Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat

Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik yang Berpihak pada Rakyat Drs. H. Dadang Solihin, MA Solihin, DPP Partai Kebangkitan Bangsa g g Workshop Strategi Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran bagi Legislatif Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 1 Februari 2006 www.dadangsolihin.com 2 Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. How ? H Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat ( k (pemerataan dan d keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 4 2. 3. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang baik pendapatannya, orang, pendapatannya tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, p y pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. ,p , Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. di i ( lf t ) ti Peningkatan kebebasan (freedom) setiap reedom) orang. orang www.dadangsolihin.com 3 Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan tersebut • Diperlukan perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam suatu model kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. rakyat Perencanaan Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. 2. 3. 4. 5. Perencanaan P Penganggaran P Pengawasan P 6. 7. Berpihak pada Rakyat www.dadangsolihin.com 5 8. Tujuan akhir yang dikehendaki. dikehendaki. SasaranSasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). alternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasarantersebut. MasalahMasalah-masalah yang dihadapi. dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya. kebijakankebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. pelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 6 Perencanaan Perencanaan Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, sasarannya perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan p p p agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan ti k t pusat d ti k t tingkat t dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya perencanaan dapat waktunya, bersifat jangka panjang, menengah, atau j g p jangka pendek. www.dadangsolihin.com 7 Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah down), ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. keduaDari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat politiknya, bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. www.dadangsolihin.com 8 Perencanaan Perencanaan Kegagalan Perencanaan 1. Kegagalan Perencanaan . . . 2. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin k t t ki karena: karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, p perencanaannya tidak realistis sehingga y gg tidak mungkin pernah bisa terlaksana p g pengaruh politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangan-pertimbangan teknis pertimbanganperencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 9 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. l k tid k ti h kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. l k aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, kompeten masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. mendukungnya www.dadangsolihin.com 10 Perencanaan Perencanaan Kegagalan Perencanaan . . . 3. Kegagalan Perencanaan . . . 4. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. b k b karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan p berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan g g p permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). Misalnya, orientasi semata-mata pada sematapertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan sematasematamata perencanaannya tetapi falsafah atau perencanaannya, konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Perencanaan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan b k b k i d peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara sasarangaris besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. www.dadangsolihin.com 13 Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan partisipatif: memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut p p serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak kesinambungan: hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terusterus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan holistik: pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi h i i( t kt ) t t i harus dilih t dari berbagai dilihat d i b b i aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. www.dadangsolihin.com 14 Perencanaan Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. Ayat (P 26 A t 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. Ayat (P 26 A t 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 15 DAERAH NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah 16 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com Perencanaan Perencanaan RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup www.dadangsolihin.com 17 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; ; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; ; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 18 Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Perencanaan Perencanaan RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup www.dadangsolihin.com 19 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstraRenstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi: 1. 2. 3. 4. 4 Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif www.dadangsolihin.com 20 Perencanaan Perencanaan Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional Isi Renja-KL & Renja-SKPD RenjaRenjaRenjaRenja-KL Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP g p Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas k il h li t kewilayahan yang memuat t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan k il h yang memuat k i t t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran RenjaRenja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Perencanaan Perencanaan Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan R Akhi R P b 1. 2. Empat Langkah Penyusunan Rencana Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur. teknokratik, menyeluruh, terukur MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah b l h disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. www.dadangsolihin.com 24 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 3 P d li P l k R 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 23 4. Perencanaan Perencanaan Penyusunan dan Penetapan PJP 1. 2. Perencanaan – Apa yang Baru? DULU Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya Sebanyak banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) (Rp Naker Fasilitas, dll ) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome 3. 4. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang d M b dengan bahan Rancangan R b h R Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g d a sud dengan asya a at adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir P R Akhi Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) ) www.dadangsolihin.com 25 Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: K Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 www.dadangsolihin.com 26 Perencanaan Penganggaran Pasal 34 UU 17/2003 1) Anggaran Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. melaksanakannya Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas h l b l bih t batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek aspekpolitis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompokkelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum pers, politisi. politisi www.dadangsolihin.com 28 2) 3) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang p g g g telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i i i / Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undang Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ini. www.dadangsolihin.com 27 Penganggaran Penganggaran Anggaran . . . Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang i h b i d bersumber dari rakyat. Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan , , g p dan kebocoran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan k i t penganggaran merupakan sisi lain k i il i atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. pembangunan www.dadangsolihin.com 29 Prinsip Dasar Penyusunan Anggaran Daerah (PP 58/205): Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang ti b d t d k b l j dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Daerah www.dadangsolihin.com 30 Penganggaran Pengawasan Alur Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Pedoman Pengawasan Rincian APBN Renja KL Pedoman RKA-KL Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah D h RPJM Daerah D h Dijabar kan RKP Daerah D h Diacu Pedoman RAPBD APBD Pedoman Renstra SKPD Pedoman P d Renja SKPD Pedoman P d RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, g g y g y y g , yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan melainkan tujuan, sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpanganpenyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya , g p g y dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap p perencanaan. www.dadangsolihin.com 32 Pemer rintah Pus sat Pemerinta ah Daerah h UU KN 31 Pengawasan Pengawasan Pengawasan . . . Kegiatan pengawasan bukan semata-mata sematamencari siapa yang bersalah, tetapi apa i i b l h t t i yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. t j di Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. www.dadangsolihin.com 33 Pengawasan . . . Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen termasuk manajemen, manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, g , pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan b if t b j j P bersifat berjenjang dan dapat d d t dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. luar Oleh karena itu, dikenal adanya p g pengawasan internal dan eksternal. www.dadangsolihin.com 34 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 35 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 36