Docstoc

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004

Document Sample
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004 Powered By Docstoc
					Materi M t i
Sistem, Proses Mekanisme Sistem Proses, Mekanisme, dan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004 Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Nasional? Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Proses Perencanaan Tahapan Perencanaan Empat Langkah Penyusunan Rencana Musrenbang Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
www.dadangsolihin.com 2

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Badiklat Depdagri d kl d Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Jakarta, 24 Oktober 2005

Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
www.dadangsolihin.com 3

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara p perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan p g gg p pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. berkelanjutan
www.dadangsolihin.com 4

Proses Perencanaan
Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala politik: Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) litik bli h i th f l i ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu Partisipatif: Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan topbottom-up: menurut jenjang pemerintahan j j gp
www.dadangsolihin.com 5

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi Rencana Pembangunan R Akhir R P b RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

2. Penetapan Rencana

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Kinerja
www.dadangsolihin.com

6

Empat Langkah Penyusunan Rencana
1. 2.

Musrenbang M b
Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan g p Kota. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. dil k k j b l M t Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. Maret Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April.
www.dadangsolihin.com 8

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. MasingMasing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
www.dadangsolihin.com 7

3.

4.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 A t 2) (P Ayat Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) ( y ) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)

DAERAH
Dokumen Rencana Pembangunan R P b Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( (RPJM_Daerah) ) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Penetapan Perda P d (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 A t 4) (P Ayat Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) ( y ) Peraturan Pimpinan KL ( Ps. 21 Ayat 3) Ps
9

Isi Rencana Pembangunan Ja g a s e ca a e ba gu a Jangka Panjang (RPJP)
NASIONAL Penjabaran Tujuan j j Nasional ke dalam:
Visi Misi Arah Pembangunan Nasional

DAERAH Mengacu p g pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah Pembangunan Daerah
10

www.dadangsolihin.com

www.dadangsolihin.com

RPJP 2005–2025 (RUU) 2005–
Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 2005– Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 2005– Bab V Penutup
www.dadangsolihin.com 11

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL
Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi:
Strategi Pembangunan Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi:
Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
www.dadangsolihin.com 12

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

RPJM 2004 2009 RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
Bagian I: Bagian II: Bagian III: Bagian IV: Bagian V: Bagian VI: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 2004Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan P b Penutup
www.dadangsolihin.com 13

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD RenstraRenstra-

Renstra-KL
Berpedoman pada RPJM Nasional Isi: 1. Visi-Misi 2. T j Tujuan, Strategi, dan Kebijakan St t i d K bij k 3. Program-program 4. 4 Kegiatan Indikatif Isi:
1. 2. 3. 4. 4

Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Daerah Visi-Misi Tujuan, Strategi, dan Kebijakan T j St t i d K bij k Program-program Kegiatan Indikatif

www.dadangsolihin.com

14

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP
Penjabaran RPJM Nasional

Isi Renja-KL & Renja-SKPD Renjaj Renjaj

RKP Daerah
Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP

Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran g gg

Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
www.dadangsolihin.com 15

RenjaRenja-KL
Penjabaran Renstra KL
Isi: 1. 1 Kebijakan KL 2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

RenjaRenja-SKPD
Penjabaran Renstra SKPD
Isi: 1. 1 Kebijakan SKPD 2. Program dan Kegiatan Pembangunan
Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat

www.dadangsolihin.com

16

Alur Perencanaan dan Penganggaran g gg
Renstra KL
Pedoman Pedoman

Penyusunan dan Penetapan PJP
Pemerinta P ah Pusat
1. 2. 2

Renja KL

Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

Diacu Dijabar kan Pedoman

RPJP Nasional
Diacu

Pedoman

RPJM
Nasional

RKP

RAPBN

APBN

Diperhatikan Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Dijabar kan

RKP Daerah
Diacu

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Rincian APBD

3. 3 4.

UU SPPN
www.dadangsolihin.com

UU KN
17

Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat – dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil p g g pembangunan baik sebagai g g penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda)
www.dadangsolihin.com 18

Pem merintah Daerah D

Penyusunan dan Penetapan RPJM/D RPJM/D
(1) Visi, Misi Visi Misi, Program Presiden/KD Terpilih Bappenas/da menyusun pp y Rancangan Awal RPJM/D a) b) c) d) Visi,Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da

Penyusunan dan Penetapan RKP/D
Rancangan Awal RKP/D a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka ekonomi makro/da Pagu Indikatif d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + MenDagri Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD

(2) (3)

Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD g g

(4)

e) Program Kement/Lembaga / SKPD

Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANG RPJM/D a) b) c) d)

MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP
www.dadangsolihin.com 20

Bappenas/da menyusun B /d Rancangan Akhir RPJM/D a) b) c) d) e) Visi, Misi Presiden/KD Strategi Bangnas/da Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD (6)

(5) Penetapan RPJM / RPJMD (7) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKP/RKPD
www.dadangsolihin.com 19

Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN

Perencanaan – Apa Yang Baru?
DULU Daftar Usulan - “Shopping List” Shopping List • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas SEKARANG
1)

Pasal 34 UU 17/2003
Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k terbukti l k k i kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan undang-undang. Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan g g p pegawai negeri g ketentuan undang-undang kepada p g serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini.
www.dadangsolihin.com 22

Rencana Kerja - “Working Plan” Working Plan • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
2)

Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes
Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
www.dadangsolihin.com 21

3)

Pengendalian dan Evaluasi (1)
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan masingkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun d M t i/K l B d hi dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan d i masing-masing pimpinan b dari masingi i i i kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuaii d dengan tugas dan k t d kewenangannya.
www.dadangsolihin.com 23

Pengendalian dan Evaluasi (2)
Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. sebelumnya Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk p periode berikutnya. y
www.dadangsolihin.com 24

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

TERIMA KASIH

www.dadangsolihin.com

25

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 26


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2661
posted:10/10/2008
language:Indonesian
pages:7
Description: Badiklat Depdagri Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan; Jakarta, 24 Oktober 2005