Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD sesuai UU25/2004

Sistem, Proses Mekanisme Sistem Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan DPRD Sesuai UU25/2004 Drs. H. Dadang Solihin, MA In House Training Anggota Legislatif dan Eksekutif l fd k k f Kabupaten Sukabumi Selabintana, 25 April 2006 www.dadangsolihin.com 2 Materi In House Training i i i Tujuan Pembangunan Daerah (Generik) Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Proses Perencanaan Tahapan Perencanaan Empat Langkah Penyusunan Rencana pa a g a e yusu a e ca a Musrenbang Ruang Lingkup Perencanaan Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) RPJP 2005–2025 2005– www.dadangsolihin.com 3 Materi In House Training... Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ( ) RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) 2004– Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstraAlur Perencanaan d P Al P dan Penganggaran Penyusunan dan Penetapan PJP Penyusunan dan Penetapan RPJM/D Penyusunan dan Penetapan RKP/D Perencanaan – Apa Yang Baru? p g Pasal 34 UU 17/2003 Pengendalian dan Evaluasi www.dadangsolihin.com 4 Tujuan Pembangunan Daerah T j P b D h 1. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 5 www.dadangsolihin.com 6 2. 2 3. 4. 5. 5 Mengurangi disparitas atau ketimpangan p pembangunan antar daerah dan antar sub daerah g serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). (berkelanjutan) www.dadangsolihin.com Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara p perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan p g gg p pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. berkelanjutan www.dadangsolihin.com 7 Proses Perencanaan Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala politik: Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) litik bli h i th f l i ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu Partisipatif: Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan topbottom-up: menurut jenjang pemerintahan j j gp www.dadangsolihin.com 8 Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana 1. 2. Empat Langkah Penyusunan Rencana Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. www.dadangsolihin.com 10 2. Penetapan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi Rencana Pembangunan R Akhir R P b RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 4. 9 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) Musrenbang M b Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan g p Kota. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. dil k k j b l M t Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. Maret Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. www.dadangsolihin.com 11 NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 A t 2) (P Ayat Per Pres ( (Ps. 26 Ayat 1) y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) DAERAH Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( (RPJM_Daerah) ) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 A t 4) (P Ayat Peraturan KDH ( (Ps. 26 Ayat 2) y ) Peraturan Pimpinan KL ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 12 www.dadangsolihin.com Isi Rencana Pembangunan Ja g a s e ca a e ba gu a Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup 13 www.dadangsolihin.com 14 DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI: 15 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup www.dadangsolihin.com 16 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstra- Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi: 1. 2. 3. 4. 4 Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran g gg Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 18 www.dadangsolihin.com 17 Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renjaj Renjaj Alur Perencanaan dan Penganggaran g gg Renstra KL Pedoman Pedoman Renja KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerinta P ah Pusat Diacu Dijabar kan Pedoman RenjaRenja-KL Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat RenjaRenja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabar kan RKP Daerah Diacu Pedoman RAPBD APBD Pem merintah Daerah D Pedoman Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD Pedoman RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com UU KN 20 Penyusunan dan Penetapan PJP 1. 2. 2 Penyusunan dan Penetapan RPJM/D RPJM/D (1) Visi, Misi Visi Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun pp y Rancangan Awal RPJM/D a) b) c) d) Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da 3. 3 4. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil p g g pembangunan baik sebagai g g penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) www.dadangsolihin.com 21 (2) (3) Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD g g (4) e) Program Kement/Lembaga / SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D Bappenas/da menyusun B /d Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e) Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD (6) (5) Penetapan RPJM / RPJMD (7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD www.dadangsolihin.com 22 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da Pagu Indikatif d) Program Kement/Lembaga / SKPD Perencanaan – Apa Yang Baru? DULU SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” Working Plan • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome Daftar Usulan - “Shopping List” Shopping List • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEB MenPPN + MenDagri Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D a) b) c) d) Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 23 Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 www.dadangsolihin.com 24 Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Pasal 34 UU 17/2003 1) Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun d M t i/K l B d hi dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan d i masing-masing pimpinan b dari masingi i i i kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuaii d dengan tugas dan k t d kewenangannya. www.dadangsolihin.com 26 2) 3) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k terbukti l k k i kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan g g p pegawai negeri g ketentuan undang-undang kepada p g serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini. www.dadangsolihin.com 25 Pengendalian dan Evaluasi (2) Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk p periode berikutnya. y www.dadangsolihin.com 27 TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 28 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 29