Docstoc

Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

Document Sample
Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					Penerapan P i i -P i i P PrinsipPrinsip Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Drs. H. Dadang Solihin, MA g ,

Kuliah Umum
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia (STIAKIN) Cirebon, 15 April 2006
www.dadangsolihin.com 2

Materi K li h U M t i Kuliah Umum
CiriCiri-ciri Negara-negara yang Akan Sulit untuk Maju NegaraApa itu Good Governance? Siapa saja Stakeholders? Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Pemerintah Usaha Swasta, dan Masyarakat Visi dan Misi Indonesia 2025 Tujuan Pembangunan Daerah Manfaat Good Governance 14 Prinsip-prinsip Good Governance PrinsipBagaimana Mewujudkan Good Governance?
www.dadangsolihin.com 3

NegaraNegara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
1. 2. 3. 4.

AWAS… AWAS…!!

5.

Yang pernah menjadi negara jajahan (T l d Y h j di j j h Taylor dan Hudson, 1972). Yang k Y kaya d dengan SDA (S h d W Sachs dan Warner, 1995) ). Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995). Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (P t i k Gl Patrick Glynn, St h J Kobrin, d M i Stephen J. K b i dan Moises Naim, 1999). Yang b l k i di sekitar garis Katulistiwa (T d Y berlokasi kit i K t li ti Todaro, 2002).
www.dadangsolihin.com 4

Apa itu Good Governance?
Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang , , bersih, demokratis, dan efektif. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
5 www.dadangsolihin.com 6

Pesimistik Optimistik

www.dadangsolihin.com

Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, , y Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

CITIZENS
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups R li i Women’s groups Media

organized into: g

Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara

Masyarakat Pemerintah D i Usaha Dunia U h

VISI

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com 7

www.dadangsolihin.com

8

Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan penduduk hidup sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.

Misi i i
1. 2.

Maju:

3. 4.

Mewujudkan daya saing bangsa. bangsa Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan M j dk P t P b d Berkeadilan. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Lestari Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya. Berbudaya Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional. Internasional
www.dadangsolihin.com 10

Mandiri:

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, d tk l i l didik d k h t mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan p dan kesamaan di depan hukum.
www.dadangsolihin.com 9

Adil:

5. 5 6.

7.

Tujuan Pembangunan Daerah T j P b D h
1.

Manfaat Good Governance
1.

2. 2 3. 4. 5. 5

Mengurangi disparitas atau ketimpangan p pembangunan antar daerah dan antar sub daerah g serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). (berkelanjutan)
www.dadangsolihin.com 11

Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini: halTidak d Tid k adanya manipulasi pajak; i l i j k Tidak adanya pungutan liar; Tidak adanya manipulasi tanah; Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya penggelapan uang negara; Tidak adanya pemalsuan dokumen; Tidak adanya pembayaran fiktif; Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair; Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up); markTidak adanya uang komisi; Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan; Tidak adanya kelebihan pembayaran; Tidak adanya ketekoran biaya.
www.dadangsolihin.com 12

Manfaat Good Governance . . .
2.

Manfaat Good Governance . . .
3.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, bersih efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. akuntabel.
Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel; Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik; Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien; Dokumen/arsip nega a Dok men/a sip negara dapat diselamatkan, diselamatkan dilestarikan, dan terpelihara.
www.dadangsolihin.com 13

Terhapusnya peraturan perUU-an dan perUUtindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan negara kelompok masyarakat.
Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat; SDM, SDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik; Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas; Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; Penanganan pengaduan masyarakat l bih intensif. P d k t lebih i t if
www.dadangsolihin.com 14

Manfaat Good Governance . . .

4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. publik.
berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat y g y dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi publik).

Manfaat Good Governance . . . 5. 5 Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundangperundangundangan, baik di tingkat pusat maupun g , g p p daerah.
Hukum menjadi landasan bertindak bagi j g aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk h d k k mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main (rule of the game) yang tegas, jelas, dan tegas jelas mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta antara pemerintah p sat peme intah pusat dan pemerintah daerah. peme intah dae ah
www.dadangsolihin.com 16

www.dadangsolihin.com

15

PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PrinsipPrinsip-prinsip Good Governance… Governance…
8. 9. 10. 11. 11

Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (O K t b k T i Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (P ti i ti ) P ti i iM k t Participation Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
www.dadangsolihin.com 17

12. 13. 14.

Daya Tanggap (Responsiveness) Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Eff ti Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to p g g p Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
www.dadangsolihin.com 18

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. visi PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. partisipatif

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses y y g p pp penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e-procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak; Papan pengumuman.
www.dadangsolihin.com 20

www.dadangsolihin.com

19

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama bersama. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang b beragam.
www.dadangsolihin.com 21

4. Tanggung Gugat (Accountability)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara p y pelaksanaan dengan standar g prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward and punishment.
www.dadangsolihin.com 22

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. peraturan PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundang-undangan; perundangSistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan mudah diakses publik (ombudsman) i d d d d h di k blik b d ); www.dadangsolihin.com Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

6. Demokrasi (D D k i Democracy)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam k lh d b k d l pengambilan keputusan kebijakan publik. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

23

www.dadangsolihin.com

24

7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi; j gg Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem reward and punishment yang jelas; p y gj ; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.
www.dadangsolihin.com 25

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat; Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, hotline; Fasilitas komunikasi.

www.dadangsolihin.com

26

9. 9 Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan; f kti it l SurveiSurvei-survei kepuasan stakeholders.
www.dadangsolihin.com 27

10. 10. Desentralisasi (Decentralization)

INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas; Job desc iption ( aian tugas) yang jelas. description (uraian t gas) ang jelas

www.dadangsolihin.com

28

11. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola polakemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat; pemerintahswastaPeraturanPeraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; ProgramProgram-program pemberdayaan. P b d
www.dadangsolihin.com 29

12. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi langkahp pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang p g y y g kurang mampu (subsidi silang, affirmative action, dsb); Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi layanan-layanan/fasilitasmasyarakat tidak mampu; Adanya kesataraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; ProgramProgram-program pemberdayaan gender, masyarakat gender kurang mampu, dan kawasan tertinggal. www.dadangsolihin.com

30

13. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam y g p y dan perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; prinsipRendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; g g g Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
www.dadangsolihin.com 31

14. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. j g

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat.

www.dadangsolihin.com

32

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan singkat pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan nilaiyang b ik pada seluruh stakeholder. baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan y g yang baik dapat diwujudkan demi mencapai p j p masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
www.dadangsolihin.com 33

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

34

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 35


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3749
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:9
Description: Kuliah Umum Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia (STIAKIN)-Cirebon, 15 April 2006