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA

32

Mendorong Penggunaan Produksi D l P d k i Dalam Negeri: N i
• Memaksimalkan penggunaan produksi g dalam negeri. • Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis teknis. • Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas R 50 milyar. t k k t t Rp. il • Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.
www.dadangsolihin.com 33

Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek P l l P k
• Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan P P d Pemerintah bagi pengelola i t hb i l l proyek dengan masa transisi 3 tahun. • Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek. • Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek. l l k
www.dadangsolihin.com 34

konsistensi ketentuan ketentuan ketentuan-ketentuan p g pengadaan barang dan j g jasa
• Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis K j k k i Keppres 18 tahun 2000 h menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003. • Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres. g pengembangan g • Membentuk lembaga p g kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan p p g pemberintahan.
www.dadangsolihin.com 35

PENILAIAAN KUALIFIKASI
Penilaiaan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Dengan: 1. Pascakualifikasi:
Pengadaan barang/jasa p pemborongan/jasa lainnya tidak g j y kompleks yang menggunakan metoda p pelelangan umum. g

www.dadangsolihin.com

36

2. Prakualifikasi :
• • • • Pengadaan jasa konsultansi dengan metoda apapun. Pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda pelelangan terbatas. Pengadaan b P d barang/jasa lainnya yang /j l i menggunakan metoda pemilihan langsung. Pengadaan barang/jasa lainnya yang kompleks yang menggunakan metoda penunjukan langsung.
www.dadangsolihin.com 37

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Penilaiaan Kualifikasi: P l k P il i K lifik i 1. Panitia wajib menyederhanakan proses penilaiaan kualifikasi. 2. 2 Larangan melakukan pembatasan wilayah. wilayah 3. Larangan menambah persyaratan kualifikasi k lifik i yang di luar Keppres ini. l K i i 4. Larangan melakukan prakualifikasi massal. g g y p p 5. Larangan memungut biaya apapun dalam proses penilaiaan kualifikasi
www.dadangsolihin.com 38

Persyaratan Penyedia Barang/jasa e sy e yed g/j s
a) memenuhi ketentuan peraturan ) p perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c) tidak dalam pengawasan p g ) p g pengadilan, tidak , pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; p ;
www.dadangsolihin.com 39

Persyaratan Penyedia Barang/jasa e sy e yed g/j s
d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

www.dadangsolihin.com

40

Persyaratan Penyedia Barang/jasa e sy e yed g/j s
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
www.dadangsolihin.com 41

Persyaratan Penyedia Barang/jasa e sy e yed g/j s
h) tidak masuk dalam daftar hitam; i) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j) khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f f.

f)

www.dadangsolihin.com

42

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Terima kasih

www.dadangsolihin.com

43

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
www.dadangsolihin.com 44


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Pengadaan
Stats:
views:3731
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:11
Description: Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keppres 80/2003 untuk KIP/KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam-Banda Aceh, 5-6 Juni 2006