Docstoc

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

Document Sample
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang Powered By Docstoc
					Penerapan P i i -P i i P PrinsipPrinsip Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang Negara-

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Diklat Eksekutif Good Governance Dirjen Perhubungan Laut Wisma Primkokarmar-Puncak, 20 Maret 2006 Primkokarmarwww.dadangsolihin.com 2

Good Governance
Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang , , bersih, demokratis, dan efektif. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
www.dadangsolihin.com 3

The Actors
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

CITIZENS
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups R li i Women’s groups Media

organized into: g

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com 4

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, , y Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan penduduk hidup sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.

Maju:

Masyarakat, y , Bangsa, dan Negara

Masyarakat Pemerintah Dunia Usaha

Mandiri:

VISI

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, d tk l i l didik d k h t mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan p dan kesamaan di depan hukum.

Adil:

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Misi
1. 2.

Manfaat Good Governance
Sasaran Pokok
1.

Mewujudkan daya saing bangsa. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai aman dan bersatu. Mewujudkan Pemerataan j Pembangunan dan Berkeadilan. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Lestari Mewujudkan Masyarakat Bermoral, y Beretika dan Berbudaya. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional. Internasional
www.dadangsolihin.com

Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini: halTidak d Tid k adanya manipulasi pajak; i l i j k Tidak adanya pungutan liar; Tidak adanya manipulasi tanah; Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya penggelapan uang negara; Tidak adanya pemalsuan dokumen; Tidak adanya pembayaran fiktif; Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair; Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up); markTidak adanya uang komisi; Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan; Tidak adanya kelebihan pembayaran; Tidak adanya ketekoran biaya.
www.dadangsolihin.com 8

3. 3

4.

5.

Tersusunnya jaringan infrastruktur p perhubungan yang g y g handal dan terintegrasi satu sama lain.

6.

7.

7

Manfaat Good Governance . . .
2.

Manfaat Good Governance . . .
3.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, bersih efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. akuntabel.
Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel; Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik; Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien; Dokumen/arsip nega a Dok men/a sip negara dapat diselamatkan, diselamatkan dilestarikan, dan terpelihara.
www.dadangsolihin.com 9

Terhapusnya peraturan perUU-an dan perUUtindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan negara kelompok masyarakat.
Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat; SDM, SDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik; Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas; Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; Penanganan pengaduan masyarakat l bih intensif. P d k t lebih i t if
www.dadangsolihin.com 10

Manfaat Good Governance . . .

4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. publik.
berjalannya mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan masyarakat y g y dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi publik).

Manfaat Good Governance . . . 5. 5 Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundangperundangundangan, baik di tingkat pusat maupun g , g p p daerah.
Hukum menjadi landasan bertindak bagi j g aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk h d k k mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main (rule of the game) yang tegas, jelas, dan tegas jelas mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta antara pemerintah p sat peme intah pusat dan pemerintah daerah. peme intah dae ah
www.dadangsolihin.com 12

www.dadangsolihin.com

11

Pengalaman Negara-negara Lain NegaraMalaysia The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967) Anti(ACA Reducing the levels of corruption is depend on:
– the political will; – a Malaysian requirement that public servants may not run their own businesses; – a requirement that public servants should declare their assets; – a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means; – a rule that those too heavily in debt may not be promoted.
www.dadangsolihin.com 13

Pengalaman Negara-negara Lain . . . NegaraThailand a traditional Thai value system in which merit is derived from power, which forms a basis for patronpatron-client relationships in Thai political society; this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials; p problems arising from low salaries for officials, g , limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public opposition. pp Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments.
www.dadangsolihin.com 14

Pengalaman Negara-negara Lain . . . Negara-

Pengalaman Negara-negara Lain . . . NegaraSouth Korea
OPEN: ‘O OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil Enhancement applications’. li i ’ Preventive, Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office not tying people to one local office); office, Punitive, Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished; Transparent, Transparent, telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application p p p g pp (eg for a licence) at any moment; Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens Public-Privateinto anti-corruption inspection teams. anti15 www.dadangsolihin.com 16

Hong Kong
The Independent Commission Against Corruption (ICAC, established in 1974) need for: df
– a strong political will; – a strong framework of laws; – a coherent strategy covering investigation, prevention and education; – active community involvement; and adequate funding.”
www.dadangsolihin.com

Pengalaman Negara-negara Lain . . . NegaraSingapore Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (the CPIB) The CPIB was formed in 1952 when “corruption was a way of life” in Singapore p y g p The aim is to reduce incentives for corrupt practice by increasing salaries, as well as salaries reducing opportunities.
www.dadangsolihin.com 17

