Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan

Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Drs. H. Dadang Solihin, MA Diklatpim Tingkat II Angkatan XVI Lembaga Administrasi Negara Kendari, 17 November 2005 www.dadangsolihin.com 2 Materi M t i Kepemimpinan/Leadership Pemimpin P i i yang B Berani M i Mengambil Keputusan bil K t Delapan Ajaran Keutamaan yang Ditunjukkan oleh Sifat-sifat Sifat sifat Alam (Hastha Brata) Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan Kepemimpinan/Leadership Kepemimpinan/L d K i i hi Dalam bahasa Inggris dikenal istilah courage ( (berani) dan encouragement (pengorbanan). ) g (p g ) Leadership berhubungan erat dengan keberanian. Hanya orang-orang berani yang memiliki orangkepemimpinan dan berhak menyandang panggilan sebagai pemimpin. Pada denyut nadi kepemimpinan mengalir darahdarahdarah keteladanan, kepedulian dan pengorbanan. keteladanan kepedulian, pengorbanan Tanpa pengorbanan, kepemimpinan kehilangan makna. Dibutuhkan keberanian untuk menunjukan bahwa Anda peduli. Tanpa kepedulian itu, orang tak akan p peduli pula dengan kepemimpinan Anda. p g p p 3 www.dadangsolihin.com 4 www.dadangsolihin.com Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan Dalam setiap kondisi apapun, yakinkan diri anda bahwa suatu keputusan harus diambil Selalu diambil. ada resiko dalam hidup ini, dan masa depan adalah milik mereka yang berani menghadapi persoalan dengan gagah, ketimbang mereka yang l d h k ti b k lari dan bergerilya di belakang. Biasakan dekat dengan masalah Masalah adalah masalah. sesuatu yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Para filsuf sudah sejak dahulu kala menunjukan bahwa masalah selal memberikan j k b h l h selalu l b ik arti bagi kehidupan. www.dadangsolihin.com 5 Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan... Selalu bedakan antara orang yang mempunyai masalah besar (who has a big problem) dengan ( gp ) g orang yang membuat masalah menjadi besar (who makes a problem big). Kebanyakan kita sering berteriak punya masalah besar atau menuding orang lain punya masalah besar. Yang benar adalah adalah Anda telah bereaksi secara salah terhadap suatu masalah masalah. Dengan cara demikian, Anda telah membuat sebuah masalah “menjadi besar”. Cepat selesaikan suatu masalah sebelum masalah C t l ik t l h b l l h itu tumbuh menjadi besar, menyebar kemanakemanamana, dan menjadi musibah. www.dadangsolihin.com 6 Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan... Identifikasikan masalah dengan cepat. Gunakan sistem dan orang-orang yang dapat mengajari orangAnda. Yang Anda butuhkan bukanlah orangorangorang penting, tetapi orang yang mau menyampaikan dengan benar. ik d b Terlibat dalam proses. Jangan berpangku tangan; menjadikan diri pemalas. Cobalah terlibat dan pemalas benamkan diri Anda dalam suatu kegiatan. Dengan berada di tengah-tengah mereka, anda tengahakan menjadi lebih mengerti dan lebih k j di l bih ti d l bih mudah/berani membuat keputusan. www.dadangsolihin.com 7 Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan... Berpikir Positif, anda sering kali tidak perlu memperbaiki atau mengubah suatu b iki t b h t masalah. Masalahnya bisa saja tetap sama, t t i d tetapi dengan b iki positif, Anda berpikir itif A d bisa merasakan suasana yang berbeda. Dengan suasana berbeda, Anda bisa lebih antusias antusias. Antusiasme adalah modal penting untuk mengambil keputusan dan menciptakan perubahan. www.dadangsolihin.com 8 Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan... Biasakan Membuat Rencana Tindakan (Action Plan) Plan). Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia Indonesia adalah tidak terbiasa bekerja dengan rencana. Karena tidak terbiasa bekerja dengan rencana, para pemimpin sering kali tidak menghormati, menghormati bahkan cenderung melangkahi rencana-rencana yang dibuat rencanaoleh para pengikutnya. p p g y www.dadangsolihin.com 9 Pemimpin yang Berani Mengambil Keputusan... Rencana tentu saja tidak berdiri sendiri. Sebuah rencana yang baik membutuhkan rencana-rencana tindakan yang rencanadilengkapi dengan pengendalian dan back-up sistem back- sistem. Para astronot yang berhasil membawa pesawat ulang-alik ulangmenuju ruang angkasa tahu benar betapa sulitnya para engineer membuat pesawat yang sempurna. Yang bebas dari sempurna segala kemungkinan kerusakan/gangguan (malfunction). Mereka tetap saja tak bisa menciptakan kondisi tingkat kerusakan nol (zero defect). Yang bisa mereka lakukan adalah membuat sebuah back-up system. Semakin b b b h backb k k besar suatu perusahan dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan back-up system yang memadai untuk backmempercepat proses pengambilan keputusan. keputusan www.dadangsolihin.com 10 Delapan Ajaran Keutamaan yang Ditunjukkan oleh Sifat-sifat Alam Sifat(Hastha Brata) 1. Delapan Ajaran Keutamaan yang Ditunjukkan oleh Sifat-sifat Alam Sifat(Hastha Brata)... 5. 2. 3. 4. Seorang pemimpin harus berwatak matahari, ia matahari, memberi semangat, memberi kehidupan dan g , p kekuatan bagi yang dipimpinnya. Pemimpin berwatak bulan, menyenangkan, bulan, menyamankan, menyamankan memberikan cahaya terang jika ada kegelapan. Bertwatak bintang, memberikan arah, pedoman bintang, dalam berbagai pilihan tindakan. tindakan Berwatak angin, melakukan tindakan secara teliti angin, dan cermat. 6. 7. 7 8. Berwatak mendung, pemimpin haruslah mendung, berwibawa, berwibawa dan setiap gerak langkahnya haruslah bermanfaat. Berwatak api, mempunyai prinsip, bertindak api, tegas tanpa pandang bulu, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan adil. Berwatak samudera, yaitu memiliki pandangan samudera, dan wawasan yang luas dan berisi. Seorang pemimpin haruslah memiliki watak bumi, bumi, budinya luhur, suci dan sentosa. www.dadangsolihin.com 12 www.dadangsolihin.com 11 (1) FungsiFungsi-fungsi Manajemen Pembangunan ( ) (1) ( ) (2) Pengerahan ( (mobilisasi) ) sumber daya Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan ( ) (3) Pengerahan (menggerak kan) partisipasi masyarakat ( ) (4) Perencanaan Penganggaran S em forma Siste Inf asi Perencanaan h P harus memiliki, mengetahui, d iliki t h i dan memperhitungkan: 1. 