Istilah i til h K I til h-istilah Korupsi Istilahi
Italy TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN BRIBES– the scandal that started in Milan

France France LES AFFAIRES = THE BUSINESS
– a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage)

USA S 19.99 = CASH LIMIT
– for a free lunch!
www.dadangsolihin.com 18

Asia A i
China CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien , Malaysia TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING Colloquial usage for rasuah C ll i l f h (corruption in Bahasa Malaysia)
www.dadangsolihin.com 19

Asia A i
Japan BLACK MIST, rottenness of long-term rule by one party longPapua New Guinea WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; ONE-TALKfavoring people of same language or group

www.dadangsolihin.com

20

Thailand Th il d
Corrupt acts in ascending order of seriousness based on public opinion survey - translated GIFT OF GOOD WILL TEA MONEY IMPROPER BEHAVIOUR BRIBERY, EXTORTION DISHONESTY IN DUTY CORRUPTION
www.dadangsolihin.com 21

Africa
Nigeria 419 = number in the Nigerian legal code o se o o b dd g d a e ee aud of section forbidding “Advance Fee Fraud”
– people tempted to pay advance fees from bank accounts

Uganda U d AIR SUPPLY = 100% commission
– payments for goods or services that don’t exist don t

General GHOST WORKERS
– dead or retired public servants still on payroll
www.dadangsolihin.com 22

PRINSIPPRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRINSIPPRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
8. 9. 10. 11. 11

Wawasan ke Depan (Visionary) Keterbukaan & Transparansi (O K t b k T i Openness &Transparency) Partisipasi Masyarakat (P ti i ti ) P ti i iM k t Participation Tanggung Gugat (Accountability) Supremasi Hukum (Rule of Law) Demokrasi (Democracy) Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
www.dadangsolihin.com 23

12. 13. 14.

Daya Tanggap (Responsiveness) Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) Eff ti Desentralisasi (Decentralization) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to p g g p Environmental Protection) Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
www.dadangsolihin.com 24

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. visi PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan strategi; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif. partisipatif

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses y y g p pp penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e-procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak; Papan pengumuman.
www.dadangsolihin.com 26

www.dadangsolihin.com

25

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama bersama. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang b beragam.
www.dadangsolihin.com 27

4. Tanggung Gugat (Accountability)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara p y pelaksanaan dengan standar g prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban; p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan; Mekanisme reward and punishment.
www.dadangsolihin.com 28

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. peraturan PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundang-undangan; perundangSistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan); Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan mudah diakses publik (ombudsman) i d d d d h di k blik b d ); www.dadangsolihin.com Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

6. Demokrasi (D D k i Democracy)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam k lh d b k d l pengambilan keputusan kebijakan publik. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

29

www.dadangsolihin.com

30

7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi; j gg Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi; Sistem reward and punishment yang jelas; p y gj ; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.
www.dadangsolihin.com 31

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat; Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, hotline; Fasilitas komunikasi.

www.dadangsolihin.com

32

9. 9 Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan; f kti it l SurveiSurvei-survei kepuasan stakeholders.
www.dadangsolihin.com 33

10. 10. Desentralisasi (Decentralization)

INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas; Job desc iption ( aian tugas) yang jelas. description (uraian t gas) ang jelas

www.dadangsolihin.com

34

11. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola polakemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum; Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat; pemerintahswastaPeraturanPeraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu; ProgramProgram-program pemberdayaan. P b d
www.dadangsolihin.com 35

12. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi langkahp pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang p g y y g kurang mampu (subsidi silang, affirmative action, dsb); Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi layanan-layanan/fasilitasmasyarakat tidak mampu; Adanya kesataraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal; ProgramProgram-program pemberdayaan gender, masyarakat gender kurang mampu, dan kawasan tertinggal. www.dadangsolihin.com

36

13. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam y g p y dan perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; prinsipRendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan; g g g Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan. PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
www.dadangsolihin.com 37

14. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. j g

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang menjamin iklim kompetisi yang sehat.

www.dadangsolihin.com

38

Bagaimana Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik?
Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan singkat pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan nilaiyang b ik pada seluruh stakeholder. baik d l h t k h ld Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan y g yang baik dapat diwujudkan demi mencapai p j p masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
www.dadangsolihin.com 39

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

40

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 41


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3458
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:11
Description: Diklat Eksekutif Good Governance; Dirjen Perhubungan Laut; Wisma Primkokarmar-Puncak, 20 Maret 2006