2. 3. 4. 5. 5 6. 7. 8. (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Tujuan akhir yang dikehendaki. T j khi dik h d ki SasaranSasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (y g (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). p g ) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. sasaranMasalahMasalah-masalah yang dihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakankebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. O i i t b d l k Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadangsolihin.com 14 www.dadangsolihin.com 13 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Sifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, g g g p j y , perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Sifat Perencanaan . . . Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah down), ke atas (bottom up), atau kedua-duanya. keduaDari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau d d dk f preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan (plan) kebijakan peraturan, alokasi anggaran, anggaran program, atau proyek. www.dadangsolihin.com 16 www.dadangsolihin.com 15 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Kegagalan Perencanaan 1. 1 Kegagalan Perencanaan . . . 2. 2 Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, lengkap metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 17 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak p y kesempatan y punya p berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. www.dadangsolihin.com 18 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Kegagalan Perencanaan . . . 3. Kegagalan Perencanaan . . . 4. 4 p perencanaan mengikuti paradigma yang a aa g u pa ad g a ya g ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada sematapertumbuhan yang menyebabkan makin t b h b bk ki melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan sematademikian sematamata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. www.dadangsolihin.com 19 karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). www.dadangsolihin.com 20 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yang mendorong p a aa ya g do o g berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara sasarangaris besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat mas a akat dan usaha s asta saha swasta. www.dadangsolihin.com 21 Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus terusdalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kesejahteraan kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi l k d kd h dlh d (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. p www.dadangsolihin.com 22 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. Ayat (P 26 A t 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka R P b J k Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) DAERAH Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. Ayat (P 26 A t 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) Ps 23 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam: Visi Misi Arah Pembangunan Nasional DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat: Visi Misi Arah Pembangunan Daerah 24 www.dadangsolihin.com www.dadangsolihin.com (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan RPJP 2005–2025 (RUU) 2005– Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup www.dadangsolihin.com 25 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; ; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum j Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; ; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum j Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran www.dadangsolihin.com 26 Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005) 2004– Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup www.dadangsolihin.com 27 Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstraRenstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi: 1. 2. 3. 4. 4 Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif www.dadangsolihin.com 28 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP g p Isi Renja-KL & Renja-SKPD RenjaRenjaRenjaRenja-KL Penjabaran Renstra KL Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas k il h li t kewilayahan yang memuat t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan k il h yang memuat k i t t kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran RenjaRenja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Tahapan Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan R Akhi R P b 1. 2. Empat Langkah Penyusunan Rencana p g y Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur. teknokratik, menyeluruh, terukur MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah b l h disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. www.dadangsolihin.com 32 2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah 3. 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 3 P d li P l k R 4. Evaluasi Kinerja www.dadangsolihin.com 31 4. (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan PJP y p 1. 2. Perencanaan – Apa yang Baru? DULU Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya Sebanyak banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.) (Rp Naker Fasilitas, dll ) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome 3. 4. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang d M b dengan bahan Rancangan R b h R Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g d a sud dengan asya a at adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir P R Akhi Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda) ) www.dadangsolihin.com 33 Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: K Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003 www.dadangsolihin.com 34 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pasal 34 UU 17/2003 / 1) 2) 3) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang p g g g telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit O i i i Organisasi Kementrian Negara/ i i i / Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ undang undang Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ini. www.dadangsolihin.com 35 Sumber daya pembangunan terdiri dari: 1. Dana (modal), 2. Sumber daya manusia, 2 manusia 3. Teknologi, 4. Organisasi atau kelembagaan. www.dadangsolihin.com 36 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunan 1. 3. 2. Memobilisasi pajak, penerimaan lain di bl k l d luar pajak, dan tabungan masyarakat. Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan. www.dadangsolihin.com 37 3. Merangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinan, perizinan dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat lh bl b d menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang y , g y nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik. www.dadangsolihin.com 38 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Tugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM: Yang b k lit Y berkualitas, kreatif, produktif, memiliki k tif d ktif iliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising), melalui… 1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan dan pelatihan, p , Ilmu pengetahuan dan teknologi, Kesehatan, Kependudukan, dan Agama dan budaya. www.dadangsolihin.com 39 Pemanfaatan Teknologi Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. p Manajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kondisi K di i sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan i l k it t t k d l ilih jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. www.dadangsolihin.com 40 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Penguatan Kelembagaan Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal, organisasiantara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, pasar lembagalembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional p j j atau warisan penjajahan. Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. PertamaPertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial lembagaekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan k id i l litik k t b dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluasseluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. www.dadangsolihin.com 41 Kegagalan Pembangunan g g g Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, g g y y , bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang banyak memahami maksud itu. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara memahaminya pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. www.dadangsolihin.com 42 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Oleh karena itu… Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih pemerintah besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Tugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing, menggerakkan, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan k d h kik k d memandirikan masyarakat. Anggaran gg Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. melaksanakannya Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas h l b l bih t batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek aspekpolitis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap lingkungan, lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompokkelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. politisi www.dadangsolihin.com 44 www.dadangsolihin.com 43 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Anggaran . . . gg Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. rakyat Tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaiksebaikbaiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai angga an dip io itaskan nt k membia ai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. Dengan d iki D demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan d t dik t k b h k i t penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. www.dadangsolihin.com 45 Alur Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Pedoman Renja KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemer rintah Pus sat Diacu Dijabar kan Pedoman RPJP Nasional Diacu Pedoman RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Diperhatikan Pedoman Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah D h RPJM Daerah D h Dijabar kan RKP Daerah D h Diacu Pedoman RAPBD APBD Pemerinta ah Daerah h Pedoman Renstra SKPD Pedoman P d Renja SKPD Pedoman P d RKA SKPD Rincian APBD UU SPPN www.dadangsolihin.com UU KN 46 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pada tahap awal pembangunan banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa proyek-proyek proyekpembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibi t dibiayai oleh anggaran pemerintah, i l h i t h berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin. www.dadangsolihin.com 47 Pelaksanaan Pembangunan . . . Yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. d b ik k i i l Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. sakit Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga lembagasosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun i l b ik l b litik h k b d ekonomi. www.dadangsolihin.com 48 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh g g pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan ProyekProyek-proyek pembangunan harus jelas tujuannya (objective), sasaran yang akan dicapai (target), cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation), jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, dilaksanakan biaya serta tenaga yang diperlukan, instansi yang akan melaksanakannya, y g y , harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada proyekdalam program yang sama. p g y g www.dadangsolihin.com 49 Koordinasi Koordinasi merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa b t k j i b h segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan g p upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. www.dadangsolihin.com 50 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Koordinasi . . . Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai instansi serta di berbagai daerah berjalan serasi dan t b b id hb j l id menghasilkan sinergi. Pengendalian yang serba terpusat sudah P d li b t t d h tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan. www.dadangsolihin.com 51 Pemantauan dan Evaluasi Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkahlangkahlangkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. keseluruhan Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai. www.dadangsolihin.com 52 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana: rencana: Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, Atau karena perencanaannya yang keliru. www.dadangsolihin.com 53 Evaluasi Kinerja untuk mengetahui: mengetahui: Input terkait dengan sumber daya yang tersedia, misalnya j y jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang y g , y g tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan masukan untuk terselenggaranya kegiatan pe ba gu a pembangunan. Output merupakan hasil keluaran dari proses input yang tersedia. Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari output Impact/benefit merupakan kontribusi hasil p / p outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. , , www.dadangsolihin.com 54 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pengendalian d Evaluasi (UU 2 /2004) dan E l i 25/2004) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan k j perangkat d k t i /l b / t kerja k t daerah. h Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis h il pemantauan pelaksanaan li i hasil t l k rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. www.dadangsolihin.com 55 Pengendalian dan Evaluasi . . . Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk p periode berikutnya. y www.dadangsolihin.com 56 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pengawasan Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa l k b ti sesuai dengan rencana. Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan y g yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, p p , atau masing-masing dilakukan oleh lembaga masingatau unit organisasi yang berbeda. www.dadangsolihin.com 57 Pengawasan . . . Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpanganpenyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya itu dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan. www.dadangsolihin.com 58 (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan (1) Perencanaan (2) (3) Pengerahan Pengerahan (mobilisasi) (menggerakka sumber daya n) partisipasi masyarakat (4) Penganggaran (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani g g langsung oleh pemerintah (6) Koordinasi (7) Pemantauan dan evaluasi (8) Pengawasan Pengawasan . . . Kegiatan pengawasan bukan semata-mata sematamencari siapa yang bersalah, tetapi apa i i b l h t t i yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. t j di Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. www.dadangsolihin.com 59 Pengawasan . . . Pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen termasuk manajemen, manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, g , pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan b if t b j j P bersifat berjenjang dan dapat d d t dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. luar Oleh karena itu, dikenal adanya p g pengawasan internal dan eksternal. www.dadangsolihin.com 60 Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan. Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan b b if i j d l j dk sasaran yang dikehendaki. www.dadangsolihin.com 61 Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan Sistem informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam menunjang upaya koordinasi dan d l j k di id keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar lembaga, dan antar daerah. , g , Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan pemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan ik l t ti d k l j t k lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi y g yang handal. www.dadangsolihin.com 62 Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan Memberikan signal apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakan Memberikan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam p pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk g p g , memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi data secara on-line, jaringan internet, teknologi oncitra image untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang grafis memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi antara lain electronic mail dan teleconferencing, dapat menunjang kelancaran manajemen. manajemen www.dadangsolihin.com 63 TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com 64 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 65